Konstitusi Kewarganegaraan
•Download as PPTX, PDF•
1 like•607 views
Presntasi mengenai konstitusi suatu negara dan sejarahnya.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Konstitusi Kewarganegaraan
Similar to Konstitusi Kewarganegaraan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Konstitusi Kewarganegaraan
- 1. KONSTITUSI
- 2. NEGARA??? Jean Bodin Meriam Budiarjo Mac Iver R .Jokosoetomo Prof. Dr. J.H.A Logeman
- 3. KONSTITUSI?? Bahasa Prancis “constituer” yaitu membentuk. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan Negara. Kamus besar bahasa Indonesia(KBBI) : 1) segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan; 2) undang-undang dasar suatu Negara
- 5. KONSTITUSI (ABSOLUT) 1. Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara 2. Konstitusi sebagai bentuk negara 3. Konstitusi sebagai faktor integrasi. 4. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara .
- 6. KONSTITUSI (RELATIF) 1. Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) 2. Konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya)
- 7. NILAI KONSTITUSI 1. Nilai normatif 2. Nilai nominal 3. Nilai semantik
- 8. TUJUAN KONSTITUSI 1. Membatasi kekuasaan 2. Melindungi HAM 3. Pedoman penyelenggaraan negara
- 9. MACAM-MACAM KONSTITUSI 1. Konstitusi tertulis (dokumentary constiutution / writen constitution) 2. Konstitusi tidak tertulis / konvensi (nondokumentary constitution)
- 11. MESOPOTAMIA KUNO Code of Justice (Raja Urukagina-2300 BC) Prototip paling awal dari hukum pemerintahan Berisi hak-hak bagi warganya Code of Ur-Nammu (Raja Un-Nammu dari Ur -2050 BC) Berisi : kedewaan pemerintahan Ur-Nammu, dan persamaan hak dalam kepemilikkan tanah. Code of Hammurabi (Raja Babilonia ke 6, Hammurabi-1750 BC) Contoh awal hukum fundamental, ide praduga tak bersalah
- 12. JAMAN KUNO Draconian Code (Legislator Draco - 621 BC) Mengganti sistem hukum lisan dengan kode yang ditulis harus ditegakkan oleh pengadilan. Konstitusi Athena oleh Aristoteles (350 BC) Ada dua bagian – Pertama Bab I sampai XLI berkaitan dengan bentuk2 berbeda dari konstitusi. Kedua mendeskripsikan institusi kota termasuk syarat akses ke kependudukan, hakim dan peradilan. Konsistusi 17 Artikel (Pangeran Shotoku 604 ) Dokumen budhist dan konfusian yang berfokus terhadap moral yang diharapkan dari pemerintahan.
- 13. ABAD PERTENGAHAN Konstitusi Medina (Nabi Muhammad setelah 622) Proklamasi unilateral oleh Muhammad Magna Carta (15 Juni 1215) lambang perjuangan hak-hak asasi manusia Huang Ming Zu Xun (PangeranZhu Yuanzhang 1373) Berisi aturan ketat terhadap bawahannya dalam pekerjaan administrasi di pemerintahan.
- 14. INDONESIA UUD 1945 UUD RIS UUD 1950 UUD 1945 setelah amandemen 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 5 Juli 1959- Sekarang 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 2 1 3 4
- 15. Pembukaan dan Naskah • Pembukaan disahkan oleh PPKI (18 Ags 1945) • Naskah UUD 1945 disusun pada sidang ke2 BPUPKI, disahkan oleh KNIP 29 Ags 1945 Hasil Sidang KMB • Penggunaan konstitusi RIS disahkan berkaitan dengan pembentukan RIS oleh KMB sejak 27 Des 1949. • Berisi atas mukadimah, isi dan piagam persetujuan UU no 7 th 1950 • Pada Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tgl 14 Agustuts 1950 • Menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilu yang akan susun konsistusi baru Dekrit Presiden 1949 • Menetapkan pembubaran Konsistuante • Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi
- 16. Kategori UUD’45 Sebelum Amandemen Konstitusi RIS UU’50 UUD’45 Setelah Amandemen ke empat Bentuk Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Sifatnya Rigid Rigid Rigid Rigid Kedudukan Derajat Tinggi Derajat Tinggi Derajat Tinggi Derajat Tinggi Bentuk pemerintahan Kesatuan Serikat/Federa l Kesatuan Kesatuan Sistem pemerintahan Presidensial Parlementer Parlementer Presidensial
- 18. APA ITU PERILAKU KONSTITUSIONAL Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan penyelengaraan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945.
- 19. PERILAKU KONSTITUSIONAL BAGI PENYELENGGARAAN NEGARA Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini penyelenggaraan Nagara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara meliputi : MPR, Presiden, Kementrian Negara, DPR, DPD, KPU, Badan Pemeriksa Keuangan, MA, MK, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga-lembaga penyelenggara Negara tersebut melaksanakan tugas atau kewajibannya berdasarkan wewenang yang dimiliki berdasarkan ketetapan konstitusi
- 20. PERILAKU KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA 1. Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain. 2. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain sebagainya. 3. Tidak main hakim sendiri. 4. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 5. Adanya keterbukaan dan etika dalam menghadapi suatu permasalahan.
- 21. Alasan Pembukaan UUD 1945 Tidak Di Amandemen
- 22. Alasan UUD 1945 tidak di amandemen : 1. Pembukaan UUD 1945 tidak direvisi bukan untuk mensakralkan pembukaan, namun lebih dipengaruhi oleh Yuridis Sosiologis dan landasan Filosofi Historis. 2. Dalam Pembukaan tercantum nilai dasar Negara (Staatfundamental norm). 3. Dalam Pembukaan juga terdapat Visi dan Misi Negara. 4. Dalam pembukaan terdapat dasar dan filsafat Negara. 5. Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita hukum (rechsidee). 6. Kedudukan Pembukaan sangat kuat sebagai perjanjian hukum dasar dan tujuan Negara , cita hukum dan mengandung nilai universal. 7. Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar filosofis dan dasar normatif. 8. Pembukaan UUD 1945 mengandung staatidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (Haluan) negara serta dasar Negara yang harus tetap dipertahankan.
- 23. TERIMAKASIH