Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur pembentukan negara, bentuk-bentuk negara, dan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia."

1. Materi US PKN
Alia Jessica

2. Unsur Terbentuknya Negara
• Unsur konstitutif adalah unsur
mutlak yang harus waktu negara itu
mau berdiri. Contoh: rakyat,
wilayah (lautan dan daratan), dan
pemerintahan yang berdaulat.
• Unsur deklaratif/unsur penunjang
adalah unsur yang ngga wajib ada
waktu negara itu mau berdiri.
Contoh: Pengakuan dari negara lain.

3. Bentuk Negara-Negara
1. Federasi/serikat -> Negara yang terdiri dari
negara-negara bagian yang tunduk pada
konstitusi. Contoh: Amerika Serikat
2. Uni -> gabungan dari beberapa negara yang
dikepalai seorang raja.
3. Koloni -> negara yang dikuasai sepenuhnya
oleh negara lain (dijajah)
4. Kesatuan/unitaris -> negara yang terdiri atas
satu pemerintah pusat dan bersusun tunggal

4. • Traktat, perjanjian antarnegara.
• Doktrin, pendapat ahli hukum
yang terkemuka.
• Kebiasaan-kebiasaan dalam
pergaulan internasional.
• Konvensi internasional,
pertemuan-pertemuan
internasional

5. • Pemberontak
• Negara
• Individu
• Tahta Suci Vatikan
• PMI (Palang Merah
Internasional)

7. • Indonesia menerapkan teori trias politika, maksudnya
pembagian kekuasaan pemerintahan jadi tiga bagian yang
kedudukannya sejajar.
• Legislatif – membuat undang-undang di Indonesia
• Dpr = Pusat, DPD = daerah
 Mpr
 Mengubah dan menetapkan UUD
 Melantik presiden dan wapres
 Memilih presiden dan wapres kalo dua-duanya keluat
barengan

8. Perwakilan Diplomatik
• Duta Besar (Ambassador) ->
mengurus masalah politik
dan pemerintahan
• Gerzant (Duta besar pemula)
• Konsulat Jenderal ->
Masalah non-politik dan
non-pemerintahan. Co:
Budaya, dagang
• Kalau duta besar, dia bisa
langsung memutuskan suatu
perkara, tapi kalai gerzant
tidak bisa.

9. Contoh-Contoh Praktek Demokrasi
• 2014 12 Partai (ini adalah pemilu kita yang
ke-11)
• 2009 38 Partai
• 2004 24 Partai
• 1999 48 Partai
• Kapan kita melaksanakan pemilu pertama
yang memilih langsung presiden? Pas tahun
2004, waktu kita milih SBY

10. • Negotiation
• Signature
• Ratification

11. Lembaga-Lembaga PBB
• UNESCO (pendidikan, ilmu dan kebudayaan)
• UNICEF (Anak)
• ILO -> International Labour Organization (buruh)
• FAO -> Food and Agriculture Organization
(Pangan)
• WHO -> World Health Organization (Kesehatan)
• International Atomic Energy Agency
• International Monetary Fund (IMF)

12. • Mahkamah Internasional
– Lembaga kehakiman PBB yanga ada
di Den Haag, Belanda.
– Didirikan thn 1945 berdasarkan
piagam PBB.
– Kewenangan Mahkamah
Internasional
• Memutuskan perkara-perkara pertikaian
• Memberikan opini-opini yang bersifat
nasehat
– Fungsi mahkamah internasional
• Menyelesaikan kasus-kasus
persengketaan internasional yang
subjeknya adalah negara

13. • Budaya Politik Parokial
– Masih sangat terbelakang, biasanya ada di
masyarakat suku Afrika
– Tidak ada peran-peran politik yg khusus
– Tidak memiliki perhatian sama sekali thd empat
dimensi penentu budaya politik
– Hanya terbatas pada satu wilayah / ruang
lingkupnya sempit.

15. Budaya Politik Partisipan

16. Pengadilan di Indonesia
• Pengadilan Sipil
– Peradilan Umum -> pelanggaran secara umum
yang dilakukan rakyat
– Pengadilan Negeri -> memutuskan perkara dlm
tingkat pertama (perdata dan pidana) untuk
semua golongan penduduk (wni & wna)
– Pengadilan Tinggi -> memeriksa kembali perkara
yang diputuskan di pengadilan negeri.
(kedudukannya ibu kota provinsi)

17. • Peradilan umum tertinggi di Indonesia yang berkedudukan
di ibu kota atau di tempat yang ditetapkan presiden.
• Daerah hukumnya seluruh wilayah Indonesia.
• Tugas: pengawasan tertinggi atas segala tindakan-tindakan
pengadilan lain dan menjamin agar hukum dilaksanakan
dengan sepatutnya.
• Kekuasaan dan wewenang
– Memberikan nasehat hukum kpn presiden
– Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi dan sengketa
tentang kewenangan
– Mengadili permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan
– Memberi pertimbangan dalam bidang hukum
– Menguji peraturan perundang-undagan (secara material)

18. • Monarkhi
– Absolut : King Louis XIV
– Parlementer: Inggris
– Konstitusional: Jepang, Malaysia, Thailand
• Republik
– Absolut – hitler
– Parlementer- Pakistan
– Konstitusi – Indonesia