SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
DASAR-DASAR TEKNIK DAN PENGELOLAAN
AIR LIMBAH
1. LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang melandasi pengelolaan air limbah di
Indonesia, diantaranya:
a. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
b. Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air
c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 37 tahun 2003 tentang Metoda Analisis
Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 110 tahun 2003 tentang Pedoman
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air
e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 111 tahun 2003 tentang Pedoman
Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuagan Air
Limbah ke Air atau Sumber Air.
f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air
Limbah Domestik
g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 52 tahun 1995 tentang Baku Mutu
Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel
h. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 58 tahun 1995 tentang Baku Mutu
Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan
j. Peraturan MEnteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup
k. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup
l. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum
m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan
Strategis Air Limbah

1 
 
2. TINJAUAN TERHADAP
LINGKUNGAN HIDUP

PERATURAN

DI

BIDANG

PENGENDALIAN

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disebutkan pada pasal 13 bahwa pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi aspek pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung
jawab masing-masing. Pada penjelasan terkait ayat ini yang dimaksud pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ada dalam ketentuan ini, antara lain
pengendalian:
a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.
Adapun instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri atas
(Pasal 14):
a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
b. Tata ruang
c. Baku mutu lingkungan hidup
d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
e. Amdal
f. UKL-UPL
g. Perizinan
h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup
i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
j. Anggaran berbasis lingkungan hidup
k. Analisis risiko lingkungan hidup
l. Audit lingkungan hidup
m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan
Dalam pasal 20 disebutkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke
media lingkungan hidup dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
PP 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
merupakan penjabaran undang-undang tersebut diatas dalam bidang air dan air limbah. Menurut
peraturan ini (Pasal 8) klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yakni:

2 
 
a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti air minum, dan atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air,
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air untuk mengairi pertanaman, dan atau
peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar,
peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang
mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut;
d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan
atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan
tersebut.
Sedangkan kriteria mutu air dari masing-masing kelas dijabarkan dalam Tabel 1. Pembagian
kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan
kegunaannya. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan
selanjutnya. Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan
kegunaannya bagi suatu peruntukan air. Air baku air minum adalah air yang dapat diolah
menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara
difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan. Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk
menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku
mutu air.

3 
 
Tabel 1. Kriteria Mutu Air Berdasarkan PP 82 tahun 2001
PARAMETER

SATUAN

KELAS
I

II

III

IV

KETERANGAN

FISIKA
Tempelatur
Residu Terlarut
Residu
Tersuspensi

C

deviasi 3

deviasi 3

deviasi
3

deviasi 5

mg/ L

1000

1000

1000

2000

o

mg/L

50

50

400

400

Deviasi temperatur dari keadaan
almiahnya
Bagi pengolahan air minum secara
konvesional, residu tersuspensi ≤ 5000
mg/ L

KIMIA ANORGANIK

pH

6-9

6-9

6-9

6 -9

BOD

mg/L

2

3

6

12

COD

mg/L

10

25

50

100

DO
Total Fosfat sbg
P

mg/L

6

4

3

0

mg/L

0,2

0,2

1

5

NO 3 sebagai N

mg/L

10

10

20

Apabila secara alamiah di luar rentang
tersebut, maka ditentukan
berdasarkan kondisi alamiah

20

NH3-N

mg/L

0,5

(-)

(-)

(-)

Arsen

mg/L

0,05

1

1

mg/L

0,2

0,2

0,2

0,2

Barium

mg/L

1

(-)

(-)

(-)

Boron

mg/L

1

1

1

1

Selenium

mg/L

0,01

0,05

0,05

0,05

Kadmium

mg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

Khrom (VI)

mg/L

0,05

0,05

0,05

0,01

Tembaga

mg/L

0,02

0,02

0,02

0,2

Besi

mg/L

0,3

(-)

(-)

(-)

Timbal

mg/L

0,03

0,03

0,03

1

Mangan

mg/L

0,1

(-)

(-)

(-)

Air Raksa

mg/L

0,001

0,002

0,002

0,005

Seng
Khlorida

mg/L
mg/l

0,05
600

0,05
(-)

0,05
(-)

2
(-)

Bagi perikanan, kandungan amonia
bebas untuk ikan yang peka
≤ 0,02 mg/L sebagai NH3

1

Kobalt

Angka batas minimum

4 
 

Bagi pengolahan air minum secara
konvesional, Cu ≤ 1 mg/ L
Bagi pengolahan air minum secara
konvesional, Fe ≤ 5 mg/ L
Bagi pengolahan air minum secara
konvesional, Pb ≤ 0,1 mg/ L

Bagi pengolahan air minum secara
konvesional, Zn ≤ 5 mg/ L
Tabel 1. Kriteria Mutu Air Berdasarkan PP 82 tahun 2001 (Lanjutan)
PARAMETER

SATUAN

KELAS
I

II

III

IV

Sianida

mg/L

0,02

0,02

0,02

(-)

Fluorida

mg/L

0,5

1,5

1,5

(-)

Nitrit sebagai N

mg/L

0,06

0,06

0,06

(-)

Sulfat

mg/L

400

(-)

(-)

(-)

Khlorin bebas

mg/L

0,03

0,03

0,03

(-)

Belereng sebagai
H2S

mg/L

0,002

0,002

0,002

(-)

KETERANGAN

Bagi pengolahan air minum secara
konvesional, NO2-N ≤ 0,1 mg/ L
Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Bagi pengolahan air minum secara
konvesional, S sebagai
H2S ≤ 0,1 mg/ L

MIKROBIOLOGI

Fecal coliform

jml/100 ml

100

1000

2000

2000

Total coliform

jml/100 ml

1000

5000

10000

10000

RADIOAKTIVITAS
- Gross-A

Bq /L

0,1

0,1

0,1

0,1

- Gross-B

Bq /L

1

1

1

1

ug /L

1000

1000

1000

(-)

ug /L

200

200

200

(-)

ug /L

1

1

1

(-)

BHC
Aldrin /
Dieldrin

ug /L

210

210

210

(-)

ug /L

17

(-)

(-)

(-)

Chlordane

ug /L

3

(-)

(-)

(-)

DDT
Heptachlor dan
heptachlor
epoxide

ug /L

2

2

2

2

ug /L

18

(-)

(-)

(-)

Lindane

ug /L

56

(-)

(-)

(-)

Methoxyclor

ug /L

35

(-)

(-)

(-)

Endrin

ug /L

1

4

4

(-)

Toxaphan

ug /L

5

(-)

(-)

(-)

KIMIA ORGANIK
Minyak dan
Lemak
Detergen
sebagai MBAS
Senyawa Fenol
sebagai Fenol

5 
 

Bagi pengolahan air minum secara
konvesional, fecal coliform
≤ 2000 jml/ 100 mL dan total coliform
≤ 10000 jml/ 100 mL
3.

KRITERIA DAN STANDAR KUALITAS AIR

Perbedaan pengertian kriteria dan standar kualitas air tidak begitu tampak namun cukup penting.
Kriteria kualitas air dapat didefinisikan sebagai batas konsentrasi ataua intensitas dari kualitas
air yang ditentukan berdasarkan peruntukan penggunaannya.Sedangkan standar kualitas air
didefinisikan sebagai peraturan mengenai batas konsentrasi atau intensitas parameter kualitas air
dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk perlindungan atau penyediaan
sumber daya air bagi berbagai macam penggunaan.
4.

DASAR-DASAR PENETAPAN STANDAR KUALITAS AIR

Tinjauan kualitas air mencakup beberapa kelompok parameter, yaitu parameter fisika, kimia,
bakteriologi, dan parameter radioaktif. Dalam penetapan batasan konsentrasi atau intensitas
dikenal dua macam istilah:
a. Batas yang dianjurkan (Recommended Limit)
b. Batas yang tidak diperbolehkan (Rejection Limit)
Dalam hal penyusunan suatu standar kualitas air, pada umumnya dipertimbangkan dari segi
kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Penetapan batas konsentrasi setiap parameter kualitas, harus
sesuai dengan sasaran dari standar, misalnya, sasaran yang akan dicapai adalah desirable,
acceptable atau critical.
Istialh-istilah yang seringkali dipergunakan dalam standar kualitas air diantaranya adalah:
•

•

Absen, tidak hadir atau sama dengan nol: menyatakan bahwa analisis kualitas air dengan
metode yang paling sensitif (standard method) menunjukan tidak hadirnya unsur yang
dimaksud.
Virtually absent. Istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa unsur yang diperiksa
hadir dalam konsentrasi yang sangat rendah. Pada umumnya istilah ini digunakan untuk
unsur-unsur yang kehadirannya dalam air tidak boleh ada walaupun dalam konsentrasi
yang sekecil apapun.

Pada umumnya standar kualitas air ditentukan berdasarkan analisis kualitas air yang dijelaskan
dalam metode standar (standard method). Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman
metode antara “standar yang ditetapkan” dengan analisis pemeriksaan air. Tentu saja ini
merupakan konsekuensi logis. Jika standar berdasarkan metode standar, maka sesuatu hal yang
akan dibandingkan dengan standar tersebut haruslah diperiksa dengan cara atau metode yang
sama. Namun demikian, metode lain bukan berarti tidak boleh diterapkan, dengan catatan

1 
 
bahwa metode ini haruslah memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat atau lebih teliti.
Perlu diketahui bahwa metode standar adalah metode analisis kualitas air yang
direkomendasikan oleh Assosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika (American Public Health
Association).

5.

FAKTOR-FAKTOR PENETAPAN DALAM STANDAR

Ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan standar kualitas air,
yakni:
a. Kesehatan: faktor kesehatan dipertimbangkan dalam penetapan standar guna
menghindarkan dampak kerugian terhadap kesehatan.
b. Estetika: diperhatikan guna memperoleh kondisi yang nyaman
c. Teknis: faktor teknis ditinjau mengingat bahwa kemampuan teknologi dalam
pengolahan air sangat terbatas, atau untuk tujuan menghindarkan efek-efek kerusakan
dan gangguan instalasi atau peralatan yang berkaitan dengan pemakaian air yang
dimaksudkan
d. Toksisitas efek: ditinjau guna menghindarkan terjadinya efek racun bagi manusia.
e. Polusi: faktor polusi dimaksudkan dalam kaitannya dengan kemungkingan terjadinya
pencemaran air oleh suatu polutan
f. Proteksi: faktor proteksi dimaksudkan untuk menghindarkan atau melindungi
kemungkinan terjadinya kontaminasi.
g. Ekonomi: faktor ekonomi dipertimbangkan dalam rangka menghindarkan kerugiankerugian ekonomis
Korelasi antara faktor-faktor pertimbangan di atas dengan beberapa parameter kualitas air yang
ditetapkan standarnya, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

2 
 
Tabel 2. Korelasi Parameter Kualitas Air dengan Faktor Penetapannya
Faktor Penetapan Standar
Parameter
Kesehatan Estetika Teknis Toksisitas Polusi Proteksi Ekonomi
Kekeruhan
x
x
x
x
Warna
x
x
x
x
x
Bau & rasa
x
x
Suhu dan
x
x
x
x
pH
x
x
x
Ca dan Mg
x
x
x
x
Fe dan Mn
x
x
x
x
x
Nitrogen
x
x
x
Ag
x
x
Al
x
x
As
x
x
x
Bau & rasa
x
x
x
Br
x
x
Cd
x
x
x
Cl
x
x
Co
x
x
Cr
x
x
x
Cu
x
x
F
x
x
Hg
x
x
x
H2S
x
x
Pb
x
x
x
Se
x
x
x
Zn
x
x
Zat Organik
x
x
x
Mikrobiologi
x
x
x
Radio aktif
x
x
x
Sisa chlor
x
x
x
6.

BAKU MUTU AIR LIMBAH

Baku mutu effluent untuk air limbah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik yang mensyaratkan
bahwa baku mutu untuk tiap parameter adalah kadar maksimumnya seperti tercantum dalam
Tabel berikut:

3 
 
Tabel 3. Baku Mutu Air Limbah Domestik
Parameter

Satuan

pH

Kadar Maksimum
6 -10

BOD

mg/L

100

TSS

mg/L

100

Lemak dan minyak

mg/L

10

Dalam pasal 2 dan pasal 4 di tegaskan bahwa baku mutu tersebut berlaku bagi:
a. semua kawasan permukiman (real estate), kawasan perkantoran, kawasan
b. perniagaan, dan apartemen
c. rumah makan (restauran) yang luas bangunannya lebih dari 1000 meter persegi
d. asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau lebih
selain itu baku mutu tersebut hanya berlaku untuk pengolahan air limbah domestik terpadu.
Baku mutu air limbah domestik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan
ketentuan sama atau lebih ketat dan apabila baku mutu air limbah domestik daerah belum
ditetapkan, maka berlaku baku mutu air limbah domestik secara nasional. Apabila hasil kajian
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau hasil kajian Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari usaha dan atau kegiatan
mensyaratkan baku mutu air limbah domestik lebih ketat, maka diberlakukan baku mutu air
limbah domestik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Amdal atau UKL dan UPL.
Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman
(real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib :
a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang
dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah
ditetapkan;
b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga
tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan.
c. membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah.

4 
 
7. STUDI AMDAL KAITANNYA DENGAN PENANGANAN AIR LIMBAH
DOMESTIK
Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup ditetapkan bahwa setiap rencana kegiatan yang diperkirakan akan memiliki dampak
penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan Amdal.
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Dampak penting yang dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria:
a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. luas wilayah penyebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, dalam bidang Pekerjaan Umum jenis kegiatan Air Limbah Domestik
terdapat tiga kegiatan yang wajib Amdal yaitu :
a. Pembangunan Instalasi Pemgolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas
penunjangnya dengan besaran luas ≥ 2 ha dan kapasitas ≥ 11 m3/hari, dengan alasan
ilmiah khusus bahwa besaran tersebut setara dengan layanan untuk 100.000 orang serta
dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah
dengan baik dan gangguan visual.
b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk
fasilitas penunjangnya dengan besaran/skala luas ≥ 3 ha dan beban organik ≥ 2,4
ton/hari. Adapun alasan ilmiahnya adalah kegiatan tersebut setara dengan layanan untuk
100.000 orang.
c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah dengan luas layanan ≥ 500 ha dan debit air
limbah ≥ 16.000 m3/hari. Alasan ilmiahnya adalah kegiatan tersebut setara dengan
layanan 100.000 orang, setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah dan dampak
potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau
nilai kompensasi.

5 
 
8. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Dalam PP 82 tahun 2001 pasal 31 disebutkan bahwa setiap orang wajib :
Melestarikan kualitas air pada sumber air
Mengendalikaan pencemaran air pada sumber air
Dan pada Pasal 32 ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan
berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban
pengelolan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Dalam rangka pengendalian pencemaran air sebagaimana diwajibkan diatas, maka setiap orang
wajib mengambil langkah-langkah pencegahan pencemaran air yang diantaranya adalah sebagai
berikut:
a. Pengurangan Pencemaran dari Sumbernya
Langkah yang sangat efektif dalam pencegahan pencemaran air adalah pencegahan dari
sumber-sumber timbulan limbah. Penerapan peraturan dan penetapan tata guna lahan yang
tepat serta pencegahan terjadinya erosi merupakan langkah kongkret dalam penurunan
tingkat pencemaran air permukaan akibat limpahan bahan padat dari daratan sepanjang sisi
sungai atau sumber air permukaaan lainnya.
Sedangkan di bidang industri kita mengenal teknologi produksi bersih yakni penerapan
teknik dan manajemen yang menekan timbulnya limbah cair dengan cara penggunaan dan
penggantian material bahan produksi ke bahan yang memungkinkan produksi limbah
sekecil mungkin, mengubah proses inti produksi maupun proses pendukung menjadi proses
yang menggunakan teknologi atau cara yang mampu memperkecil timbulnya limbah, dan
apabila limbah terlanjur dihasilkan maka langkah yang diambil adalah menggunakannya
kembali (reuse), mendaur ulang limbah tersebut menjadi bahan material untuk kegiatan
lain (recycle). Langkah pengurangan limbah dari sumbernya akan memberikan dampak
yang sangat signifikan terhadap timbulan/produksi air limbah.
b. Pengolahan Air Limbah
Jika pengurangan air limbah dari sumbernya sudah dilakukan secara optimal, maka air
limbah yang terpaksa tetap dihasilkan selanjutnya harus diolah terlebih dahulu sebelum
dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan air limbah ini adalah untuk mengurangi
kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih
sederhana dan aman jika terpaksa dibuang ke badan air di lingkungan. Proses pengurangan
kandungan zat pencemar ini dapat dilakukan melalui tahapan penguraian sebagaimana
dijelaskan berikut ini:

6 
 
a. Proses alamiah
Tanpa bantuan tangan manusia dalam mengolah limbah yang mengandung pencemar, alam
sendiri memiliki kemampuan untuk memulihkan kondisinya sendiri atau yang disebut “self
purification”. Alam memiliki kandungan zat yang mampu mendegradasi pencemar dalam
air limbah menjadi bahan yang lebih aman dan mampu diterima alam itu sendiri,
diantaranya adalah mikroorganisme. Waktu yang diperlukan akan sangat tergantung dari
tingkat pencemarannya yang otomatis berkorelasi dengan tingkat kepadatan penduduk. Jika
kepadatan penduduk meningkat maka pencemaran pun akan sangat mungkin meningkat
sehingga proses alam untuk membersihkan dirinya sendiri akan memakan waktu yang
sangat lama. Sehingga akhirnya akan terjadi penumpukan beban limbah sampai dimana
kemampuan alam untuk dapat melakukan pembersihan sendiri (self purification) jauh lebih
rendah dibanding dengan jumlah pencemar yang harus didegradasi.
b. Sistem Pengolahan Air Limbah
Jika kapasitas alam sudah tidak sebanding dengan beban pencemar, maka satu-satunya
langkah yang harus ditempuh adalah dengan cara mengolah air limbah tersebut dengan
rangkaian proses dan operasi yang mampu menurunkan dan mendegradasi kandungan
pencemar sehingga air limbah tersebut aman jika dibuang ke lingkungan. Untuk air limbah
yang berasal dari aktivitas domestik dimana kandungan zat organic merupakan zat yang
paling dominan terkandung didalamnya, pengolahan yang dapat dilakukan dapat berupa
teknologi yang sederhana dan murah seperti cubluk kembar sampai pada pengolahan air
limbah komunal menggunakan teknologi pengolahan yang mutakhir.
9. DASAR-DASAR TEKNIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH
9.1 Pengertian Air Limbah Domestik
Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman
(real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
(KepmenLH no 112/2003).
Air Limbah domestik adalah air yang telah dipergunakan yang berasal dari rumah tangga atau
pemukiman termasuk didalamnya air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi, tempat cuci,
dan tempat memasak (Sugiharto, 1987).
9.2 Sumber Air Limbah Domestik
Air limbah domestik dapat bersumber dari pemukiman (rumah tangga), daerah komersial,
perkantoran, fasilitas rekreasi, apartemen, asrama dan rumah makan.

7 
 
9.3 Karakteristik dan Dampak Air Limbah
Air limbah memiliki karakteristik fisik (bau, warna, padatan, suhu, kekeruhan), karakteristik
kimia (organik, anorganik dan gas) dan karakteristik biologis (mikroorganisme). Karakteristik
air limbah beserta dampak masing-masing terhadap lingkungan dan kesehatan manusia seperti
dijelaskan berikut ini.
a. Kekeruhan
Kekeruhan dapat disebabkan oleh hadirnya bahan-bahan organic dan anorganik,
misalnya, lumpur. Dari segi estetika, kekeruhan dirasakan sangat mengganggu. Selain
itu kekeruhan juga merupakan indikator adanya kemungkinan pencemaran.
b. Warna
Sebagaimana halnya kekeruhan, warna yang hadir dalam air dengan intensitas yang
melebihi batas, tidak bias diterima karena alasan estetika. Warna dapat juga merupakan
indicator pencemaran limbah industri. Hal ini dapat pula dikaitkan dengan kesehatan
manusia.
c. Bau dan Rasa
Penyebab bau dan rasa dapat berupa mikroorganisme seperti algae, oleh adanya gas
seperti H2S dsb. Dari segi estetika, air yang memiliki rasa dan bau dipandang
mengganggu.
d. Suhu dan residu
Suhu berpengaruh pada pemakaiannya, misalnya, air yang mempunyai suhu 0oC tidak
mungkin dapat diterima, begitu pula untuk suhu air yang terlalu tinggi. Kadar residu
yang tinggi dapat menyebabkan rasa tidak enak dan mengganggu pencernaan manusia.
e. Derajat pH
Dalam pemakaian air minum, pH dibatasi dikarenakan mempengaruhi rasa, korosifitas,
dan efisiensi khlorinasi.
f. Kesadahan Ca dan Mg
Kesadahan berpengaruh pada pemakaian sabun, ketel pemanas air, ketel uap, pipa air
panas dalam sistem plambing dan sebagainya. Mg dapat bersifat toksik, memberikan
efek demam metal, iritasi pada kulit akan susah sembuh, dan lainnya.
g. Besi dan Mangan
Kehadiran Fe dan Mn dalam air dapat menimbulkan berbagai gangguan, misalnya, rasa
dan bau logam, merangsang pertumbuhan bakteri besi, noda-noda pada pakaian, efek
racun pada tubuh manusia seperti susunan syaraf pusat; koordinasi gerak otot;
kerusakan sel hati; fibriosis; iritasi usus; kerusakan sel usus.
h. Nitrogen
Nitrogen dalam air hadir dalam berbagai bentuk sesaui dengan tingkat oksidasinya
diantaranya Nitrogen netral, amoniak, nitrit dan nitrat. Efek terhadap kesehatan anatara
lain: iritasi kulit, oedema paru-paru, kejang, pernapasan, mengancam keseimbangan

8 
 
i.

asam basa dalam darah, stimulasi susunan syaraf pusat, kerusakan saluran pencernaan,
dsb. Terhadap lingkungan kelebihan nitrogen dapat menyebabkan eutrofikasi.
Bahan anorganik lain
Bahan anorganik dalam air dapat berupa Ag, AL. As, Ba, Br, Cd, Cl, Cr, Cu, F, Hg,
H2S, PO4, Pb, Se, Zn, dan lain-lain. Efek terhadap kesehatan yang diakibatkan unsurunsur tersebut dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.
Tabel 4. Parameter Bahan Anorganik

PARAMETER

SIMBOL

DAMPAK KESEHATAN

Perak

Ag

Presipitasi protein, shock, meninggal dunia, argyria
(pigmentasi biru kulit)

Alumuinium

Al

Fibrosis paru-paru, merusak usus secara lokal, kematian

Arsenicum

As

Racun sistemik, kematian, alergi, kanker kulit

Barium

Ba

Stimulasi sistem otot (Pencernaan, sirkulasi darah, otot-otot pada
umumnya), pada fase akhir didapat kelumpuhan urat syaraf dan
berhentinya fungsi otot jantung

Bromium

Br

Depresi susunan syaraf pusat, emasiasi (kurus), gangguan kejiwaan,
kelalaian kulit seperti jerawat, iritasi saluran pernapasan, anestesia,
narbotik

Cadmium

Cd

Oedema paru-paru, kerusakan sel usus, kerusakan pada tulang-tulang
(patah tulang yang multiple), kerusakan ginjal dan hipertensi

Chlor

Cl2

Iritasi keras bagi seluruh pernapasan, tubuh kekurangan oksigen,
shock, kematian; keracunan sistemik, kerusakan hati, coma, kematian

Cobalt

Co

alergi berbentuk asthma, eczema, fibrosis paru-paru, naiknya tekanan
disertai penyakit jantung, pembesaran kelenjar gondok

Chromium

Cr

Bersifat korosif terhadpa kulit, selaput lendir dan tulang hidung;
percikan asamnya menyebabkan luka kecil tapi dalam, sukar sembuh
dan kanker paru-paru

Tembaga

Cu

Demam metal, iritasi lokal, kerusakan hati dan ginjal

Fluor

F

Iritasi fluorisis, kelainan pada tulang dan gigi-geligi; gangguan alat
pencernaan; kelumpuhan anggota gerak; penyebab mutasi

Hg

Keracunan, kerusakan jaringan mulut dan gusi bila masuk oral,
kerusakan ginjal pada Hg anorganik, kerusakan otak untuk Hg
organik, menimbulkan cacat bawaan pada anak lahir (minamata)

Air raksa

9 
 
Tabel 4. Parameter Bahan Anorganik (Lanjutan)
PARAMETER

SIMBOL

DAMPAK KESEHATAN

Hidrogen
sulfida

H2S

Iritasi, kerusakan pada jaringan saluran pernapasan, dosis tinggi fatal,
kerusakan susunan syaraf pusat

Phosphate

P

Mengurangi calsium dalam darah

Timah Hitam

Pb

Keracunan (racun sistemik); pucat, kurus, tak suka makan,
sering colic, rasa logam di mulut, radang selaput otak, kelumpuhan,
"wrist drop"

Selenium

Se

Racun sistemik, iritasi saluran pernapasan, kematian, karsinogenik

Zinc

Zn

Demam metal, kerusakan paru-paru, kematian

j. Zat Organik
Beberapa bahan organik yang memungkinkan ada dalam air dipaparkan dalam Tabel
berikut ini.
Tabel 5. Parameter Zat Organik Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan
PARAMETER

DAMPAK KESEHATAN

Hydrocarbon alifatik

Rracun sistemik terhadap susunan syaraf pusat, kulit menjadi kering,
asphyxiant

Hydrocarbon
alicyclic

Depresi susunan syaraf pusat ; kulit menjadi kering; degenerasi
jantung, paru-paru, hati, otak

Benzen

Iritasi kulit, depresi susunan syaraf, coma, meningal, kerusakan
saluran pernapasan, kerusakan hati, ginjal, limpa

Kerosen (minyak
tanah)
Naphta (petrolium)
Arnyl alkohol
N-Butyl Amine
Ethanol Amine

Kulit menjadi kering, kerusakan paru-paru, saluran pencernaan,
kesadaran turun, coma, meninggal
Iritasi , kulit kering, depresi susunan syaraf pusat, kelainan darah
Iritasi, narbotik
Iritasi, oedema paru-paru
Narcosis, iritasi, kematian karena depresi susunan syaraf pusat

Naphtalen Chlorida

Kulit merah, timbul bisul kecil-kecil, jerawat, kerusakan hati (kuning)

Carbonil

Iritasi kulit dan saluran pernapasan, Ni-carbonil sangat toksik,
oedema paru-paru, gangguan syaraf pusat

10 
 
k. Parameter Biologis
Jenis mikroorganisme yang dapat ditemukan dalam air diantaranya algae, bacteria, virus,
jamur, protozoa, dll. Selain memiliki sifat pathogen parameter biologis juga dapat
menyebabkan efek rasa, warnadan bau pada air. Sebagai indicator keberadaan
mikroorganisme pathogen, maka digunakan keberadaan bakteri coli dalam air. Dengan
adanya bakteri coli, maka besar kemungkinan air telah tercemar oleh bakteri lainnya
yang juga bersifat pathogen.
l. Radioaktif
Efek yang dapat ditimbulkan oleh radioaktif dianataranya: kanker, leukemia, mengurangi
umur, dan dapat menyebabkan kematian. Selain itu radioaktif merupakan unsur kimia
yang memiliki paruh umur yang relative panjang. Data mengenai beberapa bahan
radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan manusia dapat dilihat dalam tabel
berikut:
Tabel 7. Material Radioaktif
Material
Strontium 90
Strontium 89
Cesium 137
Carbon 14
Iodine 129
Iodine 131
Plutonium 239
Krypton 85
Tritium (H3)

Jenis Radiasi
Beta
Beta
Beta-gamma
Beta-gamma
Beta-gamma
Beta-gamma
Alpha
Beta
Beta

Waktu Paruh
28 tahun
51 tahun
27 tahun
5760 tahun
17 juta tahun
8 hari
24400 tahun
10,7 tahun
12,3 tahun

9.4 Komposisi Air Limbah Domestik
Komposisi air limbah domestik hampir lebih dari 99% berisi air itu sendiri sisanya adalah
kandungan pencemar dengan kuantitas sebagaimana digambarkan dalam skema berikut.

11 
 
Limbah Cair
Bahan Padat (0,1%)

Air (99,9%)
Organik

Anorganik
Protein (65%)

Butiran

Karbohidrat (25%)

Garam

Lemak (10%)

Metal

Gambar 1. Diagram Komposisi Air Limbah (sumber: Sugiharto, 1987)
Tabel 8. Komposisi Limbah Cair Domestik

Sumber : Duncan Mara dalam Sugiharto, 1987

Rata-rata timbulan air limbah yang dihasilkan dari pemukiman adalah sebagai berikut (Met Calf
&Eddy, 2003)
1. Apartemen
a) High-rise: 35 – 75 gal/orang/hari (tipikal: 50)

12 
 
b) Low rise: 50 – 80 gal/orang/hari (tipikal: 65)
2. Rumah individu
a) Sederhana : 45 – 90 gal/orang/hari (70)
b) Menengah :60 – 100 gal/orang/hari (80)
c) Mewah: 70 – 150 gal/orang/hari (95)
3. Hotel : 30-55 gal/orang.hari (100)
4. Motel:
a) Dengan dapur : 90 – 180 gal/orang/hari (100)
b) Tanpa dapur : 75 – 150 gal/orang/hari (95)

10. ASPEK YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN AIR LIMBAH
10.1 Demografi
Pada kawasan perkotaan atau perdesaan memiliki kawasan- kawasan dalam bentuk klasterklaster dengan kepadatan penduduk yg berbeda dan kondisi sosial yang berbeda pula.
Sekelompok orang dapat membuat sarana sanitasi dengan septik tank tetapi sebagian lain hanya
mampu dengan membuat cubluk, dan banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai
sarana untuk membuang hajat. Sedangkan secara teknis dan kesehatan untuk kepadatan tertentu
yaitu > 50 org/ha, penggunaan cubluk sudah mengakibatkan kontaminasi pada sumur-sumur
tetangga. Kepadatan penduduk lebih dari 200 org/ha, penggunaan septik tank dengan bidang
resapannya akan memberikan dampak kontaminasi bakteri koli dan pecemaran pada tanah dan
air tanah. Disamping itu, kategori kota dan desa yang dibedakan secara administratif akan
berdampak pada institusi pengelolaan limbah cair. Pembagian ini sangat dikotomis dari sudut
‘public utility, karena penerapan teknologi air limbah sangat ditentukan oleh unsur kepadatan
penduduk.
Kasus desa-desa di Pulau Jawa dan perkampungan nelayan yang berkelompok tidak mungkin
lagi menerapkan sistem on-site bagi sarana air limbahnya. Setidaknya komunalisasi sistem
sudah harus dilakukan, meskipun belum mengarah pada sistem off-site secara murni.
Pengelolaan sistem air limbah ditinjau dari sudut demografi lebih melihat pada kategori
perkotaan (urbanise area) dan perdesaan (remote area) dan bukan berdasarkan pembatasan
administrasi.
Regionalisasi sistem pengelolaan limbah lebih melihat pada sisi ekonomis pelayanan, sebagai
contoh untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang melayani beberapa daerah
administratif berdekatan, maka akan jauh lebih ekonomis daripada membuat sistem-sistem
tersendiri secara skala kecil.

13 
 
Berdasarkan data pencemaran pada 35 kota utama di Indonesia, secara umum diperkirakan
setiap pertambahan 200.000 penduduk perkotaan akan meningkatkan kadar BOD pada badan air
sebesar 1 ppm. Maka secara umum, arahan strategi penanganan sistem off-site adalah sebagai
berikut:
•
Besarnya konsentrasi BOD pada badan air yang akan diturunkan
•
Setiap ppm penurunan BOD tersebut dikalikan dengan 200.000 jiwa yang menunjukkan
jumlah total penduduk yang akan dikelola air limbah domestiknya dengan sistem off site
•
Selanjutnya dipilih kawasan padat yang yang akan dan perlu dengan segera diterapkan
dengan sistem off-site
•
Pilih skala penanganan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan finansial, dan tetapkan
kawasan yang sesuai untuk pengolahan air limbah skala komunal, skala modul (sekitar
1.000 KK) atau skala kawasan.
10.2 Ekonomi
Aspek ekonomi juga merupakan hal yang akan menentukan dalam pemilihan sistem
pengelolaan air limbah. Hal terpenting pada aspek ini adalah kelayakan secara ekonomis.
Kelayakan ekonomis antara biaya sanitasi off-site dan sistem sanitasi on-site terjadi pada titik
kepadatan sekitar 300 org/ha. Bila tingkat kepadatan penduduk lebih dari 300 orang/ha maka
pengolahan air limbah secara terpusat (off-site) menjadi layak dilakukan.
Maksimum net benefit-cost tercapai bila terjadi marginal fungsi benefit –marginal fungsi cost
sama dengan nol atau pada simpangan terbesar antara dua fungsi tersebut. Artinya berapa besar
biaya pencemaran yang diperlukan dibandingkan dengan keuntungan secara ekonomi yang
diperoleh. Biaya pencemaran yang dimaksud adalah biaya pengobatan untuk penyakit yang
ditularkan melalui air, biaya bahan kimia PDAM dengan semakin menurunnya konsentrasi
BOD pada air bakunya karena adanya instalasi pengolahan air limbah tersebut dan lainnya.
Teknologi pengelolaan limbah yang digunakan untuk mencapai biaya efektif sangat bergantung
pada tingkat objektivitas yang harus dicapai. Penerapan teknologi pengolahan air limbah
bergantung pada standar effluent yang diperkenankan dan sampai tingkat mana kondisi
lingkungan yang akan diperbaiki. Misalnya, untuk kondisi sistem komunal mungkin effluent
pada jangka menengah diizinkan di bawah 100 ppm.
Pemilihan kapasitas sistem pengelolaan harus memenuhi skala ekonomi. Hal ini dimaksud
bahwa sistem yang dibangun harus memberikan pengembalian keuntungan yang optimal baik
pengembalian secara ekonomis (benefit) maupan finansial. Dengan demikian, jangan sampai
biaya/kapita dari satu sistem menjadi tinggi disebabkan oleh jumlah pelayanan yang tidak layak.

14 
 
10.3 Sosial
Penduduk pada suatu kawasan mempunyai tingkat sosial-ekonomi yg berbeda sehingga akan
sangat terkait dengan kemampuan membayar retribusi air limbah, dan hal ini akan sangat
mempengaruhi dan berdampak secara teknis terhadap konsep sanitasi yg akan diterapkan.
Kondisi sosial ini akan menjadi kompleks karena dana yang mampu dialokasikan oleh
pemerintah sangat terbatas, sedangkan penerapan sistem subsidi silang untuk konteks
penanganan air limbah tidak layak diterapkan secara kawasan. Jika seseorang dikenakan
pungutan atas jasa melebihi dari nilai jasa yang dia terima, maka orang tersebut dapat menolak.
Kondisi sosial juga akan membedakan tingkat pencemaran yang dihasilkan. Dibandingkan
dengan negara maju, umumnya tingkat BOD per kapita per hari di Indonesia tidak terlalu tinggi
karena masih sekitar antara 30 gram sampai dengan 40 gram. Jumlah ini akan berpengaruh
terhadap beban organik pada suatu pengolahan limbah
Bila tingkat kesadaran pada masyarakat kurang mampu akan pentingnya sanitasi dan
lingkungan bagi kesehatan, tentu akan mendorong mereka membentuk sistem sanitasi komunal.
Maka untuk membangun kesadaran ini sangat diperlukan dorongan motivasi yang antara lain
dengan mengeluarkan insentif sebagai stimulan.
10.4 Lingkungan
Aspek lingkungan yang mempengaruhi pengelolaan air limbah diantaranya:
• Iklim tropis sangat menolong pengolahan secara anaerob seperti septik tank Imhoff tank,
kolam anerobik dan sebagainya. Jadi pengolahan anaerob merupakan suatu tahap yang
penting dari seluruh rangkaian serial pengolahan limbah;
• Intensitas hujan tropis yang tinggi akan memberikan run off yang sangat besar dibanding
aliran air limbah, sehingga sistem sewer (saluran) terpisah antara air hujan dan air limbah
permukiman akan relatif lebih ekonomis dan sehat, kecuali untuk kawasan-kawasan
terbatas dapat diterapkan sistem interseptor;
• Posisi bangunan sanitasi kawasan pasang surut harus memperhatikan muka air tertinggi,
untuk sanitasi onsite penggunaan septik tank dengan upword flow yang disebut vertikal
septik tank dapat diterapkan;
• Kepadatan 100 org/ha memberikan dampak pencemaran cukup besar terhadap lingkungan
maka kawasan-kawasan tertentu dengan masyarakat mampu dapat menerapkan sistem off
site pada kawasan tersebut;
• Untuk pengelolaan air limbah pada kawasan-kawasan dengan effluen yang dibuang ke
danau dan waduk, selain harus memperhatikan kadar BOD/COD dan SS juga harus

15 
 
mengendalikan kadar nitrogen dan fosfor yang akan memicu pertumbuhan algea biru dan
gulma yang akan menutupi permukaan air danau;
• Kawasan perairan untuk wisata renang harus dijaga kadar COD tidak melebihi 5 ppm dan
tidak mengandung logam berat;
• Jika tidak ada penetapan kuota pencemaran maka penetapan kualitas effluan hasil
pengolahan limbah harus memperhitungkan kemampuan badan air penerima untuk
“natural purification” bagi berlangsungnya kehidupan akuatik secara keseluruhan.
10.4 Teknis dan Kesehatan
Penanganan secara teknis air limbah dimaksud agar input hardware ((konstruksi), proses,
output dan outcome memenuhi essensi kesehatan, diantaranya:
•
•

•

•

•

Jarak bidang resapan tangki septik dengan sumber air minum harus dijaga dengan jarak
>10m untuk jenis tanah liat dan >15 m untuk tanah berpasir;
Kepadatan 100 orang/ ha dengan menggunakan sanitasi setempat memberikan dampak
kontaminasi bakteri coli yang cukup besar terhadap tanah dan air tanah. Jadi bagi
pengguna sanitasi individual pada kawasan dengan kepadatan tersebut, penerapan
anaerobic filter sebagai pengganti bidang resapan dan effluennya dapat dibuang ke saluran
terbuka, atau secara komunitas menggunakan sistem off site sanitasi;
Air limbah dari toilet tidak boleh langsung dibuang ke perairan terbuka tanpa pengeraman
(digesting) lebih dari 10 hari terlebih dahulu, dan lumpurnya harus ada pengeraman 3
minggu untuk digunakan di permukaan tanah (sebagai pupuk);
Hasil pengolahan limbah cair harus dibebaskan dari bakteri coli dengan proses maturasi
atau menggunakan desinfektan. Dengan demikian setiap Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) harus dilengkapi salah satu dari kedua jenis sarana tersebut;
Sebaiknya alat-alat sanitair (WC, urinoir, kitchen zink, wash-basin dll) mnggunakan water
trap (leher angsa) untuk mencegah bau dan serangga keluar dari pipa buangan ke peralatan
tersebut. Penggunaan pipa pembuang udara (vent) pada sistem plumbing harus mencapai
cieling (plafon) teratas.

16 
 
11.

KRITERIA TEKNIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH

11.1 Pemilihan sistem
Terdapat dua macam sistem dalam pengelolaan air limbah domestik/permukiman yaitu:
a.

b.

Sanitasi sistem setempat atau dikenal dengan sistem sanitasi on-site yaitu sistem
dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang
dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti septik tank atau
cubluk
Sanitasi sistem terpusat atau dikenal dengan istilah sistem off-site atau sistem
sewerage, yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada diluar persil
atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk
mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan
ke IPAL.

Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (on-site)
Kelebihan sistem setempat:
-

Menggunakan teknologi sederhana
Memerlukan biaya yang rendah
Masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakannya sendiri
Pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat
Manfaat dapat dirasakan secara langsung

Kekurangan sistem setempat:
- Tidak dapat diterapkan pada semua daerah misalnya tergantung permeabilitas tanah,
tingkat kepadatan dan lain-lain.
- Fungsi terbatas pada buangan kotoran manusia dan tidak menerima limbah kamar
mandi dan air limbah bekas mencuci
- Operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan
Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Off-site)
Kelebihan sistem ini adalah:
-

Menyediakan pelayanan yang terbaik
Sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi
Pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari
Memiliki masa guna lebih lama

17 
 
Dapat menampung semua air limbah

-

Kekurangan sistem terpusat:
- Memerlukan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan yang tinggi
- Menggunakan teknologi yang tinggi
- Tidak dapat dilakukan oleh perseorangan
- Manfaat secara penuh diperolah setelah selesai jangka panjang
- Waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan
- Memerlukan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan yang baik
Adapun persyaratan untuk masing-masing pemilihan adalah sebai berikut:
a. Sistem on site diterapkan pada:

−
−

Kepadatan < 100 org/ha

−
−

Jarak sumur dengan bidang resapan atau cubluk > 10 m

Kepadatan > 100 org/ha sarana on site dilengkapi pengolahan tambahan seperti
kontak media dengan atau tanpa aerasi
Instalasi pengolahan lumpur tinja minimal untuk melayani penduduk urban > 50.000
jiwa atau bergabung dengan kawasan urban lainnya

b. Sistem off site diterapkan pada kawasan

−
−

Kepadatan > 100 org/ha

−

Bagi kawasan terbatas untuk pelayanan 500–1000 sambungan rumah disarankan
menggunakan basis modul. Sistem ini hanya menggunakan 2 atau 3 unit pengolahan
limbah yg paralel.

Bagi kawasan berpenghasilan rendah dapat menggunakan sistem septik tank
komunal (decentralized water treatment) dan pengaliran dengan konsep perpipaan
shallow sewer. Dapat juga melalui sistem kota/modular bila ada subsidi tarif.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pengolahan air limbah adalah:
-

Kepadatan penduduk
Sumber air yang ada
Permeabilitas tanah
Kemiringan tanah

18 
 
-

Kemampuan membiayai

Diagram alir pemilihan sistem pengolahan air limbah domestik dapat dilihat pada gambar 2.
11. 2 Alternatif Teknologi Sanitasi Sistem On-Site
Pada sistem on site ada dua jenis sarana yang dapat diterapkan yakni sistem individual dan
komunal. Pada skala individual sarana yang digunakan adalah septik dengan varian pada
pengolahan lanjutan untuk efluennya yakni :
1. Dengan bidang resapan
2. Dialirkan pada small bore sewer
3. Dengan evapotranspirasi
4. Menggunakan filter
Sedangkan tinja dari septik tank akan diangkut menggunakan truk penyedot tinja dan diolah di
IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja).

Gambar 2. Septic Tank
(Sumber: http://bennysyah.edublogs.org)

19 
 
20 

Gambar 3. Skema pemilihan system pengelolaan air limbah

 
20
Gambar 4. Contoh IPLT di Bandung
(sumber: http://nasional.inilah.com/)
11.3 Alternatif Teknologi Sanitasi Sistem Off -Site
Pengolahan sanitasi sistem terpusat terutama bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar di
dalam air buangan. Ada beberapa tingkat pengolahan yang umumnya dilakukan untuk
mengolah air buangan agar tidak berbahaya bagi lingkungan yaitu :
a. Pengolahan fisik seperti: penyaringan sampah dari aliran, pengendapan pasir,
pengendapan partikel discrete.
b. Pengolahan biologis yang dapat terdiri dari proses anaerobik dan/atau proses aerobik,
serta pengendapan flok hasil proses sintesa oleh bakteri
c. Pengolahan secara kimia dengan pembubuhan disinfektan untuk mengontrol bakteri
fekal dari effluent hasil pegolahan sebelumnya.
d. Di bagian bawah dari pengolahan air limbah adalah sisa lumpur yang terbentuk dan
harus dikendalikan serta diolah sehingga aman terhadap lingkungan
Kriteria untuk keempat seri pengolahan di atas akan diuraikan pada bab-bab berikut ini. Dari
masing-masing tahap seri pengolahan, terdapat beberapa alternatif unit-unit pengolahan untuk
dipilih. Pemilihan unit-unit tersebut didasarkan atas:
Standar effluent yang diperkenankan
Nilai present value dari beberapa alternatif unit yang dipilih
Sedangkan nilai present value dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :
a. Biaya investasi

21 
 
b.
c.
d.

Biaya tenaga listrik (power cost)
Biaya sumber daya manusia (SDM)
Biaya lahan (tanah) untuk lokasi IPAL

Bagan pengolahan air limbah dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.
12. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
12.1 Penanggung Jawab Pengelolaan Air Limbah
Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Badan Hukum, Koperasi, Swasta, atau Masyarakat dapat melakukan pengelolaan prasarana
12.1 Kebijakan 4: Penguatan Kelembagaan
dan sarana air limbah domestik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Untuk menangani layanan bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) termasuk bidang
air limbah oleh pemerintah daerah direkomendasikan alternatif bentuk organisasi berupa dinas
sebagai wadahnya. Hal ini antara lain merujuk kepada ketentuan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menjelaskan tentang dinas
daerah sebagai berikut (Pasal 14):
1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan.
3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota
melalui sekretaris daerah.
6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah
kerja satu atau beberapa kecamatan. 

22 
 
S k e m a tik s is te m p e n g o la h a n lim b a h
1

in flo w

2
4

3

8

L u m p u r b a lik
9
10

--------------- aliran lumpur
aliran air
Gambar 5. Skema Pengolahan Air Limbah Pada IPAL

23 
 

6

7
Super natant

1 = c o m m in
1 = comminutoru t o r
6 = saringan a n
2 = s a rin g
7 = grit ichamber b e r
3= gr t chem
8 = pengendapan awal atau
4 = kolamganaerobik n a w a l a t a u
pen endapa
k o la m a n a e ro b ik

5

55 =unit pengolahanl a h a n
= u n it p e n g o
6 = u n it p e n g e n d a p II
6 = unit pengendap II
7 = u n t d e s in fe k ta n
78 =unita d a n a i r
= B desinfektan
89 =badantair e n g e r a m
= uni p
9l= m p u r
u unit pengeram lumpur
IPLT sbg pengolahan lumpur perlu:
• Digester sebagai pengeram lumpur sampai tingkat kompos dan
pembentukan gas methan dan membunuh bakteri bila mencapai kondisi
temperatur thermophilic
• Pengeringan lumpur dgn menggunakan bak pasir menyaring supernatan
• Pengolahan supernatant dgn serial unit-unit Kolam anaerobik, kolam
fakultatif dan kolam maturasi. Dapat juga dilakukan dgn alternatif
pengolahan dalam unit unit pengolahan aerobik dgn aerasi mekanik.
• Pertimbangan alternatif atas dasar cost effektif.

1
2

3

4

1= digester
2= kolam anaerobic
3= kolam fakultatif
5
Aliran lumpur

Supernatan

4= Kolam maturasi
5= bak pengering lumpur
6= badan air

Gambar 6. Skema Pengolahan Lumpur di IPLT

24 
 

6
Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3
(tiga) sub-bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Unit
pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) sub-bagian tata usaha dan kelompok jabatan
fungsional. Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan
pemerintahan paling banyak 7 (tujuh) bidang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah telah mengatur lebih lanjut bahwa organisasi daerah yang berbentuk
dinas daerah sekurang-kurangnya terdiri dari sembilan macam dinas. Salah satunya adalah Dinas
Pekerjaan Umum yang mencakup Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang. Dengan
demikian, setidak-tidaknya fungsi bidang PLP (sektor Air Limbah, Persampahan, dan Drainase)
bisa dilekatkan kepada Dinas PU Daerah. Dan bila memang dibutuhkan, tidak tertutup
kemungkinan untuk ditingkatkan menjadi dinas tersendiri.

12.2 Alternatif Struktur Organisasi Pengelola PLP
Alternatif I: Salah satu sektor PLP menjadi dinas tersendiri
Struktur paling maksimal adalah Dinas yang menjalankan fungsi penyelenggara pelayanan publik satu
sektor PLP secara mandiri, sebagai contoh adalah Dinas Kebersihan yang menjalankan fungsi layanan
pengelolaan sampah. Hal semacam ini juga bisa berlaku untuk sektor air limbah dan drainase bila
kondisi daerah membutuhkannya dan pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai. Dalam
kondisi pada contoh di atas, maka fungsi dari sektor air limbah dan drainase harus terakomodasi di
dalam dinas yang lain, misalnya Dinas PU.
Kepala Dinas
Kebersihan
Sekretariat

Program&
Pengawasan

Umum & Keuangan

Reduksi Timbulan&
Daur Ulang

Kebersihan
Jalan&Taman

Pengangkutan &
Pemindahan

Pengelolaan TPA

Gambar 7. Contoh Struktur Dinas Sektor PLP Tertentu
Alternatif II: Pengelolaan PLP diwadahi sebagai dinas tersendiri
Bentuk berikutnya adalah dinas yang menjalankan fungsi PLP, dengan sektor-sektor PLP sebagai
bidangnya. Sebagai contoh, hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi nomenklatur PLP, sehingga
bisa disebut Dinas PLP.

25 
 
Kepala Dinas
PLP

Sekretariat

Umum

Keuangan

Kepegawaian

Bina Program&
Pengawasan

Bidang Pengelolaan
Air Limbah

Bidang Pengelolaan
Persampahan

Bidang Pengelolaan
Drainase

Gambar 8. Contoh Struktur Dinas Yang Membidangi PLP

Alternatif III: Pengelolaan PLP diwadahi sebagai Bidang dari suatu dinas
Alternatif lainnya adalah struktur dimana PLP menjadi bidang dengan sektornya setingkat seksi.
Kepala Dinas
Cipta Karya
Sekretariat

Bidang PLP

Bidang Lain

Seksi Lain

Seksi Lain

Seksi Air Limbah

Seksi
Persampahan

Bidang Lain

Seksi Drainase

Seksi Lain

Gambar 9. Contoh Struktur PLP Setingkat Bidang
Alternatif IV: Pengelolaan PLP dalam wadah seksi suatu dinas
Sementara itu, struktur terbawah adalah bila bidang PLP dikelola oleh level setingkat seksi di dalam
organisasi dinas. Seperti pada contoh berikut ini.

26 
 
Kepala Dinas PU

Sekretariat

Bidang Cipta
Karya

Bidang Lain

Bidang Lain

Seksi Lain

Seksi PLP

Gambar 10. Contoh Struktur Bidang PLP sebagai Seksi dari Dinas

Alternatif V: Pengelolaan PLP dalam wadah campuran (bidang dan seksi)
Selain contoh alternatif di atas, dimungkinkan juga membuat struktur yang membedakan posisi antar
sektor dari Bidang PLP. Misalnya sektor air limbah setingkat bidang, sementara persampahan dan
drainase masing-masing merupakan seksi dan bergabung ke dalam bidang yang lain. Perhatikan
ilustrasi berikut ini:
Kepala Dinas
Cipta Karya
Sekretariat

Bidang Air Limbah

Bidang Kebersihan

Seksi Persampahan

Bidang Lain

Seksi Drainase

Gambar 11. Contoh Struktur yang Membedakan Posisi Sektor PLP
Sesungguhnya tidak ada aturan baku mengenai nomenklatur SKPD, namun disarankan agar daerah
menyesuaikan dengan nomenklatur dari instansi vertical di tingkat pusat. Hal ini untuk memudahkan
kordinasi, baik antar pemerintah daerah (horizontal) maupun dengan level pemerintahan di atasnya.

27 
 
12.3 Unit Pelaksana Teknis Dinas
Setiap organisasi daerah yang berbentuk dinas dapat memiliki unit teknis dibawahnya sesuai
kebutuhan, sebagaimana ketentuan PP No.41 tahun 2007.
Pasal 14, ayat (6) : Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang
mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit
pelaksana teknis dinas (UPTD) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah
melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Struktur dari
UPTD kabupaten/kota terutama diisi oleh kelompok jabatan fungsional, dengan dukungan 1
subbagian tata usaha.
Pasal 29, ayat (2): Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan
kelompok jabatan fungsional. Dalam konteks ke-PLP-an, contoh UPTD di daerah antara lain:
-

UPTD Pengelola TPA
UPTD Pengelola IPAL
UPTD Pengelola IPLT

Sebagai contoh, struktur organisasi yang mengikutkan UPTD sebagai operator/penyelenggara
layanan dapat dilihat pada ilustrasi di bagan berikut ini.
Kepala Dinas Cipta
Karya

Sekretariat

Bidang Perencanaan
dan Evaluasi

Bidang Air Limbah

Bidang
Persampahan

Bidang Drainase

Seksi...

Seksi..

UPTD TPA

UPTD IPAL&IPLT

Gambar 12. Contoh Struktur Organisasi dengan UPTD Sebagai Operator
Selain UPTD, operator/penyelenggara bagi layanan bisa saja berupa BUMD, atau BLUD. Ragam
kelembagaan operator yang dipilih antara lain akan bergantung kepada perkiraan tingkat
pendapatan dari lembaga operator tersebut. Bila lembaga diperkirakan bisa mendapatkan
28 
 
keuntungan, maka bentuk BUMD cukup layak dipertimbangkan. Bila lembaga bisa mendapatkan
pemasukan yang setidaknya berimbang dengan pengeluaran (=cost recovery), maka bentuk UPTD
yang menerapkan PPK-BLUD mungkin paling sesuai. Namun bila diperkirakan kondisi
pemasukan nantinya belum bisa mengkompensasi pembiayaan, maka bentuk UPTD barangkali
paling cocok sebagai operator. Sementara itu, fungsi regulasi dipegang oleh SKPD pembina
teknisnya.
Tabel 9. Urusan Pemerintah Daerah Terkait Sub Bidang Air Limbah

Sub-sub
Bidang

Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

Peraturan

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah
kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi
2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air
limbah di wilayah kabupaten/kota
3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh
pemerintah dan provinsi
4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota

Pembinaan

1. Penyelesain masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota
2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota
3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok
masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah

Pembangunan 1. Penyelengaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota
dalam rangka memenuhi SPM
2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota
3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota)
Pengawasan

1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota
2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di
kabupaten/kota
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM

12.4 Perencanaan Pengelola Air Limbah Domestik

Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah (Dinas PU Kabupaten/Kota, Dinas Kebersihan
Kabupaten/Kota, dll), Badan, Masyarakat atau Kelompok Masyarakat, Perusahaan
Daerah Air Minum atau Perusahaan Daerah yang dibentuk khusus oleh
Kabupaten/Kota (seperti Perusahaan Daerah Air Limbah, BLU, UPTD, dll) dapat
melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana air limbah domestik.

29 
 
Pada saat melakukan perencanaan pada master plan (Rancangan Induk) air limbah harus
direncanakan beberapa hal terkait dengan kelembagaan termasuk lembaga pengelola yang
diperlukan untuk mengelola:
Pembuangan air limbah sistem setempat
Pengelolaan air limbah sistem terpusat
Penentuan lembaga ini mengacu pada:
Jenis prasarana dan sarana yang akan dikelola
Volume prasarana dan sarana yang akan dikelola
Tingkat kesulitan teknologi yang digunakan
Bentuk pelayanan yang diinginkan
Jumlah penduduk yang dilayani
Luas daerah pelayanan
Klasifikasi daerah yang dilayani
12.4.1 Rencana Pengembangan Kelembagaan
Penyusunan kelembagaan adalah untuk menentukan bentuk badan pengelola air limbah yang efektif
dan efisien, sedangkan dasar pemilihan bentuk organisasi pengelola adalah dari dinas atau lembaga
yang sudah ada yang mempunyai banyak kesamaan atau jika terpaksa membuat lembaga baru apabila
dipandang lebih layak.
Pengembangan prasarana dan sarana air limbah selalu berdampak pada kebutuhan peningkatan
kapasitas kelembagaan, khususnya pada lembaga operator yang bertanggung jawab mengelola
prasarana dan sarana terbangun tersebut. Kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut,
umumnya berkorelasi langsung dengan peningkatan luas wilayah layanan dan peningkatan teknologi
yang dioperasikan. Bentuk lembaga operator pengelolaan air limbah dapat berbasis masyarakat
(swadaya) untuk skala komunal didalam kawasan dan berbasis lembaga (formil) untuk berbagai skala
pengelolaan.
12.4.2 Rencana Pengembangan Peraturan
Untuk menunjang keberhasilan pengelolaan air limbah di area studi, maka harus didukung oleh
peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan mempunyai sanksi-sanksi hukum dan
merekomendasikan pada pemerintah daerah agar diatur dalam peraturan daerah.
12.4.3 Rencana Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Swasta
Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah maka dilakukan langkahlangkah beriku :
a. Penyelenggaraan sosialisasi perlunya perilaku hidup bersih dan sehat.
Secara umum proses perubahan masyarakat yang diharapkan dari suatu kampanye publik adalah
sebagai berikut:
Meningkatnya kesadaran (Awareness)
Meningkatnya minat (Interest)
Tumbuhnya kebutuhan (Demand)
Adanya partisipasi dan tindakan (Action)
30 
 
Pelaksanaan kampanye publik tersebut, harus direncanakan secara berkesinambungan agar proses
perubahan masyarakat tersebut dapat berlangsung hingga terwujudnya partisipasi (Action)
masyarakat secara luas dalam mendukung terwujudnya sistem pengelolaan air limbah yang efektif
dan efisien.
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah, melalui
pemberian penghargaan dan sanksi.
c. Melibatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam pembangunan dan pengelolaan
air limbah.
d. Sosialisasi untuk merubah perilaku supaya tidak membuang tinja di sembarang tempat (open
defecation free)
Kerjasama dengan pihak swasta perlu ditingkatkan baik dalam pelayanan pengumpulan, penyaluran,
pengolahan, maupun pembuangan akhir; jasa konsultansi, kontraktor, maupun pengadaan barang
khususnya kendaraan; dengan menyeimbangkan prinsip pengusahaan dalam pelayanan umum. Selain
itu, swasta dapat dilibatkan secara langsung untuk membantu masalah pembiayaan, operasional dan
pemeliharaan melalui program “community development” yang umumnya menjadi fokus utama untuk
perusahaan berskala besar.
12.4.4 Rencana Pendanaan
Sumber dana rencana investasi sarana dan prasarana air limbah pada dasarnya berasal dari dana hasil
pajak melalui APBD dan APBN atau dari dana hasil retribusi pelayanan air limbah. Sumber dana
investasi dari pajak dapat digolongkan sebagai sumber dana tidak langsung dan sumber dana dari
retribusi dapat digolongkan sebagai sumber dana langsung. Dengan demikian strategi pendanaan
investasi prasarana dan sarana air limbah dapat dibedakan sebagai berikut:
• Strategi Pendanaan Investasi: 100% APBD
• Strategi Pendanaan Investasi: sebagian APBD dan sebagian Retribusi Air Limbah
• Strategi Pendanaan Investasi: 100% Retribusi Air Limbah
Pilihan strategi pendanaan tersebut, sangat tergantung dari kapasitas fiskal masing-masing daerah dan
kemampuan membayar retribusi masing-masing penduduk yang mendapat pelayanan. Sumber
pendanaan investasi dari pendapatan retribusi hanya dimungkinkan, apabila kelayakan keuangan
proyek memenuhi standard (IRR dan NPV).
Selain dana yang berasal dari pemerintah, dapat pula berasal dari swadaya masyarakat, sektor swasta,
maupun dana asing. Di era otonomi daerah saat ini memang untuk biaya pengelolaan air limbah
merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat juga harus paham akan tingkat
kemampuan setiap daerah yang berbeda-beda.

31 
 

More Related Content

What's hot

Karakteristik air limbah
Karakteristik air limbahKarakteristik air limbah
Karakteristik air limbahEchi Chii
 
Metode pengukuran kualitas limbah 2
Metode pengukuran kualitas limbah 2Metode pengukuran kualitas limbah 2
Metode pengukuran kualitas limbah 2Nur Chawhytz
 
Profil limbah dan tanah
Profil limbah dan tanahProfil limbah dan tanah
Profil limbah dan tanahDwi Karyani
 
Pengolahan limbah
Pengolahan limbahPengolahan limbah
Pengolahan limbahmisteribnu
 
Dampak limbah-b3-dan-upaya-pengelolaannya
Dampak limbah-b3-dan-upaya-pengelolaannyaDampak limbah-b3-dan-upaya-pengelolaannya
Dampak limbah-b3-dan-upaya-pengelolaannyaIvho Mamonto
 
Pengolahan limbah industri
Pengolahan limbah industriPengolahan limbah industri
Pengolahan limbah industriAlleya Hanifa
 
Pengolahan limbah gas dan b3
Pengolahan limbah gas dan b3Pengolahan limbah gas dan b3
Pengolahan limbah gas dan b3Nur Chawhytz
 
proses pengelolaan air limbah secara kimia
proses pengelolaan air limbah secara kimiaproses pengelolaan air limbah secara kimia
proses pengelolaan air limbah secara kimiamun farid
 
Review jurnal kimia industri
Review jurnal kimia industriReview jurnal kimia industri
Review jurnal kimia industriNirmalayaladri
 
Analisa kualitas air
Analisa kualitas airAnalisa kualitas air
Analisa kualitas airAFRIJONI SPT
 
Percobaan v analisa COD air
Percobaan v analisa COD airPercobaan v analisa COD air
Percobaan v analisa COD airRini Wulandari
 
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunPp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunUlfah Hanum
 
SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...
SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...
SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...Muhamad Imam Khairy
 

What's hot (20)

Karakteristik air limbah
Karakteristik air limbahKarakteristik air limbah
Karakteristik air limbah
 
Metode pengukuran kualitas limbah 2
Metode pengukuran kualitas limbah 2Metode pengukuran kualitas limbah 2
Metode pengukuran kualitas limbah 2
 
Cod dan bod
Cod dan bodCod dan bod
Cod dan bod
 
Limbah
LimbahLimbah
Limbah
 
Profil limbah dan tanah
Profil limbah dan tanahProfil limbah dan tanah
Profil limbah dan tanah
 
Pengolahan limbah
Pengolahan limbahPengolahan limbah
Pengolahan limbah
 
Dampak limbah-b3-dan-upaya-pengelolaannya
Dampak limbah-b3-dan-upaya-pengelolaannyaDampak limbah-b3-dan-upaya-pengelolaannya
Dampak limbah-b3-dan-upaya-pengelolaannya
 
Pengolahan limbah industri
Pengolahan limbah industriPengolahan limbah industri
Pengolahan limbah industri
 
Pengolahan limbah gas dan b3
Pengolahan limbah gas dan b3Pengolahan limbah gas dan b3
Pengolahan limbah gas dan b3
 
proses pengelolaan air limbah secara kimia
proses pengelolaan air limbah secara kimiaproses pengelolaan air limbah secara kimia
proses pengelolaan air limbah secara kimia
 
KUALITAS AIR UNTUK BUDIDAYA IKAN LAUT
KUALITAS AIR UNTUK BUDIDAYA IKAN LAUTKUALITAS AIR UNTUK BUDIDAYA IKAN LAUT
KUALITAS AIR UNTUK BUDIDAYA IKAN LAUT
 
Review jurnal kimia industri
Review jurnal kimia industriReview jurnal kimia industri
Review jurnal kimia industri
 
Limbah
LimbahLimbah
Limbah
 
Analisa kualitas air
Analisa kualitas airAnalisa kualitas air
Analisa kualitas air
 
Penentuan do, cod dan bod
Penentuan do, cod dan bodPenentuan do, cod dan bod
Penentuan do, cod dan bod
 
Percobaan v analisa COD air
Percobaan v analisa COD airPercobaan v analisa COD air
Percobaan v analisa COD air
 
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunPp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
 
LIMBAH
LIMBAHLIMBAH
LIMBAH
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...
SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...
SNI 6989.72:2009 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan O...
 

Similar to Kriteria Air

F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)
F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)
F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)deden marwan
 
Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019
Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019
Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019LailiFitria3
 
pp82-221119074453-a3ede812.pdf
pp82-221119074453-a3ede812.pdfpp82-221119074453-a3ede812.pdf
pp82-221119074453-a3ede812.pdfAbdulJabbar124575
 
112705946 standar-baku-mutu-air-minum-menkes-907
112705946 standar-baku-mutu-air-minum-menkes-907112705946 standar-baku-mutu-air-minum-menkes-907
112705946 standar-baku-mutu-air-minum-menkes-907tifani putri
 
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah PermukimanPola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah Permukimaninfosanitasi
 
Fisling
FislingFisling
FislingSri P
 
Peraturan tentang Air
Peraturan tentang AirPeraturan tentang Air
Peraturan tentang AirElka Simbolon
 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...infosanitasi
 
PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air
PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas airPP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air
PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas airPT.Jasa Prima Perkasa
 
PP No 82 Tahun 2001
PP No 82 Tahun 2001PP No 82 Tahun 2001
PP No 82 Tahun 2001DEWEPE
 
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdfPermen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdflilyoktavia2
 
Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001tifani putri
 

Similar to Kriteria Air (20)

Hidrologi
HidrologiHidrologi
Hidrologi
 
Kepmen no 115 tahun 2003
Kepmen no 115 tahun 2003Kepmen no 115 tahun 2003
Kepmen no 115 tahun 2003
 
F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)
F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)
F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)
 
Kepmen no 115 tahun 2003
Kepmen no 115 tahun 2003Kepmen no 115 tahun 2003
Kepmen no 115 tahun 2003
 
Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019
Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019
Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019
 
Makalah pp (uu)
Makalah pp (uu)Makalah pp (uu)
Makalah pp (uu)
 
PP 82 -
PP 82 - PP 82 -
PP 82 -
 
pp82-221119074453-a3ede812.pdf
pp82-221119074453-a3ede812.pdfpp82-221119074453-a3ede812.pdf
pp82-221119074453-a3ede812.pdf
 
112705946 standar-baku-mutu-air-minum-menkes-907
112705946 standar-baku-mutu-air-minum-menkes-907112705946 standar-baku-mutu-air-minum-menkes-907
112705946 standar-baku-mutu-air-minum-menkes-907
 
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah PermukimanPola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
 
Fisling
FislingFisling
Fisling
 
Peraturan tentang Air
Peraturan tentang AirPeraturan tentang Air
Peraturan tentang Air
 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
 
PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air
PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas airPP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air
PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air
 
Pp82 air (revisi)
Pp82 air (revisi)Pp82 air (revisi)
Pp82 air (revisi)
 
PP No 82 Tahun 2001
PP No 82 Tahun 2001PP No 82 Tahun 2001
PP No 82 Tahun 2001
 
Peta Dasar
Peta DasarPeta Dasar
Peta Dasar
 
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdfPermen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
 
Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001
 
Lamp2 170306140903
Lamp2 170306140903Lamp2 170306140903
Lamp2 170306140903
 

Recently uploaded

Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfwalidumar
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxmuhammadkausar1201
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxSaefAhmad
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...Kanaidi ken
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 

Recently uploaded (20)

Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 

Kriteria Air

  • 1. DASAR-DASAR TEKNIK DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH 1. LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang melandasi pengelolaan air limbah di Indonesia, diantaranya: a. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 37 tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 110 tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 111 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuagan Air Limbah ke Air atau Sumber Air. f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 52 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel h. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 58 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan j. Peraturan MEnteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup k. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup l. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Strategis Air Limbah 1   
  • 2. 2. TINJAUAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PERATURAN DI BIDANG PENGENDALIAN Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disebutkan pada pasal 13 bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi aspek pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pada penjelasan terkait ayat ini yang dimaksud pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ada dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian: a. pencemaran air, udara, dan laut; dan b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. Adapun instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri atas (Pasal 14): a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) b. Tata ruang c. Baku mutu lingkungan hidup d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup e. Amdal f. UKL-UPL g. Perizinan h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup j. Anggaran berbasis lingkungan hidup k. Analisis risiko lingkungan hidup l. Audit lingkungan hidup m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan Dalam pasal 20 disebutkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. PP 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air merupakan penjabaran undang-undang tersebut diatas dalam bidang air dan air limbah. Menurut peraturan ini (Pasal 8) klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yakni: 2   
  • 3. a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut; d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Sedangkan kriteria mutu air dari masing-masing kelas dijabarkan dalam Tabel 1. Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan selanjutnya. Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air. Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan. Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. 3   
  • 4. Tabel 1. Kriteria Mutu Air Berdasarkan PP 82 tahun 2001 PARAMETER SATUAN KELAS I II III IV KETERANGAN FISIKA Tempelatur Residu Terlarut Residu Tersuspensi C deviasi 3 deviasi 3 deviasi 3 deviasi 5 mg/ L 1000 1000 1000 2000 o mg/L 50 50 400 400 Deviasi temperatur dari keadaan almiahnya Bagi pengolahan air minum secara konvesional, residu tersuspensi ≤ 5000 mg/ L KIMIA ANORGANIK pH 6-9 6-9 6-9 6 -9 BOD mg/L 2 3 6 12 COD mg/L 10 25 50 100 DO Total Fosfat sbg P mg/L 6 4 3 0 mg/L 0,2 0,2 1 5 NO 3 sebagai N mg/L 10 10 20 Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah 20 NH3-N mg/L 0,5 (-) (-) (-) Arsen mg/L 0,05 1 1 mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2 Barium mg/L 1 (-) (-) (-) Boron mg/L 1 1 1 1 Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05 Kadmium mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 Khrom (VI) mg/L 0,05 0,05 0,05 0,01 Tembaga mg/L 0,02 0,02 0,02 0,2 Besi mg/L 0,3 (-) (-) (-) Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 1 Mangan mg/L 0,1 (-) (-) (-) Air Raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005 Seng Khlorida mg/L mg/l 0,05 600 0,05 (-) 0,05 (-) 2 (-) Bagi perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka ≤ 0,02 mg/L sebagai NH3 1 Kobalt Angka batas minimum 4    Bagi pengolahan air minum secara konvesional, Cu ≤ 1 mg/ L Bagi pengolahan air minum secara konvesional, Fe ≤ 5 mg/ L Bagi pengolahan air minum secara konvesional, Pb ≤ 0,1 mg/ L Bagi pengolahan air minum secara konvesional, Zn ≤ 5 mg/ L
  • 5. Tabel 1. Kriteria Mutu Air Berdasarkan PP 82 tahun 2001 (Lanjutan) PARAMETER SATUAN KELAS I II III IV Sianida mg/L 0,02 0,02 0,02 (-) Fluorida mg/L 0,5 1,5 1,5 (-) Nitrit sebagai N mg/L 0,06 0,06 0,06 (-) Sulfat mg/L 400 (-) (-) (-) Khlorin bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 (-) Belereng sebagai H2S mg/L 0,002 0,002 0,002 (-) KETERANGAN Bagi pengolahan air minum secara konvesional, NO2-N ≤ 0,1 mg/ L Bagi ABAM tidak dipersyaratkan Bagi pengolahan air minum secara konvesional, S sebagai H2S ≤ 0,1 mg/ L MIKROBIOLOGI Fecal coliform jml/100 ml 100 1000 2000 2000 Total coliform jml/100 ml 1000 5000 10000 10000 RADIOAKTIVITAS - Gross-A Bq /L 0,1 0,1 0,1 0,1 - Gross-B Bq /L 1 1 1 1 ug /L 1000 1000 1000 (-) ug /L 200 200 200 (-) ug /L 1 1 1 (-) BHC Aldrin / Dieldrin ug /L 210 210 210 (-) ug /L 17 (-) (-) (-) Chlordane ug /L 3 (-) (-) (-) DDT Heptachlor dan heptachlor epoxide ug /L 2 2 2 2 ug /L 18 (-) (-) (-) Lindane ug /L 56 (-) (-) (-) Methoxyclor ug /L 35 (-) (-) (-) Endrin ug /L 1 4 4 (-) Toxaphan ug /L 5 (-) (-) (-) KIMIA ORGANIK Minyak dan Lemak Detergen sebagai MBAS Senyawa Fenol sebagai Fenol 5    Bagi pengolahan air minum secara konvesional, fecal coliform ≤ 2000 jml/ 100 mL dan total coliform ≤ 10000 jml/ 100 mL
  • 6. 3. KRITERIA DAN STANDAR KUALITAS AIR Perbedaan pengertian kriteria dan standar kualitas air tidak begitu tampak namun cukup penting. Kriteria kualitas air dapat didefinisikan sebagai batas konsentrasi ataua intensitas dari kualitas air yang ditentukan berdasarkan peruntukan penggunaannya.Sedangkan standar kualitas air didefinisikan sebagai peraturan mengenai batas konsentrasi atau intensitas parameter kualitas air dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk perlindungan atau penyediaan sumber daya air bagi berbagai macam penggunaan. 4. DASAR-DASAR PENETAPAN STANDAR KUALITAS AIR Tinjauan kualitas air mencakup beberapa kelompok parameter, yaitu parameter fisika, kimia, bakteriologi, dan parameter radioaktif. Dalam penetapan batasan konsentrasi atau intensitas dikenal dua macam istilah: a. Batas yang dianjurkan (Recommended Limit) b. Batas yang tidak diperbolehkan (Rejection Limit) Dalam hal penyusunan suatu standar kualitas air, pada umumnya dipertimbangkan dari segi kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Penetapan batas konsentrasi setiap parameter kualitas, harus sesuai dengan sasaran dari standar, misalnya, sasaran yang akan dicapai adalah desirable, acceptable atau critical. Istialh-istilah yang seringkali dipergunakan dalam standar kualitas air diantaranya adalah: • • Absen, tidak hadir atau sama dengan nol: menyatakan bahwa analisis kualitas air dengan metode yang paling sensitif (standard method) menunjukan tidak hadirnya unsur yang dimaksud. Virtually absent. Istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa unsur yang diperiksa hadir dalam konsentrasi yang sangat rendah. Pada umumnya istilah ini digunakan untuk unsur-unsur yang kehadirannya dalam air tidak boleh ada walaupun dalam konsentrasi yang sekecil apapun. Pada umumnya standar kualitas air ditentukan berdasarkan analisis kualitas air yang dijelaskan dalam metode standar (standard method). Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman metode antara “standar yang ditetapkan” dengan analisis pemeriksaan air. Tentu saja ini merupakan konsekuensi logis. Jika standar berdasarkan metode standar, maka sesuatu hal yang akan dibandingkan dengan standar tersebut haruslah diperiksa dengan cara atau metode yang sama. Namun demikian, metode lain bukan berarti tidak boleh diterapkan, dengan catatan 1   
  • 7. bahwa metode ini haruslah memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat atau lebih teliti. Perlu diketahui bahwa metode standar adalah metode analisis kualitas air yang direkomendasikan oleh Assosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika (American Public Health Association). 5. FAKTOR-FAKTOR PENETAPAN DALAM STANDAR Ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan standar kualitas air, yakni: a. Kesehatan: faktor kesehatan dipertimbangkan dalam penetapan standar guna menghindarkan dampak kerugian terhadap kesehatan. b. Estetika: diperhatikan guna memperoleh kondisi yang nyaman c. Teknis: faktor teknis ditinjau mengingat bahwa kemampuan teknologi dalam pengolahan air sangat terbatas, atau untuk tujuan menghindarkan efek-efek kerusakan dan gangguan instalasi atau peralatan yang berkaitan dengan pemakaian air yang dimaksudkan d. Toksisitas efek: ditinjau guna menghindarkan terjadinya efek racun bagi manusia. e. Polusi: faktor polusi dimaksudkan dalam kaitannya dengan kemungkingan terjadinya pencemaran air oleh suatu polutan f. Proteksi: faktor proteksi dimaksudkan untuk menghindarkan atau melindungi kemungkinan terjadinya kontaminasi. g. Ekonomi: faktor ekonomi dipertimbangkan dalam rangka menghindarkan kerugiankerugian ekonomis Korelasi antara faktor-faktor pertimbangan di atas dengan beberapa parameter kualitas air yang ditetapkan standarnya, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 2   
  • 8. Tabel 2. Korelasi Parameter Kualitas Air dengan Faktor Penetapannya Faktor Penetapan Standar Parameter Kesehatan Estetika Teknis Toksisitas Polusi Proteksi Ekonomi Kekeruhan x x x x Warna x x x x x Bau & rasa x x Suhu dan x x x x pH x x x Ca dan Mg x x x x Fe dan Mn x x x x x Nitrogen x x x Ag x x Al x x As x x x Bau & rasa x x x Br x x Cd x x x Cl x x Co x x Cr x x x Cu x x F x x Hg x x x H2S x x Pb x x x Se x x x Zn x x Zat Organik x x x Mikrobiologi x x x Radio aktif x x x Sisa chlor x x x 6. BAKU MUTU AIR LIMBAH Baku mutu effluent untuk air limbah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik yang mensyaratkan bahwa baku mutu untuk tiap parameter adalah kadar maksimumnya seperti tercantum dalam Tabel berikut: 3   
  • 9. Tabel 3. Baku Mutu Air Limbah Domestik Parameter Satuan pH Kadar Maksimum 6 -10 BOD mg/L 100 TSS mg/L 100 Lemak dan minyak mg/L 10 Dalam pasal 2 dan pasal 4 di tegaskan bahwa baku mutu tersebut berlaku bagi: a. semua kawasan permukiman (real estate), kawasan perkantoran, kawasan b. perniagaan, dan apartemen c. rumah makan (restauran) yang luas bangunannya lebih dari 1000 meter persegi d. asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau lebih selain itu baku mutu tersebut hanya berlaku untuk pengolahan air limbah domestik terpadu. Baku mutu air limbah domestik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dan apabila baku mutu air limbah domestik daerah belum ditetapkan, maka berlaku baku mutu air limbah domestik secara nasional. Apabila hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau hasil kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari usaha dan atau kegiatan mensyaratkan baku mutu air limbah domestik lebih ketat, maka diberlakukan baku mutu air limbah domestik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Amdal atau UKL dan UPL. Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib : a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan; b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan. c. membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah. 4   
  • 10. 7. STUDI AMDAL KAITANNYA DENGAN PENANGANAN AIR LIMBAH DOMESTIK Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa setiap rencana kegiatan yang diperkirakan akan memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan Amdal. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dampak penting yang dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dalam bidang Pekerjaan Umum jenis kegiatan Air Limbah Domestik terdapat tiga kegiatan yang wajib Amdal yaitu : a. Pembangunan Instalasi Pemgolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya dengan besaran luas ≥ 2 ha dan kapasitas ≥ 11 m3/hari, dengan alasan ilmiah khusus bahwa besaran tersebut setara dengan layanan untuk 100.000 orang serta dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual. b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan besaran/skala luas ≥ 3 ha dan beban organik ≥ 2,4 ton/hari. Adapun alasan ilmiahnya adalah kegiatan tersebut setara dengan layanan untuk 100.000 orang. c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah dengan luas layanan ≥ 500 ha dan debit air limbah ≥ 16.000 m3/hari. Alasan ilmiahnya adalah kegiatan tersebut setara dengan layanan 100.000 orang, setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah dan dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi. 5   
  • 11. 8. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Dalam PP 82 tahun 2001 pasal 31 disebutkan bahwa setiap orang wajib : Melestarikan kualitas air pada sumber air Mengendalikaan pencemaran air pada sumber air Dan pada Pasal 32 ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dalam rangka pengendalian pencemaran air sebagaimana diwajibkan diatas, maka setiap orang wajib mengambil langkah-langkah pencegahan pencemaran air yang diantaranya adalah sebagai berikut: a. Pengurangan Pencemaran dari Sumbernya Langkah yang sangat efektif dalam pencegahan pencemaran air adalah pencegahan dari sumber-sumber timbulan limbah. Penerapan peraturan dan penetapan tata guna lahan yang tepat serta pencegahan terjadinya erosi merupakan langkah kongkret dalam penurunan tingkat pencemaran air permukaan akibat limpahan bahan padat dari daratan sepanjang sisi sungai atau sumber air permukaaan lainnya. Sedangkan di bidang industri kita mengenal teknologi produksi bersih yakni penerapan teknik dan manajemen yang menekan timbulnya limbah cair dengan cara penggunaan dan penggantian material bahan produksi ke bahan yang memungkinkan produksi limbah sekecil mungkin, mengubah proses inti produksi maupun proses pendukung menjadi proses yang menggunakan teknologi atau cara yang mampu memperkecil timbulnya limbah, dan apabila limbah terlanjur dihasilkan maka langkah yang diambil adalah menggunakannya kembali (reuse), mendaur ulang limbah tersebut menjadi bahan material untuk kegiatan lain (recycle). Langkah pengurangan limbah dari sumbernya akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap timbulan/produksi air limbah. b. Pengolahan Air Limbah Jika pengurangan air limbah dari sumbernya sudah dilakukan secara optimal, maka air limbah yang terpaksa tetap dihasilkan selanjutnya harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan air limbah ini adalah untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika terpaksa dibuang ke badan air di lingkungan. Proses pengurangan kandungan zat pencemar ini dapat dilakukan melalui tahapan penguraian sebagaimana dijelaskan berikut ini: 6   
  • 12. a. Proses alamiah Tanpa bantuan tangan manusia dalam mengolah limbah yang mengandung pencemar, alam sendiri memiliki kemampuan untuk memulihkan kondisinya sendiri atau yang disebut “self purification”. Alam memiliki kandungan zat yang mampu mendegradasi pencemar dalam air limbah menjadi bahan yang lebih aman dan mampu diterima alam itu sendiri, diantaranya adalah mikroorganisme. Waktu yang diperlukan akan sangat tergantung dari tingkat pencemarannya yang otomatis berkorelasi dengan tingkat kepadatan penduduk. Jika kepadatan penduduk meningkat maka pencemaran pun akan sangat mungkin meningkat sehingga proses alam untuk membersihkan dirinya sendiri akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga akhirnya akan terjadi penumpukan beban limbah sampai dimana kemampuan alam untuk dapat melakukan pembersihan sendiri (self purification) jauh lebih rendah dibanding dengan jumlah pencemar yang harus didegradasi. b. Sistem Pengolahan Air Limbah Jika kapasitas alam sudah tidak sebanding dengan beban pencemar, maka satu-satunya langkah yang harus ditempuh adalah dengan cara mengolah air limbah tersebut dengan rangkaian proses dan operasi yang mampu menurunkan dan mendegradasi kandungan pencemar sehingga air limbah tersebut aman jika dibuang ke lingkungan. Untuk air limbah yang berasal dari aktivitas domestik dimana kandungan zat organic merupakan zat yang paling dominan terkandung didalamnya, pengolahan yang dapat dilakukan dapat berupa teknologi yang sederhana dan murah seperti cubluk kembar sampai pada pengolahan air limbah komunal menggunakan teknologi pengolahan yang mutakhir. 9. DASAR-DASAR TEKNIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH 9.1 Pengertian Air Limbah Domestik Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. (KepmenLH no 112/2003). Air Limbah domestik adalah air yang telah dipergunakan yang berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk didalamnya air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi, tempat cuci, dan tempat memasak (Sugiharto, 1987). 9.2 Sumber Air Limbah Domestik Air limbah domestik dapat bersumber dari pemukiman (rumah tangga), daerah komersial, perkantoran, fasilitas rekreasi, apartemen, asrama dan rumah makan. 7   
  • 13. 9.3 Karakteristik dan Dampak Air Limbah Air limbah memiliki karakteristik fisik (bau, warna, padatan, suhu, kekeruhan), karakteristik kimia (organik, anorganik dan gas) dan karakteristik biologis (mikroorganisme). Karakteristik air limbah beserta dampak masing-masing terhadap lingkungan dan kesehatan manusia seperti dijelaskan berikut ini. a. Kekeruhan Kekeruhan dapat disebabkan oleh hadirnya bahan-bahan organic dan anorganik, misalnya, lumpur. Dari segi estetika, kekeruhan dirasakan sangat mengganggu. Selain itu kekeruhan juga merupakan indikator adanya kemungkinan pencemaran. b. Warna Sebagaimana halnya kekeruhan, warna yang hadir dalam air dengan intensitas yang melebihi batas, tidak bias diterima karena alasan estetika. Warna dapat juga merupakan indicator pencemaran limbah industri. Hal ini dapat pula dikaitkan dengan kesehatan manusia. c. Bau dan Rasa Penyebab bau dan rasa dapat berupa mikroorganisme seperti algae, oleh adanya gas seperti H2S dsb. Dari segi estetika, air yang memiliki rasa dan bau dipandang mengganggu. d. Suhu dan residu Suhu berpengaruh pada pemakaiannya, misalnya, air yang mempunyai suhu 0oC tidak mungkin dapat diterima, begitu pula untuk suhu air yang terlalu tinggi. Kadar residu yang tinggi dapat menyebabkan rasa tidak enak dan mengganggu pencernaan manusia. e. Derajat pH Dalam pemakaian air minum, pH dibatasi dikarenakan mempengaruhi rasa, korosifitas, dan efisiensi khlorinasi. f. Kesadahan Ca dan Mg Kesadahan berpengaruh pada pemakaian sabun, ketel pemanas air, ketel uap, pipa air panas dalam sistem plambing dan sebagainya. Mg dapat bersifat toksik, memberikan efek demam metal, iritasi pada kulit akan susah sembuh, dan lainnya. g. Besi dan Mangan Kehadiran Fe dan Mn dalam air dapat menimbulkan berbagai gangguan, misalnya, rasa dan bau logam, merangsang pertumbuhan bakteri besi, noda-noda pada pakaian, efek racun pada tubuh manusia seperti susunan syaraf pusat; koordinasi gerak otot; kerusakan sel hati; fibriosis; iritasi usus; kerusakan sel usus. h. Nitrogen Nitrogen dalam air hadir dalam berbagai bentuk sesaui dengan tingkat oksidasinya diantaranya Nitrogen netral, amoniak, nitrit dan nitrat. Efek terhadap kesehatan anatara lain: iritasi kulit, oedema paru-paru, kejang, pernapasan, mengancam keseimbangan 8   
  • 14. i. asam basa dalam darah, stimulasi susunan syaraf pusat, kerusakan saluran pencernaan, dsb. Terhadap lingkungan kelebihan nitrogen dapat menyebabkan eutrofikasi. Bahan anorganik lain Bahan anorganik dalam air dapat berupa Ag, AL. As, Ba, Br, Cd, Cl, Cr, Cu, F, Hg, H2S, PO4, Pb, Se, Zn, dan lain-lain. Efek terhadap kesehatan yang diakibatkan unsurunsur tersebut dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. Tabel 4. Parameter Bahan Anorganik PARAMETER SIMBOL DAMPAK KESEHATAN Perak Ag Presipitasi protein, shock, meninggal dunia, argyria (pigmentasi biru kulit) Alumuinium Al Fibrosis paru-paru, merusak usus secara lokal, kematian Arsenicum As Racun sistemik, kematian, alergi, kanker kulit Barium Ba Stimulasi sistem otot (Pencernaan, sirkulasi darah, otot-otot pada umumnya), pada fase akhir didapat kelumpuhan urat syaraf dan berhentinya fungsi otot jantung Bromium Br Depresi susunan syaraf pusat, emasiasi (kurus), gangguan kejiwaan, kelalaian kulit seperti jerawat, iritasi saluran pernapasan, anestesia, narbotik Cadmium Cd Oedema paru-paru, kerusakan sel usus, kerusakan pada tulang-tulang (patah tulang yang multiple), kerusakan ginjal dan hipertensi Chlor Cl2 Iritasi keras bagi seluruh pernapasan, tubuh kekurangan oksigen, shock, kematian; keracunan sistemik, kerusakan hati, coma, kematian Cobalt Co alergi berbentuk asthma, eczema, fibrosis paru-paru, naiknya tekanan disertai penyakit jantung, pembesaran kelenjar gondok Chromium Cr Bersifat korosif terhadpa kulit, selaput lendir dan tulang hidung; percikan asamnya menyebabkan luka kecil tapi dalam, sukar sembuh dan kanker paru-paru Tembaga Cu Demam metal, iritasi lokal, kerusakan hati dan ginjal Fluor F Iritasi fluorisis, kelainan pada tulang dan gigi-geligi; gangguan alat pencernaan; kelumpuhan anggota gerak; penyebab mutasi Hg Keracunan, kerusakan jaringan mulut dan gusi bila masuk oral, kerusakan ginjal pada Hg anorganik, kerusakan otak untuk Hg organik, menimbulkan cacat bawaan pada anak lahir (minamata) Air raksa 9   
  • 15. Tabel 4. Parameter Bahan Anorganik (Lanjutan) PARAMETER SIMBOL DAMPAK KESEHATAN Hidrogen sulfida H2S Iritasi, kerusakan pada jaringan saluran pernapasan, dosis tinggi fatal, kerusakan susunan syaraf pusat Phosphate P Mengurangi calsium dalam darah Timah Hitam Pb Keracunan (racun sistemik); pucat, kurus, tak suka makan, sering colic, rasa logam di mulut, radang selaput otak, kelumpuhan, "wrist drop" Selenium Se Racun sistemik, iritasi saluran pernapasan, kematian, karsinogenik Zinc Zn Demam metal, kerusakan paru-paru, kematian j. Zat Organik Beberapa bahan organik yang memungkinkan ada dalam air dipaparkan dalam Tabel berikut ini. Tabel 5. Parameter Zat Organik Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan PARAMETER DAMPAK KESEHATAN Hydrocarbon alifatik Rracun sistemik terhadap susunan syaraf pusat, kulit menjadi kering, asphyxiant Hydrocarbon alicyclic Depresi susunan syaraf pusat ; kulit menjadi kering; degenerasi jantung, paru-paru, hati, otak Benzen Iritasi kulit, depresi susunan syaraf, coma, meningal, kerusakan saluran pernapasan, kerusakan hati, ginjal, limpa Kerosen (minyak tanah) Naphta (petrolium) Arnyl alkohol N-Butyl Amine Ethanol Amine Kulit menjadi kering, kerusakan paru-paru, saluran pencernaan, kesadaran turun, coma, meninggal Iritasi , kulit kering, depresi susunan syaraf pusat, kelainan darah Iritasi, narbotik Iritasi, oedema paru-paru Narcosis, iritasi, kematian karena depresi susunan syaraf pusat Naphtalen Chlorida Kulit merah, timbul bisul kecil-kecil, jerawat, kerusakan hati (kuning) Carbonil Iritasi kulit dan saluran pernapasan, Ni-carbonil sangat toksik, oedema paru-paru, gangguan syaraf pusat 10   
  • 16. k. Parameter Biologis Jenis mikroorganisme yang dapat ditemukan dalam air diantaranya algae, bacteria, virus, jamur, protozoa, dll. Selain memiliki sifat pathogen parameter biologis juga dapat menyebabkan efek rasa, warnadan bau pada air. Sebagai indicator keberadaan mikroorganisme pathogen, maka digunakan keberadaan bakteri coli dalam air. Dengan adanya bakteri coli, maka besar kemungkinan air telah tercemar oleh bakteri lainnya yang juga bersifat pathogen. l. Radioaktif Efek yang dapat ditimbulkan oleh radioaktif dianataranya: kanker, leukemia, mengurangi umur, dan dapat menyebabkan kematian. Selain itu radioaktif merupakan unsur kimia yang memiliki paruh umur yang relative panjang. Data mengenai beberapa bahan radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan manusia dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 7. Material Radioaktif Material Strontium 90 Strontium 89 Cesium 137 Carbon 14 Iodine 129 Iodine 131 Plutonium 239 Krypton 85 Tritium (H3) Jenis Radiasi Beta Beta Beta-gamma Beta-gamma Beta-gamma Beta-gamma Alpha Beta Beta Waktu Paruh 28 tahun 51 tahun 27 tahun 5760 tahun 17 juta tahun 8 hari 24400 tahun 10,7 tahun 12,3 tahun 9.4 Komposisi Air Limbah Domestik Komposisi air limbah domestik hampir lebih dari 99% berisi air itu sendiri sisanya adalah kandungan pencemar dengan kuantitas sebagaimana digambarkan dalam skema berikut. 11   
  • 17. Limbah Cair Bahan Padat (0,1%) Air (99,9%) Organik Anorganik Protein (65%) Butiran Karbohidrat (25%) Garam Lemak (10%) Metal Gambar 1. Diagram Komposisi Air Limbah (sumber: Sugiharto, 1987) Tabel 8. Komposisi Limbah Cair Domestik Sumber : Duncan Mara dalam Sugiharto, 1987 Rata-rata timbulan air limbah yang dihasilkan dari pemukiman adalah sebagai berikut (Met Calf &Eddy, 2003) 1. Apartemen a) High-rise: 35 – 75 gal/orang/hari (tipikal: 50) 12   
  • 18. b) Low rise: 50 – 80 gal/orang/hari (tipikal: 65) 2. Rumah individu a) Sederhana : 45 – 90 gal/orang/hari (70) b) Menengah :60 – 100 gal/orang/hari (80) c) Mewah: 70 – 150 gal/orang/hari (95) 3. Hotel : 30-55 gal/orang.hari (100) 4. Motel: a) Dengan dapur : 90 – 180 gal/orang/hari (100) b) Tanpa dapur : 75 – 150 gal/orang/hari (95) 10. ASPEK YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN AIR LIMBAH 10.1 Demografi Pada kawasan perkotaan atau perdesaan memiliki kawasan- kawasan dalam bentuk klasterklaster dengan kepadatan penduduk yg berbeda dan kondisi sosial yang berbeda pula. Sekelompok orang dapat membuat sarana sanitasi dengan septik tank tetapi sebagian lain hanya mampu dengan membuat cubluk, dan banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai sarana untuk membuang hajat. Sedangkan secara teknis dan kesehatan untuk kepadatan tertentu yaitu > 50 org/ha, penggunaan cubluk sudah mengakibatkan kontaminasi pada sumur-sumur tetangga. Kepadatan penduduk lebih dari 200 org/ha, penggunaan septik tank dengan bidang resapannya akan memberikan dampak kontaminasi bakteri koli dan pecemaran pada tanah dan air tanah. Disamping itu, kategori kota dan desa yang dibedakan secara administratif akan berdampak pada institusi pengelolaan limbah cair. Pembagian ini sangat dikotomis dari sudut ‘public utility, karena penerapan teknologi air limbah sangat ditentukan oleh unsur kepadatan penduduk. Kasus desa-desa di Pulau Jawa dan perkampungan nelayan yang berkelompok tidak mungkin lagi menerapkan sistem on-site bagi sarana air limbahnya. Setidaknya komunalisasi sistem sudah harus dilakukan, meskipun belum mengarah pada sistem off-site secara murni. Pengelolaan sistem air limbah ditinjau dari sudut demografi lebih melihat pada kategori perkotaan (urbanise area) dan perdesaan (remote area) dan bukan berdasarkan pembatasan administrasi. Regionalisasi sistem pengelolaan limbah lebih melihat pada sisi ekonomis pelayanan, sebagai contoh untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang melayani beberapa daerah administratif berdekatan, maka akan jauh lebih ekonomis daripada membuat sistem-sistem tersendiri secara skala kecil. 13   
  • 19. Berdasarkan data pencemaran pada 35 kota utama di Indonesia, secara umum diperkirakan setiap pertambahan 200.000 penduduk perkotaan akan meningkatkan kadar BOD pada badan air sebesar 1 ppm. Maka secara umum, arahan strategi penanganan sistem off-site adalah sebagai berikut: • Besarnya konsentrasi BOD pada badan air yang akan diturunkan • Setiap ppm penurunan BOD tersebut dikalikan dengan 200.000 jiwa yang menunjukkan jumlah total penduduk yang akan dikelola air limbah domestiknya dengan sistem off site • Selanjutnya dipilih kawasan padat yang yang akan dan perlu dengan segera diterapkan dengan sistem off-site • Pilih skala penanganan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan finansial, dan tetapkan kawasan yang sesuai untuk pengolahan air limbah skala komunal, skala modul (sekitar 1.000 KK) atau skala kawasan. 10.2 Ekonomi Aspek ekonomi juga merupakan hal yang akan menentukan dalam pemilihan sistem pengelolaan air limbah. Hal terpenting pada aspek ini adalah kelayakan secara ekonomis. Kelayakan ekonomis antara biaya sanitasi off-site dan sistem sanitasi on-site terjadi pada titik kepadatan sekitar 300 org/ha. Bila tingkat kepadatan penduduk lebih dari 300 orang/ha maka pengolahan air limbah secara terpusat (off-site) menjadi layak dilakukan. Maksimum net benefit-cost tercapai bila terjadi marginal fungsi benefit –marginal fungsi cost sama dengan nol atau pada simpangan terbesar antara dua fungsi tersebut. Artinya berapa besar biaya pencemaran yang diperlukan dibandingkan dengan keuntungan secara ekonomi yang diperoleh. Biaya pencemaran yang dimaksud adalah biaya pengobatan untuk penyakit yang ditularkan melalui air, biaya bahan kimia PDAM dengan semakin menurunnya konsentrasi BOD pada air bakunya karena adanya instalasi pengolahan air limbah tersebut dan lainnya. Teknologi pengelolaan limbah yang digunakan untuk mencapai biaya efektif sangat bergantung pada tingkat objektivitas yang harus dicapai. Penerapan teknologi pengolahan air limbah bergantung pada standar effluent yang diperkenankan dan sampai tingkat mana kondisi lingkungan yang akan diperbaiki. Misalnya, untuk kondisi sistem komunal mungkin effluent pada jangka menengah diizinkan di bawah 100 ppm. Pemilihan kapasitas sistem pengelolaan harus memenuhi skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa sistem yang dibangun harus memberikan pengembalian keuntungan yang optimal baik pengembalian secara ekonomis (benefit) maupan finansial. Dengan demikian, jangan sampai biaya/kapita dari satu sistem menjadi tinggi disebabkan oleh jumlah pelayanan yang tidak layak. 14   
  • 20. 10.3 Sosial Penduduk pada suatu kawasan mempunyai tingkat sosial-ekonomi yg berbeda sehingga akan sangat terkait dengan kemampuan membayar retribusi air limbah, dan hal ini akan sangat mempengaruhi dan berdampak secara teknis terhadap konsep sanitasi yg akan diterapkan. Kondisi sosial ini akan menjadi kompleks karena dana yang mampu dialokasikan oleh pemerintah sangat terbatas, sedangkan penerapan sistem subsidi silang untuk konteks penanganan air limbah tidak layak diterapkan secara kawasan. Jika seseorang dikenakan pungutan atas jasa melebihi dari nilai jasa yang dia terima, maka orang tersebut dapat menolak. Kondisi sosial juga akan membedakan tingkat pencemaran yang dihasilkan. Dibandingkan dengan negara maju, umumnya tingkat BOD per kapita per hari di Indonesia tidak terlalu tinggi karena masih sekitar antara 30 gram sampai dengan 40 gram. Jumlah ini akan berpengaruh terhadap beban organik pada suatu pengolahan limbah Bila tingkat kesadaran pada masyarakat kurang mampu akan pentingnya sanitasi dan lingkungan bagi kesehatan, tentu akan mendorong mereka membentuk sistem sanitasi komunal. Maka untuk membangun kesadaran ini sangat diperlukan dorongan motivasi yang antara lain dengan mengeluarkan insentif sebagai stimulan. 10.4 Lingkungan Aspek lingkungan yang mempengaruhi pengelolaan air limbah diantaranya: • Iklim tropis sangat menolong pengolahan secara anaerob seperti septik tank Imhoff tank, kolam anerobik dan sebagainya. Jadi pengolahan anaerob merupakan suatu tahap yang penting dari seluruh rangkaian serial pengolahan limbah; • Intensitas hujan tropis yang tinggi akan memberikan run off yang sangat besar dibanding aliran air limbah, sehingga sistem sewer (saluran) terpisah antara air hujan dan air limbah permukiman akan relatif lebih ekonomis dan sehat, kecuali untuk kawasan-kawasan terbatas dapat diterapkan sistem interseptor; • Posisi bangunan sanitasi kawasan pasang surut harus memperhatikan muka air tertinggi, untuk sanitasi onsite penggunaan septik tank dengan upword flow yang disebut vertikal septik tank dapat diterapkan; • Kepadatan 100 org/ha memberikan dampak pencemaran cukup besar terhadap lingkungan maka kawasan-kawasan tertentu dengan masyarakat mampu dapat menerapkan sistem off site pada kawasan tersebut; • Untuk pengelolaan air limbah pada kawasan-kawasan dengan effluen yang dibuang ke danau dan waduk, selain harus memperhatikan kadar BOD/COD dan SS juga harus 15   
  • 21. mengendalikan kadar nitrogen dan fosfor yang akan memicu pertumbuhan algea biru dan gulma yang akan menutupi permukaan air danau; • Kawasan perairan untuk wisata renang harus dijaga kadar COD tidak melebihi 5 ppm dan tidak mengandung logam berat; • Jika tidak ada penetapan kuota pencemaran maka penetapan kualitas effluan hasil pengolahan limbah harus memperhitungkan kemampuan badan air penerima untuk “natural purification” bagi berlangsungnya kehidupan akuatik secara keseluruhan. 10.4 Teknis dan Kesehatan Penanganan secara teknis air limbah dimaksud agar input hardware ((konstruksi), proses, output dan outcome memenuhi essensi kesehatan, diantaranya: • • • • • Jarak bidang resapan tangki septik dengan sumber air minum harus dijaga dengan jarak >10m untuk jenis tanah liat dan >15 m untuk tanah berpasir; Kepadatan 100 orang/ ha dengan menggunakan sanitasi setempat memberikan dampak kontaminasi bakteri coli yang cukup besar terhadap tanah dan air tanah. Jadi bagi pengguna sanitasi individual pada kawasan dengan kepadatan tersebut, penerapan anaerobic filter sebagai pengganti bidang resapan dan effluennya dapat dibuang ke saluran terbuka, atau secara komunitas menggunakan sistem off site sanitasi; Air limbah dari toilet tidak boleh langsung dibuang ke perairan terbuka tanpa pengeraman (digesting) lebih dari 10 hari terlebih dahulu, dan lumpurnya harus ada pengeraman 3 minggu untuk digunakan di permukaan tanah (sebagai pupuk); Hasil pengolahan limbah cair harus dibebaskan dari bakteri coli dengan proses maturasi atau menggunakan desinfektan. Dengan demikian setiap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus dilengkapi salah satu dari kedua jenis sarana tersebut; Sebaiknya alat-alat sanitair (WC, urinoir, kitchen zink, wash-basin dll) mnggunakan water trap (leher angsa) untuk mencegah bau dan serangga keluar dari pipa buangan ke peralatan tersebut. Penggunaan pipa pembuang udara (vent) pada sistem plumbing harus mencapai cieling (plafon) teratas. 16   
  • 22. 11. KRITERIA TEKNIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH 11.1 Pemilihan sistem Terdapat dua macam sistem dalam pengelolaan air limbah domestik/permukiman yaitu: a. b. Sanitasi sistem setempat atau dikenal dengan sistem sanitasi on-site yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti septik tank atau cubluk Sanitasi sistem terpusat atau dikenal dengan istilah sistem off-site atau sistem sewerage, yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada diluar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (on-site) Kelebihan sistem setempat: - Menggunakan teknologi sederhana Memerlukan biaya yang rendah Masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakannya sendiri Pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat Manfaat dapat dirasakan secara langsung Kekurangan sistem setempat: - Tidak dapat diterapkan pada semua daerah misalnya tergantung permeabilitas tanah, tingkat kepadatan dan lain-lain. - Fungsi terbatas pada buangan kotoran manusia dan tidak menerima limbah kamar mandi dan air limbah bekas mencuci - Operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Off-site) Kelebihan sistem ini adalah: - Menyediakan pelayanan yang terbaik Sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi Pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari Memiliki masa guna lebih lama 17   
  • 23. Dapat menampung semua air limbah - Kekurangan sistem terpusat: - Memerlukan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan yang tinggi - Menggunakan teknologi yang tinggi - Tidak dapat dilakukan oleh perseorangan - Manfaat secara penuh diperolah setelah selesai jangka panjang - Waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan - Memerlukan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan yang baik Adapun persyaratan untuk masing-masing pemilihan adalah sebai berikut: a. Sistem on site diterapkan pada: − − Kepadatan < 100 org/ha − − Jarak sumur dengan bidang resapan atau cubluk > 10 m Kepadatan > 100 org/ha sarana on site dilengkapi pengolahan tambahan seperti kontak media dengan atau tanpa aerasi Instalasi pengolahan lumpur tinja minimal untuk melayani penduduk urban > 50.000 jiwa atau bergabung dengan kawasan urban lainnya b. Sistem off site diterapkan pada kawasan − − Kepadatan > 100 org/ha − Bagi kawasan terbatas untuk pelayanan 500–1000 sambungan rumah disarankan menggunakan basis modul. Sistem ini hanya menggunakan 2 atau 3 unit pengolahan limbah yg paralel. Bagi kawasan berpenghasilan rendah dapat menggunakan sistem septik tank komunal (decentralized water treatment) dan pengaliran dengan konsep perpipaan shallow sewer. Dapat juga melalui sistem kota/modular bila ada subsidi tarif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pengolahan air limbah adalah: - Kepadatan penduduk Sumber air yang ada Permeabilitas tanah Kemiringan tanah 18   
  • 24. - Kemampuan membiayai Diagram alir pemilihan sistem pengolahan air limbah domestik dapat dilihat pada gambar 2. 11. 2 Alternatif Teknologi Sanitasi Sistem On-Site Pada sistem on site ada dua jenis sarana yang dapat diterapkan yakni sistem individual dan komunal. Pada skala individual sarana yang digunakan adalah septik dengan varian pada pengolahan lanjutan untuk efluennya yakni : 1. Dengan bidang resapan 2. Dialirkan pada small bore sewer 3. Dengan evapotranspirasi 4. Menggunakan filter Sedangkan tinja dari septik tank akan diangkut menggunakan truk penyedot tinja dan diolah di IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja). Gambar 2. Septic Tank (Sumber: http://bennysyah.edublogs.org) 19   
  • 25. 20  Gambar 3. Skema pemilihan system pengelolaan air limbah   20
  • 26. Gambar 4. Contoh IPLT di Bandung (sumber: http://nasional.inilah.com/) 11.3 Alternatif Teknologi Sanitasi Sistem Off -Site Pengolahan sanitasi sistem terpusat terutama bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar di dalam air buangan. Ada beberapa tingkat pengolahan yang umumnya dilakukan untuk mengolah air buangan agar tidak berbahaya bagi lingkungan yaitu : a. Pengolahan fisik seperti: penyaringan sampah dari aliran, pengendapan pasir, pengendapan partikel discrete. b. Pengolahan biologis yang dapat terdiri dari proses anaerobik dan/atau proses aerobik, serta pengendapan flok hasil proses sintesa oleh bakteri c. Pengolahan secara kimia dengan pembubuhan disinfektan untuk mengontrol bakteri fekal dari effluent hasil pegolahan sebelumnya. d. Di bagian bawah dari pengolahan air limbah adalah sisa lumpur yang terbentuk dan harus dikendalikan serta diolah sehingga aman terhadap lingkungan Kriteria untuk keempat seri pengolahan di atas akan diuraikan pada bab-bab berikut ini. Dari masing-masing tahap seri pengolahan, terdapat beberapa alternatif unit-unit pengolahan untuk dipilih. Pemilihan unit-unit tersebut didasarkan atas: Standar effluent yang diperkenankan Nilai present value dari beberapa alternatif unit yang dipilih Sedangkan nilai present value dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut : a. Biaya investasi 21   
  • 27. b. c. d. Biaya tenaga listrik (power cost) Biaya sumber daya manusia (SDM) Biaya lahan (tanah) untuk lokasi IPAL Bagan pengolahan air limbah dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini. 12. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 12.1 Penanggung Jawab Pengelolaan Air Limbah Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum, Koperasi, Swasta, atau Masyarakat dapat melakukan pengelolaan prasarana 12.1 Kebijakan 4: Penguatan Kelembagaan dan sarana air limbah domestik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Untuk menangani layanan bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) termasuk bidang air limbah oleh pemerintah daerah direkomendasikan alternatif bentuk organisasi berupa dinas sebagai wadahnya. Hal ini antara lain merujuk kepada ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menjelaskan tentang dinas daerah sebagai berikut (Pasal 14): 1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. 5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. 6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.  22   
  • 28. S k e m a tik s is te m p e n g o la h a n lim b a h 1 in flo w 2 4 3 8 L u m p u r b a lik 9 10 --------------- aliran lumpur aliran air Gambar 5. Skema Pengolahan Air Limbah Pada IPAL 23    6 7 Super natant 1 = c o m m in 1 = comminutoru t o r 6 = saringan a n 2 = s a rin g 7 = grit ichamber b e r 3= gr t chem 8 = pengendapan awal atau 4 = kolamganaerobik n a w a l a t a u pen endapa k o la m a n a e ro b ik 5 55 =unit pengolahanl a h a n = u n it p e n g o 6 = u n it p e n g e n d a p II 6 = unit pengendap II 7 = u n t d e s in fe k ta n 78 =unita d a n a i r = B desinfektan 89 =badantair e n g e r a m = uni p 9l= m p u r u unit pengeram lumpur
  • 29. IPLT sbg pengolahan lumpur perlu: • Digester sebagai pengeram lumpur sampai tingkat kompos dan pembentukan gas methan dan membunuh bakteri bila mencapai kondisi temperatur thermophilic • Pengeringan lumpur dgn menggunakan bak pasir menyaring supernatan • Pengolahan supernatant dgn serial unit-unit Kolam anaerobik, kolam fakultatif dan kolam maturasi. Dapat juga dilakukan dgn alternatif pengolahan dalam unit unit pengolahan aerobik dgn aerasi mekanik. • Pertimbangan alternatif atas dasar cost effektif. 1 2 3 4 1= digester 2= kolam anaerobic 3= kolam fakultatif 5 Aliran lumpur Supernatan 4= Kolam maturasi 5= bak pengering lumpur 6= badan air Gambar 6. Skema Pengolahan Lumpur di IPLT 24    6
  • 30. Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub-bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) sub-bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan paling banyak 7 (tujuh) bidang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah telah mengatur lebih lanjut bahwa organisasi daerah yang berbentuk dinas daerah sekurang-kurangnya terdiri dari sembilan macam dinas. Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum yang mencakup Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang. Dengan demikian, setidak-tidaknya fungsi bidang PLP (sektor Air Limbah, Persampahan, dan Drainase) bisa dilekatkan kepada Dinas PU Daerah. Dan bila memang dibutuhkan, tidak tertutup kemungkinan untuk ditingkatkan menjadi dinas tersendiri. 12.2 Alternatif Struktur Organisasi Pengelola PLP Alternatif I: Salah satu sektor PLP menjadi dinas tersendiri Struktur paling maksimal adalah Dinas yang menjalankan fungsi penyelenggara pelayanan publik satu sektor PLP secara mandiri, sebagai contoh adalah Dinas Kebersihan yang menjalankan fungsi layanan pengelolaan sampah. Hal semacam ini juga bisa berlaku untuk sektor air limbah dan drainase bila kondisi daerah membutuhkannya dan pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai. Dalam kondisi pada contoh di atas, maka fungsi dari sektor air limbah dan drainase harus terakomodasi di dalam dinas yang lain, misalnya Dinas PU. Kepala Dinas Kebersihan Sekretariat Program& Pengawasan Umum & Keuangan Reduksi Timbulan& Daur Ulang Kebersihan Jalan&Taman Pengangkutan & Pemindahan Pengelolaan TPA Gambar 7. Contoh Struktur Dinas Sektor PLP Tertentu Alternatif II: Pengelolaan PLP diwadahi sebagai dinas tersendiri Bentuk berikutnya adalah dinas yang menjalankan fungsi PLP, dengan sektor-sektor PLP sebagai bidangnya. Sebagai contoh, hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi nomenklatur PLP, sehingga bisa disebut Dinas PLP. 25   
  • 31. Kepala Dinas PLP Sekretariat Umum Keuangan Kepegawaian Bina Program& Pengawasan Bidang Pengelolaan Air Limbah Bidang Pengelolaan Persampahan Bidang Pengelolaan Drainase Gambar 8. Contoh Struktur Dinas Yang Membidangi PLP Alternatif III: Pengelolaan PLP diwadahi sebagai Bidang dari suatu dinas Alternatif lainnya adalah struktur dimana PLP menjadi bidang dengan sektornya setingkat seksi. Kepala Dinas Cipta Karya Sekretariat Bidang PLP Bidang Lain Seksi Lain Seksi Lain Seksi Air Limbah Seksi Persampahan Bidang Lain Seksi Drainase Seksi Lain Gambar 9. Contoh Struktur PLP Setingkat Bidang Alternatif IV: Pengelolaan PLP dalam wadah seksi suatu dinas Sementara itu, struktur terbawah adalah bila bidang PLP dikelola oleh level setingkat seksi di dalam organisasi dinas. Seperti pada contoh berikut ini. 26   
  • 32. Kepala Dinas PU Sekretariat Bidang Cipta Karya Bidang Lain Bidang Lain Seksi Lain Seksi PLP Gambar 10. Contoh Struktur Bidang PLP sebagai Seksi dari Dinas Alternatif V: Pengelolaan PLP dalam wadah campuran (bidang dan seksi) Selain contoh alternatif di atas, dimungkinkan juga membuat struktur yang membedakan posisi antar sektor dari Bidang PLP. Misalnya sektor air limbah setingkat bidang, sementara persampahan dan drainase masing-masing merupakan seksi dan bergabung ke dalam bidang yang lain. Perhatikan ilustrasi berikut ini: Kepala Dinas Cipta Karya Sekretariat Bidang Air Limbah Bidang Kebersihan Seksi Persampahan Bidang Lain Seksi Drainase Gambar 11. Contoh Struktur yang Membedakan Posisi Sektor PLP Sesungguhnya tidak ada aturan baku mengenai nomenklatur SKPD, namun disarankan agar daerah menyesuaikan dengan nomenklatur dari instansi vertical di tingkat pusat. Hal ini untuk memudahkan kordinasi, baik antar pemerintah daerah (horizontal) maupun dengan level pemerintahan di atasnya. 27   
  • 33. 12.3 Unit Pelaksana Teknis Dinas Setiap organisasi daerah yang berbentuk dinas dapat memiliki unit teknis dibawahnya sesuai kebutuhan, sebagaimana ketentuan PP No.41 tahun 2007. Pasal 14, ayat (6) : Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Struktur dari UPTD kabupaten/kota terutama diisi oleh kelompok jabatan fungsional, dengan dukungan 1 subbagian tata usaha. Pasal 29, ayat (2): Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dalam konteks ke-PLP-an, contoh UPTD di daerah antara lain: - UPTD Pengelola TPA UPTD Pengelola IPAL UPTD Pengelola IPLT Sebagai contoh, struktur organisasi yang mengikutkan UPTD sebagai operator/penyelenggara layanan dapat dilihat pada ilustrasi di bagan berikut ini. Kepala Dinas Cipta Karya Sekretariat Bidang Perencanaan dan Evaluasi Bidang Air Limbah Bidang Persampahan Bidang Drainase Seksi... Seksi.. UPTD TPA UPTD IPAL&IPLT Gambar 12. Contoh Struktur Organisasi dengan UPTD Sebagai Operator Selain UPTD, operator/penyelenggara bagi layanan bisa saja berupa BUMD, atau BLUD. Ragam kelembagaan operator yang dipilih antara lain akan bergantung kepada perkiraan tingkat pendapatan dari lembaga operator tersebut. Bila lembaga diperkirakan bisa mendapatkan 28   
  • 34. keuntungan, maka bentuk BUMD cukup layak dipertimbangkan. Bila lembaga bisa mendapatkan pemasukan yang setidaknya berimbang dengan pengeluaran (=cost recovery), maka bentuk UPTD yang menerapkan PPK-BLUD mungkin paling sesuai. Namun bila diperkirakan kondisi pemasukan nantinya belum bisa mengkompensasi pembiayaan, maka bentuk UPTD barangkali paling cocok sebagai operator. Sementara itu, fungsi regulasi dipegang oleh SKPD pembina teknisnya. Tabel 9. Urusan Pemerintah Daerah Terkait Sub Bidang Air Limbah Sub-sub Bidang Peran Pemerintah Kabupaten/Kota Peraturan 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten/kota 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota Pembinaan 1. Penyelesain masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah Pembangunan 1. Penyelengaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota) Pengawasan 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM 12.4 Perencanaan Pengelola Air Limbah Domestik Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah (Dinas PU Kabupaten/Kota, Dinas Kebersihan Kabupaten/Kota, dll), Badan, Masyarakat atau Kelompok Masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum atau Perusahaan Daerah yang dibentuk khusus oleh Kabupaten/Kota (seperti Perusahaan Daerah Air Limbah, BLU, UPTD, dll) dapat melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana air limbah domestik. 29   
  • 35. Pada saat melakukan perencanaan pada master plan (Rancangan Induk) air limbah harus direncanakan beberapa hal terkait dengan kelembagaan termasuk lembaga pengelola yang diperlukan untuk mengelola: Pembuangan air limbah sistem setempat Pengelolaan air limbah sistem terpusat Penentuan lembaga ini mengacu pada: Jenis prasarana dan sarana yang akan dikelola Volume prasarana dan sarana yang akan dikelola Tingkat kesulitan teknologi yang digunakan Bentuk pelayanan yang diinginkan Jumlah penduduk yang dilayani Luas daerah pelayanan Klasifikasi daerah yang dilayani 12.4.1 Rencana Pengembangan Kelembagaan Penyusunan kelembagaan adalah untuk menentukan bentuk badan pengelola air limbah yang efektif dan efisien, sedangkan dasar pemilihan bentuk organisasi pengelola adalah dari dinas atau lembaga yang sudah ada yang mempunyai banyak kesamaan atau jika terpaksa membuat lembaga baru apabila dipandang lebih layak. Pengembangan prasarana dan sarana air limbah selalu berdampak pada kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya pada lembaga operator yang bertanggung jawab mengelola prasarana dan sarana terbangun tersebut. Kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut, umumnya berkorelasi langsung dengan peningkatan luas wilayah layanan dan peningkatan teknologi yang dioperasikan. Bentuk lembaga operator pengelolaan air limbah dapat berbasis masyarakat (swadaya) untuk skala komunal didalam kawasan dan berbasis lembaga (formil) untuk berbagai skala pengelolaan. 12.4.2 Rencana Pengembangan Peraturan Untuk menunjang keberhasilan pengelolaan air limbah di area studi, maka harus didukung oleh peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan mempunyai sanksi-sanksi hukum dan merekomendasikan pada pemerintah daerah agar diatur dalam peraturan daerah. 12.4.3 Rencana Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Swasta Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah maka dilakukan langkahlangkah beriku : a. Penyelenggaraan sosialisasi perlunya perilaku hidup bersih dan sehat. Secara umum proses perubahan masyarakat yang diharapkan dari suatu kampanye publik adalah sebagai berikut: Meningkatnya kesadaran (Awareness) Meningkatnya minat (Interest) Tumbuhnya kebutuhan (Demand) Adanya partisipasi dan tindakan (Action) 30   
  • 36. Pelaksanaan kampanye publik tersebut, harus direncanakan secara berkesinambungan agar proses perubahan masyarakat tersebut dapat berlangsung hingga terwujudnya partisipasi (Action) masyarakat secara luas dalam mendukung terwujudnya sistem pengelolaan air limbah yang efektif dan efisien. b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah, melalui pemberian penghargaan dan sanksi. c. Melibatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah. d. Sosialisasi untuk merubah perilaku supaya tidak membuang tinja di sembarang tempat (open defecation free) Kerjasama dengan pihak swasta perlu ditingkatkan baik dalam pelayanan pengumpulan, penyaluran, pengolahan, maupun pembuangan akhir; jasa konsultansi, kontraktor, maupun pengadaan barang khususnya kendaraan; dengan menyeimbangkan prinsip pengusahaan dalam pelayanan umum. Selain itu, swasta dapat dilibatkan secara langsung untuk membantu masalah pembiayaan, operasional dan pemeliharaan melalui program “community development” yang umumnya menjadi fokus utama untuk perusahaan berskala besar. 12.4.4 Rencana Pendanaan Sumber dana rencana investasi sarana dan prasarana air limbah pada dasarnya berasal dari dana hasil pajak melalui APBD dan APBN atau dari dana hasil retribusi pelayanan air limbah. Sumber dana investasi dari pajak dapat digolongkan sebagai sumber dana tidak langsung dan sumber dana dari retribusi dapat digolongkan sebagai sumber dana langsung. Dengan demikian strategi pendanaan investasi prasarana dan sarana air limbah dapat dibedakan sebagai berikut: • Strategi Pendanaan Investasi: 100% APBD • Strategi Pendanaan Investasi: sebagian APBD dan sebagian Retribusi Air Limbah • Strategi Pendanaan Investasi: 100% Retribusi Air Limbah Pilihan strategi pendanaan tersebut, sangat tergantung dari kapasitas fiskal masing-masing daerah dan kemampuan membayar retribusi masing-masing penduduk yang mendapat pelayanan. Sumber pendanaan investasi dari pendapatan retribusi hanya dimungkinkan, apabila kelayakan keuangan proyek memenuhi standard (IRR dan NPV). Selain dana yang berasal dari pemerintah, dapat pula berasal dari swadaya masyarakat, sektor swasta, maupun dana asing. Di era otonomi daerah saat ini memang untuk biaya pengelolaan air limbah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat juga harus paham akan tingkat kemampuan setiap daerah yang berbeda-beda. 31