Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Saat ini pengelolaan wilayah perbatasan masih mengkhawatirkan karena meningkatnya kejahatan di perbatasan. Diperlukan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pembangunan di wilayah perbatasan.

1. “HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH”
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN
Oleh:
JOHN JULIUS BOEKORSJOM
NPM : 170230110505

2. LOGO
Pendahuluan
Indonesia sebagai negara
kepulauan termasuk negara yang
memiliki perbatasan negara yang
luas.
Pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia selama ini berada
dalam tahap yang mengkhawatirkan, hal ini ditandai dengan
meningkatnya tindak kejahatan di perbatasan seperti
penyelundupan kayu, barang, dan obat-obatan terlarang,
perdagangan manusia, terorisme, serta penetrasi ideologi asing.
Pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia selama ini berada
dalam tahap yang mengkhawatirkan, hal ini ditandai dengan
meningkatnya tindak kejahatan di perbatasan seperti
penyelundupan kayu, barang, dan obat-obatan terlarang,
perdagangan manusia, terorisme, serta penetrasi ideologi asing.
Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan
Wilayah Perbatasan

3. LOGO
Tinjauan Teori
Wewenang Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Teori-Teori Yang Wilayah
Dipergunakan Perbatasan
Pengelolaan Wilayah
Perbatasan

4. LOGO
Uraian Teori
1.Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam NKRI
Dalam konteks UU No.32 Tahun 2004 model penetapan kewenangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah menggunakan sistem formil artinya urusan yang termasuk dalam urusan
rumah tangga Daerah tidak secara apriori ditetapkan dalam atau dengan Undang-Undang.
Daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi
Daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Di lain pihak, dengan adanya pola
hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang didasarkan pada UUD 1945 dalam empat
asas pokok sebagai patokan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu :
a.Bentuk hubungan antara Pusat dan Daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah
untuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan pemerintaban daerah, sesuai
dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan atau dasar permusyawaratan dalam sistem tingkat Pemerintah
Daerah.
b.Bentuk hubungan antara Pusat dan Daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah
untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap
punting bagi daerah.
c.Bentuk hubungan antara Pusat dan Daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu
dengan yang lain sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah.
d.Bentuk hubungan antara Pusat dan Daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan sosial di daerah.

5. LOGO
Uraian Teori
2. Wilayah Perbatasan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara, Kawasan perbatasan adalah suatu kawasan yang merupakan bagian dari wilayah
negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara
lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
Nurdjaman dan Raharjo menyatakan bahwa perbatasan negara adalah wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan negara lain,
dan batas-batas wilayahnya ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengelolaan Wilayah Perbatasan
Menurut Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara
proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah
perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya
berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang
dan jasa serta kejahatan trans nasional (transnational crimes). Kondisi umum daerah
perbatasan dapat dilihat dari aspek Pancagatra yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek
ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan. Konsepsi
pengelolaan perbatasan negara merupakan “titik temu” dari tiga hal penting yang harus
saling bersinergi, yaitu politik pemerintahan Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah, dan
politik luar negeri yang bebas-aktif. Oleh sebab itu dalam formulasi kebijakannya harus
selalu memperhatikan dan berdasarkan tiga hal tersebut di atas.

6. LOGO
Pembahasan
Kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan belum memiliki peta yang jelas berdasarkan
pembagian kewenangan, antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu
diperlukan political will pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara simultan saling
mengisi dan melengkapi, sehingga mampu menciptakan akselerasi pembangunan dan
pengembangan kawasan perbatasan. Adapun kewenangan pemerintah pusat dan
kewenangan pemerintah daerah tentang pengelolaan kawasan perbatasan, antara lain
sebagai berikut :
1.Kewenangan Pemerintah Pusat yaitu menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, mengadakan perundingan dengan negara lain
mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan hukum internasional, membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara,
melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis
lainnya, memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara
teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, memberikan
izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut territorial dan perairan
kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan,
melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran
dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal,
imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial, menetapkan wilayah udara
yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan,
membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali, menjaga keutuhan,
kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

7. LOGO
Lanjutan Pembahasan
2. Kewenangan pemerintah daerah yaitu melaksanakan kebijakan Pemerintah
dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas
pembantuan, melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan,
melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah
dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dan melakukan
pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

8. LOGO
Kesimpulan
1. Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan baik oleh pemerintah pusat dan
daerah masih relatif lambat. Hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum
yang jelas sebagai tindak lanjut (penjabaran teknis) dari Undang-Undang No. 43
Tahun 2008.
2. Dukungan regulasi dan peraturan tentang pengelolaan kawasan perbatasan
belum memenuhi aspirasi daerah sehingga kreativitas dan inisiatif
pengembangan kawasan oleh pemerintah daerah terhambat.
3. Hingga saat ini, belum ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah
pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan kawasan
perbatasan.

9. LOGO
Rekomendasi
1. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan harus segera dilaksanakan
khususnya dalam bidang ekonomi apalagi ketergantungan masyarakat
perbatasan sangat tinggi terhadap produk dari negara tetangga sehingga
dikhawatirkan akan makin melunturkan semangat nasionalisme dan patriotisme
penduduk Indonesia di perbatasan.
2. Pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan kawasan
perbatasan secara penuh harus segera dilakukan sehingga koordinasi antar
antar departemen atau instansi pada level pemerintah pusat serta antara
pemerintah pusat dan daerah berjalan baik dan sinergis.
3. Regulasi tentang pengelolaan kawasan perbatasan harus segera disusun dan
diterbitkan khususnya terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat
dan daerah.
4. Kewenangan pemerintah daerah harus diberikan secara jelas dan proporsional
khususnya dalam pembangunan ekonomi yang selama ini sangat didominasi
oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak bisa banyak berbuat.

10. JOHN JULIUS BOEKORSJOM