1. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Makalah ini disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Dagang
Dosen Pembimbing :
Erika Rani M.Si
Oleh:
Khoirul Anam (10220050)
Rafika Sari (10220082)
Joy Budy
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI’ AH
FAKULTAS SYARI’ AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Maret 2012

3. KATA PENGANTAR

4. BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta
intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property
Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah
kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia.
Sehingga HAKI melingkupi beberapa aspek seperti , Hak Cipta, Paten, Merek dan
Rahasia Dagang.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan HAKI dan bagaimana sejarah munculnya
HAKI ?
2. Apa saja ruang lingkup dari HAKI ?
3. Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta ?
4. Apa yang dimaksud dengan Paten ?
5. Apa yang dimaksud dengan Merek ?
6. Apa yang dimaksud dengan Rahasia Dagang ?
C. Tujuan
1. Mengetahui pengertian HAKI dan sejarah munculnya.
2. Mengetahui ruang lingkup HAKI.
3. Mengetahui dan memahami Hak Cipta
4. Mengetahui dan memahami Paten
5. Mengetahui dan memahami Merek
6. Mengetahui dan memahami Rahasia Dagang

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian HAKI
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan
kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup
Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian
dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak
berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya
berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan Dan
sebaginya Yang tidak mempunyai bentuk tertentu.
Sejarah munculnya HAKI
Sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan, pembangunan industri dan
perdagangan di Indonesia dihadapkan pada suatu tantangan yaitu persaingan yang semakin
tajam. Dengan adanya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), liberalisasi perdagangan dalam
APEC pada tahun 2010 untuk Negara maju dan tahun 2020 untuk Negara berkembang, dan
skema CEPT dalam rangka AFTA-ASEAN pada tahun 2003, maka gerak perdagangan dunia
akan semakin dinamis dan cepat.
Sejak ditandatanganinya persetujuan umum tentang tariff dan perdagangan (GATT) pada
tanggal 15 April 1994 di Marrakesh-Maroko, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah
sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui Undang-
undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO).
Lampiran yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s) yang merupakan jaminan bagi keberhasilan
diselenggarakannya hubungan perdagangan antar Negara secara jujur dan adil, karena :
1. TRIP’s menitikberatkan kepada norma dan standard

6. 2. Sifat persetujuan dalam TRIP’s adalah Full Complience atau ketaatan yang bersifat memaksa
tanpa reservation
3. TRIP’s memuat ketentuan penegakan hukum yang sangat ketat dengan mekanisme penyelesaian
sengketa diikuti dengan sanksi yang bersifat retributif.
Masalah HAKI tidak hanya semata-mata masalah teknis hukum tapi menyangkut
kepentingan ekonomi. Pelanggaran HaKI di samping dapat menimbulkan kerugian terhadap
Negara, penemu, masyarakat juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial
budaya, hukum dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan politik antar Negara.
Sejak berdirinya WTO, banyak kasus sengketa perdagangan yang diadukan karena
melanggar ketentuan GATT/WTO. Kasus yang benyak dipersengketakan adalah masalah
pembatasan impor, pelanggaran HaKI, subsidi, diskriminasi pasar domestic dan diskriminasi
standard barang. Selain masalah dalam ketentuan GATT/WTO tersebut terdapat kecenderungan
pada Negara-negara maju menggunakan kebijakan unilateral dan praktek-praktek perdagangan
yang bersifat anti persaingan dalam mengahmbat impor dan melakukan proteksi domestic secara
tidak wajar. Hal ini dilakukan dengan mengkaitkan antara perdagangan dengan masalah lain.
Kasus-kasus HaKI khususnya Hak Cipta telah menjadi salah satu alasan beberapa Negara untuk
menghentikan fasilitas Sistem Preferensi Umum (GSP), sehingga menghambat ekspor produk
Indonesia.
B. RUANG LINGKUP HAKI
Ruang lingkup HAKI :
1. Hak Cipta
2. Paten
3. Merek
4. Rahasia Dagang
C. Pengertian Hak Cipta
Adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan
hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk
menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk

7. membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki
masa berlaku tertentu yang terbatas.
Dikatakan hak khusus atau sering juga disebut hak eksklusif yang berarti hak tersebut
hanya diberikan kepada pencipta dan tentunya tidak untuk orang lain selain pencipta.
Hak khusus meliputi :
a. hak untuk mengumumkan;
b. hak untuk memperbanyak.
UU yang mengatur Hak Cipta :
UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor
15)
UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak
Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42).
UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun
1997 Nomor 29)
D. Pengertian Paten
Istilah paten berasal dari patent (dalam bahasa inggris), atau patent (dalam bahasa
belanda), pengertian paten menurut UU No. 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan
Negara kepada penemu (inventor) di bidang teknologi (prosis, hasil produksi, penyempurnaan,
dan pengembangan prosesatau hasil produksi) selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri
invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakanya, dalam hal ini
pemegang paten adalah penentu sebagai pemilik paten.

8. Penemu Paten (Inventor)
Menurut UU Paten No. 14 Tahun 2001, adalah bisa penemu atau badan hukum, disini
khusus badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten tapi hanya pemegang hak patennya
saja. Pemegang paten tersebut adalah :
a. Penemu sebagai pemilik paten .
b. Penerima hak dari pemilik paten .
c. Penerima lebih lanjut dari penerima hak.
Permohonan Paten
Permohonan paten diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 41 UU No.14 Tahun 2001 :
1. Penemu atau orang yang sikuasai berhak mengajukan permohonan paten.
2. Penerimaan dan pencatatan permohonan paten oleh Kantor Paten.
3. Setiap permohonan hanya bisa diajukan untuk satu invensi saja atau beberapa invensi yang
merupakan satu kesatuan invensi.
4. Pengumuman permohonan paten:
a. Delapan belas bulan setelah permohonan paten.
b. Delapan belas bulan setelah permohonan dengan hak prioritas (pasal420).
c. Tiga (3) bulan untuk paten sederhana untuk paten sederhana ;
5. Pengajuan permintaan pemeriksaan subtantif, paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan sejak
tanggal penerimaan paten (pasal 49).
6. Persetujuan / penolakan paten selambat lambatntnya 36 (tiga puluh enam ) bulan sejak tanggal
permhonan paten penerima, sedangkan paten sederhana 24 (dua puluh empat) bulan sejak
tanggal penerimaan.
7. Permohonan banding pemeriksa Komisi Banding Paten (KBP), selambat-lambatnya 3 (30 bulan
sejak tangggal surat pemberitahuan permohonan, setelah 1 (satu ) bulan mulai diperiksa KBPdan
keputusan ditetapkan paling lama 9(Sembilan) bulan sejak berakhirnya jangka waktu.
8. Dalam hal KBP menolak permohonan banding, permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, dan terdapat keputuan pengadilan tersebut dapat
diajukan kasasi.

9. Pengalihan dan Lisensi Paten
Pemegang hak patenmemiliki hak khusus (eksklusif) untuk melaksanakan paten yang
dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan hak tersebut baik
untuk paten produk maupun paten proses. Terhadap pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa
hak melakukan perbuatan yang disebut Pasal 16 UU Paten No. 14 Tahun 2001 tersebut,maka
pemegang paten dan pemegang lisensi berhak menggugat ganti rugi melalui Pengadilan Niaga.
Di Indonesia, pemegang paten wajib memegang patennya, namun tetap diberikan pengecualian
jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak jika dibuat dengan sekala regional
yang disetujui Direktorat Jendral Paten Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai pasal 87
UU No. 14 Than 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten.
Pembatalan Paten
Pembatalan paten diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 UU No. 14 Tahun 2001:
1. Batal demi hukum, apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan (Pasal 88).
2. Batal atas permohonan pemegang paten (Pasal 90).
3. Batal karena gugatan (pasal 91), dengan alasan:
a. Paten seharusnya tidak diberikan seperti dimaksud (pasal 6, 7 dan 12) ;
b. Sama dengan paten lain yang telah diberikan;
c. Pemberian lisensi wajib tidak dapat mencegah bentuk dan cara merugikan masyarakat dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib.
4. Akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan
hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut (paten 95)
Paten Sederhana
Paten sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109 UU no.14 tahun 2001,
dan yang dapat diberikan paten sederhana:
1. Hanya untuk satu invensi ;
2. Invensi berupa produk kasat mata (tengible) yang memilki kualitas sederhana;
3. Permohonan pemeriksaan subtantif atas paten sederhana dapat dilakukan dengan pengajuan
permohonan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya.
4. Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib.

10. PCT & TRIPs
Patent corporation treaty (PCT) adalah traktat internasional Kerja Sama Paten yang
bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum
terhadap setiap invensi, memberikan proteksi dari invensi yang diinginkan dilindungi oleh suatu
negara, akses bagi public atas informasi teknis invensi baru, dan dalam dalam rangka
mempercepat pembangunan ekonomi dari Negara-negara berkembang. Indonesia sejak tahun
1995 telah menjadi anggota PCT dan dengan keputusan presiden No. 16 Tahun 1997 telah
mengesahkan PCT, dengan demikin setiap inventor Indonesia dapat mengajukan permohonan ke
PCT tersebut.
Disamping itu, masih ada beberapa aspek dalam Agreement on Trade-related Aspects of
Intellectual Property Right (persetujuan TRIPs) yang sudah ditam[ppung dalam UU No. 14
Tahun 2001. Sejak Indonesia meratifikasi WTO denggan No 7 Tahun 1994, dan persetujuan
TRIPs merupakan salah satu lampiran dari perjanjian ini,maka kita terikat dengan TRIPs
tersebut. TRIPs merupakan persetujuan perdagangan yang berkaitan dengan hak kekayaan
intelektual ( paten, merek) dimana mulai tahun 2005 nanti setiap Negara anggota WTO tersebut
tunduk kepada persetujuan tersebut.
E. Pengertian Merek
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu kunci pertimbangan
dalam keputusan bisnis. Merek adalah modal intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang dapat
ditingkatkan nilainya dalam produk dan teknologi. Merek adalah asset bisnis dan usaha. Merek
sangat erat dengan busines image, goodwil dan reputasi. Merek dagang adalah : merek yang
digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
Merek jasa adalah : merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa
sejenis lainnya.

11. Hukum Merek di Indonesia
Di Indonesia undang-undang merek kolonial yaitu sejak tahun 1885 dan diperbaharui
dengan UU Merek No.21 tahun 1961, yang kemudian dirubah dengan UU Merek No.19 tahun
1992 dan direvisi kembali dengan UU Merek No.14 tahun 1997yang kemudian menjadi UU
Merek No.15 tahun 2001.
Manfaat Perlindungan Merek
1. Merek dapat menghasilkan income bagi perusahaan melalui lisensi, penjualan, komersialisasi
dari merek yang dilindungi.
2. Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan dimata investor dan institusi keuangan.
3. Dalam penjualan atau merger asset merek dapat meningkatkan nilai perusahaan secara
signifikan.
4. Merek meningkatkan performance dan competitiveness/daya saing.
5. Dengan pendaftaran merek membantu perlindungan dan penegakan haknya.
4. Keuntungan dari Pendaftaran Merek untuk Pemasaran dagang dan jasa
Merek merupakan wajah dari bisnis, dimana dapat membedakan produk atau servis yang
anda miliki dengan kompetitor.
Pendaftaran merek dapat memaksimalkan diferensiasi produk, periklanan dan pemsaran
sehingga dapat menguntungkan dalam pemasaran internasional.
Merek dapat memberikan menjamin kualitas yang konsisten, perlu hati-hati dalam
memilih dan mendesain suatu merek untuk dilindungi digunakan dalam periklanan dan perlu
diperhitungkan penyalahgunaan oleh pihak lain.
Lamanya Perlindungan Merek dan Kuasa :
1. Sepuluh tahun sejak permohonan dilengkapi
2. Dapat dilakukan perpanjangan dengan membayar biaya
3. Pemohon di luar Indonesia wajib menunjuk konsultan HKI
4. Wajib menyatakan memilih tempat tinggal kuasa sebagai kuasa hukum di Indonesia.

12. Perlindungan Merek
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten:
“ Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di
bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut
atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya “ (Pasal 1 Ayat 1).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek :
“ Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan
warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.” (Pasal 1 Ayat 1)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :
“ Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau
warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua
dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua
dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau
kerajinan tangan.” (Pasal 1 Ayat 1).
F. Pengertian Rahasia Dagang
Rahasia Dagang dikenal juga dengan sebutan Undisclosed Information (WTO/TRIPs)
atau Confidential Information (Inggris), atau Trade Secret (Amerika), dan Indonesia
menyebutnya Rahasia Dagang, yang merupakan alih bahasa dari Trade Secret. Khusus Indonesia
penerapannya hanya diberlakukan pada informasi bisnis. Tidak untuk misalnya perselingkuhan
selebritis.
Rahasia dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual patut diberi
perlindungan sebagaimana obyek HKI lainnya. Perlindungan rahasia dagang diatur dalam
Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang berkembang
mengikuti industrialisasi dan budaya yang bersifat kompetitif dan individualistik.

13. Konsep Perlindungan Rahasia Dagang
Rahasia Dagang merupakan masalah HKI yang pelik terutama dari segi enforcement.
Konsep perlindungan hak rahasia dagang sebagaimana hak kekayaan intelektual lainnya adalah
melindungi hak milik dari tindakan orang lain yang mempergunakannya tanpa hak. Sebagaimana
kita ketahui bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum atau
diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu tentang hal-hal yang menyangkut dagang.
Informasi dagang ini perlu diproteksi kerahasiaannya karena:
a. secara moral memberikan penghargaan kepada pihak yang menemukan;
b. secara materi memberikan insentif.
Perlindungan rahasia dagang diberikan apabila suatu informasi dianggap bersifat rahasia.
Rahasia artinya suatu informasi yang tidak diketahui secara umum. Informasi dianggap dijaga
kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah -
langkah yang layak dan patut. Layak dan patut adalah semua langkah yang memuat ukuran
kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya dalam suatu perusahaan ada
prosedur baku cara penyimpanan arsip-arsip yang dirahasiakan. Adanya perjanjian kerahasiaan
yang ditandatangani oleh karyawan ketika awal penerimaan pegawai atau pekerja yang berkerja
di lingkungan rahasia itu dioperasionalkan sehingga rahasia itu benar-benar terlindungi.
Definisi Rahasia Dagang
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang mendefinisi-kan
Rahasia Dagang sebagai informasi :
a. di bidang teknologi atau bisnis;
b. tidak diketahui umum;
c. mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha,
d. dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
Dari definisi ini dapat diketahui dua hal penting yaitu mengenai informasi yang bersifat rahasia
dan tidak diketahui umum.

14. Ruang Lingkup Rahasia Dagang.
a. Subyek rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak
untuk :
1) Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2) Memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia
Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang
bersifat komersial.
b. Obyek ruang lingkup rahasia dagang menurut undang-undang No. 30 Tahun 2000 Pasal 2
meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang
tekhnologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat
umum. Misalnya Coca-cola menggunakan rahasia dagang yaitu informasi teknik senyawa untuk
melindungi formulanya, bukan paten. Hal ini untuk menghindari adanya batas waktu. Kalau
formula dilindungi hak paten maka, akan berakhir paling lama 20 tahun. Pada saat ini usia Coca
Cola sudah lebih dari 100 tahun, hak ini karena formulanya dilindungi dengan rahasia dagang.
Metode produksi misalnya teknologi pemrosesan anggur, formula ramuan rokok. Di bidang lain,
misalnya informasi non teknik. Data mengenai pelanggan, data analisis, administasi keuangan,
dll.

15. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu
peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. HAKI
melingkupi Hak cipta, Paten, Merek dan Rahasia Dagang.
Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk
mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
Pengertian paten menurut UU No. 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang
diberikan Negara kepada penemu (inventor) di bidang teknologi (prosis, hasil produksi,
penyempurnaan, dan pengembangan prosesatau hasil produksi) selama waktu tertentu,
melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk
melaksanakanya, dalam hal ini pemegang paten adalah penentu sebagai pemilik paten.
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Rahasia Dagang, yang merupakan alih bahasa dari Trade Secret. Khusus
Indonesia penerapannya hanya diberlakukan pada informasi bisnis

16. Daftar Pustaka
Munir Fuadi, 2001. Pasar Modal Modern, Bandung, Buku Kedua: PT Citra Aditya Bakti
Purwosutjipto, 1983. Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungan),
Jakarta : Djambatan
Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000. Pokok – Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung :
PT Citra Aditya Bakti