Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem ekonomi dan mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan dan stabilitas harga, sedangkan kebijakan fiskal mengarahkan ekonomi melalui pengeluaran dan pajak pemerintah."

1. Ready to go …

2. Kebijakan
Moneter dan Fiskal
Hj. Soemartine, Dra., MS.
Tata S. Wirasasmita, S.Si., M.Mgt
22 November 2010

3. Kebijakan Moneter

4. Pengertian
• Bagian dari sistem ekonomi
• kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan
sistem internal dan eksternal serta tercapainya tujuan
ekonomi makro
 Internal: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga,
pemerataan pembangunan,
 Eksternal: neraca pembayaran
 Tujuan ekonomi makro:
o menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan
kerja,
o kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang
seimbang.

5. Pengertian
• Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian
terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk
memulihkan (tindakan stabilisasi).
• Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan
oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada
sektor riil
• Tujuan utama: Upaya untuk mencapai tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan
dengan tetap mempertahankan kestabilan harga

6. Pengertian
• Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian
terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk
memulihkan (tindakan stabilisasi).
• Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan
oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada
sektor riil
• Upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi
yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap
mempertahankan kestabilan harga

7. Bank Sentral
• Bank Sentral (Otoritas Moneter) berusaha mengatur:
 keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang
agar inflasi dapat terkendali,
 tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam
pasokan/distribusi barang.
• Dilakukan antara lain dengan instrumen:
 suku bunga,
 giro wajib minimum,
 intervensi dipasar valuta asing,
 dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam
uang apabila mengalami kesulitan likuiditas

8. Bank Sentral
• Pengaturan jumlah uang beredar:
1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy): suatu
kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy): suatu
kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.
Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

9. Instrumen Kebijakan Moneter
• Kebijakan Kuantitatif:
 Open Market Operations
 menjual atau membeli surat berharga pemerintah: Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
 Menambah jumlah uang beredar: membeli SBI atau SBPU
 Discount Rate Policy (Discount Rate Operations)
 memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum
 Menambah jumlah uang beredar: Menurunkan tingkat bunga Bank
Sentral
 Reserve Requirements Policy
 Memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan
pada pemerintah
 Menambah uang beredar: pemerintah menurunkan rasio cadangan
wajib

10. Instrumen Kebijakan Moneter
• Kebijakan Kualitatif:
1. Selective Credit
2. Moral Persuasion

11. Bank Indonesia
• Memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah.
(UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia)
• Tercermin dalam kestabilan terhadap harga-harga barang
dan jasa yang tercermin pada inflasi.

12. Kebijakan Anggaran

13. Pengertian
• Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan
ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah
• Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan
pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan
pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-
variabel berikut:
 Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
 Pola persebaran sumber daya
 Distribusi pendapatan

14. Kebijakan Anggaran
• Diperlukan suatu garis yang disebut dengan Kebijakan
anggaran dalam menyusun RAPBN.
• Kebijakan Anggaran adalah garis kebijakan pemerintah
dalam penetapan pengeluaran dan penerimaan negara
dalam rangka mencapai tujuan nasional.

15. Tujuan Kebijakan Anggaran
• Mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi agar
efisien.
• Mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dan
kegiatan ekonomi agar seimbang menuju keadilan dan
kemakmuran.
• Menstabilkan perekonomian dan mengurangi pengaruh
goncangan ekonomi menuju kearah terciptanya
kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang
mantap.

16. Kebijakan Anggaran
Kebijakan Anggaran
Seimbang
Kebijakan
Anggaran
Kebijakan Anggaran
Dinamis

17. Kebijakan Anggaran
• Kebijakan Anggaran Seimbang: Suatu kebijakan anggaran
yang menyatakan bahwa antara pendapatan dan
pengeluaran dibuat berimbang.
• Kebijakan Anggaran Dinamis: Suatu kebijakan anggaran
yang menyatakan bahwa pendapatan dan pengeluaran
dibuat secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhannya.
 Kebijakan Anggaran Defisit:
 Pengeluaran dibuat lebih besar dari pada pendapatan.
 Jika negara mengalami resesi ekonomi untuk meningkatkan
perekonomian.
 Kebijakan Anggaran Surplus:
 Penerimaan dibuat lebih besar dari pada pengeluaran

18. Kebijakan Fiskal

19. Pengertian
• Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN baik
penerimaan maupun pengeluaran.
• Misal: kebijakan perpajakan, kebijakan utang luar negeri
dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah

20. Pajak
• Iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada
negara berdasarkan undang-undang guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
• Ciri-ciri Pajak:
 Merupakan iuaran kepada pemerintah.
 Dipungut berdasarkan undang-undang.
 Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
 Digunakan untuk kesejahteraan umum.
 Tanpa imbalan jasa secara langsung.

21. Syarat-sayarat Pemungutan Pajak
• Syarat Keadilan (Pemungut Pajak harus Adil):
Pajak yang dikenakan secara umum dan merata berdasarkan
undang-undang serta disesuaikan dengan kemampuan maisng-masing
individu.
• Syarat Yuridis (Pemungutan harus berdasarkan undang-
undang):
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga memberikan
jaminan hukum baik bagi negera maupun warganya.
• Syarat Ekonomis (Tidak Mengganggu Ekonomi):
Pemungutan Pajak Tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan
prouksi dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan
ekonomi

22. Syarat-sayarat Pemungutan Pajak
• Syarat Financial (Pemungutan Pajak harus Efisien:
Biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil dari pungutan.
• Syarat Kesederhanaan (Pemungutan harus sederhana):
Harus mudah dipahami oleh Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat
menghitung sendiri.

23. Fungsi Pajak
• Fungsi Anggaran (Budgetair):
Sumber Penerimaan untuk Pemerintah untuk membiayai Pengeluaran
Negara.
• Fungsi Mengatur (Regulator):
Mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih
baik.
• Fungsi Stabilisasi
Dengan pajak perintah dapat mengatur perekonomian sehingga
tercipta kondisi yang baik .
• Fungsi Pendapatan
Merupakan sumber/alat untuk memasukkan uang ke Kas Negara,
sehingga dapat digunakan untuk pengeluaran negara

24. Jenis-jenis Pajak
PJK PENGHASILAN
PJK KEKAYAAN
PAJAK
LANGSUNG PJK PERSEROAN
PJK ATAS BUNGA
BERDASARKAN
PEMUNGUTNYA PJK PENJUALAN
PJK PERTAMBAHAN
PAJAK TIDAK NILAI
LANGSUNG
BEA MATERAI
BEA LELANG