Your SlideShare is downloading. ×
dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah

432
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
432
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. DASAR-DASAR TEKNIK DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH 1. LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang melandasi pengelolaan air limbah di Indonesia, diantaranya: a. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 37 tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 110 tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 111 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuagan Air Limbah ke Air atau Sumber Air. f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 52 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel h. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 58 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan j. Peraturan MEnteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup k. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup l. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Strategis Air Limbah 1   
  • 2. 2. TINJAUAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PERATURAN DI BIDANG PENGENDALIAN Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disebutkan pada pasal 13 bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi aspek pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pada penjelasan terkait ayat ini yang dimaksud pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ada dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian: a. pencemaran air, udara, dan laut; dan b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. Adapun instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri atas (Pasal 14): a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) b. Tata ruang c. Baku mutu lingkungan hidup d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup e. Amdal f. UKL-UPL g. Perizinan h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup j. Anggaran berbasis lingkungan hidup k. Analisis risiko lingkungan hidup l. Audit lingkungan hidup m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan Dalam pasal 20 disebutkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. PP 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air merupakan penjabaran undang-undang tersebut diatas dalam bidang air dan air limbah. Menurut peraturan ini (Pasal 8) klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yakni: 2   
  • 3. a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut; d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Sedangkan kriteria mutu air dari masing-masing kelas dijabarkan dalam Tabel 1. Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan selanjutnya. Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air. Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan. Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. 3   
  • 4. Tabel 1. Kriteria Mutu Air Berdasarkan PP 82 tahun 2001 PARAMETER SATUAN KELAS I II III IV KETERANGAN FISIKA Tempelatur Residu Terlarut Residu Tersuspensi C deviasi 3 deviasi 3 deviasi 3 deviasi 5 mg/ L 1000 1000 1000 2000 o mg/L 50 50 400 400 Deviasi temperatur dari keadaan almiahnya Bagi pengolahan air minum secara konvesional, residu tersuspensi ≤ 5000 mg/ L KIMIA ANORGANIK pH 6-9 6-9 6-9 6 -9 BOD mg/L 2 3 6 12 COD mg/L 10 25 50 100 DO Total Fosfat sbg P mg/L 6 4 3 0 mg/L 0,2 0,2 1 5 NO 3 sebagai N mg/L 10 10 20 Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah 20 NH3-N mg/L 0,5 (-) (-) (-) Arsen mg/L 0,05 1 1 mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2 Barium mg/L 1 (-) (-) (-) Boron mg/L 1 1 1 1 Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05 Kadmium mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 Khrom (VI) mg/L 0,05 0,05 0,05 0,01 Tembaga mg/L 0,02 0,02 0,02 0,2 Besi mg/L 0,3 (-) (-) (-) Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 1 Mangan mg/L 0,1 (-) (-) (-) Air Raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005 Seng Khlorida mg/L mg/l 0,05 600 0,05 (-) 0,05 (-) 2 (-) Bagi perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka ≤ 0,02 mg/L sebagai NH3 1 Kobalt Angka batas minimum 4    Bagi pengolahan air minum secara konvesional, Cu ≤ 1 mg/ L Bagi pengolahan air minum secara konvesional, Fe ≤ 5 mg/ L Bagi pengolahan air minum secara konvesional, Pb ≤ 0,1 mg/ L Bagi pengolahan air minum secara konvesional, Zn ≤ 5 mg/ L
  • 5. Tabel 1. Kriteria Mutu Air Berdasarkan PP 82 tahun 2001 (Lanjutan) PARAMETER SATUAN KELAS I II III IV Sianida mg/L 0,02 0,02 0,02 (-) Fluorida mg/L 0,5 1,5 1,5 (-) Nitrit sebagai N mg/L 0,06 0,06 0,06 (-) Sulfat mg/L 400 (-) (-) (-) Khlorin bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 (-) Belereng sebagai H2S mg/L 0,002 0,002 0,002 (-) KETERANGAN Bagi pengolahan air minum secara konvesional, NO2-N ≤ 0,1 mg/ L Bagi ABAM tidak dipersyaratkan Bagi pengolahan air minum secara konvesional, S sebagai H2S ≤ 0,1 mg/ L MIKROBIOLOGI Fecal coliform jml/100 ml 100 1000 2000 2000 Total coliform jml/100 ml 1000 5000 10000 10000 RADIOAKTIVITAS - Gross-A Bq /L 0,1 0,1 0,1 0,1 - Gross-B Bq /L 1 1 1 1 ug /L 1000 1000 1000 (-) ug /L 200 200 200 (-) ug /L 1 1 1 (-) BHC Aldrin / Dieldrin ug /L 210 210 210 (-) ug /L 17 (-) (-) (-) Chlordane ug /L 3 (-) (-) (-) DDT Heptachlor dan heptachlor epoxide ug /L 2 2 2 2 ug /L 18 (-) (-) (-) Lindane ug /L 56 (-) (-) (-) Methoxyclor ug /L 35 (-) (-) (-) Endrin ug /L 1 4 4 (-) Toxaphan ug /L 5 (-) (-) (-) KIMIA ORGANIK Minyak dan Lemak Detergen sebagai MBAS Senyawa Fenol sebagai Fenol 5    Bagi pengolahan air minum secara konvesional, fecal coliform ≤ 2000 jml/ 100 mL dan total coliform ≤ 10000 jml/ 100 mL
  • 6. 3. KRITERIA DAN STANDAR KUALITAS AIR Perbedaan pengertian kriteria dan standar kualitas air tidak begitu tampak namun cukup penting. Kriteria kualitas air dapat didefinisikan sebagai batas konsentrasi ataua intensitas dari kualitas air yang ditentukan berdasarkan peruntukan penggunaannya.Sedangkan standar kualitas air didefinisikan sebagai peraturan mengenai batas konsentrasi atau intensitas parameter kualitas air dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk perlindungan atau penyediaan sumber daya air bagi berbagai macam penggunaan. 4. DASAR-DASAR PENETAPAN STANDAR KUALITAS AIR Tinjauan kualitas air mencakup beberapa kelompok parameter, yaitu parameter fisika, kimia, bakteriologi, dan parameter radioaktif. Dalam penetapan batasan konsentrasi atau intensitas dikenal dua macam istilah: a. Batas yang dianjurkan (Recommended Limit) b. Batas yang tidak diperbolehkan (Rejection Limit) Dalam hal penyusunan suatu standar kualitas air, pada umumnya dipertimbangkan dari segi kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Penetapan batas konsentrasi setiap parameter kualitas, harus sesuai dengan sasaran dari standar, misalnya, sasaran yang akan dicapai adalah desirable, acceptable atau critical. Istialh-istilah yang seringkali dipergunakan dalam standar kualitas air diantaranya adalah: • • Absen, tidak hadir atau sama dengan nol: menyatakan bahwa analisis kualitas air dengan metode yang paling sensitif (standard method) menunjukan tidak hadirnya unsur yang dimaksud. Virtually absent. Istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa unsur yang diperiksa hadir dalam konsentrasi yang sangat rendah. Pada umumnya istilah ini digunakan untuk unsur-unsur yang kehadirannya dalam air tidak boleh ada walaupun dalam konsentrasi yang sekecil apapun. Pada umumnya standar kualitas air ditentukan berdasarkan analisis kualitas air yang dijelaskan dalam metode standar (standard method). Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman metode antara “standar yang ditetapkan” dengan analisis pemeriksaan air. Tentu saja ini merupakan konsekuensi logis. Jika standar berdasarkan metode standar, maka sesuatu hal yang akan dibandingkan dengan standar tersebut haruslah diperiksa dengan cara atau metode yang sama. Namun demikian, metode lain bukan berarti tidak boleh diterapkan, dengan catatan 1   
  • 7. bahwa metode ini haruslah memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat atau lebih teliti. Perlu diketahui bahwa metode standar adalah metode analisis kualitas air yang direkomendasikan oleh Assosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika (American Public Health Association). 5. FAKTOR-FAKTOR PENETAPAN DALAM STANDAR Ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan standar kualitas air, yakni: a. Kesehatan: faktor kesehatan dipertimbangkan dalam penetapan standar guna menghindarkan dampak kerugian terhadap kesehatan. b. Estetika: diperhatikan guna memperoleh kondisi yang nyaman c. Teknis: faktor teknis ditinjau mengingat bahwa kemampuan teknologi dalam pengolahan air sangat terbatas, atau untuk tujuan menghindarkan efek-efek kerusakan dan gangguan instalasi atau peralatan yang berkaitan dengan pemakaian air yang dimaksudkan d. Toksisitas efek: ditinjau guna menghindarkan terjadinya efek racun bagi manusia. e. Polusi: faktor polusi dimaksudkan dalam kaitannya dengan kemungkingan terjadinya pencemaran air oleh suatu polutan f. Proteksi: faktor proteksi dimaksudkan untuk menghindarkan atau melindungi kemungkinan terjadinya kontaminasi. g. Ekonomi: faktor ekonomi dipertimbangkan dalam rangka menghindarkan kerugiankerugian ekonomis Korelasi antara faktor-faktor pertimbangan di atas dengan beberapa parameter kualitas air yang ditetapkan standarnya, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 2   
  • 8. Tabel 2. Korelasi Parameter Kualitas Air dengan Faktor Penetapannya Faktor Penetapan Standar Parameter Kesehatan Estetika Teknis Toksisitas Polusi Proteksi Ekonomi Kekeruhan x x x x Warna x x x x x Bau & rasa x x Suhu dan x x x x pH x x x Ca dan Mg x x x x Fe dan Mn x x x x x Nitrogen x x x Ag x x Al x x As x x x Bau & rasa x x x Br x x Cd x x x Cl x x Co x x Cr x x x Cu x x F x x Hg x x x H2S x x Pb x x x Se x x x Zn x x Zat Organik x x x Mikrobiologi x x x Radio aktif x x x Sisa chlor x x x 6. BAKU MUTU AIR LIMBAH Baku mutu effluent untuk air limbah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik yang mensyaratkan bahwa baku mutu untuk tiap parameter adalah kadar maksimumnya seperti tercantum dalam Tabel berikut: 3   
  • 9. Tabel 3. Baku Mutu Air Limbah Domestik Parameter Satuan pH Kadar Maksimum 6 -10 BOD mg/L 100 TSS mg/L 100 Lemak dan minyak mg/L 10 Dalam pasal 2 dan pasal 4 di tegaskan bahwa baku mutu tersebut berlaku bagi: a. semua kawasan permukiman (real estate), kawasan perkantoran, kawasan b. perniagaan, dan apartemen c. rumah makan (restauran) yang luas bangunannya lebih dari 1000 meter persegi d. asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau lebih selain itu baku mutu tersebut hanya berlaku untuk pengolahan air limbah domestik terpadu. Baku mutu air limbah domestik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dan apabila baku mutu air limbah domestik daerah belum ditetapkan, maka berlaku baku mutu air limbah domestik secara nasional. Apabila hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau hasil kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari usaha dan atau kegiatan mensyaratkan baku mutu air limbah domestik lebih ketat, maka diberlakukan baku mutu air limbah domestik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Amdal atau UKL dan UPL. Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib : a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan; b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan. c. membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah. 4   
  • 10. 7. STUDI AMDAL KAITANNYA DENGAN PENANGANAN AIR LIMBAH DOMESTIK Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa setiap rencana kegiatan yang diperkirakan akan memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan Amdal. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dampak penting yang dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dalam bidang Pekerjaan Umum jenis kegiatan Air Limbah Domestik terdapat tiga kegiatan yang wajib Amdal yaitu : a. Pembangunan Instalasi Pemgolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya dengan besaran luas ≥ 2 ha dan kapasitas ≥ 11 m3/hari, dengan alasan ilmiah khusus bahwa besaran tersebut setara dengan layanan untuk 100.000 orang serta dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual. b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan besaran/skala luas ≥ 3 ha dan beban organik ≥ 2,4 ton/hari. Adapun alasan ilmiahnya adalah kegiatan tersebut setara dengan layanan untuk 100.000 orang. c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah dengan luas layanan ≥ 500 ha dan debit air limbah ≥ 16.000 m3/hari. Alasan ilmiahnya adalah kegiatan tersebut setara dengan layanan 100.000 orang, setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah dan dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi. 5   
  • 11. 8. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Dalam PP 82 tahun 2001 pasal 31 disebutkan bahwa setiap orang wajib : Melestarikan kualitas air pada sumber air Mengendalikaan pencemaran air pada sumber air Dan pada Pasal 32 ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dalam rangka pengendalian pencemaran air sebagaimana diwajibkan diatas, maka setiap orang wajib mengambil langkah-langkah pencegahan pencemaran air yang diantaranya adalah sebagai berikut: a. Pengurangan Pencemaran dari Sumbernya Langkah yang sangat efektif dalam pencegahan pencemaran air adalah pencegahan dari sumber-sumber timbulan limbah. Penerapan peraturan dan penetapan tata guna lahan yang tepat serta pencegahan terjadinya erosi merupakan langkah kongkret dalam penurunan tingkat pencemaran air permukaan akibat limpahan bahan padat dari daratan sepanjang sisi sungai atau sumber air permukaaan lainnya. Sedangkan di bidang industri kita mengenal teknologi produksi bersih yakni penerapan teknik dan manajemen yang menekan timbulnya limbah cair dengan cara penggunaan dan penggantian material bahan produksi ke bahan yang memungkinkan produksi limbah sekecil mungkin, mengubah proses inti produksi maupun proses pendukung menjadi proses yang menggunakan teknologi atau cara yang mampu memperkecil timbulnya limbah, dan apabila limbah terlanjur dihasilkan maka langkah yang diambil adalah menggunakannya kembali (reuse), mendaur ulang limbah tersebut menjadi bahan material untuk kegiatan lain (recycle). Langkah pengurangan limbah dari sumbernya akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap timbulan/produksi air limbah. b. Pengolahan Air Limbah Jika pengurangan air limbah dari sumbernya sudah dilakukan secara optimal, maka air limbah yang terpaksa tetap dihasilkan selanjutnya harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan air limbah ini adalah untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika terpaksa dibuang ke badan air di lingkungan. Proses pengurangan kandungan zat pencemar ini dapat dilakukan melalui tahapan penguraian sebagaimana dijelaskan berikut ini: 6   
  • 12. a. Proses alamiah Tanpa bantuan tangan manusia dalam mengolah limbah yang mengandung pencemar, alam sendiri memiliki kemampuan untuk memulihkan kondisinya sendiri atau yang disebut “self purification”. Alam memiliki kandungan zat yang mampu mendegradasi pencemar dalam air limbah menjadi bahan yang lebih aman dan mampu diterima alam itu sendiri, diantaranya adalah mikroorganisme. Waktu yang diperlukan akan sangat tergantung dari tingkat pencemarannya yang otomatis berkorelasi dengan tingkat kepadatan penduduk. Jika kepadatan penduduk meningkat maka pencemaran pun akan sangat mungkin meningkat sehingga proses alam untuk membersihkan dirinya sendiri akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga akhirnya akan terjadi penumpukan beban limbah sampai dimana kemampuan alam untuk dapat melakukan pembersihan sendiri (self purification) jauh lebih rendah dibanding dengan jumlah pencemar yang harus didegradasi. b. Sistem Pengolahan Air Limbah Jika kapasitas alam sudah tidak sebanding dengan beban pencemar, maka satu-satunya langkah yang harus ditempuh adalah dengan cara mengolah air limbah tersebut dengan rangkaian proses dan operasi yang mampu menurunkan dan mendegradasi kandungan pencemar sehingga air limbah tersebut aman jika dibuang ke lingkungan. Untuk air limbah yang berasal dari aktivitas domestik dimana kandungan zat organic merupakan zat yang paling dominan terkandung didalamnya, pengolahan yang dapat dilakukan dapat berupa teknologi yang sederhana dan murah seperti cubluk kembar sampai pada pengolahan air limbah komunal menggunakan teknologi pengolahan yang mutakhir. 9. DASAR-DASAR TEKNIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH 9.1 Pengertian Air Limbah Domestik Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. (KepmenLH no 112/2003). Air Limbah domestik adalah air yang telah dipergunakan yang berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk didalamnya air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi, tempat cuci, dan tempat memasak (Sugiharto, 1987). 9.2 Sumber Air Limbah Domestik Air limbah domestik dapat bersumber dari pemukiman (rumah tangga), daerah komersial, perkantoran, fasilitas rekreasi, apartemen, asrama dan rumah makan. 7   
  • 13. 9.3 Karakteristik dan Dampak Air Limbah Air limbah memiliki karakteristik fisik (bau, warna, padatan, suhu, kekeruhan), karakteristik kimia (organik, anorganik dan gas) dan karakteristik biologis (mikroorganisme). Karakteristik air limbah beserta dampak masing-masing terhadap lingkungan dan kesehatan manusia seperti dijelaskan berikut ini. a. Kekeruhan Kekeruhan dapat disebabkan oleh hadirnya bahan-bahan organic dan anorganik, misalnya, lumpur. Dari segi estetika, kekeruhan dirasakan sangat mengganggu. Selain itu kekeruhan juga merupakan indikator adanya kemungkinan pencemaran. b. Warna Sebagaimana halnya kekeruhan, warna yang hadir dalam air dengan intensitas yang melebihi batas, tidak bias diterima karena alasan estetika. Warna dapat juga merupakan indicator pencemaran limbah industri. Hal ini dapat pula dikaitkan dengan kesehatan manusia. c. Bau dan Rasa Penyebab bau dan rasa dapat berupa mikroorganisme seperti algae, oleh adanya gas seperti H2S dsb. Dari segi estetika, air yang memiliki rasa dan bau dipandang mengganggu. d. Suhu dan residu Suhu berpengaruh pada pemakaiannya, misalnya, air yang mempunyai suhu 0oC tidak mungkin dapat diterima, begitu pula untuk suhu air yang terlalu tinggi. Kadar residu yang tinggi dapat menyebabkan rasa tidak enak dan mengganggu pencernaan manusia. e. Derajat pH Dalam pemakaian air minum, pH dibatasi dikarenakan mempengaruhi rasa, korosifitas, dan efisiensi khlorinasi. f. Kesadahan Ca dan Mg Kesadahan berpengaruh pada pemakaian sabun, ketel pemanas air, ketel uap, pipa air panas dalam sistem plambing dan sebagainya. Mg dapat bersifat toksik, memberikan efek demam metal, iritasi pada kulit akan susah sembuh, dan lainnya. g. Besi dan Mangan Kehadiran Fe dan Mn dalam air dapat menimbulkan berbagai gangguan, misalnya, rasa dan bau logam, merangsang pertumbuhan bakteri besi, noda-noda pada pakaian, efek racun pada tubuh manusia seperti susunan syaraf pusat; koordinasi gerak otot; kerusakan sel hati; fibriosis; iritasi usus; kerusakan sel usus. h. Nitrogen Nitrogen dalam air hadir dalam berbagai bentuk sesaui dengan tingkat oksidasinya diantaranya Nitrogen netral, amoniak, nitrit dan nitrat. Efek terhadap kesehatan anatara lain: iritasi kulit, oedema paru-paru, kejang, pernapasan, mengancam keseimbangan 8   
  • 14. i. asam basa dalam darah, stimulasi susunan syaraf pusat, kerusakan saluran pencernaan, dsb. Terhadap lingkungan kelebihan nitrogen dapat menyebabkan eutrofikasi. Bahan anorganik lain Bahan anorganik dalam air dapat berupa Ag, AL. As, Ba, Br, Cd, Cl, Cr, Cu, F, Hg, H2S, PO4, Pb, Se, Zn, dan lain-lain. Efek terhadap kesehatan yang diakibatkan unsurunsur tersebut dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. Tabel 4. Parameter Bahan Anorganik PARAMETER SIMBOL DAMPAK KESEHATAN Perak Ag Presipitasi protein, shock, meninggal dunia, argyria (pigmentasi biru kulit) Alumuinium Al Fibrosis paru-paru, merusak usus secara lokal, kematian Arsenicum As Racun sistemik, kematian, alergi, kanker kulit Barium Ba Stimulasi sistem otot (Pencernaan, sirkulasi darah, otot-otot pada umumnya), pada fase akhir didapat kelumpuhan urat syaraf dan berhentinya fungsi otot jantung Bromium Br Depresi susunan syaraf pusat, emasiasi (kurus), gangguan kejiwaan, kelalaian kulit seperti jerawat, iritasi saluran pernapasan, anestesia, narbotik Cadmium Cd Oedema paru-paru, kerusakan sel usus, kerusakan pada tulang-tulang (patah tulang yang multiple), kerusakan ginjal dan hipertensi Chlor Cl2 Iritasi keras bagi seluruh pernapasan, tubuh kekurangan oksigen, shock, kematian; keracunan sistemik, kerusakan hati, coma, kematian Cobalt Co alergi berbentuk asthma, eczema, fibrosis paru-paru, naiknya tekanan disertai penyakit jantung, pembesaran kelenjar gondok Chromium Cr Bersifat korosif terhadpa kulit, selaput lendir dan tulang hidung; percikan asamnya menyebabkan luka kecil tapi dalam, sukar sembuh dan kanker paru-paru Tembaga Cu Demam metal, iritasi lokal, kerusakan hati dan ginjal Fluor F Iritasi fluorisis, kelainan pada tulang dan gigi-geligi; gangguan alat pencernaan; kelumpuhan anggota gerak; penyebab mutasi Hg Keracunan, kerusakan jaringan mulut dan gusi bila masuk oral, kerusakan ginjal pada Hg anorganik, kerusakan otak untuk Hg organik, menimbulkan cacat bawaan pada anak lahir (minamata) Air raksa 9   
  • 15. Tabel 4. Parameter Bahan Anorganik (Lanjutan) PARAMETER SIMBOL DAMPAK KESEHATAN Hidrogen sulfida H2S Iritasi, kerusakan pada jaringan saluran pernapasan, dosis tinggi fatal, kerusakan susunan syaraf pusat Phosphate P Mengurangi calsium dalam darah Timah Hitam Pb Keracunan (racun sistemik); pucat, kurus, tak suka makan, sering colic, rasa logam di mulut, radang selaput otak, kelumpuhan, "wrist drop" Selenium Se Racun sistemik, iritasi saluran pernapasan, kematian, karsinogenik Zinc Zn Demam metal, kerusakan paru-paru, kematian j. Zat Organik Beberapa bahan organik yang memungkinkan ada dalam air dipaparkan dalam Tabel berikut ini. Tabel 5. Parameter Zat Organik Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan PARAMETER DAMPAK KESEHATAN Hydrocarbon alifatik Rracun sistemik terhadap susunan syaraf pusat, kulit menjadi kering, asphyxiant Hydrocarbon alicyclic Depresi susunan syaraf pusat ; kulit menjadi kering; degenerasi jantung, paru-paru, hati, otak Benzen Iritasi kulit, depresi susunan syaraf, coma, meningal, kerusakan saluran pernapasan, kerusakan hati, ginjal, limpa Kerosen (minyak tanah) Naphta (petrolium) Arnyl alkohol N-Butyl Amine Ethanol Amine Kulit menjadi kering, kerusakan paru-paru, saluran pencernaan, kesadaran turun, coma, meninggal Iritasi , kulit kering, depresi susunan syaraf pusat, kelainan darah Iritasi, narbotik Iritasi, oedema paru-paru Narcosis, iritasi, kematian karena depresi susunan syaraf pusat Naphtalen Chlorida Kulit merah, timbul bisul kecil-kecil, jerawat, kerusakan hati (kuning) Carbonil Iritasi kulit dan saluran pernapasan, Ni-carbonil sangat toksik, oedema paru-paru, gangguan syaraf pusat 10   
  • 16. k. Parameter Biologis Jenis mikroorganisme yang dapat ditemukan dalam air diantaranya algae, bacteria, virus, jamur, protozoa, dll. Selain memiliki sifat pathogen parameter biologis juga dapat menyebabkan efek rasa, warnadan bau pada air. Sebagai indicator keberadaan mikroorganisme pathogen, maka digunakan keberadaan bakteri coli dalam air. Dengan adanya bakteri coli, maka besar kemungkinan air telah tercemar oleh bakteri lainnya yang juga bersifat pathogen. l. Radioaktif Efek yang dapat ditimbulkan oleh radioaktif dianataranya: kanker, leukemia, mengurangi umur, dan dapat menyebabkan kematian. Selain itu radioaktif merupakan unsur kimia yang memiliki paruh umur yang relative panjang. Data mengenai beberapa bahan radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan manusia dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 7. Material Radioaktif Material Strontium 90 Strontium 89 Cesium 137 Carbon 14 Iodine 129 Iodine 131 Plutonium 239 Krypton 85 Tritium (H3) Jenis Radiasi Beta Beta Beta-gamma Beta-gamma Beta-gamma Beta-gamma Alpha Beta Beta Waktu Paruh 28 tahun 51 tahun 27 tahun 5760 tahun 17 juta tahun 8 hari 24400 tahun 10,7 tahun 12,3 tahun 9.4 Komposisi Air Limbah Domestik Komposisi air limbah domestik hampir lebih dari 99% berisi air itu sendiri sisanya adalah kandungan pencemar dengan kuantitas sebagaimana digambarkan dalam skema berikut. 11   
  • 17. Limbah Cair Bahan Padat (0,1%) Air (99,9%) Organik Anorganik Protein (65%) Butiran Karbohidrat (25%) Garam Lemak (10%) Metal Gambar 1. Diagram Komposisi Air Limbah (sumber: Sugiharto, 1987) Tabel 8. Komposisi Limbah Cair Domestik Sumber : Duncan Mara dalam Sugiharto, 1987 Rata-rata timbulan air limbah yang dihasilkan dari pemukiman adalah sebagai berikut (Met Calf &Eddy, 2003) 1. Apartemen a) High-rise: 35 – 75 gal/orang/hari (tipikal: 50) 12   
  • 18. b) Low rise: 50 – 80 gal/orang/hari (tipikal: 65) 2. Rumah individu a) Sederhana : 45 – 90 gal/orang/hari (70) b) Menengah :60 – 100 gal/orang/hari (80) c) Mewah: 70 – 150 gal/orang/hari (95) 3. Hotel : 30-55 gal/orang.hari (100) 4. Motel: a) Dengan dapur : 90 – 180 gal/orang/hari (100) b) Tanpa dapur : 75 – 150 gal/orang/hari (95) 10. ASPEK YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN AIR LIMBAH 10.1 Demografi Pada kawasan perkotaan atau perdesaan memiliki kawasan- kawasan dalam bentuk klasterklaster dengan kepadatan penduduk yg berbeda dan kondisi sosial yang berbeda pula. Sekelompok orang dapat membuat sarana sanitasi dengan septik tank tetapi sebagian lain hanya mampu dengan membuat cubluk, dan banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai sarana untuk membuang hajat. Sedangkan secara teknis dan kesehatan untuk kepadatan tertentu yaitu > 50 org/ha, penggunaan cubluk sudah mengakibatkan kontaminasi pada sumur-sumur tetangga. Kepadatan penduduk lebih dari 200 org/ha, penggunaan septik tank dengan bidang resapannya akan memberikan dampak kontaminasi bakteri koli dan pecemaran pada tanah dan air tanah. Disamping itu, kategori kota dan desa yang dibedakan secara administratif akan berdampak pada institusi pengelolaan limbah cair. Pembagian ini sangat dikotomis dari sudut ‘public utility, karena penerapan teknologi air limbah sangat ditentukan oleh unsur kepadatan penduduk. Kasus desa-desa di Pulau Jawa dan perkampungan nelayan yang berkelompok tidak mungkin lagi menerapkan sistem on-site bagi sarana air limbahnya. Setidaknya komunalisasi sistem sudah harus dilakukan, meskipun belum mengarah pada sistem off-site secara murni. Pengelolaan sistem air limbah ditinjau dari sudut demografi lebih melihat pada kategori perkotaan (urbanise area) dan perdesaan (remote area) dan bukan berdasarkan pembatasan administrasi. Regionalisasi sistem pengelolaan limbah lebih melihat pada sisi ekonomis pelayanan, sebagai contoh untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang melayani beberapa daerah administratif berdekatan, maka akan jauh lebih ekonomis daripada membuat sistem-sistem tersendiri secara skala kecil. 13   
  • 19. Berdasarkan data pencemaran pada 35 kota utama di Indonesia, secara umum diperkirakan setiap pertambahan 200.000 penduduk perkotaan akan meningkatkan kadar BOD pada badan air sebesar 1 ppm. Maka secara umum, arahan strategi penanganan sistem off-site adalah sebagai berikut: • Besarnya konsentrasi BOD pada badan air yang akan diturunkan • Setiap ppm penurunan BOD tersebut dikalikan dengan 200.000 jiwa yang menunjukkan jumlah total penduduk yang akan dikelola air limbah domestiknya dengan sistem off site • Selanjutnya dipilih kawasan padat yang yang akan dan perlu dengan segera diterapkan dengan sistem off-site • Pilih skala penanganan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan finansial, dan tetapkan kawasan yang sesuai untuk pengolahan air limbah skala komunal, skala modul (sekitar 1.000 KK) atau skala kawasan. 10.2 Ekonomi Aspek ekonomi juga merupakan hal yang akan menentukan dalam pemilihan sistem pengelolaan air limbah. Hal terpenting pada aspek ini adalah kelayakan secara ekonomis. Kelayakan ekonomis antara biaya sanitasi off-site dan sistem sanitasi on-site terjadi pada titik kepadatan sekitar 300 org/ha. Bila tingkat kepadatan penduduk lebih dari 300 orang/ha maka pengolahan air limbah secara terpusat (off-site) menjadi layak dilakukan. Maksimum net benefit-cost tercapai bila terjadi marginal fungsi benefit –marginal fungsi cost sama dengan nol atau pada simpangan terbesar antara dua fungsi tersebut. Artinya berapa besar biaya pencemaran yang diperlukan dibandingkan dengan keuntungan secara ekonomi yang diperoleh. Biaya pencemaran yang dimaksud adalah biaya pengobatan untuk penyakit yang ditularkan melalui air, biaya bahan kimia PDAM dengan semakin menurunnya konsentrasi BOD pada air bakunya karena adanya instalasi pengolahan air limbah tersebut dan lainnya. Teknologi pengelolaan limbah yang digunakan untuk mencapai biaya efektif sangat bergantung pada tingkat objektivitas yang harus dicapai. Penerapan teknologi pengolahan air limbah bergantung pada standar effluent yang diperkenankan dan sampai tingkat mana kondisi lingkungan yang akan diperbaiki. Misalnya, untuk kondisi sistem komunal mungkin effluent pada jangka menengah diizinkan di bawah 100 ppm. Pemilihan kapasitas sistem pengelolaan harus memenuhi skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa sistem yang dibangun harus memberikan pengembalian keuntungan yang optimal baik pengembalian secara ekonomis (benefit) maupan finansial. Dengan demikian, jangan sampai biaya/kapita dari satu sistem menjadi tinggi disebabkan oleh jumlah pelayanan yang tidak layak. 14   
  • 20. 10.3 Sosial Penduduk pada suatu kawasan mempunyai tingkat sosial-ekonomi yg berbeda sehingga akan sangat terkait dengan kemampuan membayar retribusi air limbah, dan hal ini akan sangat mempengaruhi dan berdampak secara teknis terhadap konsep sanitasi yg akan diterapkan. Kondisi sosial ini akan menjadi kompleks karena dana yang mampu dialokasikan oleh pemerintah sangat terbatas, sedangkan penerapan sistem subsidi silang untuk konteks penanganan air limbah tidak layak diterapkan secara kawasan. Jika seseorang dikenakan pungutan atas jasa melebihi dari nilai jasa yang dia terima, maka orang tersebut dapat menolak. Kondisi sosial juga akan membedakan tingkat pencemaran yang dihasilkan. Dibandingkan dengan negara maju, umumnya tingkat BOD per kapita per hari di Indonesia tidak terlalu tinggi karena masih sekitar antara 30 gram sampai dengan 40 gram. Jumlah ini akan berpengaruh terhadap beban organik pada suatu pengolahan limbah Bila tingkat kesadaran pada masyarakat kurang mampu akan pentingnya sanitasi dan lingkungan bagi kesehatan, tentu akan mendorong mereka membentuk sistem sanitasi komunal. Maka untuk membangun kesadaran ini sangat diperlukan dorongan motivasi yang antara lain dengan mengeluarkan insentif sebagai stimulan. 10.4 Lingkungan Aspek lingkungan yang mempengaruhi pengelolaan air limbah diantaranya: • Iklim tropis sangat menolong pengolahan secara anaerob seperti septik tank Imhoff tank, kolam anerobik dan sebagainya. Jadi pengolahan anaerob merupakan suatu tahap yang penting dari seluruh rangkaian serial pengolahan limbah; • Intensitas hujan tropis yang tinggi akan memberikan run off yang sangat besar dibanding aliran air limbah, sehingga sistem sewer (saluran) terpisah antara air hujan dan air limbah permukiman akan relatif lebih ekonomis dan sehat, kecuali untuk kawasan-kawasan terbatas dapat diterapkan sistem interseptor; • Posisi bangunan sanitasi kawasan pasang surut harus memperhatikan muka air tertinggi, untuk sanitasi onsite penggunaan septik tank dengan upword flow yang disebut vertikal septik tank dapat diterapkan; • Kepadatan 100 org/ha memberikan dampak pencemaran cukup besar terhadap lingkungan maka kawasan-kawasan tertentu dengan masyarakat mampu dapat menerapkan sistem off site pada kawasan tersebut; • Untuk pengelolaan air limbah pada kawasan-kawasan dengan effluen yang dibuang ke danau dan waduk, selain harus memperhatikan kadar BOD/COD dan SS juga harus 15   
  • 21. mengendalikan kadar nitrogen dan fosfor yang akan memicu pertumbuhan algea biru dan gulma yang akan menutupi permukaan air danau; • Kawasan perairan untuk wisata renang harus dijaga kadar COD tidak melebihi 5 ppm dan tidak mengandung logam berat; • Jika tidak ada penetapan kuota pencemaran maka penetapan kualitas effluan hasil pengolahan limbah harus memperhitungkan kemampuan badan air penerima untuk “natural purification” bagi berlangsungnya kehidupan akuatik secara keseluruhan. 10.4 Teknis dan Kesehatan Penanganan secara teknis air limbah dimaksud agar input hardware ((konstruksi), proses, output dan outcome memenuhi essensi kesehatan, diantaranya: • • • • • Jarak bidang resapan tangki septik dengan sumber air minum harus dijaga dengan jarak >10m untuk jenis tanah liat dan >15 m untuk tanah berpasir; Kepadatan 100 orang/ ha dengan menggunakan sanitasi setempat memberikan dampak kontaminasi bakteri coli yang cukup besar terhadap tanah dan air tanah. Jadi bagi pengguna sanitasi individual pada kawasan dengan kepadatan tersebut, penerapan anaerobic filter sebagai pengganti bidang resapan dan effluennya dapat dibuang ke saluran terbuka, atau secara komunitas menggunakan sistem off site sanitasi; Air limbah dari toilet tidak boleh langsung dibuang ke perairan terbuka tanpa pengeraman (digesting) lebih dari 10 hari terlebih dahulu, dan lumpurnya harus ada pengeraman 3 minggu untuk digunakan di permukaan tanah (sebagai pupuk); Hasil pengolahan limbah cair harus dibebaskan dari bakteri coli dengan proses maturasi atau menggunakan desinfektan. Dengan demikian setiap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus dilengkapi salah satu dari kedua jenis sarana tersebut; Sebaiknya alat-alat sanitair (WC, urinoir, kitchen zink, wash-basin dll) mnggunakan water trap (leher angsa) untuk mencegah bau dan serangga keluar dari pipa buangan ke peralatan tersebut. Penggunaan pipa pembuang udara (vent) pada sistem plumbing harus mencapai cieling (plafon) teratas. 16   
  • 22. 11. KRITERIA TEKNIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH 11.1 Pemilihan sistem Terdapat dua macam sistem dalam pengelolaan air limbah domestik/permukiman yaitu: a. b. Sanitasi sistem setempat atau dikenal dengan sistem sanitasi on-site yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti septik tank atau cubluk Sanitasi sistem terpusat atau dikenal dengan istilah sistem off-site atau sistem sewerage, yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada diluar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (on-site) Kelebihan sistem setempat: - Menggunakan teknologi sederhana Memerlukan biaya yang rendah Masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakannya sendiri Pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat Manfaat dapat dirasakan secara langsung Kekurangan sistem setempat: - Tidak dapat diterapkan pada semua daerah misalnya tergantung permeabilitas tanah, tingkat kepadatan dan lain-lain. - Fungsi terbatas pada buangan kotoran manusia dan tidak menerima limbah kamar mandi dan air limbah bekas mencuci - Operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Off-site) Kelebihan sistem ini adalah: - Menyediakan pelayanan yang terbaik Sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi Pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari Memiliki masa guna lebih lama 17   
  • 23. Dapat menampung semua air limbah - Kekurangan sistem terpusat: - Memerlukan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan yang tinggi - Menggunakan teknologi yang tinggi - Tidak dapat dilakukan oleh perseorangan - Manfaat secara penuh diperolah setelah selesai jangka panjang - Waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan - Memerlukan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan yang baik Adapun persyaratan untuk masing-masing pemilihan adalah sebai berikut: a. Sistem on site diterapkan pada: − − Kepadatan < 100 org/ha − − Jarak sumur dengan bidang resapan atau cubluk > 10 m Kepadatan > 100 org/ha sarana on site dilengkapi pengolahan tambahan seperti kontak media dengan atau tanpa aerasi Instalasi pengolahan lumpur tinja minimal untuk melayani penduduk urban > 50.000 jiwa atau bergabung dengan kawasan urban lainnya b. Sistem off site diterapkan pada kawasan − − Kepadatan > 100 org/ha − Bagi kawasan terbatas untuk pelayanan 500–1000 sambungan rumah disarankan menggunakan basis modul. Sistem ini hanya menggunakan 2 atau 3 unit pengolahan limbah yg paralel. Bagi kawasan berpenghasilan rendah dapat menggunakan sistem septik tank komunal (decentralized water treatment) dan pengaliran dengan konsep perpipaan shallow sewer. Dapat juga melalui sistem kota/modular bila ada subsidi tarif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pengolahan air limbah adalah: - Kepadatan penduduk Sumber air yang ada Permeabilitas tanah Kemiringan tanah 18   
  • 24. - Kemampuan membiayai Diagram alir pemilihan sistem pengolahan air limbah domestik dapat dilihat pada gambar 2. 11. 2 Alternatif Teknologi Sanitasi Sistem On-Site Pada sistem on site ada dua jenis sarana yang dapat diterapkan yakni sistem individual dan komunal. Pada skala individual sarana yang digunakan adalah septik dengan varian pada pengolahan lanjutan untuk efluennya yakni : 1. Dengan bidang resapan 2. Dialirkan pada small bore sewer 3. Dengan evapotranspirasi 4. Menggunakan filter Sedangkan tinja dari septik tank akan diangkut menggunakan truk penyedot tinja dan diolah di IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja). Gambar 2. Septic Tank (Sumber: http://bennysyah.edublogs.org) 19   
  • 25. 20  Gambar 3. Skema pemilihan system pengelolaan air limbah   20
  • 26. Gambar 4. Contoh IPLT di Bandung (sumber: http://nasional.inilah.com/) 11.3 Alternatif Teknologi Sanitasi Sistem Off -Site Pengolahan sanitasi sistem terpusat terutama bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar di dalam air buangan. Ada beberapa tingkat pengolahan yang umumnya dilakukan untuk mengolah air buangan agar tidak berbahaya bagi lingkungan yaitu : a. Pengolahan fisik seperti: penyaringan sampah dari aliran, pengendapan pasir, pengendapan partikel discrete. b. Pengolahan biologis yang dapat terdiri dari proses anaerobik dan/atau proses aerobik, serta pengendapan flok hasil proses sintesa oleh bakteri c. Pengolahan secara kimia dengan pembubuhan disinfektan untuk mengontrol bakteri fekal dari effluent hasil pegolahan sebelumnya. d. Di bagian bawah dari pengolahan air limbah adalah sisa lumpur yang terbentuk dan harus dikendalikan serta diolah sehingga aman terhadap lingkungan Kriteria untuk keempat seri pengolahan di atas akan diuraikan pada bab-bab berikut ini. Dari masing-masing tahap seri pengolahan, terdapat beberapa alternatif unit-unit pengolahan untuk dipilih. Pemilihan unit-unit tersebut didasarkan atas: Standar effluent yang diperkenankan Nilai present value dari beberapa alternatif unit yang dipilih Sedangkan nilai present value dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut : a. Biaya investasi 21   
  • 27. b. c. d. Biaya tenaga listrik (power cost) Biaya sumber daya manusia (SDM) Biaya lahan (tanah) untuk lokasi IPAL Bagan pengolahan air limbah dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini. 12. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 12.1 Penanggung Jawab Pengelolaan Air Limbah Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum, Koperasi, Swasta, atau Masyarakat dapat melakukan pengelolaan prasarana 12.1 Kebijakan 4: Penguatan Kelembagaan dan sarana air limbah domestik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Untuk menangani layanan bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) termasuk bidang air limbah oleh pemerintah daerah direkomendasikan alternatif bentuk organisasi berupa dinas sebagai wadahnya. Hal ini antara lain merujuk kepada ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menjelaskan tentang dinas daerah sebagai berikut (Pasal 14): 1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. 5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. 6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.  22   
  • 28. S k e m a tik s is te m p e n g o la h a n lim b a h 1 in flo w 2 4 3 8 L u m p u r b a lik 9 10 --------------- aliran lumpur aliran air Gambar 5. Skema Pengolahan Air Limbah Pada IPAL 23    6 7 Super natant 1 = c o m m in 1 = comminutoru t o r 6 = saringan a n 2 = s a rin g 7 = grit ichamber b e r 3= gr t chem 8 = pengendapan awal atau 4 = kolamganaerobik n a w a l a t a u pen endapa k o la m a n a e ro b ik 5 55 =unit pengolahanl a h a n = u n it p e n g o 6 = u n it p e n g e n d a p II 6 = unit pengendap II 7 = u n t d e s in fe k ta n 78 =unita d a n a i r = B desinfektan 89 =badantair e n g e r a m = uni p 9l= m p u r u unit pengeram lumpur
  • 29. IPLT sbg pengolahan lumpur perlu: • Digester sebagai pengeram lumpur sampai tingkat kompos dan pembentukan gas methan dan membunuh bakteri bila mencapai kondisi temperatur thermophilic • Pengeringan lumpur dgn menggunakan bak pasir menyaring supernatan • Pengolahan supernatant dgn serial unit-unit Kolam anaerobik, kolam fakultatif dan kolam maturasi. Dapat juga dilakukan dgn alternatif pengolahan dalam unit unit pengolahan aerobik dgn aerasi mekanik. • Pertimbangan alternatif atas dasar cost effektif. 1 2 3 4 1= digester 2= kolam anaerobic 3= kolam fakultatif 5 Aliran lumpur Supernatan 4= Kolam maturasi 5= bak pengering lumpur 6= badan air Gambar 6. Skema Pengolahan Lumpur di IPLT 24    6
  • 30. Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub-bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) sub-bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan paling banyak 7 (tujuh) bidang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah telah mengatur lebih lanjut bahwa organisasi daerah yang berbentuk dinas daerah sekurang-kurangnya terdiri dari sembilan macam dinas. Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum yang mencakup Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang. Dengan demikian, setidak-tidaknya fungsi bidang PLP (sektor Air Limbah, Persampahan, dan Drainase) bisa dilekatkan kepada Dinas PU Daerah. Dan bila memang dibutuhkan, tidak tertutup kemungkinan untuk ditingkatkan menjadi dinas tersendiri. 12.2 Alternatif Struktur Organisasi Pengelola PLP Alternatif I: Salah satu sektor PLP menjadi dinas tersendiri Struktur paling maksimal adalah Dinas yang menjalankan fungsi penyelenggara pelayanan publik satu sektor PLP secara mandiri, sebagai contoh adalah Dinas Kebersihan yang menjalankan fungsi layanan pengelolaan sampah. Hal semacam ini juga bisa berlaku untuk sektor air limbah dan drainase bila kondisi daerah membutuhkannya dan pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai. Dalam kondisi pada contoh di atas, maka fungsi dari sektor air limbah dan drainase harus terakomodasi di dalam dinas yang lain, misalnya Dinas PU. Kepala Dinas Kebersihan Sekretariat Program& Pengawasan Umum & Keuangan Reduksi Timbulan& Daur Ulang Kebersihan Jalan&Taman Pengangkutan & Pemindahan Pengelolaan TPA Gambar 7. Contoh Struktur Dinas Sektor PLP Tertentu Alternatif II: Pengelolaan PLP diwadahi sebagai dinas tersendiri Bentuk berikutnya adalah dinas yang menjalankan fungsi PLP, dengan sektor-sektor PLP sebagai bidangnya. Sebagai contoh, hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi nomenklatur PLP, sehingga bisa disebut Dinas PLP. 25   
  • 31. Kepala Dinas PLP Sekretariat Umum Keuangan Kepegawaian Bina Program& Pengawasan Bidang Pengelolaan Air Limbah Bidang Pengelolaan Persampahan Bidang Pengelolaan Drainase Gambar 8. Contoh Struktur Dinas Yang Membidangi PLP Alternatif III: Pengelolaan PLP diwadahi sebagai Bidang dari suatu dinas Alternatif lainnya adalah struktur dimana PLP menjadi bidang dengan sektornya setingkat seksi. Kepala Dinas Cipta Karya Sekretariat Bidang PLP Bidang Lain Seksi Lain Seksi Lain Seksi Air Limbah Seksi Persampahan Bidang Lain Seksi Drainase Seksi Lain Gambar 9. Contoh Struktur PLP Setingkat Bidang Alternatif IV: Pengelolaan PLP dalam wadah seksi suatu dinas Sementara itu, struktur terbawah adalah bila bidang PLP dikelola oleh level setingkat seksi di dalam organisasi dinas. Seperti pada contoh berikut ini. 26   
  • 32. Kepala Dinas PU Sekretariat Bidang Cipta Karya Bidang Lain Bidang Lain Seksi Lain Seksi PLP Gambar 10. Contoh Struktur Bidang PLP sebagai Seksi dari Dinas Alternatif V: Pengelolaan PLP dalam wadah campuran (bidang dan seksi) Selain contoh alternatif di atas, dimungkinkan juga membuat struktur yang membedakan posisi antar sektor dari Bidang PLP. Misalnya sektor air limbah setingkat bidang, sementara persampahan dan drainase masing-masing merupakan seksi dan bergabung ke dalam bidang yang lain. Perhatikan ilustrasi berikut ini: Kepala Dinas Cipta Karya Sekretariat Bidang Air Limbah Bidang Kebersihan Seksi Persampahan Bidang Lain Seksi Drainase Gambar 11. Contoh Struktur yang Membedakan Posisi Sektor PLP Sesungguhnya tidak ada aturan baku mengenai nomenklatur SKPD, namun disarankan agar daerah menyesuaikan dengan nomenklatur dari instansi vertical di tingkat pusat. Hal ini untuk memudahkan kordinasi, baik antar pemerintah daerah (horizontal) maupun dengan level pemerintahan di atasnya. 27   
  • 33. 12.3 Unit Pelaksana Teknis Dinas Setiap organisasi daerah yang berbentuk dinas dapat memiliki unit teknis dibawahnya sesuai kebutuhan, sebagaimana ketentuan PP No.41 tahun 2007. Pasal 14, ayat (6) : Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Struktur dari UPTD kabupaten/kota terutama diisi oleh kelompok jabatan fungsional, dengan dukungan 1 subbagian tata usaha. Pasal 29, ayat (2): Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dalam konteks ke-PLP-an, contoh UPTD di daerah antara lain: - UPTD Pengelola TPA UPTD Pengelola IPAL UPTD Pengelola IPLT Sebagai contoh, struktur organisasi yang mengikutkan UPTD sebagai operator/penyelenggara layanan dapat dilihat pada ilustrasi di bagan berikut ini. Kepala Dinas Cipta Karya Sekretariat Bidang Perencanaan dan Evaluasi Bidang Air Limbah Bidang Persampahan Bidang Drainase Seksi... Seksi.. UPTD TPA UPTD IPAL&IPLT Gambar 12. Contoh Struktur Organisasi dengan UPTD Sebagai Operator Selain UPTD, operator/penyelenggara bagi layanan bisa saja berupa BUMD, atau BLUD. Ragam kelembagaan operator yang dipilih antara lain akan bergantung kepada perkiraan tingkat pendapatan dari lembaga operator tersebut. Bila lembaga diperkirakan bisa mendapatkan 28   
  • 34. keuntungan, maka bentuk BUMD cukup layak dipertimbangkan. Bila lembaga bisa mendapatkan pemasukan yang setidaknya berimbang dengan pengeluaran (=cost recovery), maka bentuk UPTD yang menerapkan PPK-BLUD mungkin paling sesuai. Namun bila diperkirakan kondisi pemasukan nantinya belum bisa mengkompensasi pembiayaan, maka bentuk UPTD barangkali paling cocok sebagai operator. Sementara itu, fungsi regulasi dipegang oleh SKPD pembina teknisnya. Tabel 9. Urusan Pemerintah Daerah Terkait Sub Bidang Air Limbah Sub-sub Bidang Peran Pemerintah Kabupaten/Kota Peraturan 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten/kota 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota Pembinaan 1. Penyelesain masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah Pembangunan 1. Penyelengaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota) Pengawasan 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM 12.4 Perencanaan Pengelola Air Limbah Domestik Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah (Dinas PU Kabupaten/Kota, Dinas Kebersihan Kabupaten/Kota, dll), Badan, Masyarakat atau Kelompok Masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum atau Perusahaan Daerah yang dibentuk khusus oleh Kabupaten/Kota (seperti Perusahaan Daerah Air Limbah, BLU, UPTD, dll) dapat melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana air limbah domestik. 29   
  • 35. Pada saat melakukan perencanaan pada master plan (Rancangan Induk) air limbah harus direncanakan beberapa hal terkait dengan kelembagaan termasuk lembaga pengelola yang diperlukan untuk mengelola: Pembuangan air limbah sistem setempat Pengelolaan air limbah sistem terpusat Penentuan lembaga ini mengacu pada: Jenis prasarana dan sarana yang akan dikelola Volume prasarana dan sarana yang akan dikelola Tingkat kesulitan teknologi yang digunakan Bentuk pelayanan yang diinginkan Jumlah penduduk yang dilayani Luas daerah pelayanan Klasifikasi daerah yang dilayani 12.4.1 Rencana Pengembangan Kelembagaan Penyusunan kelembagaan adalah untuk menentukan bentuk badan pengelola air limbah yang efektif dan efisien, sedangkan dasar pemilihan bentuk organisasi pengelola adalah dari dinas atau lembaga yang sudah ada yang mempunyai banyak kesamaan atau jika terpaksa membuat lembaga baru apabila dipandang lebih layak. Pengembangan prasarana dan sarana air limbah selalu berdampak pada kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya pada lembaga operator yang bertanggung jawab mengelola prasarana dan sarana terbangun tersebut. Kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut, umumnya berkorelasi langsung dengan peningkatan luas wilayah layanan dan peningkatan teknologi yang dioperasikan. Bentuk lembaga operator pengelolaan air limbah dapat berbasis masyarakat (swadaya) untuk skala komunal didalam kawasan dan berbasis lembaga (formil) untuk berbagai skala pengelolaan. 12.4.2 Rencana Pengembangan Peraturan Untuk menunjang keberhasilan pengelolaan air limbah di area studi, maka harus didukung oleh peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan mempunyai sanksi-sanksi hukum dan merekomendasikan pada pemerintah daerah agar diatur dalam peraturan daerah. 12.4.3 Rencana Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Swasta Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah maka dilakukan langkahlangkah beriku : a. Penyelenggaraan sosialisasi perlunya perilaku hidup bersih dan sehat. Secara umum proses perubahan masyarakat yang diharapkan dari suatu kampanye publik adalah sebagai berikut: Meningkatnya kesadaran (Awareness) Meningkatnya minat (Interest) Tumbuhnya kebutuhan (Demand) Adanya partisipasi dan tindakan (Action) 30   
  • 36. Pelaksanaan kampanye publik tersebut, harus direncanakan secara berkesinambungan agar proses perubahan masyarakat tersebut dapat berlangsung hingga terwujudnya partisipasi (Action) masyarakat secara luas dalam mendukung terwujudnya sistem pengelolaan air limbah yang efektif dan efisien. b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah, melalui pemberian penghargaan dan sanksi. c. Melibatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah. d. Sosialisasi untuk merubah perilaku supaya tidak membuang tinja di sembarang tempat (open defecation free) Kerjasama dengan pihak swasta perlu ditingkatkan baik dalam pelayanan pengumpulan, penyaluran, pengolahan, maupun pembuangan akhir; jasa konsultansi, kontraktor, maupun pengadaan barang khususnya kendaraan; dengan menyeimbangkan prinsip pengusahaan dalam pelayanan umum. Selain itu, swasta dapat dilibatkan secara langsung untuk membantu masalah pembiayaan, operasional dan pemeliharaan melalui program “community development” yang umumnya menjadi fokus utama untuk perusahaan berskala besar. 12.4.4 Rencana Pendanaan Sumber dana rencana investasi sarana dan prasarana air limbah pada dasarnya berasal dari dana hasil pajak melalui APBD dan APBN atau dari dana hasil retribusi pelayanan air limbah. Sumber dana investasi dari pajak dapat digolongkan sebagai sumber dana tidak langsung dan sumber dana dari retribusi dapat digolongkan sebagai sumber dana langsung. Dengan demikian strategi pendanaan investasi prasarana dan sarana air limbah dapat dibedakan sebagai berikut: • Strategi Pendanaan Investasi: 100% APBD • Strategi Pendanaan Investasi: sebagian APBD dan sebagian Retribusi Air Limbah • Strategi Pendanaan Investasi: 100% Retribusi Air Limbah Pilihan strategi pendanaan tersebut, sangat tergantung dari kapasitas fiskal masing-masing daerah dan kemampuan membayar retribusi masing-masing penduduk yang mendapat pelayanan. Sumber pendanaan investasi dari pendapatan retribusi hanya dimungkinkan, apabila kelayakan keuangan proyek memenuhi standard (IRR dan NPV). Selain dana yang berasal dari pemerintah, dapat pula berasal dari swadaya masyarakat, sektor swasta, maupun dana asing. Di era otonomi daerah saat ini memang untuk biaya pengelolaan air limbah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat juga harus paham akan tingkat kemampuan setiap daerah yang berbeda-beda. 31