1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejarah lahirnya Bimbingan dan Konseling di Indonesia diawali dari dimasukkannya
Bimbingan dan Konseling (dulunya Bimbingan dan Penyuluhan) padasetti n g sekolah.
Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil Konferensi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (disingkat FKIP, yang kemudian menjadi IKIP) di Malang
tanggal 20 – 24 Agustus 1960. Perkembangan berikutnya tahun 1964 IKIP Bandung dan IKIP
Malang mendirikan jurusan Bimbingan dan Penyuluhan. Tahun 1971 beridiri Proyek Perintis
Sekolah Pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP
Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Menado.
Melalui proyek ini Bimbingan dan Penyuluhan dikembangkan, juga berhasil disusun “Pola Dasar
Rencana dan Pengembangan Bimbingan dan Penyuluhan “pada PPSP. Lahirnya Kurikulum 1975
untuk Sekolah Menengah Atas didalamnya memuat Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan.
B. Rumusan Masalah
Dalam pebahasan tentang makalah ini,penyusun merumuskan beberapa permasalahan
sebagai berikut :
1. Sejarah perkembangan gerakan bimbingan konseling
2. Pra lahirnya pola 17
C. Tujuan penulisan
Dengan adanya layanan bimbingan konseling yang sudah beredar dikalangan
masyarakat, dan layanan nya sudah bias dirasakan oleh orang banyak, semoga dengan adanya
layanan bimbingan konseling ini dapat memudahkan mengentaskan dan mengembangkan apa
1

2. yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Kemudian mengembangkan peserta didik dalam
kehidupan social, jika tidak dikembangkan dapat menjadi masalah social dalam peserta didik itu
sendiri. Contohnya, Mengembangkan ketrampilan berkomunikasi , sehingga dengan adanya
pengembangan komunikasi kita dapat melatih peserta didik untuk berpicara dengan tangkas dan
sopan sehingga dapat didengarkan dan direspon orang lain dengan baik.
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
A.Perkembangan Gerakan Bimbingan konseling
Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan system pendidikan di Indonesia
semakin dirasakan pula kebutuhan akan adanya pelayanan khusus bimbingan dan konseling, baik
disekolah maupun diluar sekolah.Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu
mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar
belakangnya .Akibatnya, sekolah harus menampung semua anak yang beraneka tingkat
kemampuan, bakat, minat dan berbagai latar belakang.
Pengembagan dan pembaharuan di bidang pendidikan tidak hanya berlangsung pada
tingkat pendidikan dasar, tetapi juga pada tingkat pendidikan menegah dan perguruan tinggi.
Pada tahun 1960 (tepatnya tanggal 20-24 agustus 19) diadakan konferensi fakultas keguruan
ilmu pendidikan (disingkat FKIP atau sekarang IKIP) di mlang untuk membantu masalah . Salah
satu hasil dari koferensi itu ialah dimasukkannya ke dalam Pendidiakan di Indonesia apa yang
sekarang disebut „‟bimbingan konseling‟‟.inilah langkah awal perkembangan bimbingan dan
konseling di Indonesia. Pada tahun 1964 diikuti dengan pendirian jurusan bimbingan dan
penyuluhan dibeberapa IKIP di Indonesia ( antara lain IKIP Bandung dan IKIP Malang). Pada
tahun berikutnya disusul oleh IKIP/ FKIP lain. Selanjutnya mulai tahun 1984/1985 jurusan
bimbingan dan penyuluhan menjelma menjadi jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan (
disingkat PPB), yang meliputi dua program studi yaitu program – program studi psikologi
pendidikan dan program studi bimbingan dan konseling. Pada awal 1980-an di IKIP Bandung
dan IKIP Malang mulai dibuka program pasca sarjana bimbingan dan konseling.
Selama perkembangan sejak awal sampai dewasa ini terdapat beberapa peristiwa
penting yang menjadi tonggak – tonggak sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di
Indonesia, yaitu:
3

4. 1. Tahun 1971
Berdirinya proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP, yaitu IKIP
Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Malang,IKIP SURABAYA, DAN
IKIP Malang.
2. Tahun 1975
Lahir dan berlakunya kurikulum sekolah menengah umum yang disebut kurikulum
SMA 1975 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya (kurikulum 1968). Kurikulum 1975
memuat beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut , yang salah satu diantaranya adalah
buku Pedoman Bimbingan Konseling.
3. Tahun 1975
Diadakan konvensasi Nasional Bimbingan I di Malang. Konvensasi ini berhaasil
menularkan beberapa keputusan penting, yaitu :
1. Terbentuknya organisasi profesi Ikatan petugas bimbingan Indonesia (IPBI).
2. Tersusunnya AD/ART/IPBI, kode etik jabatan konselor dan program kerja IPBI periode
1976-1978, selanjutnya konvensasi ini oleh beberapa kali konvensasi dank ogres, yang
diadakan sacara berturut – turut di salatiga, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar,
dan padang.
4.Tahun 1978
Diselenggarakan program PGSLP dan PGSLA bimbingan dan penyuluhan sebagai
auatu upaya pengangkatan tamatan jurusnan … yang telah dihasilkan oleh IKIP tetapi belum ada
jatah jabatannya,… disamping untuk mengisi kekosongan jabaatan guru bimbingan disekolah .
Agaknya tamatan program – program itulah yang pertama kali diangkat sebagai konselor atau
guru bimbingan di sekolah.
4

5. 5. Tahun 1989
Lahirnya surat Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara
No.026/Menpan/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Kepmen terseut ditetapkan secara resmi adanya kegiatan
pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Disamping itu disinggung pula adanya
pengaturan kenaikan pangkat jabatan guru pembimbing kendatipun tidak begitu tegas.
6. Tahun1989
Lahurnya Undang – Undang Republik Indonesia No.2 tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Undang – Undang ini selanjutnya disusul dengan lahirnya peraturan
Pemerintah (PP) No.28 dan 29 yang secara tegas mencantumkan adanya pelayanan bimbingan
dan konseling pada satuan – satuan pendidikan (masing – masing Bab x pasal 25, BAb x pasal
27).
7. Tahun 1991 s.d. 1993
1. Dibentuk divisi – divisi dalam IPBI, yaitu :
a. Ikatan Pendidikan Konselor Indonesia ( IPKON)
b. Ikatan Guru Pembimbing Indonesia (IGPI)
c. Ikatan Sarjana Konseling Indonesia (ISKIN)
2. Diperjuankan oleh IPBI jabatan fungsional tersendiri bagi petugas bimbingan di sekolah.
Diyakini apabila jabatan fungsional tersendiri itu terwujud, maka upaya profesionalisasi
pelayanan bimbingandan konseling akan lebih terjamin untuk dapat terlaksana denagan
berhasil.
Suatu pekerjaan dinamakan profesiapabila pekerjaan itu memenuhi sejumlah cirri atau
persyaratan, baik dilihat dari funsi dan maknanya, penampilan kegiatannya terhadap sasaran
layanan, dasar – dasar keilmuan yang dimilikinya, kompetensi para pekerjanya, penyiapan para
calon pekerjaan untuk mampu menyelenggarakan pekerjaan itu, kode etiknya serta sikap para
5

6. pekerja terhadap pengembangan pekerjaan itu. Berkenaan denagan cirri atau syarat – syarat
tersebut diyakini pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan professional.
Untuk mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling menjadi pekerjaan
professional memerlukan upaya – upaya tersebut, bahkan perjuangan. Perumusan untuk pekerja
professional merupakan upaya pokok untuk memberikan pedoman tentang hal – hal apasaja yang
harus dilakukan oleh seorang konselor professional dalam memberikan jasa kepada sasaran
layanannya.Pembinaan dan pengembangan unjuk kerja tersebut sampai benar – benar dikuasai
oleh (calon) konselor diselenggarakan melalui program pendidikan konselor, baik pendidikan
prajabatan maupun jabatan.
Program akreditasii, sertifikasi dan lisensi merupakan upaya agar pelayanan bimbingan
dan konseling itu benar – benar professional, sejak dari pendidikan konselornya sampai kepada
penempatannya dilapangan kerja, baik dilembaga – lembaga pemerintah maupun non –
pemerintah.Organisasi profesi dalam mengupayakan profesionalitas anggota dan pelayanannya,
melalui pelaksanaan tridarmanya, yaitu pengembangan ilmu, pengembangan pelayanan, dan
penegakan kode etik. Ketiga darma organisasi profi perluu berjalan serempak apabila organisasi
itu perlu benar – benar taat asas dengan profesionalnya.
Gerakan bimbingan di Indonesia dimulai dengan memasukkan upaya bimbingan dan
penyuluhan kedunia persekolahan. Gerakan ini berkembang dan makin kuat keberadaannya
disekolah. Hal itu sudah dikuatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka
pendidikan nasional.
Organisasi profesi bimbingan , yaitu IPBI juga semakin kuat, teratur dengan
terbentuknya divisi – divisi di lingkungan IPBI, yaitu, IPKOM, IGPI, IPBI juga dengan sekuat
tenaga melaksanakanketiga tridarma organisasi profesi.
B. Pra Lahirnya Pola 17
Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah diselenggarakan dengan pola yang
tidak jelas, ketidak jelasan pola yang harus diterapkan berdampak pada buruknya citra
bimbingan dan konseling, sehingga melahirkan miskonsepsi terhadap pelaksanaan BK,
munculnya persepsi negatif terhadap pelaksanaan BK, berbagai
6

7. kritikan muncul sebagai wujud kekecewaan atas kinerja Guru Pembimbing sehingga
terjadi kesalahpahaman, persepsi negatif dan miskonsepsi berlarut. Masalah menggejala
diantaranya: konselor sekolah dianggap polisi sekolah, BK dianggap semata-mata sebagai
pemberian nasehat, BK dibatasi pada menangani masalah yang insidental, BK dibatasi untuk
klien-klien tertentu saja, BK melayani ”orang sakit” dan atau ”kurang normal”, BK bekerja
sendiri, konselor sekolah harus aktif sementara pihak lain pasif, adanya anggapan bahwa
pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja, pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama
saja, menganggap hasil pekerjaan BK harus segera dilihat, menyamaratakan cara pemecahan
masalah bagi semua klien, memusatkan usaha BK pada penggunaan instrumentasi BK (tes,
inventori, kuesioner dan lain-lain) dan BK dibatasi untuk menangani masalah-masalah yang
ringan saja
Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah diselenggarakan dengan pola yang
tidak jelas, ketidak jelasan pola yang harus diterapkan disebabkan diantaranya oleh hal-hal
sebagai berikut :
1. Belum adanya hukum
Sejak Konferensi di Malang tahun 1960 sampai dengan munculnya Jurusan
Bimbingan dan Penyuluhan di IKIP Bandung dan IKIP Malang tahun 1964, fokus
pemikiran adalah mendesain pendidikan untuk mencetak tenaga-tenaga BP di sekolah.
Tahun 1975 Konvensi Nasional Bimbingan I di Malang berhasil menelurkan keputusan
penting diantaranya terbentuknya Organisasi bimbingan dengan nama Ikatan Petugas
Bimbingan Indonesia (IPBI). Melalui IPBI inilah kelak yang akan berjuang untuk
memperolah Payung hukum pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah menjadi
jelas arah kegiatannya.
2. Semangat luar biasa untuk melaksanakan BP di sekolah
Lahirnya SK Menpan No. 026/Menpan/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan
Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Merupakan angin
segar pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah. Semangat yang luar biasa
untuk melaksanakan ini karena di sana dikatakan “Tugas guru adalah mengajar dan/atau
membimbing.” Penafsiran pelaksanaan ini di sekolah dan didukung tenaga atau guru
pembimbing yang berasal dari lulusan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan atau Jurusan
7

8. Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (sejak tahun 1984/1985) masih kurang, menjadikan
pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah tidak jelas. Lebih-lebih lagi
dilaksanakan oleh guru-guru yang ditugasi sekolah berasal dari guru yang senior atau
mau pensiun, guru yang kekurangan jam mata pelajaran untuk memenuhi tuntutan angka
kreditnya. Pengakuan legal dengan SK Menpan tersebut menjadi jauh arahnya terutama
untuk pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah.
3. Belum ada aturan main yang jelas
Apa, mengapa, untuk apa, bagaimana, kepada siapa, oleh siapa, kapan dan di
mana pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan dilaksanakan juga belum jelas. Oleh siapa
bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan, di sekolah banyak terjadi diberikan kepada
guru-guru senior, guru-guru yang mau pensiun, guru mata pelajaran yang kurang jam
mengajarnya untuk memenuhi tuntutan angka kreditnya. Guru-guru ini jelas sebagian
besar tidak menguasai dan memang tidak dipersiapkan untuk menjadi Guru Pembimbing.
Kesan yang tertangkap di masyarakat terutama orang tua murid Bimbingan Penyuluhan
tugasnya menyelesaikan anak yang bermasalah. Sehingga ketika orang tua dipanggil ke
sekolah apalagi yang memanggil Guru Pembimbing, orang tua menjadi malu, dan dari
rumah sudah berpikir ada apa dengan anaknya, bermasalah atau mempunyai masalah
apakah. Dari segi pengawasan, juga belum jelas arah dan pelaksanaan
pengawasannya.
Selain itu dengan pola yang tidak jelas tersebut mengakibatkan:
1.Guru BP (sekarang Konselor Sekolah) belum mampu mengoptimalisasikan tugas dan
fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap siswa yang menjadi
tanggungjawabnya. Yang terjadi malah guru pembimbing ditugasi mengajarkan salah
satu mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, Kesenian, dsb.nya.
2. Guru Pembimbing merangkap pustakawan, pengumpul dan pengolah nilai siswa dalam
kelas-kelas tertentu serta berfungsi sebagai guru piket dan guru pengganti bagi guru mata
pelajaran yang berhalangan hadir.
8

9. 3. Guru Pembimbing ditugasi sebagai “polisi sekolah” yang mengurusi dan menghakimi
para siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah seperti terlambat masuk, tidak
memakai pakaian seragam atau baju yang dikeluarkan dari celana atau rok.
4. Kepala Sekolah tidak mampu melakukan pengawasan, karena tidak memahami program
pelayanan serta belum mampu memfasilitasi kegiatan layanan bimbingan di sekolahnya,
5. Terjadi persepsi dan pandangan yang keliru dari personil sekolah terhadap tugas dan
fungsi guru pembimbing, sehingga tidak terjalin kerja sama sebagaimana yang
diharapkan dalam organisasi bimbingan dan konseling.
Kondisi-kondisi seperti di atas, nyaris terjadi pada setiap sekolah
di Indonesia.
9

10. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan adanya layanan bimbingan konseling yang berkembangan sampai saat ini, dapat
ditemukan beberapa manfaat bagi peserta didik maupun bagi masyarakat luas
umumnya.sehingga semua orang dapat mengikuti proses layanan konseling guna untuk
mengembangkan dan mengentaskan berbagai konflik yang ada pada diri seseorang tersebut,
B. Saran
Semoga dengan adanya pelayanan bimbingan konseling yang berkembang saat ini baik
disekolah maupun dikalangan masyarakat dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Dengan
adanya semua layanan yang diberikan, dapat membuat diri seseorang itu tidak salah memilih
atau salah menentukan apa yang menjadi keinginan maupun yang mencadi cita – cita yang
diiginkan nya.
10

11. DAFTAR PUSTAKA
Proyitno, 1999, Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling
di Sekolah,Dra ft
Prayitno, Sunaryo Kartadinata, Ahman, 2002, Profesi dan Organisasi
Profesi Bimbingan dan Konseling, Departemen Pendidikan Nasional
11