<ul><li>DEFINISI </li></ul><ul><li>HTR adalah hutan tanaman yang di bangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat (Koper...
Persyaratan Pencadangan Areal HTR Tidak terdapat potensi hutan alam yang produktif Terdapat masyarakat yang tinggal didala...
Kepala Dirjen PLAN  a.n. Menhut  (Sampaikan peta indikatif) Bupati/Walikota Dirjen BPK Tembusan Menhut Sekjen Dephut Kepal...
MEKANISME PEMBERIAN IJIN UPHHK-HTR PerDirjen BPK Nomor : P.06/VI-BPHT/2008 tentang Perubahan PerDirjen BPK Nomor : P.06/VI...
JENIS TANAMAN  & TAHAPAN KEGIATAN HTR <ul><li>Tanaman Pokok adalah tanaman berkayu (Pohon) yang dapat ditanam sejenis atau...
REALISASI HTR  DI PROVINSI PAPUA PENYAMPAIAN PETA ARAHAN INDIKATIF <ul><li>Biak Numfor . </li></ul><ul><li>Jayawijaya </li...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HTR

3,556
-1

Published on

2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
3,556
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
94
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • PENJELASAN : LATAR BELAKANG TUJUAN HTR, tanya kenapa ? 1. Sejak tahun 1970 melalui PP 21/1970 dan penyempurnaannya seperti PP 7/1990. PP 6/1999, PP 34/2002 selalu dipertanyakan, mengapa masyarakat setempat hanya jadi obyek pengusahaan hutan dan terpinggirkan untuk mendapat akses legal ke pengusahaan/ pemanfaatan hutan? 2. Pemerintah selalu disudutkan di dalam negeri (DPR, DPRD, LSM dsb) maupun pada tingkat diplomasi di luar negeri 3. Oleh karena itu melalui PP 6/2007 jo. PP 3/2008 masyarakat setempat diberi akses legal untuk ikut sebagai pelaku usaha pemanfaatan HP melalui IUPHHK-HTR 4. Diharapkan melalui akses legal ini mereka dapat masuk ke sektor ekonomi formal, bebas dari pemerasan oknum aparat maupun oknum masyarakat
  • HTR

    1. 1. <ul><li>DEFINISI </li></ul><ul><li>HTR adalah hutan tanaman yang di bangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat (Koperasi/KTH) dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas “ HP “ dengan menerapkan silvikultur yang menjamin kelestarian sumber daya hutan. </li></ul><ul><li>LATAR BELAKANG </li></ul><ul><li>Menurunnya kemampuan hutan alam dalam menyediakan hasil hutan (terutama kayu). </li></ul><ul><li>Rendahnya taraf perekonomian masyarakat di sekitar hutan. </li></ul><ul><li>Banyaknya hutan alam produksi yang tidak produktif. </li></ul><ul><li>TUJUAN </li></ul><ul><li>Memberikan akses hukum, akses ke lembaga keuangan dan akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemanfaatan Hutan Produksi </li></ul><ul><li>Pengentasan kemiskinan </li></ul><ul><li>Membuka lapangan kerja baru </li></ul><ul><li>P eningkatan kontribusi sektor Kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional </li></ul>DASAR HUKUM Permenhut No : P.9/Menhut-II/2008 tentang persyaratan Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir pembangunan HTR Permenhut No : P.64/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Pembangunan HTI dan HTR PerDirjen BPK Nomor : P.06/VI-BPHT/2008 tentang Perubahan PerDirjen BPK Nomor : P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan HTR PerDirjen BPK No : P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Surat Edaran Dirjen BPK No : S.677/VI-BPHT/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Usulan Pencadangan Areal HTR PerDirjen BPK No : P.02/VI-BPHT/2009 tentang Pedoman Pembangunan HTR Pola Kemitraan dan Pola Developer Permenhut No. P.23/Menhut-II/2007 Jo. Permenhut No. P.5/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR dalam Hutan Tanaman PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan .
    2. 2. Persyaratan Pencadangan Areal HTR Tidak terdapat potensi hutan alam yang produktif Terdapat masyarakat yang tinggal didalam dan/atau sekitar kawasan hutan sebagai komunitas sosial yang mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan Tidak dibebani ijin/hak yang sah Tidak terdapat tanaman reboisasi dan rehabilitasi atau tanaman lainnya yang merupakan aset negara Sejalan dengan program pembangunan daerah Kabupaten/Kota
    3. 3. Kepala Dirjen PLAN a.n. Menhut (Sampaikan peta indikatif) Bupati/Walikota Dirjen BPK Tembusan Menhut Sekjen Dephut Kepala BPKH (asistensi tek. peta) Kepala BPPHP Kadishut Prov Kadishut Kab (pertimb.teknis) Gubernur 1 1A 2 3 4 4A 5 6 Peta Pencadangan areal HTR 7 SOSIALISASI 7A Check Lapangan
    4. 4. MEKANISME PEMBERIAN IJIN UPHHK-HTR PerDirjen BPK Nomor : P.06/VI-BPHT/2008 tentang Perubahan PerDirjen BPK Nomor : P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan HTR BPPHP & BPKH Verifikasi adm & Sketsa/Peta, Lokasi PERTIMBANGAN TEKNIS CAMAT Tembusan DISHUT KAB/KOTA (Penilaian Permohonan) PERORANGAN KOPERASI REKOMENDASI KEPALA DESA (Verifikasi Persyaratan) BUPATI/WALIKOTA (Menerbitkan Izin) SK IUPHHK-HTR
    5. 5. JENIS TANAMAN & TAHAPAN KEGIATAN HTR <ul><li>Tanaman Pokok adalah tanaman berkayu (Pohon) yang dapat ditanam sejenis atau berbagai jenis, antara lain : </li></ul><ul><li>Kelompok jenis Meranti ( Shorea sp) </li></ul><ul><li>Kelompok jenis Keruing ( Dipterocarpus sp ) </li></ul><ul><li>Kelompok Non Dipterocarpaceae, antara lain : Jati, Sengon, Kayu Hitam, Mahoni, Sungkai </li></ul><ul><li>Kelompok Kayu Serat, antara lain : Eucaliptus, Akasia, Tusam </li></ul><ul><li>Kelompok Multi Purpose Tree Species (MPTS), antara lain : Karet, Durian, Mangga, Rambutan </li></ul>Tanaman Tumpangsari adalah tanaman pangan setahun/semusim yang ditanam untuk memperoleh hasil tambahan selama masa menunggu waktu penebangan tanaman pokok antara lain jagung, padi, palawija dan lain-lain A. TANAMAN POKOK B. TANAMAN TUMPANGSARI No Tahapan Kegiatan 1. <ul><li>Perencanaan/Penyiapan Lahan </li></ul><ul><li>Penataan areal </li></ul><ul><li>Pembukaan Wilayah Hutan </li></ul><ul><li>Pembersihan Lahan </li></ul>2. <ul><li>Penyiapan Bibit </li></ul><ul><li>Pengadaan benih </li></ul><ul><li>Pengadaan bibit </li></ul>3. <ul><li>Penanaman </li></ul><ul><li>Persiapan lapangan </li></ul><ul><li>Pengangkutan bibit </li></ul><ul><li>Pelaksanaan penanaman </li></ul>4. <ul><li>Pemeliharaan Tanaman </li></ul><ul><li>Pemupukan </li></ul><ul><li>Penyulaman </li></ul><ul><li>Pendangiran </li></ul><ul><li>Penyiangan/Pengendalian Gulma </li></ul><ul><li>Pemangkasan Cabang*) </li></ul><ul><li>Penjarangan*) </li></ul>5. <ul><li>Pemanenan Hasil Hutan Kayu </li></ul><ul><li>Inventarisasi Kegiatan </li></ul><ul><li>Penebangan </li></ul><ul><li>Pengangkutan Kayu </li></ul>6. <ul><li>Perlindungan dan Pengamanan Hutan </li></ul><ul><li>Pengendalian Hama Penyakit </li></ul><ul><li>Pengendalian Kebakaran </li></ul><ul><li>Pengamanan Hutan </li></ul>
    6. 6. REALISASI HTR DI PROVINSI PAPUA PENYAMPAIAN PETA ARAHAN INDIKATIF <ul><li>Biak Numfor . </li></ul><ul><li>Jayawijaya </li></ul><ul><li>Nabire </li></ul><ul><li>Supiori </li></ul><ul><li>Yapen </li></ul><ul><li>Bovendigul </li></ul><ul><li>Mappi </li></ul><ul><li>Paniai </li></ul><ul><li>Waropen </li></ul><ul><li>Jayapura </li></ul><ul><li>Merauke </li></ul><ul><li>Puncak Jaya </li></ul><ul><li>Yahukimo </li></ul><ul><li>PENCADANGAN AREAL HTR </li></ul><ul><li>Kabupaten Biak Numfor : SK.71/Menhut-II/2009 tgl 26 Feb 2009, luas areal 3.185,00 Ha. </li></ul><ul><li>Kabupaten Nabire : SK.278/Menhut-II/2009, 13 Mei 2009, Luas areal 26.165 Ha </li></ul><ul><li>PERMOHONAN IUPHHK-HTR </li></ul><ul><li>KSU Nafa Aroa Indah Kabupaten Nabire </li></ul><ul><li>KSU AIWI Kabupaten Nabire </li></ul>

    ×