Kaleidoskop 2012 Ditjen PP dan PL
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kaleidoskop 2012 Ditjen PP dan PL

on

  • 9,195 views

Kaleidoskop 2013 Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Kaleidoskop 2013 Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Statistics

Views

Total Views
9,195
Views on SlideShare
8,227
Embed Views
968

Actions

Likes
0
Downloads
178
Comments
0

6 Embeds 968

http://pppl.depkes.go.id 590
http://www.pppl.depkes.go.id 334
http://www.pppl.kemkes.go.id 41
http://www.google.com 1
http://www.docseek.net 1
http://www.docshut.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kaleidoskop 2012 Ditjen PP dan PL Kaleidoskop 2012 Ditjen PP dan PL Presentation Transcript

  • KALEIDOSKOP TAHUN 2012 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DANPENYEHATA LINGKUNGAN ATAN 2013 i
  • Kata PengantarPuji Syukur kami Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan PetunjukNya sehingga kami dapatmenyusun Buku Kaleidoskop Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun2012.Buku ini berisikan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2012 di lingkungan Ditjen PPdan PL disertai dengan capaian indikator program yang terkait bidang PP dan PL dan buku ini disusun ataskerjasama antar seluruh Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Ditjen PP dan PL.Kami berharap buku ini dapat menjadi bahan informasi bagi Lintas Program di Lingkungan KementerianKesehatan dan Lintas Sektor terkait dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku inidan kami sangat berharap adanya masukan untuk penyempurnaan penyusunan buku ini dimasa mendatang. Plh. Sekretaris Ditjen PP dan PL ttd dr. H. M. Subuh, MPPM i
  • Sambutan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan LingkunganIndonesia berhadapan dengan berbagai masalah penyakit (triple burden) dimana penyakit menularbelum teratasi dan penyakit tidak menular cenderung naik serta adanya ancaman dari munculnyapenyakit infeksi new emerging dan re-emerging.Situasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi perkembangan penyakit yang amat pesat dan dinamistermasuk ketersediaan obat-obatan , vaksin dan masalah resistensi.Pengendalian penyakit menular dan tidak menular termasuk penyehatan lingkungan merupakansalah satu Fokus Prioritas Pembangunan Kesehatan 2010-2014 oleh karena itu peran DirektoratJenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam mendukung tercapainya PrioritasPembangunan Kesehatan menjadi sangat penting.Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja di Lingkungan DitjenPP dan PL diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan terukur serta dampak memberikandampak bagi pembangunan kesehatan di Indonesia.Dalam rangka memberikan informasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun2012 Ditjen PP dan PL menyusun Buku Kaleidoskop Kegiatan yang bertujuan sebagai bahaninformasi bagi Lintas Program di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Lintas Sektor terkait bidangpengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. ii
  • Melalui penyusunan buku Kaleidoskop Kegiatan Ditjen PP dan PL tahun 2012 ini diharapkanpelaksanaan kegiatan pada tahun 2013 dapat terlaksana lebih baik dari pelaksanaan kegiatan tahun2012. Jakarta, 2 Januari 2013 Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ttd Prof.dr.Tjandra Yoga Aditama iii
  • Daftar Isi :KATA PENGANTAR............................................................................................................................ iSAMBUTAN DIRJEN PP DAN PL ........................................................................................................ iiDAFTAR ISI .................................................................................................................................. ivBAB I : Hasil Capaian Indikator Program....................................................................................... 1BAB II : Cuplikan Kegiatan .............................................................................................................. 4 A. Periode Januari - Maret 2012.................................................................................................... 4 B. Periode April - Juni 2012 ........................................................................................................... 20 C. Periode Juli- September 2012 ...................................................................................................34 D. Periode Oktober - Desember 2012 ..........................................................................................50BAB III: Dukungan Pembiayaan Anggaran Ditjen PP dan PL Tahun 2012 ...................................... 68 iv
  • BAB I CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM LINGKUP DITJEN PP DAN PL TAHUN 2012 CAPAIAN Keterangan Data Pembanding Data 2012 tw III No Indikator 2012 2011 dibandingkan s/d Triwulan III s/d Triwulan III Data 2011 tw IIII. PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNGA. Pengendalian TB1 Persentase kasus baru TB 61.5 62.4 Menurun, karena kelengkapan Paru (BTA positif) yang laporan di twIII tahun 2012 lebih ditemukan (CDR) rendah dibandingkan tw 3 tahun 2011. Persentase kabupaten yang mengirimkan laporan lengkap di tw III tahun 2011 seebsar 99% sedangkan di tw III tahun 2012 sebesar 95% 1
  • CAPAIAN Keterangan Data Pembanding Data 2012 tw III No Indikator 2012 2011 dibandingkan s/d Triwulan III s/d Triwulan III Data 2011 tw III2 Persentase kasus baru TB 87.9 90.2 Menurun, karena kelengkapan Paru (BTA positif) yang laporan di tw III tahun 2012 lebih disembuhkan (SR) rendah di bandingkan tw III tahun 2011. Persentase kabupaten yang mengirimkan laporan lengkap di tw III tahun 2011 sebesar 95% sedangkan di tw III tahun 2012 sebesar 91%B. Pengendalian HIV/AIDS1. Persentase ODHA yang 79.8 76.8 Meningkat mendapatkan ART2 Jumlah orang yang berumur 216.561 15 tahun atau lebih yang 69.389 jumlah menerima konseling dan jumlah kumulatif Meningkat kumulatif = testing HIV = 369.966 795.8463 % Kab/Kota yg melaksanakan pencegahan penularan HIV 77.8 63.09 Meningkat sesuai pedoman 2
  • CAPAIAN Keterangan Data Pembanding Data 2012 tw III No Indikator 2012 2011 dibandingkan s/d Triwulan III s/d Triwulan III Data 2011 tw IIIII. PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANGC. Pengendalian DBD1 Angka kesakitan penderita 26.37 20.38 Meningkat karena : DBD per 100.000 penduduk 1. Masing kurangnyapengetahuan dan peran serta masyarakat 2. Upaya penatalaksanaan penemuan kasus secara dini, tata laksana penderita DBD sampai upaya pemutusan rantai penularan yang belum optimal 3. Cuaca/iklim yg mendukung peningkatan kepadatan vector penular DBD (nyamuk Aedes aegypti) 4. Terjadinya peningkatan kasus di beberapa provinsiD. Pengendalian Malaria1 Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk 1.2 1.33 Menurun 3
  • CAPAIAN Keterangan Data Pembanding Data 2012 tw III No Indikator 2012 2011 dibandingkan s/d Triwulan III s/d Triwulan III Data 2011 tw IIIE. Pengendalian Zoonosis1. Persentase kasus zoonosa yang ditemukan ditangani 86.96 83.8 Meningkat sesuai standarIII. SURVEILANS, IMUNISASI, KARANTINA DAN KESEHATAN MATRAF. Imunisasi1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat 68.5 57.9 Meningkat imunisasi dasar lengkap2. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan 68.5 58.7 Meningkat imunisasi campakG. Surveilans1. Persentase penanggulangan KLB < 24 jam 75 70 MeningkatF. Karantina kesehatan 4
  • CAPAIAN Keterangan Data Pembanding Data 2012 tw III No Indikator 2012 2011 dibandingkan s/d Triwulan III s/d Triwulan III Data 2011 tw III1 Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang 99.9 91.5 Meningkat terdeteksi di pintu negaraG. Kesehatan matra1 Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan 62.2 59 Meningkat pada wilayah kondisi matraIV. PENYEHATAN LINGKUNGAN1 Jumlah desa yang 7.325 4.893 Meningkat melaksanakan STBMV. PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR1 Persentase Propinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan 90.9 75.8 Meningkat penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi) 5
  • CAPAIAN Keterangan Data Pembanding Data 2012 tw III No Indikator 2012 2011 dibandingkan s/d Triwulan III s/d Triwulan III Data 2011 tw III2 Persentase propinsi yang memiliki Perda tentang 72.7 54.5 Meningkat Kawasan Tanpa Rokok (KTR) VI. SEKRETARIAT1 Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana dan 53 45 Meningkat prasarananya2 Jumlah rancangan regulasi Menurun karena beberapa dan standar yang disusun 10 15 rancanganyang telah diproses masih perlu penyempurnaan substansiCatatan :1. Data-data program lain belum dapat ditampilkan karena membutuhkan data tahunan, atau karena perlu survei khusus untuk mendapatkannya2. Keterangan yang tertulis dalam huruf italicmerupakan data lebih rendah di tahun 2012 triwulan III dibandingkan data tahun 2011 triwulan III dengan penjelasan sebagaimana tersebut diatas. 6
  • BAB II CUPLIKAN KEGIATANA. PERIODE JANUARI-MARET 2012 18 Januari 2012 dilaksanakan Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang - Eselon 1 (UAPPA/B-E1) Ditjen PP dan PL di Bandung. Pertemuan bertujuan untuk menyusun laporan keuangan tingkat Eselon 1 dan dihadiri oleh pengelola Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dari satuan kerja di lingkungan Ditjen PP dan PL. Narasumber pertemuan terdiri dari Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kepala Bagian Penyusunan Laporan Keuangan Biro Keuangan dan BMN, Tim Review Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Tim Help Desk Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Tim Help Desk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Dalam arahannya, Dirjen PP dan PL, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama menyampaikan hal - hal pokok yang harus dimiliki petugas keuangan di Kementerian, yaitu (a) penguasaan terhadap berbagai aturan yang ada di jajaran pemerintahan, (b) profesionalisme ilmu keuangan dan ilmu 7
  • akuntansi, baik dasar, lanjutan, maupun penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari, (c) selalubekerja dengan amat cermat, tekun dan berhati-hati, terutama ketika berhadapan dengan angkayang banyak dan rumit, (d) kejujuran harus selalu diutamakan dan di junjung tinggi dalampelaksanaan pekerjaan sehari-hari.Selain itu, Prof. Tjandra menyampaikan bahwa dalam suatu Kementerian, perlu dijamin adanyalaporan keuangan satuan kerja secara berjenjang dengan akurat, relevan, berkala, teratur danakuntabel, serta agar selalu melakukan kelaikan manajemen keuangan yang merupakan bagianpenting dalam jalannya organisasi, apalagi dalam upaya mencapai predikat laporan keuanganWTP di tahun 2012.20 Januari 2012, sebagai salah satu anggota dewan juri Indonesia Millennium DevelopmentGoals Awards 2011 (IMA 2011), Direktur Jenderal PP dan PL, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditamamenilai dan melihat langsung kinerja salah satu kelurahan di Bekasi sebagai nominasi IMA 2011.Peninjauan lapangan ini dilakukan terhadap upaya penyehatan sanitasi dan perbaikan perilakumasyarakat melalui diskusi dengan pelaksana kegiatan, pemerintah daerah, masyarakatpenerima manfaat kegiatan, serta peninjauan langsung sarana sanitasi yang dibangun.Malam penganugerahan IMA 2011 diselenggarakan pada Rabu, 1 Februari 2012 bertempat diBalai Kartini, Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia dengan bertemakan “BeraksiUntuk Negeri". 8
  • Selain Dirjen PP dan PL anggota dewan juri "IMA 2011" lainnya terdiri dari Menteri Dalam NegeriGamawan Fauzi, Wakil Menteri Pertanian, Biro Pusat Statistik Dr. Rusman Heriawan, KetuaYayasan Inovasi Pemerintah Daerah (YIPD) Dr. Erna Witoelar, Redaktur Senior Kompas Dr. NinokLeksono, ndonesia Country Director World Food Programme (WFP) Coco Ushiyama, DirekturPemberitaan Metro TV Suryopratomo, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)Dr. Nafsiah Mboi SpA, MPH, Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas IndonesiaDr. Sonny Harry B Harmadi, dan Prof. Dr. Fasli Jalal.26 Januari 2012Direktur Jenderal PP dan PL, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama bersama WalikotaBontang Ir. H. Adi Darma, M.Si pada Kamis, menghadiri Pertemuan Evaluasi PengembanganPelabuhan Sehat di Wilayah Bontang untuk mengetahui perkembangan Pelabuhan Sehatwilayah Bontang dan Sangatta, Kalimantan Timur tahun 2012. Pertemuan diikuti 7 KantorKesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I, 13 KKP Kelas II, 8 KKP Kelas III, Balai Besar Teknik KesehatanLingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru, Dinkes Provinsi Kaltim,Administrator Pelabuhan, Dinkes kota Bontang, Dinkes Kabupaten Kutai Timur, Forum KotaSehat Bontang, serta pemangku kepentingan lainnya di Pelabuhan Bontang dan Sangatta. 9
  • Dirjen PP dan PL menyampaikan beberapa hal penting tentang Pelabuhan Sehat, antara lain: (a)pelabuhan mempunyai dimensi luas, bukan hanya tempat kapal berlabuh, tetapi juga ada aspeksosial, ekonomi dan bersifat strategis, (b) mewujudkan Pelabuhan Sehat memerlukan komitmensemua pemangku kepentingan di wilayah pelabuhan dan merupakan kerja sinergi bersama, (c)Pelabuhan Sehat meliputi 5 aspek, yaitu kesehatan pelabuhan, kesehatan lingkungan, kesehatan hatmasyarakat di wilayah kerja sekitar pelabuhan, bagian dari pelaksanaan International HealthRegulation (IHR 2005), dan bagian dari Gerakan Nasional Bersih Negeriku (GNBN). Dalam Kunjungan ke Bontang, Prof. Tjandra menyempatkan berkunjung ke Puskesmas di Kota Bontang, Bank sampah, dan pasar sehat (25/1). Hal positif yang diperoleh dari kunjungan tambahan tersebut, yaitu masyarakat memperoleh pengobatan secara cuma cuma-cuma mulai dari puskesmas sampaiDirjen PP dan PL bersama Walikota Bontang, dalam acara evaluasi pelabuhan sehat dengan rumah sakit provinsi yang 10
  • sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah daerah. Selain itu, penyelenggaraan PasarSehat Rawa Indah yang merupakan 1 dari 10 Pasar Sehat pilot project Kementerian Kesehatan RIdi Indonesia dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari kebersihan pasar, keberadaan poliklinik dantoilet yang memenuhi syarat kesehatan, serta berjalannya sistem "Radio Land", yaitu terdapatsiaran radio lokal pasar yang memberi pesan-pesan dan hiburan bagi komunitas pasar.Direncanakan juga dibuat sistem streaming agar dapat juga dimanfaatkan pasar yang lainnya.Sementara itu, penerapan bank sampah yang dikelola oleh masyarakat dapat mengurangivolume sampah rumah tangga dan menghasilkan kerajinan masyarakat, seperti tas, topi, dandompet yang memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat setempat.31 Januari 2012 dikantor Organisasi Konferensi Islam (OKI) Jedah, Direktur Jenderal PP dan PL,Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama mendampingi Menteri Kesehatan RI pada "5th Meeting of theOrganization of Islamic Cooperation (OIC) Steering Committee on Health" yang dibuka olehMenteri Kesehatan Kazakhstan sebagai Chairperson of the Steering Committee on Health.Beberapa topik penting yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain: 1) kemandirian negaraIslam dalam pengadaan obat dan vaksin, termasuk peran PT. Biofarma sebagai penyedia vaksinpenting bagi dunia, 2) proses mendapatkan Pra Kualifikasi WHO untuk obat dan vaksin yangdiproduksi negara Islam, 3) perkembangan hasil resolusi "4th Meeting of the OIC SteeringCommittee on Health" di Astana tahun 2011 yang sudah dilakukan, 4) rencana penempatan ahlikesehatan Indonesia dalam Health Implementing Unit (HIU) di Markas Besar OKI di Jeddah, 5) 11
  • penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan "6th Meeting of the OIC SteeringCommittee on Health" yang serta merta Menteri Kesehatan RI menjadi Chairperson of theSteering Committee on Health 2013-2015 dan tuan rumah penyelenggaraan “4th IslamicMinister of Health 2013” serta kemungkinan Menteri Kesehatan RI menjadi semacamkoordinator kegiatan khusus OKI di bidang kesehatan.Menteri Kesehatan RI mendapat kesempatan pertama menyampaikan Statement by Head ofDelegation, antara lain 1) apresiasi kepada OIC, 2) perlunya implementasi berbagai kesepakatanyang ada, dan 3) Indonesia siap menjadi tuan rumah “4th Islamic Minister of Health 2013”.Pada hari kedua pertemuan (1/2), Prof. Tjandra memimpin Delegasi RI (DELRI) danmembicarakan beberapa hal penting yaitu 1) langkah-langkah persiapan pelaksanaan "6thMeeting of the OIC Steering Committee on Health" di Indonesia pada Januari 2013, yang salahsatu materi utamanya adalah mempersiapkan agenda "4th Islamic Minister of Health Conference2013" di Indonesia; dan 2) persiapan "4th Islamic Minister of Health Conference, 2013" diIndonesia dengan topik yang akan dibahas antara lain Pandemic Preparedness Plan, Gizi, sertaPengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.Disepakati akan ada pembicaraan secara intensif antara Kementerian Kesehatan RI denganSekretariat OKI untuk mempersiapkan acara penting di atas serta membahas tentangkemungkinan mengadakan pertemuan teknis/tenaga ahli, sehingga pada "4th Islamic Minister of 12
  • Health Conference 2013" di Indonesia sudah terdapat rancangan bahasan yang akan dilaporkanuntuk disetujui para Menteri Kesehatan OKI yang akan hadir.2 Februari 2012, Tim Ditjen PP dan PL yang terdiri dari Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina,dan Kesehatan Matra (Simkar dan Kesma), Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung (PPML), dan Direktur Penyehatan Lingkungan (PL), menerima kunjungan kerja Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tim Dinkes tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan, Zainal Arifin, SKM, M.Kes dan berjumlah 23 orang, terdiri dari KepalaDirektur Simkar dan Kesma, dr. Andi Muhadir, MPH (tengah) memberi Bidang dan Kepala Seksi Dinassambutan saat menerima kunjungan Tim Dinkes Kab. Indragiri Hulu didampingi Kesehatan, serta KepalaKadinkes Kab. Indragiri Hulu, Zainal Arifin, SKM, M.Kes (kiri) dan Kasubbag Puskesmas di KabupatenHumas, Sri Handini, SH, M.Kes (kanan) Indragiri Hulu. 13
  • Kunjungan dimaksudkan untuk mengetahui program dan kegiatan Ditjen PP dan PL, khususnyaupaya preventif dan promotif yang terkait dengan MDGs.Direktur Simkar dan Kesma dr. Andi Muhadir, MPH, mewakili Sesditjen PP dan PL menyambutbaik kunjungan tim Dinkes dan mengharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara DinasKesehatan Kabupaten dengan Kementerian Kesehatan.Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan memaparkan program dan capaiannya diKabupaten Indragiri Hulu, terutama terkait dengan lingkup PP dan PL. Sejalan dengan programkesehatan di kabupaten telah mencapai target, alokasi anggaran untuk kesehatan jugameningkat secara signifikan. Selanjutnya para Direktur memaparkan program, target, dancapaian indikator kinerja kegiatan di lingkungan Ditjen PP dan PL.Diharapkan dengan kunjungan kerja Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Huludapatmeningkatkan hubungan kerja yang lebih baik, serta memperoleh masukan yangbermanfaat untuk diterapkan di daerahnya.13 Februari 2012, dilaksanakan Pertemuan Jejaring Kesehatan Matra Nasional sebagai upayameningkatkan koordinasi kesehatan matra tingkat nasional. Pertemuan dihadiri 90 peserta yangmerupakan para penentu kebijakan dari lintas program, lintas sektor, badan usaha, organisasiprofesi, serta organisasi kemasyarakatan terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 14
  • Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, KementerianPariwisata, TNI, POLRI, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan danPengendalian Penyakit, PT Garuda Indonesia, Lion Air, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia,Perhimpunan Kesehatan Wisata Indonesia, Perhimpunan Kedokteran Wisata Indonesia,Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia, Persatuan KedokteranKelautan, Kwartir Nasional Pramuka, Persatuan Olah Raga Selam Indonesia, serta KerabatPecinta Alam.Isu yang berkembang dalam pertemuan ini antara lain:1. Jejaring ini hendaknya dapat dijadikan jenjang koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan terkait kesehatan matra2. Permasalahan kesehatan matra pada buruh migran, meliputi belum tersedianya data dasar kesehatan termasuk kesehatan jiwa, masih adanya pemeriksaan yang dilakukan di sarana kesehatan di luar ketentuan.3. Permasalahan kesehatan penerbangan meliputi belum optimalnya pemeriksaan kesehatan terhadap awak pesawat, khususnya terkait isu penggunaan narkotika di kalangan pilot dan identifikasi human factor serta hazard yang ada.4. Permasalahan kesehatan matra di lapangan antara lain pengendalian faktor risiko pada gangguan keamanan dan kesehatan bagi anggota TNI yang berada di wilayah perbatasan.Dalam pertemuan ini, Dirjen PP dan PL menyampaikan arahan 1) upaya kesehatan matra agardisosialisasikan secara lebih luas kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat, antaralain melalui press briefing, buku panduan, leaflet, dan buku saku; 2) jejaring ini agar dibuat 15
  • menjadi bentuk formal, dari pusat sampai daerah; 3) perlu upaya antisipatif dalam bentuk SOP.27 Februari 2012Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama yang mewakili Menteri Kesehatan bersama 11 organisasi profesi (IDI, PERDOSKI, PERDOSRI, IPNI, IBI, PREI, ARVI, ARSADA, IAKMI, AIPKI), 2 Fakultas Kedokteran (FKUI, dan FK Atmajaya) & WHO Indonesia tanda tangani Piagam Seruan Nasional (Global Appeal) Mengatasi Kusta dalam rangka Hari Kusta Sedunia ke-59, di Jakarta. Penandatanganan Piagam Seruan Nasional Mengatasi Kusta merupakan upaya untuk menghapuskan stigma dan diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) di masyarakat, termasuk dalam layanan publik. Pada tahun ini Peringatan Hari Kusta Sedunia mengangkat tema “Berdayakan orang yang pernah mengalami kusta agar mandiri”, dan sub tema “Mari dukung orang yang pernah mengalami kusta agar menjadi sehat dan sejahtera”, dan “Hapus diskriminasi terhadap orang yang pernah mengalami kusta dalam layanan publik”. 16
  • Terdapatnya survey situasi stigma dan diskriminasi terhadap OYPMK di 5 kabupaten dan hasilpenelitian mengenai pemenuhan dan perlindungan hak OYMPK dan keluarga mereka yangdilakukan Komisi Nasional HAM merupakan bukti adanya stigma dan diskriminasi terhadapOYPMK. “Saya melarang perlakuan diskriminatif kepada orang yang pernah mengalami kusta ditanah air dengan alasan apapun juga”, tegas Menkes.Saat ini Indonesia masih menjadi penyumbang kasus baru kusta nomor 3 di dunia setelah Indiadan Brasil. Pada tahun 2010, Indonesia melaporkan 17.012 kasus baru dan 1.822 atau 10,71% diantaranya, ditemukan sudah dalam keadaan cacat tingkat 2 (cacat yang tampak). Selanjutnya,1.904 kasus (11,2%) adalah anak-anak. Keadaan ini menunjukkan, penularan penyakit kustamasih ada di masyarakat dan keterlambatan penemuan kasus masih terjadi.26 Maret 2012, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP danPL), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama membuka Pertemuan Sosialisasi Reformasi Birokrasi BidangSDM Aparatur.Reformasi Birokrasi (RB) merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki danmenyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif danproduktif). Tujuan Reformasi Birokrasi adalah perubahan pola pikir (mind set), budaya kerja(culture set) dan perilaku (behaviour). 17
  • Kementerian Kesehatan telah mengidentifikasi berapa kondisi birokrasi yang perlu diubah untukdapat mencapai tujuan Berbagai kondisi yang harus diubah tersebut dapat dikategorikan kedalam beberapa Area Perubahan yaitu: Pelayanan Publik, Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan, Pengawasan, Organisasi, SDM Aparatur, Akuntabilitas Kenerja dan Pola Pikir danBudaya Kerja. Kegiatan ini harus dipahami dan diterima oleh semua pegawai sehingga DitjenPengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL) perlu melakukan SosialisasiReformasi Birokrasi SDM Aparatur di Lingkungan Pusat dan UPT agar terdapat kesamaanpandangan terhadap Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen PP dan PL.Dalam acara yang dihadiri pimpinan unit kerja di lingkungan Ditjen PP dan PL itu, dirjenmenyampaikan 5 hal penting : 1) Reformasi birokrasi merupakan komitmen nasional. Setiapaparat negara dan pemerintahan harus menjalankan Reformasi Birokrasi, 2) Tujuan reformasibirokrasi adalah perubahan aparat pemerintah untuk mencapai hal yang lebih baik, 3) Salah satuaspek utama reformasi birokrasi bidang SDM aparatur adalah penentuan peta jabatan, analisabeban kerja, dan analisa jabatan, 4) Perubahan yang tidak mudah oleh karena itu, perlu dikuasaipengetahuan tentang manajemen perubahan, dan 5) Setiap pemimpin harus mensosialisasikankonsep reformasi birokrasi ke seluruh jajarannya dan menjadi pemimpin untuk berubah ke arahyang lebih baik31 Maret 2012 , peringatan TB Day 2012 mengusung tema global CALL FOR A WORLD FREE OFTB yang bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengendalikan TB 18
  • sehingga dunia terbebas dari penyakit ini. Slogan Let’s Unite to Stop TB pada Peringatan TB Day 2012 merupakan upaya untuk mengingatkan bahwa keterlibatan semua pihak dalam pengendalian TB masih terus perlu dilakukan demi terciptanya Indonesia bebas TB. Rangkaian kegiatan Acara puncak Peringatan Hari TB Sedunia Tahun 2012 dimulai dengan acara seminar sehari pada 31 Maret 2012 yang diikuti lebih dari 2000 peserta diantaranya berasal dariSektor pemerintah, NGO/CSOs/FBOs, Organisasi Profesi (IDI, PAPDI,PDPI, IDI, IAKMI), Lembaga Intersektoral(External &Internal Kemkes), Mahasiswa, Masyarakat, Dirjen PP dan PL, Prof. Tjandra Yoga Aditama saat Partners/NGOinternationatioanl, dll. memberikan presentasi dalam rangka symposium Nasional Peringatan Hari TB Sedunia 2012Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), Prof. dr, TjandraYoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, membuka secara resmi seminar yang diselenggarakan digedung Menara 165 Jakarta. 10 aksi terobosan yang kini dilakukan DitJen PPPL dalampenanggulangan TB, yaitu : (1) Lab rujukan, (2) External quality assurance system, (3) Rapiddiagnostic test, (4) TB dalam akreditasi RS, (5) Penanganan Multi Drug Resistance (MDR) TB, (6) 19
  • Peran organisasi profesi, (7) Pemberdayaan masyarakat, (8) Media massa, (9) Kesinambungan &penguatan program dan (10) Mengikuti perkembangan ilmiah terkiniB. PERIODE APRIL-JUNI 2012 2-5 April 2012 Pertemuan Nasional Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dilaksanaka di hotel Grand Royal Panghegar Bandung, Jawa barat dibuka oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Dirjen PP dan PL) Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE di dampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan tema “Melalui Pertemuan Nasional PP dan PL tahun 2012, Kita Tingkatkan Sinkronisasi Pusat, Daerah dan UPT”, Dalam sambutannya, Dirjen PP dan PL menyampaikan tiga pesan penting dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian. Tahap Perencanaan merupakan komponen yang amat penting dan berbasis bukti, baik secara Ilmiah, data masa lalu, dan prediksi, dijalankan sesuai dengan aturan dan Proper Plan Prevent Poor Performance (P5). Tahap Pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan perencanaan, perlu mengakomodasi perubahan sesuai aturan, dilaksanakan dengan konsisten, kerja keras, dan dasar utama, pelaksanaan haruslah mewujudkan hasil. Tahap Pengendalian merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan dan pelaksanaan melalui evaluasi dan koreksi sedini mungkin meliputi aspek keuangan, administrasi, pelaksanaan program, dan pencapaian indikator. Dirjen PP dan PL juga menyampaikan perlunya sinkronisasi dan persiapan Exit Strategy dalam hal 20
  • bantuan luar negeri. Efisiensi anggaran PP dan PL di tahun 2012 sebesar Rp. 281 M, dengan 2prinsip utama yaitu "sharing the pain" dan "self blocking", sesuai dengan petunjuk dan rambuyang ada. Pemotongan anggaran ini juga harus tidak mengurangi kualitas pelaksanaan programdan pencapaian target kinerja Ditjen PP dan PL.Pertemuan dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari 33 Kepala Dinas Provinsi, para KepalaUnit Pelaksana Teknis (UPT), Pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkungan Ditjen PP dan PL. Hadir jugaNarasumber pertemuan yang berasal dari pejabat Esselon 1 di Lingkungan KementerianKesehatan atau yang mewakili, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan KementerianKeuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Ditjen Cipta Karya KementerianPekerjaan Umum dan Bappenas.12 April 2012, bertempat di hotel Aryaduta Jakarta dilaksanakan peringatan Hari MalariaSedunia (HMS) yang dimulai dengan pengukuhan Forum Nasional GEBRAK Malaria. Acaradihadiri oleh Wakil Presiden RI, beberapa Menteri dan Princess Astrid putri Raja Belgia yangmerupakan Utusan Khusus Roll Back Malaria (RBM), suatu organisasi di bawah naungan PBByang mendukung peran serta berbagai sektor dalam penanggulangan malaria di dunia. 21
  • Princess Astrid didampingi Dirjen PP dan PL bertemu dengan Ibu Ani Yudhoyono pada 13 April 2012 di Istana Negara. Pada kesempatan tersebut, Princess Astrid menyampaikan penghargaan atas kemajuan penanggulangan malaria di Indonesia. Beliau juga tertarik pada kegiatan koordinasi malaria dengan kesehatan ibu dan anak serta imunisasi, penyebaran ikan pemakan jentik nyamuk dan peran dokter kecil. Terakhir beliau berharap Ibu Negara berkenan untuk membawa isu malaria pada pertemuan- pertemuan internasional.Direktur PPBB, dr.Rita Kusriastuti didampingi perwakilanWHO untuk Indonesia, Staf Ahli Menteri dan Utusan KhususRoll Back Malaria, saat membuka pertemuan ForumNasional GEBRAK MalariaPada 14 –15 April 2012, Princess Astrid dan Dirjen PP dan PL, mengunjungi Provinsi Lampunguntuk meninjau pelaksanaan program penanggulangan malaria di Provinsi Lampung. PrincessAstrid dan Dirjen PP dan PL mengunjungi Poskesdes Kalianda untuk menyaksikan penyuluhandan pemeriksaan darah dengan Rapid Diagnostic Test (RDT), program integrasi malaria dengan 22
  • pemeriksaan Ibu Hamil, dan imunisasi. Selain itu juga penyebaran benih ikan pemakan jentiknyamuk (ikan kepala timah) ke kolam ikan di Merak Belantung Kecamatan Kalianda, sertamengunjungi Puskesmas Way Urang, dan RS Abdul Moeloek Bandar Lampung untuk melihatpelaksanaan pelayanan kesehatan dasar.Puncak HMS diadakan di Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah pada 2 Mei 2012. Diadakanpencangan deklarasi “Provinsi Kalteng siap untuk bebas malaria pada tahun 2018” yang dihadirioleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,Direktur RSUD Palangka Raya, serta Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatangmewakili Kementerian Kesehatan RI.20 April 2012, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL),Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE atas nama MenteriKesehatan RI telah membuka secara resmi Pelatihan Nasional Edukator Diabetes Indonesia Ke-10 yang dilakukan oleh Perhimpunan Edukator Diabetes Indonesia (PEDI).BrigJen DR. Dr. Aris Wibudi, Ketua Umum PEDI menyampaikan laporannya bahwa pelatihanselama 3 hari ini diikuti lebih dari 200 orang yang terdiri dari dokter, perawat, diietesien danpetugas lainnya. Selain itu pelatihan yang sudah berjalan 10 tahun ini mempunyai 3 tingkatanyaitu dasar,lanjut dan berkelanjutan serta dengan Metode pelatihan dalam bentuk teori, lokakarya, dan simulasi. 23
  • Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama Mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan RI menyambut baikpelatihan ini, sedikitnya karena 4 hal :1. Diabetes Mellitus (DM) yang merupakan masalah kesehatan paling penting di Indonesia, dengan data antara lainmerupakan Penyebab kematian ke 6, Prevalensi DM perkotaan 5,7%, dan Prevalensi Toleransi Glukosa Terganggu 10,2%2. Pengendalian DM haruslah merupakan continuum care, dimana edukasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting3. Mereka yang sudah dilatih akan langsung dapat menangani pasien DM dan keluarganya sehingga mereka dapat tetap sehat, bugar dan mandiri.4. Ini merupakan bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat kesehatan untuk bersama pemerintah menanggulangi masalah kesehatan di Indonesia, dalam hal ini Diabetes Mellitus Demikian disampaikan oleh Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama.7 Mei 2012,Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL),Kemenkes, Prof. dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE di kota Yogyakartamelakukan peresmian Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas IV Yogyakarta, yang merupakanpemekaran KKP Kelas II Semarang yang ditandai dengan Pembukaan selubung Papan Nama danPenandatanganan Prasasti. Pada kesempatan ini sekaligus dilakukan juga acara serah terimajabatan dan serah terima pemanfaatan aset dari KKP Kelas II Semarang ke KKP Kelas IVYogyakarta. 24
  • Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama dalam sambutannya menyampaikan bahwa KKP Kelas IV Yogyakarta merupakan KKP ke 49 di-Indonesia,masing-masing KKP mempunyai beberapa Kantor Wilayah Kerja (WilKer) yang melayani ratusan pelabuhan dan bandara diseluruh Indonesia.Dirjen PP dan PL membuka selubung papan nama KKP Kelas IVYogyakarta Beliau menambahkan, bahwa KKP Kelas IV Yogyakarta diminta untuk melakukan; tugas pokok dan fungsinya baik sebagai cegah tangkal penyakit maupun aspek kesehatan masyarakat di lingkungan pelabuhan serta pelayanan kesehatan jamaah haji, koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan di wilayah kerjanya, koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah setempat, bila diperlukan maka turut membantu penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya yang terkait dengan PP dan PL, di daerah tempat kerjanya, bekerja sesuai aturan per-undang-undangan yang ada, melaporkan secara berkala ke DitJen P2PL tentang perkembangan tugas dan pekerjaan. 10 Mei 2012 , dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih intensif 25
  • melalui program percepatan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan melaksakananrangkaian acara pembinaan wilayah kesehatan di Provinsi Sumatera Barat yang bertepatandengan acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah Sumatera Barat. Kegiatan diawali dengan pertemuan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pada acara yang dibuka oleh Walikota Bukit Tinggi tersebut, Dirjen PP dan PL Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama membuka dan memberikan paparan yang dilanjutkan dengan diskusi tentang program kesehatan terpadu di Sumatera Barat.Dirjen PP dan PL didampingi Walikota Bukit Tinggi danKadinkes Prov. Sumbar saat menjadi pembicara padapertemuan Akselerasi dan Sinkronisasi PembangunanKesehatan Prov. SumbarMateri diskusi yang menarik diantaranya: Penjelasan tentang Poltekes, Aspek pelayanan RS ,obatgenerik, tarif Askes, Kebutuhan tempat tidur menjelang BPJS, Permintaan anggaran untuk 26
  • kegiatan PP dan PL di kabupaten/kota termasuk DAK,Pentingnya pendidikan dan pelatihan SDM, kegiatan kesehatan di beberapa kabupaten(penurunan AKI dan AKB, penanggulangan HIV/AIDS), peran Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi(MTKP) dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dalam pekerjaan bidan, Kejelasanpenempatan dokter Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PDSBK) setelah lulus,serta puskesmas perkotaan dengan pelayanan persiapan jamaah haji. Kegiatan dilanjutkandengan kunjungan kerja Sesditjen PP dan PL dr. Yusharmen D.Comm.H., M.Sc ke Kota SawahLunto pada 11 Mei 2012 untuk menyaksikan deklarasi Open Defecation Free (ODF) 9 kelurahandan peresmian kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).dr. Yusharmen menyambut baik kegiatan tersebut karena terkait dengan masalah mendasar dibidang kesehatan sebagai wujud nyata dari upaya promotif dan preventif yang menjadi prioritasPemerintah.Dikatakan juga, kegiatan Deklarasi ODF dan Persemian Posbindu PTM merupakan media yangsangat efektif untuk mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. 27
  • 16 Mei 2012, Dirjen PP dan PL Prof dr. Tjandra Yoga Aditama melakukan talkshow di Metro TV. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995 i dan 2001, serta Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan bahwa Penyakit Tidak Menular (PTM) menduduki peringkat teratas dibanding penyakit menular. PTM memerlukan biaya pengobatan yang jauh lebih mahal, menjadi beban sosial dan ekonomi i keluarga. Penyakit Kanker merupakan PTM utama yang menjadi penyebab kematian nomor 6 di Indonesia.Dirjen PP dan PL saat menjadi pembicara dalam talkshowPPTMDi Indonesia, tantangan yang dihadapi adalah 70% pasien kanker terdeteksi pada stadium lanjut,terbatasnya pengetahuan masyarakat termasuk keyakinan bahwa penyakit dapat disembuhkandengan pengobatan tradisional, serta gaya hidup tidak sehat seperti meroko konsumsi alkohol, merokok,konsumsi makanan yang diawetkan. Hal tersebut disampaikan oleh Hal tersebut disampaikanoleh Dirjen PP dan PL Prof dr. Tjandra Yoga Aditama pada talkshow tersebut. 28
  • Talkshow juga membahas perlunya pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak. Kegiatantersebut juga menghadirkan pakar di bidang kanker yaitu Dr. dr.Laila Nuranna, Sp.OG (K), dansalah satu pakar bidang gizi.Dr. Laila Nuranna menyampaikan penyakit kanker dipengaruhi oleh faktor risiko sepertimerokok, minum alkohol, kurang aktifitas fisik, kurang konsumsi sayur, konsumsi lemak tinggi,obesitas. Dr . Laila juga menyampaikan pentingnya menghindari faktor risiko kanker, melakukanpemeriksaan sejak dini, skrining/penapisan, vaksinasi HPV (pada kanker serviks), PeriksaPayudara Sendiri (SADARI) pada kanker payudara. Dirjen PP dan PL juga menyampaikan bahwakelayakan kecukupan konsumsi garam di Indonesia adalah 6 gram/hari (+_ 1 sdt/hari), konsumsilemak 20 - 25% dari total energi sesorang (1,5 – 3 sdm atau 15 gr-30 gr/hari), dan konsumsi gulasebesar 10 % dari total energi seseorang. Strategi yang dapat digunakan antara lainmembiasakan makan beranekaragam, menggunakan bumbu alami, menambahkan garam padasaat makanan sudah terhidang, memasak dengan mengukus/merebus, mengkonsumsi makanansegar (tidak diawetkan), memakan daging tanpa gajih, menggunakan santan encer, membatasimakanan digoreng, dan membaca label makanan.Pada talkshow tersebut dibahas jugapentingnya membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak,karena dapat meningkatkan risiko PTM. Dalam waktu 15 tahun, 87,5% yang sensitif natrium(garam) dan 50% yang tidak sensitif akan menjadi hipertensi. Konsumsi gula dan lemak berlebihberpotensi menjadi obesitas dan diabetes. 29
  • 21 - 26 Mei 2012, Dirjen PP dan PL, Prof. Tjandra Yoga Aditama, sebagai "Alternate Head ofDelegation Indonesia" bersama Wamenkes dan Delegasi RI (DELRI) menghadiri WHA - WorldHealth Assembly (pertemuan tertinggi World Health Organization - WHO) Ke-65, di JenewaSwiss. Sidang WHA Ke-65 membahas 20 agenda yang terdiri dari agenda pleno dan 2 Komite, yaitu A) Technical Matters dan B Administrative Matters dengan Tema Utama adalah "Towards Universal Health Coverage" yang menghasilkan 13 resolusi dan 4 keputusan. Topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain "Universal Health Coverage" Millenium Development Goals (MDGs), Penyakit Tidak Menular (PTM), Gangguan Jiwa, serta Gizi dan Kehamilan.Wamenkes didampingi Dirjen PP dan PL menghadirisidang WHA Ke-65, GenewaBeberapa agenda Dirjen PP dan PL bersama Wamenkes antara lain melakukan rapat DELRI,mengikuti pertemuan Gerakan Non Blok (non alignment movement) tentang kesehatan,mengadakan pertemuan bilateral dengan Menkes Amerika Serikat, dan pertemuan dengan 6 30
  • negara lainnya dalam rapat Foreign Policy and Global Health (FPGH) serta mengadakanpertemuan dengan Menkes Bangladesh. Selain itu Dirjen PP dan PL turut mendampingiWamenkes melakukan pertemuan resmi dengan Direktur Jenderal WHO untuk membahasjumlah staf internasional WHO dari Indonesia yang masih sangat terbatas, masalah UniversalCoverage dan pengalaman Indonesia dalam menghadapi bencana.Pada kesempatan ini Prof. Tjandra mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Department ofControl of Neglected Tropical Disease WHO, yang membahas langkah-langkah penanggulanganbeberapa penyakit di Indonesia, yaitu lepra, kecacingan pada anak, filariasis, schistosomiasis danframbusia.15 Juni 2012, di Kota MedanDirektorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2),Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Medandan PT Johnson Home Hygiene Products (JHHP) beserta mitra terkaitmenyelenggarakankonferensi pers dalam rangka peringatan ASEAN Dengue Day ke-2. Acara ini merupakan puncakdari rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari ASEAN Dengue Day yang dicanangkanpada 15 Juni 2011 lalu yang dinilai sangat penting sebagai inisiatif dalam Pengendalian DemamBerdarah di wilayah Asia Tenggara.Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait dalam upayameningkatkan pengendalian Demam Berdarah, diantaranya : 31
  • 1. Kampanye Awas Demam Berdarah 2012 yang dilakukan bersama pemerintah, PT Johnson Home Hygiene Products (JHHP), Institut Pertanian Bogor, Yayasan Obor Berkat Indonesia dan Indomaret yang dilakukan di 5 kota terpilih: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan (bulan Januari-Juni 2012). Kegiatan yang dilakukan berupa: a. Penyuluhan di 250 sekolah dengan bekerjasama dengan Yayasan Obor Berkat Indonesia. b. Pemilihan Jumantik Cilik yaitu kompetisi yang akan dilakukan oleh anak-anak SD dengan melakukan beragam aktivitas pemberantasan nyamuk. c. Pengadaan situs www.awasdb.comsebagai pusat informasi Kampanye Awas DB2. Pelatihan Jumantik di Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Pusat Promosi Kesehatan.3. Pembuatan billboard oleh Pusat Promosi Kesehatan yang akan dipasang ditempat yang strategis sebagai salah satu media KIE untukmasyarakat.Mengirim surat edaran kepada Kepala Daerah untuk mengingatkan mengenai “Komitmen KepalaDaerah Dalam Pengendalian Demam Berdarah” sesuai hasil kesepakatan dalam Dialog Nasionalpada saat peluncuran ASEAN Dengue DayProject Manager Kampanye Awas DB, Rezka Ilhamsyahmenjelaskan bahwa Kampanye Awas DB2012 telah dilaksanakan dari Desember 2011 hingga Juni 2012 dengan kegiatan antara lainedukasi langsung mengenai pencegahan DBD dan kompetisi Jumantik Cilik ke-250 sekolah dasardi Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan. Khusus untuk Kota Medan sudah 32
  • ditetapkan 3 sekolah pemenang kompetisi Jumantik Cilik, yaitu SDN 060899, SDN 060912 dan SDN 065853.Dalam Acara tersebut diserahkan hadiah bagi pemenang lomba jumantik yang diserahkan oleh Direktur PPBB, perwakilan Dinkes Provinsi Sumatera Utara, Kadinkes Kota Medan, dan Mitra. Dalam kesempatan itu disampaikan dukungan program oleh mitra terkait dalam kampanye awas DBD yang ditandai dengan pemberian sumbangan oleh Indomaret kepada Yayasan OBI.Konferensi Pers dalam peringatan ASEAN Dengue Day ke 2 di Medan Kegiatan Pemeriksaan Jentik oleh Jumantik cilik 33
  • C. PERIODE JULI-SEPTEMBER 2012 25 Juli 2012 , Direktorat Jenderal PP dan PL bersama Unit Utama Kemenkes lainnya melaksanakan pembinaan wilayah terpadu di Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh bersamaan dengan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda). Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Aceh tahun 2012. Rakerkesda dengan tema “Melalui Rapat Kerja Kesehatan Daerah Mari Kita Perkuat Sinergitas Program Kesehatan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Percepatan Target MDG’s 2015”. Hadir pada pertemuan ini antara lain Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pimpinan dan anggota DPRD, Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Dirjen Bina Gizi & KIA, Dirjen Bina Farmasi dan Alkes, Sesditjen PP dan PL, Direktur Utama PT ASKES, Pangdam Iskandar Muda, serta Kajati Aceh.Pada kesempatan ini, Gubernur Provinsi Aceh menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2011 – 2027 yang memberikan prioritas pada delapan fokus utama pembangunan diantaranya bidang kesehatan. Selain itu disusun Rencana Strategis (Renstra) bidang kesehatan sebagai konsep rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Aceh tahun 2012-2017 dengan harapan bahwa target pembangunan kesehatan yang ditetapkan dalam Millenium development Goals (MDG’s) 2015 dapat tercapai. 34
  • Pada kesempatan ini, Menkes memberikan apresiasi kepada Gubernur Aceh yang mengeluarkankebijakan larangan merokok bagi PNS didalam ruangan, kantor, dan lingkungan kerja, dan untukProgram Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dengan membebaskan biaya pengobatan seluruhpenduduk Provinsi Aceh. Hal tersebut dapat dijadikan model untuk penerapan jaminan ankesehatan nasional di Indonesia yang diamanatkan Undang-Undang Badan Pengelola Jaminan UndangSosial (UU BPJS). Ibu Menteri Kesehatan juga meresmikan Pusat Unggulan Diagnostik AIDS, TB dan Malaria (ATM DCoE) di Balai Laboratorium Kesehatan Aceh, yang merupakan satu-satunya Pusat Diagnostik Malaria satunya yang mengaplikasikan Metode Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) di Indonesia, dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) di Desa Alue Deah Teungoh, Kota Banda Aceh, sekaligus menyerahkan bantuan peralatan Posbindu.Menkes RI saat meresmikan Pusat Keunggulan DiagnostikAIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Kota Banda Aceh.Pemerintah Aceh. 35
  • 28 Juli 2012 Masalah Hepatitis Sudah Di Depan Mata”, merupakan tema yang diangkat padaseminar hepatitis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan (PP dan PL), Kemenkes RI dalam rangka memperingati Hari HepatitisSedunia ke-3 Tahun 2012 di Jakarta (28/7). Acara ini dibuka oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi serta penyampaian testimoni Dahlan Iskan sebagai mantan pasien hepatitis. Dalam sambutannya, Menkes mengatakan Hepatitis merupakan masalah kesehatan yang paling besar di dunia. Dimana sekitar 2 milyar penduduk dunia pernah terinfeksi oleh virus hepatitis B, 240 juta orang yang mengidap kronis, dan diperkirakan terdapat 170 juta penderita penyakit hepatitis C. Oleh karena itu, di tahun 2010 dibuatlah Resolusi WHO tentang Hepatitis atas usul Indonesia, BrazilPemukulan gong oleh Menkes RI, Dahlan Iskan, dan dan negara lainnya.pendamping pengidap HIV saat meresmikanpembukaan seminar hepatitis sedunia didampingi Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa salah satuDirjen PP dan PL dan Wamen RI pencegahan penyakit hepatitis yaitu pemberian 36
  • imunisasi saat bayi/balita. Untuk itu, Menkes menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar terusmenerus menyuarakan imunisasi, selalu berperilaku hidup bersih & sehat, tidak mengkonsumsimakanan sembarangan, serta menjauhi perilaku seks berisiko dan narkoba.Acara dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech oleh Direktur Jenderal PP dan PL, Prof. dr.Tjandra Yoga Aditama. Dirjen mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara endemis tinggi dalamHepatitis, karena prevalensi HBsAG (+) adalah 9,4 %, dimana batas maksimumnya8%. Dirjenmenambahkan bahwa program pencegahan Hepatitis di Indonesia meliputi Pencegahan primer,yaitu imunisasi pada semua bayidan pencegahan sekunder yaitu penanganan mereka yang sudahterinfeksi dan Pencegahan tersier.Setelah Seminar Hepatitis, peringatan HHS Ke-3 dilanjutkan dengan aksi simpatik di Bundaran HIberupa pembagian merchandise peduli Hepatitis kepada masyarakat oleh Kemenkes bersama DinasKesehatan Provinsi DKI Jakarta, Senat Mahasiswa FKUI, LSM/Organisasi Kemasyarakatan dan mitrasponsorship.Juli 2012,Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) menyelenggarakan pelatihanuntuk pelatih (Training of Trainers/TOT) pengendalian PTM terintegrasi di beberapa daerah diIndonesia. Terintegrasi karena dilakukan untuk pengendalian beberapa jenis PTM utama denganpendekatan pengendalian faktor risiko bersama (penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker,diabetes mellitus, penyakit paru-paru kronis, dan termasuk cedera. Faktor risiko bersama PTM 37
  • antara lain merokok, obesitas, diet tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik). TOT ini dilaksanakan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, D.I. Yogjakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua Barat, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, dan Maluku. TOT diselenggarakan dalam 2 jenis yaitu kelas manajemen dan kelas teknis. Kelas manajemen diikuti oleh pengelola program PTM dari dinas kesehatan provinsi dan Direktur PPTM, DR. Ekawati Rahajeng, SKM, M. Kes (Kiri) tengah beberapa dinas kesehatan kabupaten/kota membuka TOT PPTM terintegrasi di Provinsi Lampungterpilih. Sedangkan kelas teknis diikuti oleh dokter obsgin (khusus kanker) dan dokter umum dariPuskemas serta rumah sakit. Pelatihan teknis ini ditekankan pada pencegahan, deteksi danmonitoring faktor risiko PTM melalui Pos Pembinaan terpadu PTM, diagnosis, dan rujukan.Sebagai tindak lanjut dari TOT ini, setiap daerah akan menyelenggarakan pelatihan teknis di wilayah atihanmasing2 yg bertujuan untuk menyiapkan petugas pelaksana (provider) di Puskemas dan RS rujukan. ) 38
  • 3 Agustus 2012, Dalam rangka mendukung pencapaian komitmen Kementerian Kesehatan untukmemiliki nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan program kesehatan untuk mencapai tujuanPembangunan Kesehatan, yaitu Pro Rakyat, Inklusif, Responsif, Efisien dan Efektif, serta BersihDirektur Jenderal PP dan PL memimpin Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBKM denganpenandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkes RI. dr.Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH diikuti penandatangan pakta integritas oleh seluruh PejabatEselon 2 di lingkungan Ditjen PP dan PL dan beberapa pejabat Kantor Kesehatan Pelabuhanserta Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.Perwujudan nilai-nilai tersebut divisualisasikan dalam bentuk Wilayah Bebas dari korupsi (WBK)dan Wilayah Birokrasi Bersih Kompeten Melayani (WBBKM) sebagai komitmen bersama yangharus dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kesehatan.Dalam sambutan Dirjen menyampaikan 5 hal, yaitu: 1) Pencanangan ini penting sebagaipelaksanaan INPRES No 5 tahun 2011 dan kelanjutan pencanangan serupa di Kemenkes padabulan Juli serta merupakan kebutuhan untuk mendorong perbaikan di masa yang akan datang.2) "Bersih" diartikan sebagai taat sepenuhnya pada aturan dan tidak ada kompromi terhadapaturan 3) "Kompeten" dilakukan dengan terus meningkatkan kemampuan sesuai pekerjaan,baik dalam hal kesehatan masyarakat maupun manajemen, dan terus mengikuti perkembanganmasyarakat, 4) "Melayani" dapat diartikan secara langsung melayani masyarakat. 5) Setelahpencanangan maka yang perlu dilakukan adalah mengimplementasikannya dalam pekerjaan 39
  • sehari-hari. Bulan Agustus 2012, Dalam rangka mendukung kesiapsiagaan bidang kesehatan pada arus mudik lebaran, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL), menyiapkan Posko Mudik Sehat yang beropersional dari H-7 sampai dengan H+7. Untuk kelancaran pengolahan data dan informasi Posko ini koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait (Korlantas Mabes POLRI dan Kementerian Perhubungan, PT. PELNI, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, KKP, Rumah Sakit serta Puskesmas).Untuk mendukung kegiatan tersebut, telah dilakukan pemantauan di Pelabuhan Merak – Bakauheni,Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa terminal di Jakarta, dan di Yogyakarta (stasiun Lempuyangandan Giwangan).Sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012, laporan yang disampaikan oleh Poskoberdasarkan data Korlantas POLRI jumlah Kejadian Kecelakaan terdapat 5.006 kecelakaan denganrincian 869 meninggal dunia,1.438 luka berat, dan 4.913 luka ringan. 40
  • Data kecelakaan lalu lintas tahun 2011 yaitu terdapat 4.435 kecelakaan dengan rincian 750meninggal dunia, 1.294 luka berat, dan 3.315 luka ringan. Bila dibandingkan dengan hari yangsama tahun lalu jumlah kecelakaan meningkat 12%, jumlah korban meninggal dunia meningkat15%, luka berat meningkat 11,13% dan luka ringan meningkat 48%.Untuk melengkapi data sanitasi lingkungan, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Jakartajuga melakukan pemeriksaan sampel makanan, sanitasi kapal dan terminal, inspeksi rumahmakan dan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan. Pemantauan di terminal bis antara lainpemeriksaan supir bis seperti Tekanan darah, Gula darah, Alkohol, Amphetamin. Pemeriksaanbakteriologi dan kimiawi warung/restoran, pengecekan toilet umum, dan pencemaran udara,baik CO maupun debu, penyuluhan kesehatan melalui spanduk, poster-poster dan himbauan kemasyarakat pengguna terminal. Untuk mendukung pemeriksaan kesehatan di poskes, Dirjen PPdan PL, Prof. Tjandra juga menyerahkan bantuan obat-obatan dari Kementerian Kesehatan RI kebeberapa KKP, Dinas Kesehatan dan terminal jalur arus mudik lebaran.6 Agustus 2012, Dirjen PP dan PL, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama mendampingi Ibu MenteriKesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi melakukan kunjungan kerja ke Tanah Papua dalam rangkameluncurkan program akselerasi program HIV/AIDS.Menkes melakukan serangkaian kegiatan,yaitu (1) melihat kegiatan REACH, bantuan dari CHAI (Clinton Health Access Inititiative, AusAID)untuk memperluas dan mendorong akses KTS untuk orang yang tinggal di Kabupaten denganmengembangkan Centre of Excellent di 6 kab/kota di Propinsi Papua dan selanjutnya menjadi 11 41
  • kab/kota dan melatih 90 puskesmas. (2) Peresmian Layanan KTS di KKP Jayapura yangmerupakan tempat yang sangat strategis karena berbatasan dengan wilayah PNG (3) PeresmianATM (AIDS, TB, dan Malaria) Centre dalam rangka mencapai target MDGs (4) Dialog interaktif diTVRI Papua terkait penyakit HIV-AIDS secara Nasional dan secara khusus di Propinsi Papua.Selanjutnya Menteri Kesehatan melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Papua Barat dengankegiatan (1) Peluncuran Kampanye Media KIE Program HIV-AIDS (2) peluncuran Program REACHyang didukung CHAI di 4 kab/kota yang kemudian akan dikembangkan menjadi 10 kab/kotaserta akan melatih sebanyak 50 petugas puskesmas di Papua Barat; (3) Pelepasan Pawai SeniBudaya dalam rangka Kampanye Program HIV-AIDS; (4) Kunjungan ke layanan VCT di PuskesmasSanggeng dan pameran program HIV-AIDS; (5) Talkshow di RRI Papua Barat antara Menkesdengan peserta Rakerkesda.10 September 2012, The Third East Asia Ministerial Conference on Sanitation andHygiene (EASAN 3) resmi dibuka oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH.Kegiatan ini dilaksanakan pada 10-12 September 2012 dan dihadiri oleh 14 PerwakilanNegara yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Jepang, Laos, Malaysia, Mongolia,Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. 42
  • Menkes menyampaikan bahwa EASAN 3 merupakan hal penting sebagai kelanjutan dari EASAN 1 di Beppu, Jepang dan EASAN 2 Manila, Filipina dalam merumuskan kemitraan sanitasi regional antara para pemangku kepentingan, pemerintah, sektor swasta, donor agency, perguruan tinggi dan masyarakat untuk mencapai target sanitasi MDG’s. Percepatan cakupan sanitasi bagi masyarakatdi wilayah Asia Timur dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama antar negara terutama kerjasama dengan negara yang memiliki cakupan sanitasi universal dan negara yang telah mencapai target MDG’s.Ibu Menkes, dr.Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH saat membuka pertemuan EASAN 3 di BaliSelain itu, menurut Menkes, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam EASAN 3 antara laindeklarasi Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan pengembangan Strategi Sanitasi Kotadi berbagai kabupaten/kota dalam rangka percepatan perbaikan sanitasi dan perilaku higienis.Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan "Bali Declaration on Sanitation & Hygiene in EastAsia” yang disepakati 14 negara Delegasi. Penandatanganan deklarasi dilaksanakan pada Senin(10/9) oleh para Ketua Delegasi termasuk Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama sebagai perwakilan 43
  • delegasi Indonesia. EASAN 3 resmi ditutup pada Selasa (11/9). Selanjutnya para peserta melakukan kunjungan rta lapangan ke 3 lokasi program Sanitasi dan Air Bersih yaitu Kab. Bangli , Kab. Tabanan dan Denpasar (12/9) . 10 September 2012, Sejalan dengan komitmen Kemenkes untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia sebagai sarana peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya profesionalisme pegawai, Ditjen PP dan PL berupaya mendorong penyelenggaran pendidikan dan pelatihan (diklat) di berbagai bidang guna mendukung akselerasi pencapaian Program PP-PL. Direktur Simkar Kesma, dr.Andi Muhadir, MPH saat melakukan pemeriksaanbarisan siswa Diklat KarantinaBentuk dukungan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya profesionalisme pegawaidalam akselerasi program PP dan PL diwujudkan dengan penyelenggaraan Diklat KarantinaKesehatan Angkatan Ke-3 Pola 416 Jam serta diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pola 400 3Jam. 44
  • Penyelenggaraan Diklat Karantina Kesehatan bertujuan agar peserta mampu melakukan cegahtangkal penyakit yang berpotensi Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) di pintumasuk negara. Diklat ini diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Lakespra Saryanto TNI AUdan dilaksanakan selama 45 hari di Pacet, Jawa Barat, dan Jakarta. Diklat diikuti 90 orang pesertadari 49 KKP se-Indonesia yang dibuka oleh Direktur Simkar Kesma. Metode diklat dibagi menjadi dua,yaitu Diklat Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh TNI AU dan Diklat Teknis Program dengannarasumber dari Kementerian Kesehatan serta praktisi di bidangnya.Sementara itu, penyelenggaraan Diklat PPNS bertujuan untuk menjawab kekurangan jumlah PPNSyang menangani kasus bidang PP dan PL di lapangan. Diklat ini diselenggarakan bekerjasama denganBareskrim Polri yang diikuti 59 orang peserta dari KKP, BTKLPP, dan Ditjen PP dan PL, sertadilaksanakan selama 2 bulan di Mega Mendung, Jawa Barat yang dimulai pada 11 September 2012.Narasumber pada diklat PPNS berasal dari Polri dan Kementerian Kesehatan.14 September 2012Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP danPL), Kementerian Kesehatan RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, pada14 September 2012, setelah memimpin Sertijab Kepala KKP Kelas I Medan, sore harinya melakukankunjungan kerja meninjau Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Medan yang merupakan UnitPelaksana Teknis DitJen PP dan PL yang tugas utamanya melakukan surveilans berbasislaboratorium, khususnya laboboratorium untuk keadaan lingkungan dan dampaknya bagi kesehatanmasyarakat.Dalam pengarahan kepada pimpinan dan seluruh karyawan, Prof. Tjandra 45
  • menyampaikan beberapa hal yaitu mengenai jaminan mutu pelayanan yang merupakan hal mutlakdalam pekerjaan di laboratorium BTKL, yang antara lain ditandai dengan status akreditasi, internaldan external quality control serta terus belajar meningkatkan ilmu.Lanjut Prof. Tjandra, sedangkan untuk pekerjaan rutin penilaian kesehatan lingkungan di BTKL harusdiikuti dengan analisa dampak kesehatan masyarakatnya, memberikan analisa dan usulanpemecahan masalah kepada pihak terkait dan memonitor agar pemecahan masalah memangdilakukan.Prof. Tjandra juga menganjurkan agar pemeriksaan kesehatan lingkungan pada keadaan khusus(bencana alam, event nasional, situasi tertentu dan lain-lain) harus terus digalakkan sesuai situasiyang terjadi.Selain itu, Lakukan inovasi-inovasi untuk membuat teknologi kesehatan lingkungan baruyang dapatdimanfaatkan masyarakat, Kata Prof. Tjandra.Terakhir Prof. Tjandramengharapkan agarsemua kegiatan BTKL harus mampu disosialisasikan ke masyarakat luas, antara lain melalui mediamassa dan lain-lain. 28 September 2012Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, menjadi pembicara pada ASEAN Seminar on Neglected Tropical Diseases Update 2012 yang bertempat di Jakarta menyampaikan beberapa hal antara lain terkait penyakit infeksi tropik terabaikan (Neglected Tropical Diseases-NTD) yang bukan hanya terabaikan oleh pemerintah, tapi juga terabaikan oleh kalangan peneliti, petugas kesehatan 46
  • masyarakat, donor, kalangan bisnis, perusahaan farmasi, dan lain-lain. Pada pertemuan tersebut, dihadiri oleh lintas program dan lintas sektor terkait, baik dalam maupun luar negeri.Di kesempatan yang sama, dalam presentasinya beliau juga menyampaikan data dan program dari beberapa NTD di Indonesia, seperti kusta, frambusia, kecacingan, skistosomiasis dan filariasis yang antara lain dimana data kusta dalam pengobatan di akhir Desember 2010 sebanyak 19.741 orang dan tahun 2011 sebanyak 23.169. Menkes RI didampingi para peserta ASEAN Seminar on NTDs Update 2012 Sedangkan yang sudah diobati, penyakit kusta sampai saat ini sejak tahun 1982 sekitar 400.000 orang sesuai dengan target internasional, seperti target eliminasi Filariasis di seluruh dunia di tahun 2020, global target Kusta di tahun 2015, yang dimana angka Cacat Tingkat 2 turun sebanyak 35% dibandingkan 2010 dan frambusia tereradikasi dari dunia pada tahun 2020. Penyakit infeksi tropik terabaikan dapat melibatkan banyak issue seperti Kemiskinan (MDG 1), 47
  • Geografi, Stigma, Kurang pendidikan (MDG 2), Lingkungan (MDG 7) dan tentunya aspekkesehatan masyarakat.Selain itu dalam diskusinya, Prof. Tjandra menyampaikan antara lain pentingnya advokasi padapimpinan daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta perlunya kerjasama ASEAN dalambentuk komitmen bersama untuk penanggulangan NTD.26-29 September 2012, diselenggarakan Pertemuan Penguatan Kapasitas Inti di Pintu MasukNegara Melalui Rencana Aksi Implementasi International Health Regulations (IHR) 2005 Tahun2012-2014 pada di Bidakara hal ini sejalan Pemberlakuan IHR 2005 di Indonesia telahberlangsung selama lima tahun.Untuk dapat menilai apakah IHR 2005 telah berlaku secara penuh diadakan evaluasi denganmenggunakan instrumen dari WHO yang telah dilakukan oleh KKP se Indonesia. Untuk ituJakarta ini sangat pentng karena melibatkan Kepala KKP se Indonesia.Pertemuan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan PenyehatanLingkungan RI Prof. Tjandra Yoga Aditama. Dalam sambutannya Dirjen menekankan pentingnyamemiliki kesiapsiagaan, kemampuan mendeteksi dan melakukan respon terhadap Public HealthEmergency of International Concerne (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan yang MeresahkanDunia (KKMD)”. 48
  • Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan pada KKP seluruhIndonesia, adabeberapa kapasitas inti yang masih kurang dan perlu upaya-upaya penguatan, yaitu : surveilans, kesiapsiagaan, respon, komunikasi risiko, kemampuan utama di pintu masuk negara, dan kemampuan yang berhubungan dengan bahan berbahaya (zoonosis, keamanan pangan, radionuklir dan kimia), Selain itu pertemuan juga membahas rencana selanjutnya dalam rangka peningkatan kapasitas inti di pintuPeserta pertemuan Kepala KKP dan B/BTKL pada pertemuan Evaluasi masuk negara, sesuai Annex Ib IHR 2005.Pelaksanaan IHR 2005Dalam arahannya, Dirjen mengatakan bahwa untuk mencapai kapasitas inti yang diharapkansesuai dengan amanat IHR 2005, Komnas Implementasi IHR 2005 telah menyusun Rencana AksiImplementasi IHR 2005 tahun 2012 – 2014. Rencana aksi ini merupakan rencana kegiatan untukmemperkuat kapasitas inti. Mengingat beratnya tanggung jawab dan waktu yang singkat, makadiperlukan suatu strategi, komitmen, integrasi dengan stakeholder di pintu masuk negara, baik di 49
  • pelabuhan, bandara, maupun lintas batas negara dalam mencapai kemampuan inti.D. PERIODE OKTOBER-DESEMBER 2012 31 Oktober s/d 2 November 2012 Di Hotel Sahira Butik-Bogordiselenggarakan pertemuan riview pengendalian DBD Regional Jawa- Bali yang bertujuan Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengendalian DBD dan meningkatkan kerjasama antar daerah serta komitmen seluruh pengelola program Arbovirosis dalam upaya pengendalianDemam Berdarah Dengue (DBD). Dalam pertemuan tersebut dihasilkan Kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut yang dihasilkan antara lain: 1. Definisi Operasional Kasus 50
  • a. Definisi operasional kasus yang dilaporkan ke pusat tetap masih mengacu rujukan yang selama ini yaitu Demam Dengue, Demam Berdarah Dengue dan Dengue Syok Syndrom (DSS). b. Segera menentukan Definisi Operasional yang dipakai sebagai acuan nasional dengan rujukan guideline DBD dari WHO tahun 1997, 2009, atau 2011 melalui Dirjen BUK bersama-sama dengan IDAI dan PAPDI.2. Sistem Pelaporan a. Dinkes Provinsi menyampaikan laporan kasus ke pusat setiap bulan padatanggal 15 bulan berikutnya melalui email : arbo_depkes@yahoo.com dan fax. (021) 4202856 b. Dinkes Provinsi segera mengirimkan laporan umpan balik distribusi logistik yang sudah dikirim pusat (perangko provinsi) termasuk jika ada permasalahan / kendala ke pusat. c. Untuk menentukan KLB mengacu kepada kriteria KLB yang tercantum dalam Permenkes RI No.1501 Th.2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya d. Jika terjadi KLB / peningkatan kasus segera melaporkan ke pusat dengan melampirkan W1 dan penanggulangan yang sudah dilakukan. (Laporan lengkap menyusul) e. Kemenkes melalui Ditjen PP dan PL memberikan umpan balik laporan yang dibuat setiap 3 bulanan / triwulan sesuai dengan laporan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 51
  • 3. Kemitraan / CSR a. Sudah adanya MOU antara KEMENKES dengan beberapa perusahaan (Phapros, Pfizer, GSK, Sanofi, Deltomed, Novartis, Otsuka, Indah Kiat) sebaiknya dapat ditindaklanjuti di daerah yaitu peran CSR dalam mendukung Pengendalian DBD. b. Bentuk kemitraan yang sudah ada didaerah agar dipertahankan seperti Pokjanal DBD, Desa Siaga.4. Pendanaan Menggalang pendanaan dalam pengendalian DBD menggunakan : a. Dana APBD b. Dana ADD (Alokasi Dana Desa) c. Dana BOK yang dapat digunakan untuk : transport petugas PE dan petugas PJB, pembelian solar sebagai bahan campuran insektisida keperluan fogging focus, pembuatan media KIE d. Dana DEKON15 Oktober 2012, Pada peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (HCTPS) yang dilaksanakan diSDN 04, 05, 06 Karet di Jakarta Selatan (15/10), Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPHmengatakan diare menjadi penyebab kematian bayi dan balita kedua terbanyak setelah 52
  • pneumonia. Laporan UNICEF 2012 menunjukkan bahwa pneumonia dan diare masih menjadi penyakit utama penyebab kematian anak di dunia. Kejadian ini sangat mengkhawatirkan, sehingga sejak dini anak-anak harus dibiasakan mencuci tangan pakai sabun. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)dapat menurunkan kasus diare sampai dengan 47 persen. Penyakit akibat infeksi oleh bakteri, virus atau parasit ini mendominasi kematian balita di Indonesia. Berdasarkan data WHO, infeksi diare mengancam kehidupan 1,87 juta anak balita setiap tahun di seluruh dunia sedangkan diRoadshow Sosialisasi Lima Waktu Penting CTPS Indonesia, WHO memperkirakan sekitar 31.200 anakbalita meninggal setiap tahun karena diare. Selain itu, CTPS juga dapat menekan pneumonia hingga50% dan flu burung hingga 50%.Oktober 2012, di Kab.Bintan Kep.Riau, Kab.50 Koto Sumatera Barat, dan Kab.Bulungan KalimantanUtara, telah dilaksanakan Pencanangan dan Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (StopBABS). Pada acara tersebut, seperti dalam setiap sambutannya, Prof. Tjandra menyampaikan 53
  • semboyan “Health is not everything, but without health everything is nothing” dan aspek promotifdan preventif merupakan hal yang amat penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Salahsatu upaya preventif adalah melalui Stop BABS yang merupakan satu dari lima pilar Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM). Pada kunjungan kerja di 3 lokasi tersebut, rangkaian kegiatan diawali dengan pencanangan dan Deklarasi Stop BABS di desa Bumi Rahayu-Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur pada 17 Oktober 2012, yang didampingi oleh Bupati Bulungan. Selain itu, Dirjen memberikan penghargaan kepada Kabupaten Bulungan karena merupakan kabupaten pertama yang mendeklarasikan Stop BABS di Provinsi KalimantanPL mengunjungisampai sanitasi di Kabupaten Dirjen PP dan Timur dan pameran saat ini telah mencapai 10 desa. Diharapkan agar pada tahun 2014 Bulungan diantaranya pembuatan toilet oleh warga atau 2015, seluruh 81 desa di Kabupaten Bulungan sudah dapat mendeklarasikan Stop BABS. Pada 25 Oktober 2012, Dirjen bersama Bupati Bintan, Anshar Ahmad, menyaksikan Deklarasi Stop BABS di 11 desa di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Prof. Tjandra menyampaikan bahwa perlu memberikan apresiasi yang cukup besar atas apa yang sudah mulai dikembangkan di 54
  • Kabupaten Bintan. Selanjutnya, pada 29 Oktober 2012, di Desa jorong Korek Iliar Nagari TanjungBungo, Kabupaten 50 Koto Sumatera Barat.Kunjungan ke desa yang berjarak 40 km dari ibukota kabupaten ini adalah untuk menyaksikanDeklarasi Stop BABS dari 26 jorong dan nagari di Kabupaten 50 Koto. Dirjen juga berkesempatanuntuk meresmikan langsung sumber air umum dan mengunjungi fasilitas jamban di rumahpenduduk. Kabupaten Koto merupakan wilayah yang mengembangkan Program 1.000 jambandan berhasil membuat kloset sederhana yang bagus dan sehat dengan biaya sekitar Rp 30.000,-.Kegiatan pencanangan dan deklarasi Stop BABS serupa telah dilaksanakan juga di beberapadaerah antara lain Kab,Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Dumai. 23 November 2012, diselenggarakan pertemuanthe First Policy Roundtable on Future Access toCancer Care in ASEAN Countries di Hotel JW Marriot.Kanker merupakan masalah kesehatanserius di dunia yang menjadi penyebab kematian utama. Menurut WHO(2010), terdapat 7,8 jutapenduduk meninggal akibat kanker, sementara di Indonesia 12,9% kematian disebabkan olehkanker. Pada tahun 2011, kanker menyumbang 21% penyakit tidak kenular. Mengingat kondisitersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target dalam World CancerDeclaration tahun 2020. Demikian disampaikan oleh Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi saatmembuka egiatan tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 delegasi dari 7 negara, yaitu Thailand,Filipina, Malaysia, Laos, Kamboja, Vietnam dan Indonesia. 55
  • Pada tahun 2015 diperkirakan akan ada 1 juta kasus kanker per tahun. Sementara itu, sistem kesehatan di sebagian besar negara-negara ASEAN tidak dapat sepenuhnya siap dalam pelayanan kanker akibat masih adanya gap antara negara maju dan berkembang. Diperlukan strategi untuk memperkecil gap tersebut serta meningkatkan upaya pencegahan dan pengobatan kanker di kawasan ASEAN.Menkes RI, dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH membuka the FirstPolicy Roundtable on Future Access to Cancer Care in ASEANCountries di JakartaStrategi dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan di pelayanan primer dan sekunder,penggunaan obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas, dan penerapan mekanisme regionaldan global dalam pembiayaan dan pengadaan peralatan kesehatan.Menkes mengajak delegasi dari negara-negara ASEAN untuk meningkatkan pendidikankesehatan, promosi, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Selain pelayanan kesehatan, upayapencegahan juga harus ditingkatkan, seperti untuk menghindari rokok, obesitas, dan kurangaktivitas fisik. 56
  • Delegasi dari negara-negara ASEAN menyepakati The Jakarta Call for Action on Cancer Control,yang merupakan seruan dalam pengendalian kanker di kawasan ASEAN diantaranya komitmenuntuk memasukkan pengendailan kanker dalam agenda pembangunan kesehatan sebagaiprioritas, kerja sama antara pemerintah dan pihak terkait, penguatan upaya pencegahan dandeteksi dini, upaya diagnosis dan pengobatan, dan peningkatan surveilans dan penelitian kanker.28 November 2012, Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, melantik pejabat Eselon Idan II di lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta.Pejabat yang dilantik adalah dr.Yusharmen, D.Comm.H, M.Sc yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Ditjen PP dan PLsebagai Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakatmenggantikan dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes yang dipromosikan menjadi Kepala BadanPengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK). Selanjutnya,Dra. Budi Dhewajani, MA dilantik sebagai Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri SekretariatJenderal Kementerian Kesehatan menggantikan Dra. Niniek Kun Naryatie dipromosikan menjadiDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Ukraina, Georgia,dan Armenia.Pelantikan pejabat struktural eselon I dan II hari ini dilakukan untuk mengisi kekosonganjabatan setelah pejabat sebelumnya dipromosikan. Pelantikan dan mutasi pejabat pemerintahadalah bagian dari dinamika organisasi, untuk pemantapan dan peningkatan kapasitaskelembagaan, pembinaan karier pegawai, penyegaran, dan peningkatan kinerja. 57
  • “Setiap pelantikan pejabat hendaknya dimaknai untuk kepentingan organisasi bukan sekedarpenempatan pejabat pada jabatan tertentu melainkan merupakan langkah pembenahanorganisasi untuk meningkatkan kinerja”, ujar Menkes. Parameter yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai dilakukan dengan pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, pendidikan,pelatihan, nilai pengabdian dan komitmen kepada tugas dan tanggung jawab.Menkes meminta kepada dr. Yusharmen agar menyukseskan pelaksanaan program Kementerian Kesehatan dan dapat denganIbu Menteri Kesehatan menyaksikan cepat mempelajari tugas dan tanggung jawab yangpenandatanganan Pakta Integritas Pejabat yang baru utamanya di bidang pembiayaan dandilantik pemberdayaanmasyarakat terkait penyiapanimplementasi jaminan kesehatan semesta bersama Pokja yang telah dibentuk.Dengandiberlakukannya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasionaldan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial makatantangan yang berat, menuju jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage harusdihadapi. 58
  • Dalam kesempatan yang sama, Menkes menyampaikan bahwa Pusat Kerjasama Luar Negerimerupakan ujung tombak kerjasama Internasional bidang kesehatan. Peran Pusat KerjasamaLuar Negeri harus lebih kuat sebagai point of entry Kementerian Kesehatan untuk urusankerjasama luar negeri. Upaya meningkatkan peran Indonesia menjawab tantangan kesehatanglobal dilakukan dengan pendekatan Multi Track: Multilateral, Regional, Bilateral melaluikebijakan satu pintu, yaitu melalui Pusat Kerjasama Luar Negeri.29 November 2012, Untuk meningkatkanpartisipasi masyarakat dalam kegiatanPemberian Obat Massal Pencegahan (POMP)Filariasis telah dilakukan PencananganPemberian Obat Massal Pencegahan Filariasisbersama Bupati Kabupaten Indragiri Hilir danDirektur Jenderal PP dan PL, pada peringatanHari Kesehatan Nasional di KabupatenIndragiri Hilir.Kegiatan tersebut bertujuan untuk memutuskan rantai penularan filariasis maka dilaksanakanPemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) filariasis di daerah endemis. Sampai tahun 2012 59
  • telah dilakukan POMP filariasis di 119 kabupaten/kota dengan jumlah sasaran 53 jutapenduduk.3 Desember 2012 bertempat di Aula Pendopo Kabupaten Aceh Jaya diselenggarakan KalakaryaPeanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) untuk Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Kalakarya dihadiri oleh ±200 orang peserta terdiri dari Kader, Bidan Desa, Kepala Puskesmas, Para Keucik, Mukim, Camat dan unsur Muspidadi Kab. Aceh Jaya dan Nara Sumber dari Pusat. . Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, DR. Ekowati Rahajeng, SKM, MKes selaku Pembina Utama Kab. Aceh Jaya dan Bupati Aceh Jaya berkenan memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh peserta, yang pada intinyamengajak seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Jaya untuk bersinergidan bekerja keras agar dapat meningkatkan IPKM Aceh Jaya pada Riskesdas 2013 mendatang.Sesuai SK Menkes no. 200/2012 Ditjen PP dan PL mendapat tugas untuk mendampingi DBK di16 Kabupaten/kot di Provinsi Aceh, dan 8 Kab/kota di Provinsi Papua. Selama tahun 2011- 2012 60
  • telah di laksanakan 7 kalakarya/booster di Kab. Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceg Barat, Pidie, Gayo Lues dan Kota Langsa.4 Desember 2012Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung (PPML) Dr. H.M. Subuh, MPPM saat menjadi salah satu narasumber acara Talkshow yang membahas seputar masalah HIV/AIDS di Indonesia pada di Studio 1 Sindo TV Jakarta. Kementerian Kesehatan RI dalam hal penanggulangan masalah HIV/AIDS di Indonesia memiliki suatu kegiatan untuk memberikan pelayanan yang utuh dan paripurna yang disebut sebagai layanan Komprehensif dan berkesinambungan. Strategi tersebut tetap mengacu kepada SRAN AIDS-IMS 2011-2014.Dimana layanan Komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagimasyarakat yang membutuhkan (yang belum terinfeksi agar tidak tertular, yang sudah terinfeksiagar kualitas hidup meningkat), melibatkan seluruh sektor terkait, masyarakat termasuk swasta,kader, LSM, kelompok dampingan sebaya, ODHA, keluarga, PKK, tokoh adat, tokoh agama dan tokohmasyarakat serta organisasi/kelompok yang ada di masyarakat. Sedangkan layananberkesinambungan meliputi pemberian layanan komprehensif HIV atau Paripurna sejak dari rumah 61
  • atau komunitas, hingga ke fasyankes (puskesmas, klinik, dan rumah sakit) selama perjalanan infeksiHIV dan memberikan layanan terpadu dan berkesinambungan untuk memberikan dukungan bakaspek manajerial, medis psikologis maupun sosial untuk ODHA selama perawatan dan pengobatanuntuk mengurangi atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.7 Desember 2012, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Prof. dr.Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE melantik Pengurus Pusat PerkumpulanPemberantasan Penyakit Parasitik Indonesia (P4I) periode 2012 - 2015, di Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan itu, Prof. Tjandra menyampaikan kepada pengurus baru P4I agar melakukan beberapa hal antara lain memperkuat organisasi, mencari induk di tingkat internasional, mendaftarkan ke badan yang kompeten di dalam negeri (Kemenkumham, atau Kemendagri dan lain- lain, dilihat aturan-aturannya dan memperluas Dirjen PP dan PL melantik Pengurus P4I Periode 2012-2015 cabang-cabang di daerah. Selain itu perlu dilakukan juga kajian dan penelitian tentang masalah aktual di lapangan dan kajian untuk menentukan kebijakan publik. Penelitian-penelitian ini seyogyanya dapat 62
  • dipublikasikan di jurnal internasional nantinya.Berikut susunan pengurus baru Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasitik Indonesia (P4I)berdasarkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat P4I, Nomor 04/SKP/PP/2012 tentangPembentukan Pengurus Pusat Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasitik Indonesia (P4I)Masa Bhakti 2012-2015:Sebagai Pelindung Dirjen PP dan PL Kemenkes RI dan Kepala BadanLitbangkes Kemenkes RI. Penasehat Prof. Supratman Sukowati (Badan Litbangkes, Kemenkes),Prof. dr. Ridad Agoes (FK, Unpad), Prof. Dr. dr. Teguh Wahju Sardjono (FK, Unibraw), Prof. Dr.Supargiyono (FK, UGM), dr. Thomas Soeroso (Dit PPBB, Kemenkes), dr. Sardikin Giriputro (RSUPersahabatan).Ketua Umum dr.Rita Kusriastuti, M.Sc (Direktur PPBB Kemenkes), Wakil KetuaUmum dr. Isra Wahid (FK, Unhas), Wakil Ketua I drs. Winarno (Dit PPBB, Kemenkes), WakilKetua II Dr. drh. Upik Kesumawati Hadi (FKH, IPB), Sekretaris Umum Dr. Suwito (Dit PPBB,Kemenkes), Sekretaris I dra. Shinta Badan Litbangkes, Kemenkes), Sekretaris II drh. Siti GanefaPakki (Dit PPBB, Kemenkes), Bendahara Umum Yetty Intarti (Dit PPBB, Kemenkes), Bendahara Idr. Marti Kusumaningsih (Dit PPBB, Kemenkes), Bendahara II dr. Magdalena (FK, Untar). BidangOrganisasi dan Humas, Koordinator dr. Asik Surya (Dit PPBB, Kemenkes), Anggota Ali Izhar (DitPPBB, Kemenkes), Dr. Lukman Hakim (Dit. PPBB, Kemenkes), Drs. Mualif (ASPHAMI), Ir.Zulkirman (ASPPHAMI), dr. Netry Ristiani (Dinkes Prov. DKI), drh. Sugiarto (Dit PPBB,Kemenkes). Bidang Kemitraan dan Pengabdian Masyarakat, Koordinator drs. Saktiyono ( DitPPBB, Kemenkes), Anggota Prof. dr. Saleha Sungkar (FK, UI), Dr. Cicilia Windyaningsih (RSPI, 63
  • Kemenkes), dr. Niken Wastu Palupi (Dit PPBB, Kemenkes), dr. Sinurtina (Dit PPBB, Kemenkes),dr. Iriani Samad (Dit PPBB, Kemenkes), dra. Blondine C.P (BBPVRP Salatiga). Bidang Penelitiandan Pengembangan, Koordinator dr. Din Syafruddin (Lembaga Biologi Eijkman), Anggota Prof.dr. Chairil Anwar (FK, Unsri), Dr. Damar Triboewono (BBPVRP Salatiga), Dr. drh. Fajar Satria(FKH, IPB), drg. Sekartuti (Badan Litbangkes), Dr. Luki (FK, Unibraw), Dr. Amirulloh (FMipa,Unhalu). Bidang Usaha dan Dana, Koordinator dr. Desak Made Wismarini (Dit. PPBB,Kemenkes), Anggota, drh. Misriyah (Dit PPBB, Kemenkes), Aris Munanto (Dit PPBB, Kemenkes),dr. Kahar Tjandra (PT. Mahakam Beta Farma), Ir. Aidil Zarkasih (PT. Adiwara), Olavina Harahap(PT. Pfizer), dr. Teresia (PT. Novartis) dan Rosdina Napitupulu (PT. Mega Medica Mandiri).Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasitik Indonesia (P4I) sendiri telah berusia 37 tahundan mulai terbentuk sejak 31 Januari 1976. P4I didirikan dengan tujuan untuk menghimpunsemua daya dan dana untuk pemberantasan penyakit parasitik seperti filariasis, kecacingan,malaria, diare dan lain-lain serta penyakit tropis lainnya dalam arti yang seluas-luasnya,membantu Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan penyakit parasitik dan penyakit tropislainnya di Indonesia, dan memajukan serta mengembangkan ilmu parasitik dan ilmu penyakittropis dalam arti yang seluas-luasnya, ujar Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber BinatangDitjen PP dan PL Kemenkes RI dr. Rita Kusriastuti, M.Sc, selaku Ketua Umum P4I saatmemberikan kata sambutan pada pelantikan Pengurus Pusat P4I periode 2012-201512 Desember 2012 , Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 64
  • Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama pada 12 Desember 2012 telah melantik 42 pejabat diLingkungan Ditjen PP dan PL, yang terdiri dari 15 Pejabat Eselon 3 dan 27 Pejabat Eselon 4 baikdi Kantor Pusat maupun juga di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pada sambutannya, Dirjen PP dan PL menyampaikan 5 hal yaitu :1)ucapan selamat bagi para pejabat yang telah dilantik; 2) Agar semua bekerja sesuai dengan aturan yang ada, antara lain berpegang pada semua aturan kedinasan yang ada, pakta integritas yang ditanda tangani semua pejabat, Sumpah jabatan yang dilakukan; 3) Agar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dijalankan dengan baik, dengan memperhatikan tupoksi yang sudah resmi ditetapkan, masalah kesehatan terus berkembang, dan karena itu harusPejabat yang telah dilantik melakukan penandatanganan paktaintegritas disaksikan oleh Dirjen PP dan PLselalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, upayakan terus mencari inovasi agarpelaksanaan tugas dapat terus menjadi lebih baik; 4) Manajemen sumber daya manusia (SDM)harus dijalankan dengan baik, sehingga tercapai kesatuan tim yang bekerja sama baik dalam 65
  • organisasi; 5) Pada acara ini juga diberikan piagam pada mereka yang purna bakti di tahun2012, dan akan menjadi acara rutin, untuk semacam mengingat jasa-jasa yang sudah dilakukanatau diberikan ketika mereka melakukan tugas. Apa-apa yang dilakukan kini pada dasarnyamerupakan satu proses dengan apa-apa yang sudah dilakukan pada masa sebelumnya17 Desember 2012 ,Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Prof.dr. Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE diundang untuk menjadi pembicarapanel pertama pada An International Consultative Workshop , Gain-of-Function Research onHighly Pathogenic Avian Influenza H5N1 Viruses, yang diselenggarakan di Natcher Conference Center- National Institute of Health, Bethesda Maryland USA. Pada panel pertama pertemuan yang dihadiri oleh para pakar dari berbagai negara ini Prof. Tjandra menyampaikan beberapa hal antara lain mengenai secara umum, Indonesia yang menggunakan hasil penelitianDirjen PP dan PL menjadi pembicara pada pertemuan An dalam penentuan kebijakanInternational Consultative Workshop , Gain-of-Function Research on publik, juga sebagai bahanHighly Pathogenic Avian Influenza H5N1 Viruses, yang 66diselenggarakan di Natcher Conference Center- National Institute ofHealth, Bethesda Maryland USA
  • advokasi dan untuk menjelaskan situasi kesehatan masyarakat ke masyarakat.Selain itu, Indonesia terus meningkatkan kemampuan surveilans dan respon dalam penangananH5N1/flu burung, antara lain dengan penyelenggaraan simulasi skala besar, penyiapan saranadan prasarana, proses pembentukan WHO Collaborating Center, penyiapan laboratorium danlain-lain. Sedangkan tentang riset yang mempelajari kemungkinan peningkatan penularanpenyakit infeksi (Gain of Function), Kata Prof. Tjandra, maka harus dilakukan denganpertimbangan manfaat dengan keamanan pekerjaan serta dampak buruk yang mungkin terjadi.Lanjut Prof. Tjandra, riset yang mempelajari kemungkinan peningkatan penularan penyakitinfeksi (Gain of Function) H5N1 dapat berperan sebagai semacam "pengingat" bahwakemungkinan pandemi memang ada, juga tentang potensi pembuatan vaksin. Sedangkan untukriset "Gain of Function" perlu melibatkan peneliti dari negara darimana virus berasal. Hal inipenting karena pada akhirnya hasil penelitian harus dapat digunakan untuk kesehatanmasyarakat di daerah dimana ada kasus yang perlu ditangani.Prof. Tjandra juga kembali menekankan bahwa hubungan internasional dalam topik ini harusselalu sejalan dengan WHO Pandemic Influenza Preparedness Framework, khususnya prinsiptransparasi, kesetaraan dan beban yang sama antara "virus sharing" dan "benefit sharing". 67
  • BAB III DUKUNGAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DITJEN PP DAN PL TAHUN 2012Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan Program PP dan PL Tahun Anggaran 2012 adalahsebagai berikut:1. Program PP dan PL merupakan salah satu Program Kementerian Kesehatan Tahun 2012 telah ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp1.311.857.100.000,- melalui serangkaian proses: a. Pertemuan Tiga Pihak (trilateral meeting) antara Kemenkes (Ditjen PP dan PL) – Bappenas – Kementerian Keuangan b. Sinkronisasi perencanaan dan anggaran penyelenggaraan program di pusat dengan daerah melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). c. Pembahasan dengan DPR untuk penetapan rencana kerja, prioritas, dan pembiayaan. d. Penetapan pagu definitif sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK.2/2011 tanggal 1 Nopember 2011. e. Alokasi anggaran tersebut disistribusikan untuk membiaya Program hingga ke daerah dengan distribusi sebagai berikut: Kantor Pusat Ditjen PP dan PL sebesar Rp611.872.413.000,- (46,64%) 68
  • Kantor UPT (10 BTKLPP, 49 KKP) sebesar Rp577.994.625.000,- (44,06%) Dekonsentrasi 33 Provinsi sebesar Rp74.663.372.000,- (5,69%) Tugas Pembantuan 31 Kab/Kota sebesar Rp47.326.690.000,- (3,61%)2. Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pengamanan APBN 2012, maka dilakukan efisiensi anggaran. Dalam hal ini program PP dan PL dilakukan efisiensi sebesar Rp281.758.509.000,- atau 21,48% dari pagu total. Sehingga setelah efisiensi tersebut, alokasi Program PP dan PL adalah sebesar Rp1.030.098.591.000,- yang pendistribusiannya adalah sebagai berikut: a. Kantor Pusat Ditjen PP dan PL sebesar Rp451.750.133.940,- (43,86%) b. Kantor UPT (10 BTKLPP, 49 KKP) sebesar Rp127.232.805.880,- (44,30%) c. Dekonsentrasi 33 Provinsi sebesar Rp74.663.372.000,- (7,25%) d. Tugas Pembantuan 31 Kab/Kota sebesar Rp47.326.690.000,- (4,59%)3. Berdasarkan pembahasan antara Pemerintah dengan DPR, bahwa terjadi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional TA 2012. Program PP dan PL mendapat alokasi APBN-P 2012 sebesar Rp201.250.000.000,- sehingga total alokasi akhir anggaran Program Rp1.231.348.591.000,-. Peruntukan penambahan alokasi anggaran melalui APBN-P 2012 tersebut adalah: 69
  • a. Sarana cold chain Rp. 40.000.000.000,-b. Pembangunan sarana prasarana sistem connecting fasilitas produksi dan chicken breeding dan alih teknologi vaksin flu burung Rp38.400.000.000,-c. Penyimpanan dan pemeliharaan sarana prasarana pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung Rp1.000.000.000,-d. Penanggulangan HIV/AIDS Rp66.528.190.000,-e. Penanggulangan dan dukungan logistik Malaria Rp10.000.000.000,-f. Penanggulangan ISPA Rp10.000.000.000,-g. Penanggulangan KLB Difteri Rp20.000.000.000,-h. Pengadaan bahan serologi frambusia Rp8.500.000.000,-i. Surveilans epidemiologi deteksi dini KLB Rp3.000.000.000,-j. Pengendalian PPPL dalam situasi khusus (Matra) Rp1.000.000.000,-k. Penguatan laboratorium B/BTKLPP untuk akreditasi dan pelayanan Rp2.121.810.000,-l. Dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PP dan PL Rp100.000.000,- 70
  • Pada tahun 2012 ini juga dilakukan serangkaian proses dan pembahasan perencanaan dan anggaranuntuk penyelenggaraan Program PP dan PL Tahun Anggaran 2013. Alokasi anggaran Program PP danPL TA 2013 adalah Rp1.640.237.319.000,- atau meningkat 33,21% dibandingkan alokasi pascaefisiensi dan APBN-P Tahun 2012.Dari alokasi 2013 tersebut, dan mengacu kepada kebijakan pemerintah untuk mendorong lebihbesar alokasi anggaran ke daerah, maka distribusi alokasi anggaran Program PP dan PL Tahun 2013adalah sebagai berikut: Kantor Pusat Ditjen PP dan PL sebesar Rp624.906.630.000,- (38,10%) Kantor UPT (10 BTKLPP, 49 KKP) sebesar Rp724.828.199.000,- (44,19%) Dekonsentrasi 33 Provinsi sebesar Rp153.615.810.000,- (9,37%) Tugas Pembantuan 1 Provinsi dan 165 Kab/Kota sebesar Rp136.886.680.000,- (8,35%) 71