2. Persyaratan Pencadangan Areal HTR Tidak terdapat potensi hutan alam yang produktif Terdapat masyarakat yang tinggal didalam dan/atau sekitar kawasan hutan sebagai komunitas sosial yang mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan Tidak dibebani ijin/hak yang sah Tidak terdapat tanaman reboisasi dan rehabilitasi atau tanaman lainnya yang merupakan aset negara Sejalan dengan program pembangunan daerah Kabupaten/Kota
3. Kepala Dirjen PLAN a.n. Menhut (Sampaikan peta indikatif) Bupati/Walikota Dirjen BPK Tembusan Menhut Sekjen Dephut Kepala BPKH (asistensi tek. peta) Kepala BPPHP Kadishut Prov Kadishut Kab (pertimb.teknis) Gubernur 1 1A 2 3 4 4A 5 6 Peta Pencadangan areal HTR 7 SOSIALISASI 7A Check Lapangan
4. MEKANISME PEMBERIAN IJIN UPHHK-HTR PerDirjen BPK Nomor : P.06/VI-BPHT/2008 tentang Perubahan PerDirjen BPK Nomor : P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan HTR BPPHP & BPKH Verifikasi adm & Sketsa/Peta, Lokasi PERTIMBANGAN TEKNIS CAMAT Tembusan DISHUT KAB/KOTA (Penilaian Permohonan) PERORANGAN KOPERASI REKOMENDASI KEPALA DESA (Verifikasi Persyaratan) BUPATI/WALIKOTA (Menerbitkan Izin) SK IUPHHK-HTR
5.
6.
Editor's Notes
PENJELASAN : LATAR BELAKANG TUJUAN HTR, tanya kenapa ? 1. Sejak tahun 1970 melalui PP 21/1970 dan penyempurnaannya seperti PP 7/1990. PP 6/1999, PP 34/2002 selalu dipertanyakan, mengapa masyarakat setempat hanya jadi obyek pengusahaan hutan dan terpinggirkan untuk mendapat akses legal ke pengusahaan/ pemanfaatan hutan? 2. Pemerintah selalu disudutkan di dalam negeri (DPR, DPRD, LSM dsb) maupun pada tingkat diplomasi di luar negeri 3. Oleh karena itu melalui PP 6/2007 jo. PP 3/2008 masyarakat setempat diberi akses legal untuk ikut sebagai pelaku usaha pemanfaatan HP melalui IUPHHK-HTR 4. Diharapkan melalui akses legal ini mereka dapat masuk ke sektor ekonomi formal, bebas dari pemerasan oknum aparat maupun oknum masyarakat