4. Siswa mampu menjelaskan kedudukan warga
negara dan bukan warga negara
Siswa mampu menjelaskan dua asas
kewarganegaraan yang berlaku di dunia
Siswa mampu menjelaskan pewarganegaraan di
Indonesia
Menjelaskan cara-cara memperoleh dan
kehilangan kewarganegaraan Indonesia
5. Penduduk, yang
Bertempat tinggal
atau berdomisili
dalam satu wilayah
negara untuk
waktu lama.
Dengan daerah tertentu
Bukan penduduk, mere
yang berada dalam
suatu wilayah negara
hanya untuk sementara
waktu.
6. Hubungannya dengan
Rakyat pemerintah
Warga Negara, mereka yang berdasarkan
Hukum tertentu merupakan anggota dari suatu
Negara. Diperolah pula berdasarkan suatu
Undang-undang.
Bukan warga negara, mereka yang berada pada suatu negara
Tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara tersebut
Namun tunduk pada pemerintah dimana mereka
Berada.
7. Stelsel aktif, seseorang akan
Stelsel
Menjadi warga negara suatu
Menjadi warga negara suatu
Negara dengan melakukan
Negara
Tindakan-tindakan hukum
Tertentu secara aktif.
Tertentu
Asas Kewarganegaraan sistem
Stelsel pasif, seseorang dengan
Sendirinya menjadi warga
Negara tanpa harus melakukan
Tindakan hukum tertentu.
8. Hak stelsel
hak untuk memiliki suatu
Hak Opsi kewarganegaraan
hak untuk menolak suatu Hak Repudiasi
kewarganegaraan.
9. Ius soli,, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut
Ius soli asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut
daerah atau negara tempat
daerah atau negara tempat
Ia dilahirkan.
Ia dilahirkan.
Ius Sanguinis, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut
pertalian darah atauketurunan dari orang yang bersangkutan.
Jadi, yang menentukan kewarganegaraan seseorangialah kewarganaan
orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri
dan orang tuanyaberada dan dilahirkan.
10. Apatride, adanya seorang penduduk yang
sama
Adanya perbedaan dalam sekali tidak mempunyai
menentukan kewarganegaraan.
kewarganegaraan
di beberapa negara,
baik yang menerapkan
Ius soli maupun
Ius sanguinis, Bipatride, adanya seorang penduduk
dapat menimbulkan dua yang
mempunyai dua macam
kemungkinan, yaitu : kewarganegaraan
sekaligus.
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Asas-asas kewarganegaraan yang diterapkan
Asas Ius Sanguinis (law of the blood), asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
Asas Ius Sanguinis (law of the blood), asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
Asas Ius Soli (law of the soil), asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
Asas Ius Soli (law of the soil), asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan
negara kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang ini.
yang diatur dalam undang-undang ini.
Asas Kewarganegaraan Tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
Asas Tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas, asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak
Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas, asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak
sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang ini. Dengan diterapkannya asas-asas
dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang ini. Dengan diterapkannya asas-asas
tersebut di atas, maka masalah kewarganegaraan di Indonesia sekarang ini tidak mengenal lagi
tersebut di atas, maka masalah kewarganegaraan di Indonesia sekarang ini tidak mengenal lagi
istilah kewarganegaraan ganda (bipatride) dan tanpa kewarganegaraan (apatride)
istilah kewarganegaraan ganda (bipatride) dan tanpa kewarganegaraan (apatride)
12. Pasal 26 Undang-undang dasar 1945
Warga Negara dan Penduduk
Yang menjadi warga Penduduk ialah warga
negara ialah orang-orang
negara indonesia Hal-hal mengenai
bangsa indonesia asli dan dan orang asing warga negara dan
orang-orang bangsa lain penduduk diatur dengan
yang bertempat
yang disahkan
dengan undang-undang tinggal di undang-undang.
sebagai warga negara. Indonesia
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor
3 Warga Negara
Tahun 1946
Penduduk asli dalam RI, termasuk anak-anak dari penduduk asli itu.
Istri seorang warga negara
Keturunan dari seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara asing.
Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tidak diketahui
Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tidak diketahui
dengan cara yang sah
dengan cara yang sah
Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya yang mempunyai
Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya yang mempunyai
kewarganegaraan
kewarganegaraan
indonesia meninggal.
indonesia meninggal.
Orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertempat tinggal di indonesia selama 5(lima) tahun
Orang bukan
berturut-turut, dan telah berumur 21 tahun atau telah kawin. Dalam hal ini, bila berkeberatan menjadi
dan telah berumur 21 tahun atau telah kawin. Dalam hal ini, bila berkeberatan menjadi
warga negara indonesia, ia boleh menolak dengan keterangan bahwa ia adalah warga negara dari
indonesia, ia boleh keterangan bahwa ia adalah warga negara dari
negara lain.
lain.
Masuk menjadi warga negara indonesia dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi)
Masuk menjadi warga negara indonesia dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi)
14. Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) Tahun
Penduduk asli Indonesia, mereka yang dahulu
Penduduk asli Indonesia, mereka yang dahulu
1949 termasuk golongan bumiputera dan
termasuk golongan bumiputera
berkedudukan di wilayah RI. Apabila mereka
berkedudukan di wilayah RI. Apabila mereka
lahir di luar Indonesia dan bertempat tinggal
tinggal
di Belanda atau di luar daerah peserta Uni
di
(indonesia-belanda) maka mereka berhak
(indonesia-belanda) maka mereka berhak
Orang cina dan arab memilih kewarganegaraan Belanda dalam
memilih kewarganegaraan Belanda dalam
Orang cina dan arab
yang lahir di
yang lahir di waktu dua tahun setelah tanggal 27
waktu
Indonesia atau
Indonesia atau desember 1949.
desember 1949.
Orang indonesia, kawula negara Belanda, yang
Orang indonesia, kawula negara Belanda, yang
sedikitnya bertempat
sedikitnya bertempat
bertempat tinggal di Suriname atau Atilen
bertempat tinggal di Suriname atau Atilen
tinggal 6 bulan
tinggal 6 bulan
(koloni Belanda). Akan Tetapi, jika mereka
(koloni Belanda). Akan Tetapi, jika mereka
di wilayah RI
di wilayah RI
lahir di luar kerajaan Belanda mereka
lahir di luar kerajaan Belanda mereka
dan dalam waktu 2
dan dalam waktu 2
berhak memilih kewarganegaraan
berhak memilih kewarganegaraan
tahun sesudah
tahun sesudah
Belanda dalam waktu
Belanda dalam waktu
tanggal 27 Desember
tanggal 27 Desember
dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949
dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949
1949 menyatakan
1949 menyatakan
memilih menjadi
memilih menjadi
Orang asing (kawula negara belanda) bukan
Orang asing (kawula negara belanda) bukan
warga negara
warga negara
orang belanda yang lahir di indonesia dan
orang belanda yang lahir di indonesia dan
Indonesia.
Indonesia.
Orang belanda yang lahir di wilayah RI atau bertempat tinggal di RI, dan yang dalam
bertempat tinggal di RI, dan yang dalam
Orang belanda yang lahir di wilayah RI atau
sedikitnya bertempat tinggal 6 bulan di waktu 2 tahun sesudah tanggal 27 Desember
waktu 2 tahun sesudah tanggal 27 Desember
sedikitnya bertempat tinggal 6 bulan di
wilayah RI dan dalam waktu 2 tahun sesudah 1949 tidak menolak kewarganegaraan
1949 tidak menolak kewarganegaraan
wilayah RI dan dalam waktu 2 tahun sesudah
tanggal 27 Desember 1949 menyatakan Indonesia.
Indonesia.
tanggal 27 Desember 1949 menyatakan
memilih menjadi warga negara indonesia
15. Mereka yang telah menjadi warga negara
berdasarkan UU/peraturan/perjanjian yang
berlaku surut,
UU RI Nomor
UU RI Nomor
62 Tahun
Mereka yang memenuhi syarat tertentu
1958
yang ditetapkan dalam UU nomor 62
tahun 1958, yakni sebagai berikut;
(a) Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan
kekeluargaan dengan seorang warga indonesia
(b) Lahir dalam waktu 300 hari, setelah ayahnya
meninggal dunia dan ayah itu pada waktu meninggal
dunia adalah warga negara RI
(c) Memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU
no. 62 tahun 1958
16. Undang-undang Nomor 12 tahun 2006
Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah
Kewarganegaraan Republik Indonesia
Republik indonesia dengan negara lain sebelum Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dari
Undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh
negara Indonesia seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya
dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang
berusia 18 tahun atau sebelum kawin.
ayah dan ibu warga negara Indonesia
Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan
ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara ayah dan ibunya.
asing. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak
ayah warga negara asing dan ibu warga negara diketahui.
Indonesia Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai
ibu warga negara Indonesia dan ayahnya yang tidak kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik
asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara
kepada anak tersebut. Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat
anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan
Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dari kepada anak yang bersangkutan.
seorang ibu warga negara Indonesia.
Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan
Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah
setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan
sah dan ayahnya warga negara Indonesia sumpah atau janji setia.
17. Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia lainnya
Undang-undang No.2 tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwi
Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC.
Undang-undang No.4 tahun 1969 tentang Pencabutan UU No.2 tahun
1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Undang-undang No.3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU
No. 62 tahun 1958.
18. Peraturan pemerintah RI
No.18 tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Undang-undang RI No. 9
Pemerintah RI No.32 tahun Peraturan perundangan
tahun 1992 tentang
1994 tentang Visa, Izin masuk, Yang mendukung Keimigrasian
Dan Izin Keimigrasian Undang-undang
Kewarganegaraan
Republik Indonesia
Keputusan Menteri Kehakiman
dan Hak Azasi Manusia RI Peraturan pemerintah RI
No.M.02.IZ.03.10 Instruksi presiden RI No. No. 32 tahun 1994 tentang
Tahun 2004 26 tahun 1998 tentang Visa, Izin masuk dan
Menghentikan Penggunaan Izin keimigrasian
Istilah Pribumi dan Non
Pribumi dalam Semua
Perumusan dan Penyelengga
-raan Kebijakan, Kegiatan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Perencanaan Program atau
Pelaksanaan
19. Hak-hak dasar warga negara sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari
segala macam bentuk penjajahan ( Pembukaan UUD 1945 alinea 1 ), dan hak dasar sebagai
warga negara dalam berbagai bidang kehidupan antara lain ;
Menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga
Negara suatu negara.(pasal 26)
Bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan ( pasal 27 ayat 1)
Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak ( pasal 127 ayat (2) )
Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan (pasal 28)
Mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai hak asasi manusia ( pasal 30 )
20. Kewajiban dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan,
antara lain ;
Menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan ( pembukaan UUD 1945, alinea I )
Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ( pasal 30 ayat (1) )
Wajib menghormati bendera negara indonesia, sang merah putih ( pasal 35 )
Wajib menghormati bahasa negara, bahasa indonesia ( pasal 36 )
Wajib menjungjung tinggi lambang negara, garuda pancasila dengan semboyan Bhineka
Tunggal Ika ( pasal 36 A )
Wajib menghormati lagu kebangsaan, Indonesia raya ( pasal 36 B )
21. Sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam
berdemokrasi, setiap warga negara dituntut untuk menunjukkan sikap positif dalam
pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang mencakup ;
Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum
Menjungjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia
Saling mendukung dalam usaha pembelaan negara
22. Hak dan kewajiban
Warga negara indonesia
Dalam pelaksanaan
demokrasi
Hak di bidang sosial
Hak di bidang politik, Budaya setiap warga ne-
Hak di bidang pendidikan, Hak di bidang ekonomi,
Mempunyai hak untuk Gara mempunyai hak
Mempunyai hak untuk Setiap warga negara
Untuk mendapatkan pe-
Memilih dan dipilih, Memperoleh pendidikan, Mempunyai hak untuk
Layanan sosial, kesehatan,
Mendirikan dan Mengembangkan karir Memperoleh pekerjaan,
Pendidikan, penerangan, hak
Memasuki suatu organisasi Pendidikan, mendirikan Memperoleh penghidup-
Untuk mengembangkan
Sosial politik, dan ikut Lembaga pendidikan An yang layak, hak me-
Bahasa, adat-istiadat, dan bu-
Serta dalam Swasta, dan ikut serta Miliki barang, dan hak
Daya daerah masing- masing
Pemerintahan. Menangani pendidikan Untuk berusaha.
Dan hak untuk mendirikan
Lembaga sosial-budaya
23. Regulasi, dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang menghasilkan peraturan
Dan kebijakan yang tidak diskriminatif yang dirasakan oleh sebagian warga negara.
Implementasi, suatu kebijakan atau aturan, agar pelaksanaannya dilakukan oleh aparat yang
Betul-betul memahami proposional dan profesional
Sosialisasi, suatu peraturan atau kebijakan diperluas jangkauan dan publikasinya agar warga
Yang berkepentingan merasa berperan aktif untuk memahami.
Masyarakat harus dilatih dan diberikan pembelajaran pentingnya “taat asas” dan “ taat aturan”
Agar dalam menyelesaikan masalah benar-benar memahami rambu-rambunya
Aparatur penyelenggara negara/pemerintah dan masyarakat tidak saling memberi peluang
Munculnya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.
Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan di jalur pendidikan melalui jenjang SD
Sampai perguruan tinggi.
