No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)

1. BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR IA TAHUN 201 1
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a.
b.
Mengingat : 1.
BUPATI PAKPAK BHARAT,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4g ayat (1)
dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu
menetapkan pedoman umum penggunaan Belanja Tidak rerduga
di Kabupaten Pakpak Bharat;
bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf "a"
diatas, dipandang perlu menetapkan pedoman penggunaan Belanja
Tidak Terduga (BfD dalam suatu peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor g rahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Nias selatan, Kabupaten pakpak Bharai dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Provinsi sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 2g, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2TZ);
undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42g6);
undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2oa4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negira (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aOg;
undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 2oo4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4432)
sebagaimana tela.h {ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 20og tentang perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun zoo+ tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tah-un 2o0g Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor agaa);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemeri-ntahan Dae-rah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 443g);
2.
3.
4.
5.
6.

2. 7- undang-Undang Nomor 24 Tahun zooT tentang penanggutangan
Bencana (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun zooz
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor
4723 );
8. Peraturan Pemerintah
, ,t,tuSatr dg'r flfl ttt ?f '{Ah,r,rrr -.}*lS
39q5 tentang Standar
Negara
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
lndonesia Tahun 2005 Nomor aS03);
Lembaran Negara
lndonesia
Republik
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2o0s tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubrik lndbnesii Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembiran
Negara Republik lndonesia Nomor ilg;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oor tentang pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4T3T);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a82g);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g rahun 2aoz tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Kepala Badan Nasional penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana;
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang pokok-pokok
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 200g Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten pakpak Bharat
Nomor 64);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten pakpak Fjharat
Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 87).
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
2

3. MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEooIIIAN UMUII,I
PENGGUNAAN BELANJA NDAK TERDUGA (BTT}
BAB I
KETENTUAN U]IIUIUI
Pasal I
Dalam Perafuran Bupati iniyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah
Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk
melaksanakan penanggulangan bencana;
5. lnstansillembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan
bencana;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daenah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujuioleh Dewan perwakilan Rakyat
Daerah;
7 - Belania Tidak Terduga (BTT) adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasaltanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah
dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana
sosjal yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang
sah;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan
timbulnya korban iiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan
dampak psikologis;
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat dan teror;
3

4. 11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera
pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta
pemulihan prasarana dan sarana;
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai
tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana;
14. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat
dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali
kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu
wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan
gangguan kegiatan masyarakat;
16. Bantuan Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban
bencana pada saat keadaan darurat;
17. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh
Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi
tugas untuk menanggulangi bencana;
18. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal
dunia akibat bencana;
19. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil
atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat ppKD adalah Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sKpD yang dipimpinnya;
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD;
24. Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adatah pejabat
pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya;

5. 25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaidasar penerbitan
SPP;
26. Surat Permintaan Pembayaran yang setanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
BAB II
PENGANGGARAN
Pasal 2
BTT dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pakpak Bharat setiap tahun pada Belanja
Tidak Langsung DPA - PPKD.
Pasa! 3
(1) Jenis Bencana yang didanai dari BTT sebagaimana dimaksud dalam pasat 2
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Besaran BTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan suatu
Keputusan Bupati.
BAB III
PENGGUNAAN BTT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Penggunaan BTT dilaksanakan oleh SKPD teknis yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
(2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berutang seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosialyang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
(3) BTT digunakan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pada saat
tanggap darurat dan pascabencana.
(4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti-bukti yang
sah.
(5) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu untuk
tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat di daerah.
5

6. Bagian Kedua
Tanggap Darurat Bencana
Pasal 5
Penggunaan BTT pada saat tanggap darurat, meliputi:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber
daya yang rusak akibat bencana;
b. pembentukan komando tanggap darurat bencana;
c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
BAB IV
PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BTT
Pasal 6
(1) Pengajuan BTT untuk bencana alam dan bencana sosial didahului dengan laporan
hasil kajian secara cepat dan tepat melalui identifikasi terhadap cakupan tokasi
bencanq, ju-mlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana oleh Kepala
BPB-D kepada Bupati sebagai dasar untuk menetapkan status keadaan darurat
bencana.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
kewenangannya, Bupati menetapkan status skala bencana yang didukung oleh bukti-buktiyang
sah.
(3) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Bupati, Kepala BpBD
mengajukan rencana aksi (proposal) berisi kegiatan penanggulangan bencana dengan
rincian biaya yang diperlukan kepada Bupati melatui Sekretaris Daerah untuk
mendapat persetujuan.
(4) Berdasarkan proposalyang diajukan Kepala BPBD sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2), Bupati dapat memberikan persetujuan penggunaan dana BTT dengan
mencantumkan besaran nominal.
(5) Untuk melaksanakan ayat (1), (2), (3) dan (4) lebih laniut ditetapkan SOP dalam suatu
Keputusan Bupati.
Pasal 7
(1) Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) SKPD terkait menyiapkan rancangan
surat keputusan bupatitentang penggunaan dana BTT.
(21 Setelah ditetapkannya Keputusan Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD
memberitahukan kepada SKPD pelaksana BTT untuk segera melaksanakan kegiatan.
6

7. (3) Setelah SKPD pelaksana menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) segera melaksanakan kegiatan sesuai dqngan prosedur yang al16n ditetapkan
lebih lanjut dengan SOp.
Pasal I
Penyaluran BTT untuk bencana alam dan bencana sosial yang ditaksanakan oleh pihak
penyedia barang{asa ditakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (Spp-LS)
yang disertaidengan:
a. keputusan Bupati tentang hasil verifikasi oleh tim instansi/lembaga terkait yang
dikoordina.sikan oleh Kepala BPBD;
b. berita a0?ra pemeriksaan verifikasi oleh tim instansi/lembaga terkait tentang besaran
bantuan yang akan diberikan;
c. salinan SPD;
d. salinan rekomendasidari SKPD terkait;
e- SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib paiak dan
t. surat perjaniian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran dergan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak
ketiga;
g. berita acara penyelesaian pekerjaan;
h. berita a'erra serah terima barang dan jasa;
i. berita a@ra pembayaran;
j. kwitansi bermaterai, nota faktur yang ditandatangani penyedia barang{asa dengan
PPTK sefta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
k. suratiaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluakan oleh bank atau lembaga
keuangan non bank;
l. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyedia barangliasa serta unsur
panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; ..'l, . m.suratpemberitahuanpotongandendaketerlambatanpekerjaandariPPTKqii,9.bila,
n. foto/buku/dokumentasitingkat kemajuan/penyelesaian pekerjadn. : ;.
BAB V
PERTANGGUNGJAI'UABAN DAN PELAPORAN
Pasal 9
(1) Pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaporan dana menjadi tanggungjawab SKPD
pelaksana dana Bfi sesuaidengan perundang-undangan yang berlaku.
(2) SKPD pelaks-ana dana BTT menjadiobjek pemeriksaan.
7

8. !| BAB VI
KETENruAN PENUTUP
Pasal 10
Dengan bedakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2o1o
dinyatakan dicab-ut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 11
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
Pasal 12
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal tQ Vaauari 2011
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
Pada tanggal rg fianuari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, u GANDI WARTHA ]I'IANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011
NOMOR A
I