Inisiatif kebijakan daerah untuk redd

2,589 views

Published on

Climate Change

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
157
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inisiatif kebijakan daerah untuk redd

  1. 1. INISIATIF KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENGAMANAN KAWASAN HUTAN MENJAMIN HAK-HAK LINGKUNGAN DAN PERAN WARGA DALAM ADAPTASI-MITIGASI IKLIM USMAN Pusat Penelitian Hukum dan Pembangungan (PPHP) Lembaga Penelitian Universitas Jambi
  2. 2. FUNGSI HUTAN Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hutan merupakan asset multiguna yang menghasilkan produk seperti : kayu dan non kayu, pencegah bahaya erosi, menjaga sumber daya air, sistem hidrologi dan juga penyerapan emisi karbon , keseimbangan ekosistem dan keanekaan hayati, hutan memberi manfaat ekonomi saat ditebang (eksploitasi) juga memberi manfaat takala sumber daya tersebut dibiarkan (manfaat konservasi).
  3. 3. PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DAN REDD Perubahan iklim global telah meningkatkan suhu atmosfer bumi dan berdampak pada sistem hidrologi dan akhirnya berdampak negatif terhadap ekosistem alam dan kehidupan manusia. Banyak skema yang dikembangkan untuk mengurangi dampak pemanasan global, salah satunya adalah REDD ( Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) yaitu mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberi insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degrad asi hutan.
  4. 4. Kebijakan RDD Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 68/Menhut-ii/2008 Tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menhut-ii/2009 Tentangtata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan (REDD) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 36/Menhut-ii/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
  5. 5. DEFORESTASI , DEGRADASI HUTAN , DAN PENGURANGAN EMISI Deforestasi > perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Degradasi hutan > penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang selanjutnya disebut REDD > semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan
  6. 6. MAKSUD DAN TUJUAN REDD Maksud kegiatan REDD : untuk mencegah dan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka memantapkan tata kelola kehutanan. Tujuan kegiatan REDD : untuk menekan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  7. 7. LOKASI REDD REDD dapat dilakukan pada : Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK- HA). Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Kemasyarakatan (IUPHH- HKM). Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR). Areal Kerja Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK- RE). Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Hutan Konservasi Hutan Adat. Hutan Hak. Hutan Desa.
  8. 8. PELAKU REDD Pelaku REDD adalah : Entitas nasional : Pemegang IUPHHK-HA. Pemegang IUPHHK-HT. Pemegang IUPHH-HKM. Pemegang IUPHHK-HTR. Pemegang IUPHHK-RE. Kepala KPHP. Kepala KPHL. h. Kepala KPHK. Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumberdaya Alam atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional Pengelola Hutan Adat. Pemilik atau Pengelola Hutan Hak. Pengelola Hutan Desa. b. Entitas internasional. Pemerintah. Badan Usaha. Organisasi internasional/yayasan/perorangan yang menyandang dana untuk pelaksanaan REDD.
  9. 9. HAK DAN KEWAJIBAN REDD Pelaku REDD mempunyai hak : Entitas nasional memperoleh pembayaran dari entitas internasional atas penurunan emisi yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entitas internasional menggunakan sertifikat REDD sebagai bagian dari pemenuhan komitmen pengurangan emisi negara maju sesuai peraturan yang berlaku. Memperjual-belikan sertifikat REDD bagi perdagangan karbon REDD pasca 2012 yang dikaitkan dengan pelaksanaan komitmen pengurangan emisi negara maju. Pelaku REDD mempunyai kewajiban : Melakukan kegiatan pengelolaan hutan dalam rangka pelaksanaan REDD. Menetapkan referensi emisi sebelum pelaksanaan REDD. Melakukan pemantauan sesuai dengan rencana. Menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Menteri melalui Komisi REDD.
  10. 10. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN HAK MASYARAKAT: Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. masyarakat dapat: memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat akibat pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. 11. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN KAWAJIBAN MASYARAKAT: Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah. PERAN MASYARAKAT: Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan. Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
  12. 12. INISIATIF KEBIJAKAN DAERAH REDD Dalam hal terdapat kesepakatan antara pelaku entitas nasional dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengkoordinir pengusulan dan pelaksanaan REDD di wilayahnya (P4 (4) Permenhut 30/09) Sesuai dengan kewenangan yang ada daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola kawasan hutannya. Dalam rangka implementasi REDD daerah mengambil kebijakan mulai dari pemahakan konsep REDD, menfasilitasi partisipasi masyarakat sampai pada daritahapan persiapan/ perencanaan, implementasi hingga monitoring evaluasi.
  13. 13. BENTUK KEBIJAKAN Pengaturan bentuk partisipasi masyarkat dalam RDD Penetapan hutan adat, hutan kota sesuai kewenangan. Pengaturan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengedalian RDD sesaui perUU.
  14. 14. Terima kasih Atas perhatian Wassalam USMAN Pusat penelitian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Lembaga Penelitian Unja [email_address] , 081366200789

×