Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (12)
Similar to PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Similar to PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (20)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
- 2. A.Latar belakang pendidikan kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan adalah Unsur Negara Sebagai Syarat Berdirinya Suatu Negara upaya sadar yang ditempuh secara sistematis untuk mengenalkan, menanamkan wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila demi tetap utuh dan tegaknya NKRI. Dalam UUNo.20 Tahun2003 tentangSistemPendidikanNasionaldinyatakan bahwadisetiapjenis,jalurdanjenjangpendidikanwajibmemuatterdiridari PendidikanBahasa,PendidikanAgama, danPendidikanKewarganegaraan. Kep.MendikbudNo.056/U/1994 tentangPedomanPenyusunanKurikulum PendidikanTinggidanPenilaianHasil BelajarMahasiswamenetapkanbahwa “PendidikanPancasila,PendidikanAgama, danPendidikanKewarganegaraan termasukdalam Mata KuliahUmum (MKU)danwajibdiberikandalam kurikulumsetiapprogramstudi”. Denganpenyempurnaankurikulumtahun2000, menurutKep.DirjendiktiNo. 267/Dikti/2000 materiPendidikanKewiraandisampingmembahastentang PPBNjugadimembahastentanghubunganantara warganegaradengannegara. SebutanPendidikanKewiraandigantidenganPendidikanKewarganegaraan. MateripokokPendidikanKewarganegaraanadalahtentanghubunganwarga negaradengannegara,danPendidikanPendahuluanBelaNegara (PPBN).
- 3. Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawabyang harus dimiliki oleh seseorang afaria mampu melaksanakan tugas- tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan Pendidikan Kewarganegaraanadalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawabdari seorang warganegara dalam hubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalahhidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi flasasah bangsa, wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Sifat cerdas yang dimaksud tersebut tampak pada kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat bertanggung jawabtampak pada kebenaran tindakan, ditilik dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, etika maupun kepatutan ajaranagamadan budaya. Pendidikan Kewarganegaraanyang berhasil akan menumbuhkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawabdaripeserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang : 1.) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3.) Rasional, dinamis, dan sadarakan hak dan kewajiban sebagai warganegara. 4.) Besifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. 5.) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.
- 4. C.Pengertian dan pemahaman Tentang bangsa dan negara Pengertian Bangsa Bangsa adalah suatu pengertian politis, yaitu kesatuan orang- orang yang memiliki tujuan atau cita-cita, kepentingan, pengalaman atau sejarah, daerah tempat tinggal, perasaan senasib sepenanggungan, bahasa, karakter, dan adat yang sama yang memiliki keinginan untuk bersatu yang menempati atau terorganisir dalam satu wilayah hukum. Pengertian Negara Negara adalah organisasi sosial yang mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat atau alat untuk mencapai kepentingan bersama dibawah pemerintahan yang berdaulat dalam satu wilayah tertentu. Teori Terbentuknya Negara Menurut Ben Anderson, negara terbentuk atas bangsa yang memiliki rasa senasib sepenanggungan, pengalaman, keinginan yang sama tersebut yang menempati wilayah tertentu yang kemudian dipimpin oleh pemerintahan dengan sistem politiknya atas dasar partisipasi politik warganya, sehingga terbentuklah negara. Ada pula yang berpendapat bahwa negara terbentuk karena adanya masalah-masalah politik. Kelompok mayoritas lebih mudah menguasai keadaan politik dan membentuk suatu bangsa di wilayah yang sudah dikuasainya, dan kelompok mayoritas perlu mendirikan negara sendiri yang sesuai perasaan senasib, sebangsa, dan setanah air di wilayah yang ditempatinya dan sudah dikuasai oleh kelompok mayoritas tadi.
- 5. D.Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di indonesia Prosesbangsamenegaraadalahsuatu prosesyangmemberikangambaran tentangbagaimanaterbentuknya bangsa,di manasekelompok manusia yangadadi dalamnyamerasakan sebagaibagiandaribangsadan terbentuknya negaramerupakan organisasiyangmewadahibangsa sertadirasakankepentingannyaoleh bangsaitu,sehinggatumbuh kesadaranuntuk mempertahankan tetap tegakdanutuhnya negara melaluiupayaBela Negara. . Dalam rangka upaya Bela Negara agar dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta pola pikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya sebagai dorongan/motivasi adanya keinginan untuk sadar Bela Negara sebagai berikut : Bangsa Yang Berbudaya, artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan penciptanya “Tuhan” disebut Agama; Bangsa Yang Mau Berusaha, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut Ekonomi; Bangsa Yang Mau Berhubungan Dengan lingkungan, berhubungan sesamanya dan alam sekitarnya disebut Sosial; Bangsa Yang Mau Berhubungan Dengan Kekuasaan, disebut Politik; Bangsa Yang Mau Hidup Aman Tenteram dan Sejahtera, berhubungan dengan rasa kepedulian dan ketenangan serta kenyamanan hidup dalam negara disebut Pertahanan dan Keamanan.
- 6. Demokrasi merupakan wujud kebersamaan dalam Negara juga merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga Negara karena system kekuasaan yang berlaku adalah : “Res publica” dari,oleh ,dan untuk rakyat . Demokrasi berasal dari bahasa yunani. Yakni kata “Demos” berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “demos” yang berate kekuasaan atau kedaulatan, dengan demikian maka demokrasi dapat diartikan kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Walaupun sebenarnya ditinjau dari pemahaman agama bahwa kekuasaan rakyat di bumi adalah kekuasaan rakyat,karena memang pada saat umat manusia diturunkan kebumi sekaligus diserahkan pengaturannya oleh tuhan kepada manusia atau rakyat yang diciptakannya, sedangkan pengertian dalam bahasa yunani tidak hanya mengadopsi dariagama disesuaikan dengan kehidupan. Pemahaman rakyat itu sendiri sebenarnya belum ada kesepakatan karena pada kenyataan komunitas –komunitas tertentu tidak mau disamakan sebagai rakyat.
- 7. F. Prinsip Dasar Pemerintahan RI Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD1945, adalah: · Negara yang berdasar atas hukum ( rechstaat) · Sistem Konstitusi · Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR · Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara dibawah Majelis · Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR · Menteri negara adalah pembantu Presiden · Menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR · Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
- 8. HAK ASASI ADALAH HAK – HAK DASAR YANG DIMILIKI OLEHMANUSIA, SESUAI DENGAN KODRATNYA. HAK ASASI MANUSIA MELIPUTIHAK HIDUP,HAK KEMERDEKAAN ATAU KEBEBASAN, HAK MILIKDAN HAK– HAK DASAR LAIN YANGMELEKAT PADA DIRI PRIBADI MANUSIA DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGATOLEH ORANG LAIN.HAK ASASI MANUSIAHAKIKATNYA SEMATA – MATA BUKANDARI MANUSIA SENDIRI TETAPI DARI TUHANYANG MAHA ESA, YANG DIBAWA SEJAK LAHIR. HAK –HAK ASASI INI MENJADI DASAR HAK – HAK DAN KEWAJIBAN – KEWAJIBAN YANG LAIN. G.Pemahaman tentang hak asasi manusia Kesadaran akan hak asasi manusia , harga diri , harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.
- 9. H.Kerangka dasar kehidupan nasional meliputi keterkaitan antara falsafah PANCASILA,UUD 1945,WAWASAN NUSANTARA,dan KETAHANAN NASIONAL a. Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa Manusia Indonesia yang sudah menjadi bangsa Indonesia saat itu yaitu sejak tanggal 28 oktober 1928 (sumpah pemuda) telah mengakui bahwa di atasnya ada sang pencipta, yang akhirnya menimbulkan rasa kemanusiaan yang tinggi baik dengan bangsa sendiri ataupun dengan bangsa lain. Kemudian timbul segala tindakan yang selalu berdasarkan pertimbangan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hal tersebut menumbuhkan persatuan yang kokoh. b.Pancasila sebagai Landasan Ideal Negara Cita-cita bangsa Indonesia yang luhur kemudian menjadi cita- cita negara karena pancasila merupakan landasan idealisme Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sila-sila yang ada di dalamnya merupakan kebenaran hakiki yang perlu di wujudkan.
- 10. I.Landasan hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan 1. Pancasila Sebaagai Ideologi Negara Telah disebutkan bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa sehingga ketika Indonesia menjadi negara, falsafah Pancasila ikut masuk dalam negara. Cita- cita bangsa tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga demikian Pancasila Ideologi Negara. 2. UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusi Kemerdekaan Indonesia merupakan momentum yang sangat berharga dimana bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan. Tetapi kemerdekaan ini bukan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena : Teks Proklamasi secara tegas manyatakan bahwa yang merdeka adalah bangsa Indonesia, bukan negara (karena tidak memenuhi syarat adanya negara dalam hal ini tidak adanya pemerintahan). Mengingat kondisi seperti ini, maka dengan segera dibentuk Panitaia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas untuk membuat undang-udang. Maka, pada 18 agustus 1945 telah terbentuk UUD 1945 sehingga secara resmi berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, UUD 1945 merupakna landasan konstitusi NKRI.
- 11. J. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di Indonesia Sama halnya dengan Pendidikan formal yang lain, perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara berdasarkan situasi yang dihadapi oleh penyelenggara kekuasaan. Periode-periode tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau Orde lama. 2. Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau Orde baru. 3. Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi. Perbedaan periode tersebut terletak pada hakikat yang dihadapi. a) Periode Lama Ancaman yang dihadapi oleh Indonesia pada masa Orde Lama lebih berupa ancaman fisik. Pada tahun 1954, terbit Undang-Undang tentang Pokok-pokok Parlementer Rakyat (PPPR) dengan Nomor: 29 tahun 1954. Realisasi dari undang-undang ini adalah diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat (PPPR) yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat (OPR) pada tingkat pemerintahan desa, yang selanjutnya berkembang menjadi keamanan desa, OKD. Di sekolah-sekolah terbentuk organisasi keamanan sekolah, OKS. Dilihat dari kepentingannya, tentunya pola pendidikan pendahuluan bela Negara yang diselengarakan pada masa orde lama lebih terarah pada fisik, teknik, taktik, dan strategi kemiliteran. b) Periode Orde Baru dan Periode Reformasi Ancaman yang dihadapi dalam periode-periode ini berupa tantangan non fisik dan gejolak sosial. Untuk mewujudkan bela Negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, bangsa Indonesia pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela Negara.