Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso

12,263 views
12,078 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
301
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso

  1. 1. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Berubahnya zaman yang disertai dengan perkembangan teknologimembuat orang semakin kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru.Namun,hal ini justru disalah gunakan dengan menciptakan barang-barang tiruan diberbagai bidang. Sehingga di era perdagangan global saat ini, perlindunganterhadap merek merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap negara.Hal inidikarenakan merek mempunyai peran yang penting untuk menciptakan iklimpersaingan usaha yang sehat antara para pelaku usaha.Indonesia sendiri jugatelah mengatur mengenai masalah perlindungan merek dalam satu undang-undang tersendiri yaitu, UU No.15 tahun 2001 tentang merek. Yang dimaksudmerek oleh UU tersebut ialah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, maupun kombinasi dari unsur-unsurtersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatanperdagangan barang atau jasa. Dari apa yang telah diuraikan diatas, dapat kitalihat bahwa barang-barang yang kini banyak beredar di pasaran merupakan suatupelanggaran atas hak merek. Akibatnya para konsumen dibuat bingung karenabarang-barang tiruan tersebut sangat mirip dengan barang asli. Dengan hargayang jauh lebih murah, para konsumen tentu akan memilih untuk membelibarang tiruan tanpa menyadari kualitas barang tersebut yang akan lebih mudahrusak dibanding barang asli. Seiring berjalannya waktu setelah diundangkannya UU No.15 tahun2001, implementasi UU tersebut ternyata belum berjalan secara optimal. Dikabupaten Bondowoso sendiri misalnya, marak sekali peredaran dan penjualanbarang palsu terutama di bidang mode yang memberikan dampak bagi pemilikindustry, konsumen. Yang mana, Berdasarkan hasil studi MIAP dengan LPEMFEUI terhadap 12 sektor industri pada periode 2002-2005, menyebutkan,tindakan pemalsuan di industri sepatu, tekstil, pakaian jadi, rokok, dan pestisidaselama periode tersebut menimbulkan kerugian mencapai Rp 4,4 triliun. Inibelum termasuk pemalsuan terhadap produk software yang menimbulkan 1
  2. 2. kerugian Rp 3,6 triliun. Kegiatan pemalsuan di 12 bidang industri tersebut telah pula menghilangkan potensi lapangan pekerjaan sebanyak 124 ribu.1 Berdasarkan Fakta Hukum yang terjadi di kabupaten Bondowoso, Banyak kasus pelanggaran terhadap HKI yang kini sedang dilakukan pemeriksaan oleh para aparat hukum, seperti menurut penelitian Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI), bahwa menurut catatannya telah terjadi 65 kasus pelanggaran dalam bidang HKI, dengan rincian 45 pelanggaran terhadap hak cipta, 17 pelanggaran terhadap hak merek, dan tiga kasus pelanggaran terhadap hak paten. Dari ke 65 kasus tersebut hanya enam kasus yang sudah terselesaikan, sedangkan 59 kasus masih dalam tahap pemeriksaan. Data tersebut tentunya hanya sebagian kasus yang terungkap di permukaan.Padahal berdasarkan penelusuran di lapangan, masih banyak peredaran dan penjualan barang palsu, terutama dalam bidang mode di pasar-pasar. Di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur juga tak luput dari praktek peredaran dan penjualan barang palsu, seperti pemalsuan merek terhadap tas merek Coach, ransel, kaos merek nevada, sepatu merek jelly, crocs, ariesta mode, new era, baju obral berkisar 10-35 ribu. Biasanya barang-barang palsu tersebut dijual di pasar-pasar maupun toko-toko kecil. Hal ini yang menyebabkan atau menimbulkan pertentangan antara das sollen dengan das seinnya. Setelah adanya fakta hukum yang bertentangan dengan undang-undang, saatnya untuk mengetahui pengertian atau maksud dari barang palsu tersebut yaitu merupakan barang-barang yang diproduksi dan / atau diperdeagangkan dengan menggunakan merek terdaftar milik pihak lain. Pelanggaran terhadap merek tersebut ternyata dilakukan secara sadar baik oleh si pembuat, pembeli maupun penjual barangbpalsu tersebut. Bahkan penjualan barang palsu yang merupakan pelanggaran dijadikan mata pencaharian tetap bagi sebagian penjual. Maraknya peredaran barang di kabupaten Bondowoso dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang utama adalah sanksi hukum pada UU No.15 tahun 2001 hanya dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran hanya1 http://www.miap.or.id/main/berita/detail.php?detail=20091230160731, diakses pada tanggal 25September 2012. 2
  3. 3. jika ada aduan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain.Sehingga jika tidak pengaduan maka tidak dapat dilakukan proses hukum.Faktor yang lain adalah sistem perlindungan hak merek yang dianut olehIndonesia saat ini adalah sistem first to file, yaitu pelanggaran merek terjadi jikaada tindakan-tindakan penggunaan merek terdaftar oleh pihak-pihak beritikadburuk yang dilakukan dalam masa perlindungan atas merek yang bersangkutansebagaimana tertera dalam sertifikat pendaftaran mereknya. Atau dengan katalain orang yang melakukan pengaduan harus mampu menunjukkan sertifikatmerek atau alas hak lainnya yang sah pada saat melakukan pengaduan atas suatutindak pidana merek. Jadi tidak ada pelanggaran tanpa pendaftaran merek. Selainfaktor yuridis diatas, faktor masyarakat pun juga memberikan pengaruh terhadapmaraknya peredaran dan penjualan barang palsu, seperti minimnya pengetahuanmereka akan pelanggaran merek, faktor ekonomi masyarakat kabupatenBondowoso yang sebagian besar tidak dapat menjangkau untuk membeli barangoriginal atau barang asli, sehingga mereka beralih untuk membeli barang palsuyang lebih murah dan hampir menyerupai barang asli meskipun kualitasnyaberbeda. Adanya peredaran dan penjualan barang palsu dalam bidang mode dikabupaten Bondowoso menyebabkan kerugian yang besar bagi pemilik merek,seperti menurunnya nilai penjualan barang. Setelah meninjau alasan-alasantersebut, maka sangat diperlukan untuk membentuk suatu peraturan daerah dikabupaten Bondowoso yang mengatur mengenai pelarangan dan peredaranbarang palsu dibidang mode. Hal ini sebagai upaya perlindungan terhadapmerek, serta penegakan aturan hukum. Salah satu upayanya adalah pengaturanmengenai penjatuhan sanksi bagi mereka yang membuat, menjual, maupun yangmembeli barang palsu. Untuk meningkatkan efek jera dapat dijatuhkan sanksibaik berupa sanksi perdata, sanksi pidana maupun kombinasi antara keduanya.Sehingga dengan demikian dapat meminimalisir bahkan menghentikanperedaran dan penjualan barang palsu dalam bidang mode di KabupatenBondowoso.B. Identifikasi Masalah1. Permasalahan yang kini tengah dialami sebagian masyarakat kita adalah berkenaan dengan peredaran barang-barang tiruan, sekilas permasalahan ini 3
  4. 4. nampak tidak terlalu serius sehingga luput dari perhatian pemerintah. Tidak adanya tindakan yang nyata dari pemerintah juga menyebabkan masyarakat semakin leluasa untuk melakukan tindakan yang melanggar UU No.15 tahun 2001 ini. Permasalahan ini dapat diatasi dengan membuat suatu peraturan yang jelas, namun tidak cukup sampai disitu, peran struktur yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat juga dibutuhkan. Karena membuat masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan suatu peraturan tidak semudah membalikkan telapak tangan maka perlu kesadaran dari dalam diri masyarakat, soaialisasi oleh pemerintah juga dibutuhkan, kemudian pelaksanaannya juga harus dalam pengawasan pemerintah.2. Rancangan peraturan daerah terkait pelarangan peredaran barang palsu di kabupaten Bondowoso dirasa perlu karena diharapkan mampu melindungi hak merek dari suatu produk, hal ini juga berkaitan dengan perlindungan atas kreativitas seseorang. Apabila tindakan memalsu barang terus dilanjutkan tentu hal ini akan mengurangi inovasi-inovasi terhadap barang tertentu. Keterlibatan negara maupun pemerintah dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat sangat dibutuhkan, karena mereka lah yang mampu memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar undang-undang.3. Yang menjadi dasar filosofis dari pembuatan rancangan peraturan daerah ini adalah agar masyarakat lebih menghargai ati nilai dari sebuah kejujuran, diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang sadar akan akibat yang ditimbulkan apabila mereka tetap membeli barang tiruan. Sedangkan dasar sosiologisnya adalah dalam kehidupan bermasyarakat tentu tidak dibenarkan untuk merugikan orang lain, mengingat persaingan yang sehat menuntut agar tidak saling merugikan antara konsumen dan produsen.4. Dengan adanya peraturan daerah ini nantinya diharapkan masyarakat dapat mematuhinya serta merujuk pada UU No.15 tahun 2001 tentang merek. Para pembuat barang bajakan dapat membuat dan mendaftarkan mereknya sendiri. Diharapkan persaingan sehat di dunia usaha dapat tercipta do kabupaten Bondowoso. Peraturan daerah ini nantinya juga diharapkan dapat menjangkau masyarakat awam yang membutuhkan pemahaman lebih atas peraturan yang telah ada sebelumnya. 4
  5. 5. C. Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dapat diuraikan sebagao berikut : 1. Untuk mengetahui tindakan nyata dari pemerintah bagi yang melanggar UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; 2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Rancangan peraturan daerah terkait pelarangan peredaran barang palsu di Kabupaten Bondowoso; 3. Untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis mengenai pembentukan rancangan Undang-undang atau Rancangan Peraturan Daerah terkait pelarangan peredaran barang palsu di Kabupaten Bondowoso; 4. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan dari pembuatan peraturan rancangan peraturan daerah tentang pelanggaran merek atau barang palsu di Kab. Bondowoso.D. Manfaat Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan perancangan Undang- undang atau Rancangan Peraturan Daerah :a. Memberikan pandangan yang luas dalam pemahaman terhadap tindakan yang nyata dari pemerintah bagi yang melanggar UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.b. Sebagai sarana untuk pembelajaran dalam rancangan peraturan daerah terkait peredaran barang palsu di kabupaten Bondowoso.c. Sebagai Informasi sasaran yang wijudkan darirancangan pembuatan peraturan daerah.d. Bagi pemerintah sebagai masukan dan lebih tegas dalam rancangan pembuatan peraturan daerah terkait peredaran barang palsu di kabupaten Bondowoso;e. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai adanya rancangan pembuatan peraturan daerah terkait peredaran barang palsu di kabupaten Bondowoso. 5
  6. 6. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRISA. Kajian Teoritis Sebagai suatu hak yang lahir melalui intelektual manusia, hak merek yang merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual (HKI) perlu mendapatkan perlindungan hokum. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, tentunya hal ini dapat menyebabkan peredaran barang palsu atau biasa disebut barang KW di kalangan masyarakat mengalami peningkatan terus menerus. 1.1 Pengertian Merek Pada umumnya diera perdagangan global yang terjadi seperti sekarang, banyak pelaku usaha berlomba-lomba menarik minat masyarakat untuk membeli produk dalam bentuk barang maupun jasa yang telah diproduksinya. Strategi yang digunakan oleh para pelaku usaha tersebut adalah melalui merek atas suatu produk. Merek bermanfaat sebagai pembeda antara produk satu dengan produk lainnya yang sejenis, selain itu merek juga dapat menentukan tinggi rendahnya harga suatu produk, serta menjaga persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha. Semakin terkenal suatu merek, maka semakin tinggi harga produk tersebut, dan begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, merek merupakan komponen utama yang harus ada dalam suatu produk. Menurut UU No.15 Tahun 2001 Tentang merek pasal 1 ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Banyak para ahli hukum di dunia yang memberikan pengertian merek, seperti : Suryodiningrat, di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Merek, bahwa merek adalah barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknyadengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibubuhi tanda tulisan dan/atau perkataan untuk membedakannya dari barang-barang 6
  7. 7. sejenis hasil pabrik pengusaha lain. Tanda itu disebut merek perusahaan2, Soekardono mendefinisikan tentang merek dalam bukunya hokum Dagang Indonesia Jilid I, merek adalah sebuah tanda, dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan perusahaan lain3. H.M.N. Purwosutjipto, S.H. memberikan pengertian merek sebagai berikut, merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis4. Menurut Knapp (2001), merek adalah internalisasi sejumlah kesan yang diterima oleh pelanggan dan konsumen yang mengakibatkan adanya suatu posisi khusus dalam ingatan mereka terhadap manfaat emosional dan fungsional yang dirasakan. Sebuah merek dikatakan khusus jika konsumen merasa yakin bahwa merek-merek tersebut benar- benar khusus. Menurut Aaker (1996), merek merupakan nama atau simbol yang bersifat membedakan (seperti logo, cap, kemasan) dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Menurut Kotler (2000), merek adalah suatu janji penjual untuk secara konsisten memberikan feature, manfaat dan jasa tententu kepada pembeli, bukan hanya sekedar simbol yang membedakan produk perusahaan tertentu dengan kompetitornya. Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa merek adalah : 1. Merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, maupun kombinasi dari berbagai unsur tersebut2 Suryodiningrat, R. M. Pengantar Ilmu Hukum Merek, Pradya Paramita, Jakarta, 1975, h. 30.3 Soekardono, R. Hukum Dagang Indonesia Jilid I,Cetakan Ke 4, Soeroengan Jakarta, 1967, h. 1494 H. OK. Saidin, OP, cit, h.343. 7
  8. 8. 2. Berfungsi sebagai pembeda antara dengan produk lain yang sejenis. 3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. 1.2 Pengertian Pemalsuan Pada saat ini peredaran dan penjualan barang-barang palsu di Indonesia terbilang tinggi dari tahun ke tahun.Sehingga seolah-olah pasar di Indonesia dapat dikatakan sebagai surga bagi para penjual barang palsu.Pemalsuan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), pemalsuan adalah memproduksi suatu produk yang menyalin atau meniru penampakan fisik suatu produk asli sehingga menyesatkan para konsumen bahwa ini adalah produk dari pihak lain5. Yang termasuk pemalsuan seperti produk yang melanggar merek dagang, pelanggaran hak cipta, peniruan kemasan, label, dan merek. Menurut para ahli, penggolongan barang palsu berdasarkan tingkat pelanggaran dibagi menjadi empat golongan, yaitu ; 1. Produk palsu sejati (True Conterfeit Product) 2. Produk palsu yang tampak serupa (Look-Alike) 3. Reproduksi 4. Imitasi yang tak meyakinkan. Dikalangan masyarakat barang palsu yang sering beredar adalah produk palsu yang tampak serupa (Look-Alike) atau lebih dikenal dengan istilah barang KW. Terdapat dua pendapat tentang pengertian barang KW, yaitu petama, jika konteks barang KW yang dimaksud adalah kwalitas 1, 2, 3, maka artinya barang tersebut merupakan produksi dari satu perusahaan yang sama. Misalnya produk tas merek GEORGIO ARMANI, Channel, Louis Vuitton, Esprit, Gucci. Dalam hal ini perusahaan tersebut membuat barang yang sama namun dengan standar kualitas yang bertingkat. Akan tetapi jika ini yang dilakukan maka5 http://www.miap.or.id/main/berita/detail.php?detail=20091230160731, diakses pada tanggal 25September 2012. 8
  9. 9. perusahaan tersebut harus memberikan informasi pada labelnya kepada konsumen. Namun hal yang mustahil jika perusahaan yang ternama dengan barang branded nya membuat kualitas yang berbeda-beda, jika hal itu terjadi tentunya akan menjatuhkan nama perusahaan dan produknya. Kedua, barang KW yang berarti produk tiruan (palsu).Barang ini yang biasanya beredar di pasaran. Barang KW tersebut bukan hasil produksi dari perusahaan yang mengeluarkan barang branded, misalnya merek GEORGIO ARMANI, Channel, Louis Vuitton, Esprit, Gucci, tetapi dibuat oleh perusahaan yang sama sekali berbeda. Pihak yang meniru tersebut dapat meniru model atau memalsukan merek. Biasanya barang-barang palsu ini di lingkungan para pedagang diberi nama barang "tembakan", artinya mirip barang asli. Jika dilihat sepintas fisik barang KW tidak kalah dengan barang asli, Namun ketika diperhatikan secara teliti maka akan jauh berbeda dari sisi bentuk fisiknya apalagi kualitasnya.1.3 Teori Terdapat teori yang menjadi dasar sehingga disusunnya naskah akademik ini, teori tersebut antara lain :reward theory, bahwa teori ini memberikan suatu pengakuan terhadap karya intelektual, dalam hal ini hak merek yang telah dihasilkan oleh seseorang melalui kerja kerasnya. Pengakuan tersebut dapat berupa penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya inovatif dan kreatif dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual.Reward theory juga sejalan dengan teori recovery theory, yakni pemilik merek yang telah mengeluarkan waktu, biaya, dan tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali sesuai dengan apa yang telah dikeluarkannya tersebut. Selanjutnya, teori Robert M. Sherwood dalam teorinya risk theory, menurut teori ini Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga demikian adalah wajar untuk membentuk suatu perlindungan hokum terhadap upaya yang mengandung resiko tersebut. Sherwood 9
  10. 10. berpendapat, bahwa resiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara illegal, sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi pencipta dapat dihindari, jika terdapat landasan hokum yang kuat maka dapat melindungi HKI tersebut. Berdasarkan teori-teori tersebut, maka naskah akademik ini disusun sebagai upaya untuk melindungi hak intelektual yang dimiliki para pemilik hak (hak merek), sehingga hasil karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualnya melalui kerja keras, dan pengorbanannya mendapatkan perlindungan hokum guna mencegah bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa adanya kompensasi kepada pihak yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut. Selain itu, melalui naskah akademik ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah peredaran dan penjualan barang palsu di Kabupaten Bondowoso, serta menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas masyarakat Kabupaten Bondowoso untuk menghasilkan suatu produk baru yang berbeda dari produk yang lain. Dengan demikian dapat menumbuhkan persaingan usaha yang sehat antara para pelaku usaha.B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma Asas di dalam suatu peraturan hokum merupakan hal yang sangat penting, tidak ada hokum yang dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut.Norma-norma adalah pengejawantahan dari asas yang ada dalam peraturan hukum. Dalam Naskah Akademik ini, asas-asas yang digunakan adalah : a. Asas Kepribadian Asas ini berarti bahwa penegakkan terhadap pelarangan dan peredaran barang palsu merupakan suatu tindakan untuk melindungi, menghormati, dan mengakui terhadap kepribadian manusia, dalam hal ini adalah pemilik merek, Perlindungan kepada pemilik merek merupakan perlindungan terhadap kepribadian manusia tersebut. b. Asas Persekutuan Asas ini menghendaki kehidupan yang tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat.Pelarangan peredaran dan penjualan barang palsu perlu untuk ditegakkan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di masyarakat, 10
  11. 11. sehingga tidak ada pihak (pemilik merek) yang merasa terganggu dengan adanya keberadaan barang palsu.c. Asas kesamaan Asas ini berarti bahwa setiap orang dianggap sama di depan hokum, keadilan merupakan realisasi dari asas ini. Asas kesamaan yang dimaksud dalam naskah akademik ini adalah bahwa setiap orang berhak untuk memiliki merek dan mendapatkan hak merek.Hak atas merek dapat diperoleh jika telah memenuhi persyaratan, yaitu melalui pendaftaran merek.Berdasarkan hal tersebut, maka para pihak yang melakukan peredaran dan penjualan barang palsu telah melanggar hak pemilik merek. Para penjual yang menjual barang palsu sudah sepantasnya tidak berhak untuk memperjual belikan barang palsu, sedangkan pemilik merek berusaha untuk membuat merek tersebut terkenal di kalangan masyarakat melalui berbagai cara dengan investasi dan strategi usaha tertentu. Agar pemilik merek memperoleh keadilan, maka perlu suatu peraturan untuk menegakkan hokum, yaitu melalui suatu peraturan daerah tentang pelarangan peredaran dan penjualan barang palsu.d. Asas pemisahan antara baik dan buruk Asas ini berarti bahwa adanya pemisahan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.Tindakan untuk mengedarkan dan penjualan barang palsu adalah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.e. Asas perlindungan terhadap merek terdaftar Mengingat Indonesia menggunakan asas konstitutif pada pendaftaran merek, maka hanya merek yang terdaftar yang dapat memeperoleh perlindungan hokum.Perlindungan terhadap merek terdaftar perlu dilakukan untuk melindungi hak-hak para pemilik merek yang dirugikan akibat adanya peredaran dan penjualan barang palsu di pasaran.Berdasarkan hal tersebut, jika merek yang dipalsukan bukan merupakan merek yang terdaftar, maka bukan merupakan suatu tindak pidana.f. Asas persamaan dan ketidaksamaan Salah satu fungsi merek adalah untuk membedakan antara produk yang satu dengan produk lainnya. Sehingga suatu merek harus memiliki suatu ciri khusus atau daya pembeda antara produk lain yang sejenis. 11
  12. 12. C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Masalah yang dihadapi Masyarakat Fenomena pemalsuan merek berbagai macam produk yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi sangat penting untuk segera ditangani, mengingat derajat permasalahannya yang semakin kompleks, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan merek masih terkesan lemah dalam rangka melindungi hak merek pemilik merek. Hal ini terlihat di dalam UU No.15 tahun 2001 Tentang Merek, hanya menitikberatkan pada pengaturan merek barang/jasa.Selain itu, secara eksplisit Undang-Undang ini juga menyebut seluruh tindak pidana penggunaan merek terdaftar oleh para pihak yang beritikad buruk sebagai pelanggaran dan bukan kejahatan (pasal 94 ayat 2 UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek).Kemudian, pemalsuan merek merupakan delik aduan, yang diatur pada pasal 95 UU No.15 Tahun 2001. Dalam ilmu hokum pidana, hal ini berarti bahwa pasal-pasal pidana di dalam UU No.15 Tahun 2001 berlaku jika terdapat laporan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain. Dan sebaliknya, jika tidak ada laporan maka tidak akan ada penyidikan dari kepolisian. Tak hanya itu saja, dalam menilai sebuah barang merupakan barang palsu atau bukan di mata hokum, polisi tidak dapat melakukannya secara sepihak.Hal ini dikarenakan, sistem perlindungan hak merek yang saat ini dianut oleh Indonesia, adalah sistem First to file6. Pelanggaran merek hanya terjadi apabila ada tindakan-tindakan penggunaan merek terdaftar oleh pihak-pihak beriktikad buruk yang dilakukan dalam masa perlindungan atas merek yang bersangkutan sebagaimana tertera dalam sertifikat pendaftaran mereknya.Tidak ada pelanggaran tanpa pendaftaran merek karena dalam sistem First to file, perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik pendaftaran merek.Pelapor harus mampu menunjukkan sertifikat merek atau alas hak lainnya yang sah pada saat melakukan pelaporan atas suatu tindak pidana merek.Selain harus mampu menunjukkan bukti kepemilikan merek yang sah, pelapor juga harus mampu menunjukkan kepada kepolisian perbedaan-perbedaan antara barang asli dan6 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f98f0a42a785/apakah-pembeli-tas-kw-bisa-dipenjara,diakses pada tanggal 8 September 2012. 12
  13. 13. barang palsu secara jelas.Hal ini tentu saja untuk menghindari penegak hukum melakukan kekeliruan dalam menangkap dan memproses pidana para pelaku pelanggaran merek. Dengan adanya peredaran barang palsu tersebut, tentunya memberikan dampak bagi pemilik industry, konsumen, bahkan Negara. Berdasarkan hasil studi MIAP dengan LPEM FEUI terhadap 12 sektor industri pada periode 2002- 2005, menyebutkan, tindakan pemalsuan di industri sepatu, tekstil, pakaian jadi, rokok, dan pestisida selama periode tersebut menimbulkan kerugian mencapai Rp 4,4 triliun. Ini belum termasuk pemalsuan terhadap produk software yang menimbulkan kerugian Rp 3,6 triliun. Kegiatan pemalsuan di 12 bidang industri tersebut telah pula menghilangkan potensi lapangan pekerjaan sebanyak 124 ribu7. Banyak kasus pelanggaran terhadap HKI yang kini sedang dilakukan pemeriksaan oleh para aparat hukum, seperti menurut penelitian Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI), bahwa menurut catatannya telah terjadi 65 kasus pelanggaran dalam bidang HKI, dengan rincian 45 pelanggaran terhadap hak cipta, 17 pelanggaran terhadap hak merek, dan tiga kasus pelanggaran terhadap hak paten. Dari ke 65 kasus tersebut hanya enam kasus yang sudah terselesaikan, sedangkan 59 kasus masih dalam tahap pemeriksaan8. Data tersebut tentunya hanya sebagian kasus yang terungkap di permukaan.Padahal berdasarkan penelusuran di lapangan, masih banyak peredaran dan penjualan barang palsu, terutama dalam bidang mode di pasar-pasar. Di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur juga tak luput dari praktek peredaran dan penjualan barang palsu, seperti pemalsuan merek terhadap tas merk Coach, ransel, kaos merk nevada, sepatu merk jelly, crocs, ariesta mode, new era, baju obral berkisar 10-35 ribu. Biasanya barang- barang palsu tersebut dijual di pasar-pasar maupun toko-toko kecil.Mereka (para penjual) menjual barang-barang palsu tersebut dilatarbelakangi oleh factor ekonomi, yaitu ingin meraup keuntungan yang sebesar mungkin dari hasil7 http://www.miap.or.id/main/berita/detail.php?detail=20091230160731, diakses pada tanggal 25September 2012.8 http://www.miap.or.id/main/berita/detail.php?detail=20091230160731, diakses pada tanggal 25September 2012. 13
  14. 14. penjualan barang palsu, yang biasanya dijual dengan membanting harga melalui obral.Konsumen atau pembeli juga ikut andil dalam maraknya peredaran dan penjualan barang palsu di Kabupaten Bondowoso, Factor ekonomi kembali yang menjadi penyebabnya, para pembeli yang membeli barang-barang palsu tersebut rata-rata perekonomiannya yang rendah sampai dengan menengah.Karena tidak mampu membeli barang original atau barang asli, pembeli beralih untuk membeli barang palsu.Kualitas barang tidak lagi dipikirkan oleh para pembeli, sudah cukup bagi mereka memiliki barang yang meyerupai barang original atau barang asli.Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat factor prestige juga ikut andil dalam peredaran dan penjualan barang palsu. Maraknya peredaran dan penjualan barang palsu di Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mentaati hokum masih kurang, padahal sejak tahun 2001 lalu Undang-Undang merek telah disahkan, maka sudah 11 tahun waktu berjalan dan ternyata dalam prakteknya pelanggaran merek masih sering terjadi.D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keungan Negara Permasalahan peredaran dan penjualan barang palsu di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bondowoso yang terus meningkat tiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa implementasi UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek masih belum efektif. Akibatnya Negara Indonesia juga mengalami kerugian yang besar akibat adanya peredaran serta penjualan barang palsu, sehingga dibutuhkan suatu peraturan daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlarut-larut. Dengan adanya naskah tentang pelarangan dan peredaran barang palsu juga dapat berdampak positif bagi keuangan Negara, yaitu memberi dampak efisiensi dan penghematan terhadap keuangan Negara. Peraturan Daerah Tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Barang Palsu dalam Bidang Mode di kabupaten Bondowoso dibuat untuk menekankan pelaksanaan peraturan yang sudah ada, yaitu UU No.15 tahun 2001 Tentang Merek. Jika peraturan daerah ini dapat diterapkan dengan baik, maka setidaknya dapat merubah mentality masyarakat Kabupaten Bondowoso untuk lebih menghargai barang original atau barang asli, serta apabila peredaran dan 14
  15. 15. penjualan barang palsu dapat diminimalisir, hal ini tentu saja dapat berdampakpositif dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso. Dampaklainnya dengan adanya perda ini adalah masyarakat sekitar terdorongmeningkatkan kreativitasnya untuk menghasilkan produk sendiri gunamemenuhi kebutuhan hidup dibidang mode tanpa harus melanggar hokum. 15
  16. 16. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Pengaturan mengenai pelarangan peredaran barang palsu memiliki keterkaitandengan dengan9: 1. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization). 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek ditetapkan Tangga1 29 Agustus 1995. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek ditetapkan Tangga1 31 Maret 1993. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan Tangga1 31 Maret 1993. Meskipun Undang-Undang mengenai merek telah ada sejak tahun 1961 namun keberadaannya seringkali mengalami perubahan. Sedikitnya Undang- Undang merek telah mengalami lima kali perubahan. Hingga pada saat ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang merek sebagai upaya nyata Pemerintah untuk memberi perlindungan bagi pemilik merek terdaftar. Secara umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur tentang merek, permohonan pendaftaran merek, persyaratan pendaftaran merek, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, penyelesaian sengketa merek dan sebagainya. Dalam kurun waktu 11 tahun pelaksanaannya, Undang-Undang tersebut dirasakan kurang mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bondowoso. Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pelarangan Peredaran Barang- Barang Palsu Dalam Bidang Mode Di Kabupaten Bondowoso memiliki keterkaitan dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal. Antara Rancangan Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Perundang-undangan lain diharapkan dapat saling melengkapi, mengingat peraturan9 http://umarikmawaru.blogspot.com/2012/07/aspek-hukum-dalam-ekonomi-hak-atas.html#.UGcKpGMR3Mw 16
  17. 17. baru dibuat dengan tujuan untuk menambah suatu aturan yang belum diundangkanmaupun memperbaiki suatu aturan yang telah ada namun dirasakan tidak lagimampu untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kondisi yang ada. Denganadanya Rancangan Peraturan Daerah tersebut nantinya diharapkan permasalahanmengenai peredaran barang-barang palsu di Kabupaten Bondowoso dapat teratasi,karena telah ada suatu aturan yang lebih khusus mengatur tentang peredaran barangpalsu.Sanksi bagi para produsen dan pedagang barang palsu yang selama ini hanyatertulis di dalam Undang-Undang nantinya dapat di implementasikan secara baikdengan Rancangan Peraturan Daerah Tersebut sebagai landasan hukumnya. Dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2001, diatur mengenai berbagai peraturan maupun keputusanpemerintah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan merek.Apa yang telah diatursebelumnya tentu berkaitan dengan kondisi hukum yang ada pada saat itu. Misalnyasaja pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentangTata Cara Permintaan Pendaftaran Merek ditetapkan Tangga1 31 Maret 1993, padasaat itu tentu kondisi hukum yang terjadi mengenai tata cara permintaanpendaftaran merek tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga Pemerintahmemutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Carapermintaan Pendaftaran Merek. 17
  18. 18. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A. Landasan Filosofis Landasan filosofis disusunnya naskah akademik ini adalah pancasila atau rechtsidee, yaitu konstruksi pikir yang mengarahkan hukum kepada suatu hal yang dicita-citakan. Menurut Rudolf Stamler, rechtsidee berfungsi sebagai leitsern atau bintang pemandu bagi terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat10. Falsafah atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi,didalamnya ada nilai kebenaran,keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada dibumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah, atau jalan kehidupan bangsa (way of life). Falsafah hidup berbangsa, merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan. Kaidah- kaidah filsafati secara normatif dituangkan ke dalam asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan. Berlakunya undang-undang dalam arti materiil, dikenal adanya beberapa asas. Asas-asas itu dimaksudkan, agar perundang- undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya. Terhadap setiap sila yang terdapat dalam pancasila, problem mengenai peredaran barang palsu memiliki keterkaitan dengan tiap-tiap silanya, yaitu:10 Rudolf Steammler dalam Roscoe Pound, Hukum dan Kedudukannya Dalam Masyarakat, Terj.Budiarto, Jogjakarta: Radjagrafindo, 1996, hal.11 18
  19. 19. 1) Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam sila pertama diatur mengenai kewajiban kita sebagai sesama umat manusia yang percaya akan adanya Tuhan untuk saling membina kerukunan antar manusia. Kerukunan tercipta apabila setiap hak dan kewajiban masyarakat seimbang dan tidak adanya konflik antara sesama umat beragama. Apabila kita melihat permasalahan mengenai peredaran barang palsu, hal ini sangat tidak mencerminkan adanya kerukunan yang seharusnya tercipta antar sesama manusia. Para produsen maupun pengedar barang palsu bertindak tanpa berlandaskan prinsip ketuhanan sehingga menyebabkan perbuatannya cenderung ke arah yang negatif. Sehingga diperlukan suatu aturan yang bersifat memaksa mereka untuk memperbaiki tindakan negatif tersebut demi terpenuhinya kerukunan antar sesama manusia ciptaan Tuhan.2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Sila kedua mengatur mengenai keharusan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta pembelaan terhadap kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai tentang kemanusiaan harus diterapkan pada setiap tindakan agar tercipta kondisi yang baik. Begitu pula dalam melakukan pekerjaan, sudah seharusnya etika bekerja yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan diimplementasikan. Apabila nilai-nilai akan kemanusiaan tersebut diperhatikan dengan baik maka sudah pasti nilai kebenaran dan keadilan terpenuhi. Namun pada faktanya mereka yang memproduksi serta mengedarkan barang palsu tidak menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan akan kebenaran dan keadilan. Dari kasus peredaran barang palsu di Kabupaten Bondowoso tersebut, keadilan bagi pemilik hak cipta maupun hak merek tidak terpenuhi. Apa yang menjadi haknya justru beralih kepada orang lain yang tanpa izin memalsukan inovasi yang ditemukan oleh si pemegang hak merek. Keadilan yang belum sepenuhnya terlaksana ini harus segera dikembalikan kepada hakikatnya sehingga tidak ada lagi hak keadilan yang dilanggar. Dengan dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu untuk melindungi hak- hak pemilik merek yang selama ini tidak terpenuhi.3) Persatuan Indonesia Sila ketiga ini mencakup rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk turut serta dalam hal 19
  20. 20. kepentingan negara. Terciptanya kondisi persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu kepentingan negara, sehingga demi nama baik bangsa dan negara maka dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu bentuk kontribusi untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selain berlandaskan Pancasila, landasan filosofis yang lainnya terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan republik Indonesia (UUD NRI 1945). Pada alinea keempat dijelaskan tujuan dari bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga disusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Seperti yang termuat pada pembukaan UUD NRI 1945 dengan berlandaskan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila.B. Landasan Sosiologis Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai norma yang dituangkan di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mencerminkan suatu kebutuhan masyarakat terhadap suatu peraturan yang sesuai dengan realitas kehidupanmasyarakat setempat. Oleh sebab itu, dalam penyusunan peratalam suatu peraturan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, uran tersebut diperlukan suatu penelitian langsung di dalam masyarakat.Dengan demikian gagasan-gagasan yang akan dirumuskan sehingga jika peraturan tersebut nantinya disahkanakan dapat berjalan dengan efektif. Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.Suatu peraturan perundang – undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan – ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.Hukum dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakt yang bersangkutan. Pelanggaran norma yang berlaku mengendurkan jiwa ketaatan hukum secara meluas kepada masyarakat, sehingga ancaman sanksi belum bisa menjadi tolak ukur kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Bentuk 20
  21. 21. ketaatan hukum yang ”terbukti kebenarannya” atau ”terdukung” secara otoritatif (gesteunde naleving) dan ”pemeliharaan hukum preventif’ (preventieverechtszorg), yang bertujuan menghilangkan ketidakpastian hukum dan mencegah, sejauh mungkin, sengketa di kelak kemudian hari. Dengan cara ini isi-isi yang khusus dan validitas dari hubungan- hubungan hukum (yang baru) sesungguhnya diuji oleh orang-orang yang berpengetahuan hukum dan pemegang otoritas hukum. Kerja sama (atau keterlibatan) yang terang-terangan dari mereka itu, atau persetujuan diam- diam belaka, barangkali tidak memiliki ketegasan dan sifat dramatik seperti halnya dengan keputusan akibat konflik dan argumen, namun hal tersebut tetap berada dalam lingkungan pengendalian yang sah dan sanksi hukum yang berkewenangan11. Tatanan dan praktik yang lama tidak dapat dengan mudah begitu saja digantikan dengan yang baru. Hal itulah yang menyebabkan bahwa masyarakat dalam transisi itu sekaligus merupakan masyarakat yang bergolak. Demikian halnya dengan dunia pemikiran hukum, secara dialektis terjadi pemikiran baru yang selalu berujung pada perubahan. Di samping itu, Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa hukum bukan suatu institusi yang selesai, tetapi sesuatu yang diwujudkan secara terus menerus. Negara hukum dan institusi hukum adalah proyek yang ada dalam proses penyelesaian. Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa pemahaman hukum secara legalistik posivistis dan berbasis peraturan (rule bound) tidak mampu menangkap kebenaran, karena memang tidak mau melihat atau mengakui hal itu. Dalam ilmu hukum yang legalistis- posivistis, hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, maknistik, dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi12. Permasalahan yang terjadi juga berkaitan dengan efektifitas hukum Landasan sosiologis terhadap pelarangan peredaran dan penjualan barangpalsu dalam bidang mode di Kabupaten Bondowoso adalah semakin meningkatnya peredaran dan penjualan barangpalsu, khususnya dalam bidang mode di Kabupaten Bondowoso yang meresahkan para pemilik 11 Holleman, JF. Kasus-kasus Sengketa dan Kasus-Kasus Di Luar Sengketa Dalam PengkajianMengenai Hukum Kebiasaan dan Pembentukkan Hukum Dalam Antropologi Hukum, Sebuah BungaRampai, Penyunting Ihrom.TO. Edisi Pertama. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1993. Hal73 12 Dimyati, Khudzaifah. Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum DiIndonesia 1945-1990, Cetakan Kedua. Muhammadiyah University Press. Surakarta. 2004. Hal 167 21
  22. 22. merek, padahal telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindunganmerek, yakni UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan haltersebut maka terdapat kesenjanganantara das sollen dan dassein.Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat Bondowoso bahwamengedarkan dan menjual barang palsu atau barang KW merupakansuatupelanggaran tetapi menurut mereka hal itu bukanlah suatu pelanggaran. Halini dikarenakan belum daa para t penegak hukum yang menghentikanaktivitas mereka.Kedua, adanya faktor ekonomi, para penjual barang palsuingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan caramembanting harga melalui obral. Obral merupakan salah satu strategipenjual untuk menarik minat pembeli supaya membeli dagangan merekasebanyak mungkin. Ketiga, ikut berpartisipasinya konsumen, maksudnyaadalah peredaran dan penjualan barang palsu tidak akan pernah ada jikakonsumen tidak memintanya. Pada umumnya konsumen atau pembelimenginginkan suatu produk yang memiliki brand tapi dengan harga yangmurah.Atas dasar persepsi tersebut, maka penjua lberlomba-lomba untukmenjual barang palsusesuai dengan minat masyarakat dan taklupa denganharga yang murah. Barang-barang palsu yang banyak dijual di KabupatenBondowoso diadaptasi dari merek-merek yang telah memiliki banyakpenggemar tersendiri, baik merek dari dalam negeri ataupun merek luarnegeri seperti Hermes, Jimmy Cho, Dolce & Gabbana, Chanel, LouisVuitton, Furla, Zara, Mango, Reebook, Nike, Cardinal, Dagadu, Jangkrik,Jely dan massih banyak lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu peraturan yangdapatmemberikanperlindungan hukum terhadappemilikmerek yangseringkali mengalami eksploitasi komersil tanpa adanya kompensasi yangdiberikan oleh para pelaku tersebut. Dengan adanya suatu peraturan tentangpelarangan peredaran dan penjualan barang palsu, diharapkan dapatmeminimalisir bahkan menghentikan peredaran dan penjualan barang palsudi Kabupaten Bondowoso. 22
  23. 23. C. Landasan Yuridis Salah satu pertimbangan yang digunakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai peredaran serta penjualan barang palsu di Kabupaten Bodowoso ialah karena ketidak efektifan implementasi dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, yaitu UU No.15 Tahun 2001. Dalam problematika ini sebenarnya tidak terjadi kekosongan hukum dalam skala nasional, namun apabila dilihat secara lebih fokus memang belum ada Peraturan Daerah di Kabupaten Bondowoso yang mengatur mengenai peredaran barang palsu, sehingga setelah melihat fakta tentang maraknya peredaran barang palsu yang terjadi di wilayah Kabupaten Bondowoso muncullah suatu gagasan untuk membuat suatu Rancangan Peraturan Daerah yang nantinya dapat secara lebih khusus mengatur mengenai peredaran barang palsu di kabupaten Bondowoso. Sebenarnya UU No.15 tahun 2001 tidak mengalami tumpang tindih dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, apa yang diatur didalam substansi UU tersebut juga belum terlalu ketinggalan jaman. Namun daya berlaku dari UU tersebut sangatlah lemah. Sehingga dirasa perlu untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah guna memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bondowoso. Bukan hanya UU No. 15 tahun 2001 saja yang mengatur mengenai merek, namun terdapat berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang juga mengatur tentang merek baik secara vertikal maupun horizontal. Berikut beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan merek 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) UU No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization). 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek ditetapkan Tangga1 29 Agustus 1995. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek ditetapkan Tangga1 31 Maret 1993. 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan Tangga1 31 Maret 1993. 23
  24. 24. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTAA. Jangkauan dan Arah Pengaturan Mengenai Pelarangan Peredaran dan Penjualan Barang Palsu dalam Bidang Mode Di Kabupaten Bondowoso Pembentukan suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Barang Palsu dalam Bidang Mode Di Kabupaten Bondowoso sebagai sasaran yang hendak diwujudkan. Perda ini diarahkan untuk menegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Merek, yaitu melalui pemberian sanksi bagi para pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan maupun menjual barang palsu dalam bidang mode di pasaran. Pemberian sanksi juga dapat dikenakan kepada konsumen, mengingat selama ini konsumen juga ikut berperan dalam meningkatkan peredaran barang palsu.Sehingga dengan demikian, diharapkan dapat tercipta persaingan usaha yang sehat antara para pelaku usaha di Kabupaten Bondowoso.Perda ini juga diarahkan untuk mendorong dan memajukan kreativitas masyarakat Bondowoso untuk menghasilkan karya-karya yang berasal dari intelektualnya guna memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan daya saing produk intelektual khas lokal dengan produk yang berasal dari luar negeri. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan daya saing tersebut, yaitu dengan cara meningkatkan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha lokal, dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha lokal untuk mengakses pendaftaran guna memperoleh status atau sertifikat hak atas kekayaan intelektualnya.Rancangan peraturan daerah ini diarahkan oleh landasan filosofis yang mengarahkan pada perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang adil, baik terhadap penemu, pencipta, maupun pendesain yang bermodal besar atau kecil. Kebutuhan hukum masyarakat Bondowoso yang menutut adanya Peraturan Daerah tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Barang Palsu dalam Bidang Mode Di Kabupaten Bondowoso disebabkan oleh adanya kendala 24
  25. 25. penerapan UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, baik dari segi isi substansi hukumnya maupun kendala teknis dalam pelaksanaannya.Kendala dari segi substansi hukum, perlindungan terhadap hak merek masih terkesan lemah,terlihat UU No. 15 Tahun 2001 hanya menitikberatkan pada pengaturan barang/jasa.Selain itu, secara eksplisit Undang-Undang ini juga menyebut seluruh tindak pidana penggunaan merek terdaftar oleh para pihak yang beritikad buruk sebagai pelanggaran dan bukan kejahatan (pasal 94 ayat 2 UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek).Kemudian, pemalsuan merek merupakan delik aduan, yang diatur pada pasal 95 UU No.15 Tahun 2001. Dalam ilmu hukum pidana, hal ini berarti bahwa pasal-pasal pidana di dalam UU No.15 Tahun 2001 berlaku jika terdapat laporan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain. Dan sebaliknya, jika tidak ada laporan maka tidak akan ada penyidikan dari kepolisian. Kendala dari segi pelaksanaan, sistem perlindungan hak merek yang saat ini dianut oleh Indonesia adalah system first to file. Menurut sistem ini, pelanggaran merek hanya terjadi apabila ada tindakan-tindakan penggunaan merek terdaftar oleh pihak-pihak beriktikad buruk yang dilakukan dalam masa perlindungan atas merek yang bersangkutan sebagaimana tertera dalam sertifikat pendaftaran mereknya atau dengan kata lain tidak ada pelanggaran tanpa pendaftaran merek.B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Barang Palsu dalam Bidang Mode Di Kabupaten Bondowoso Materi muatan untuk Raperdatentang Pelarangan Peredaran dan penjualan Barang Palsu dalam Bidang Mode Di Kabupaten Bondowoso BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang-undang yang dimaksud dengan : 1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna, bentuk, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dapat ditampilkan secara grafis dan memiliki daya pembedaserta digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. 25
  26. 26. 2. Hak atas merek adalahhak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. 3. Barang palsu adalah barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain 4. Mode adalah adalah gaya berpakaian yang populer dalam suatu budaya. 5. Peredaran adalah perputaran mengelilingi suatu tempat. 6. Penjualan adalah pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. 7. Distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan (manufacturer) ke pengecer (retailer). 8. Produsen adalah orang atau kelompok yang menghasilkan jasa & barang. 9. Penjual adalah penghubung langsung antara perusahaan dan konsumen, dimana menurut pandangan mayoritas konsumen. 10. Pembeli adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. 11. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 12. Penadahan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan KUHP. BAB II Lingkup Barang Palsu Bagian Pertama Umum PASAL 21. Barang palsu sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan daerah ini hanya meliputi barang palsu dibidang mode.2. Barang palsu sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan barang hasil kejahatan. 26
  27. 27. PASAL 3 Setiap tindakan untuk membuat, memproduksi, mengedarkan, dan/atau menjual barang palsu merupakan kejahatan pemalsuan atas hak merek. Bagian Kedua Peredaran dan Penjualan Barang Palsu PASAL 41. Produsen yang dengan sengaja membuat dan/atau memproduksi barang palsu, sehingga merugikan hak orang lain dihukum atas kejahatan pemalsuan hak atas merek.2. Distributor yang dengan sengaja membantu dan/atau mempermudah peredaran dan penjualan barang palsu dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan pemalsuan.3. Penjual yang dengan sengaja menjual barang palsu, sehingga menyebarluaskan peredaran barang palsu dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan pemalsuan.4. Pembeli yang dengan sengaja membeli barang palsu, dihukum sebagai orang yang melakukan kejahatan penadahan. BAB III Pasal 5 Ketentuan Sanksi Ketentuan sanksi mencakup beberapa hal, yaitu:1. Sanksi Administratif, dapat berupa : a. Peringatan tertulis b. Pencabutan izin usaha2. Sanksi perdata, dapat berupa: a. Ganti rugi terhadap korban atas kerugian yang telah ditimbulkan oleh pelaku kejahatan pemalsuan.3. Sanksi Pidana Memuat ketentuan pidana pelanggaran ketentuan-ketentuan pasal tertentu Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan dan denda disetorkan ke kas daerah. 27
  28. 28. BAB IV Ketentuan Peralihan Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelumberlakunya Perautan Daerah ini sepanjang materinya tidak bertentangan,dinyatakan masih tetap berlaku. BAB V Ketentuan Penutup Ketentuan ini merupakan peraturan yang mengatur mengenai peraturanpelaksanaan dari peraturan daerah ini dan menyatakan hal-hal yang belum diaturdalam Peraturan daerah ini akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah. 28
  29. 29. BAB VI PENUTUPA. Kesimpulan Berdasarkan kajian sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang pelarangan dan Peredaran Barang Palsu Dalam Bidang Mode di Kabupaten Bondowoso harus memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peredaran dan penjualan barang palsu dalam bidang mode Di Kabupaten Bondowoso yang semakin meningkat, berdasarkan hasil studi MIAP dengan LPEM FEUI terdapat 12 sektor industri pada periode 2002-2005, tindakan pemalsuan di industri sepatu, tekstil, pakaian jadi, rokok, dan pestisida selama periode tersebut menimbulkan kerugian mencapai Rp 4,4 triliun.Sehingga dengan demikian, masyarakat Bondowoso merasa perlu untuk dibentuk suatu peraturan daerah guna menanggulangi peredaran dan penjualan barang palsu. 3. Adapun teori-teori yang menjadi dasar sehingga disusunnya naskah akademik ini, antara lain reward theory, pemilik merek yang telah mengeluarkan waktu, biaya, dan tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali sesuai dengan apa yang telah dikeluarkannya tersebut. Selanjutnya, teori Robert M. Sherwood dalam teorinya risk theory, bahwa resiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara illegal, sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi pencipta dapat dihindari, jika terdapat landasan hokum yang kuat maka dapat melindungi HKI tersebut. Berdasarkan teori-teori tersebut, maka naskah akademik ini disusun sebagai upaya untuk melindungi hak intelektual yang dimiliki para pemilik hak merek, sehingga hasil karya intelektual yang dihasilkannya melalui kerja keras dan pengorbanan mendapatkan perlindungan hokum guna mencegah bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa adanya kompensasi kepada pihak yang menghasilkan karya-karya intelektualnya. 4. Dalam suatu peraturan, asas-asas merupakan hal yang sangat penting. Norma- norma merupakan pengejawantahan dari asas yang ada dalam peraturan 29
  30. 30. hukum.Dalam naskah akademik ini, asas yang digunakan adalah asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas pemisahan antara baik dan buruk, asas perlindugan terhadap merek terdaftar, asas persamaan dan ketidaksamaan. 5. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini adalah : a. untuk lebih menigkatkan keadilan dan kepastian hukum dibidang hak merek guna memperlancar dan merealisasikan penegakan hukum. b. untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat antara para pelaku usaha. c. untuk meningkatkan kreativitas masyarakat Bondowoso dalam hal menghasilkan karya-karya melalui intelektualnya guna memenuhi kebutuhan maupun kepentingan masyarakat.B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saransebagai berikut: 1. Pengajuan Raperda Pelarangan Peredaran dan Penjualan Barang Palsu dalam Bidang Mode di Kabupaten Bondowoso dalam Prolegda prioritas Tahun 2012 sebaiknya ditinjau ulang dan dirundingkan kembali antar instansi pemerintah, antara lain melibatkan Baleg DPRD, Ditjen HKI, Ditjen PP. 2. Agar Peraturan Daerah tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan barang palsu dalam bidang Mode di Kabupaten Bondowoso dapat mencapai tujuan, maka dalam penyusunannya harus memberdayakan masyarakat Bondowoso, agar semua aspirasi masyarakat setempat dapat tertampung semua dalam substansi raperda ini, sehingga ketika disahkan tidak akan mengalami penolakan dari masyarakat. 3. Pelaksanaan penerapan perda ini disarankan dilaksanakan oleh semua pihak, dan diberi fasilitas oleh pemerintah daerah setempat, yakni berupa koordinasi, pembinaan teknis, memantau pelaksanaan perda. 30

×