Panduan Jurnalis Meliput Mahkamah Kontitusi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Panduan Jurnalis Meliput Mahkamah Kontitusi

on

  • 2,169 views

Buku ini merupakan panduan singkat tentang melakukan liputan di Mahkamah Konstitusi. Ada aspek teoritas, juga praktis.

Buku ini merupakan panduan singkat tentang melakukan liputan di Mahkamah Konstitusi. Ada aspek teoritas, juga praktis.

Statistics

Views

Total Views
2,169
Views on SlideShare
2,169
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
61
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Panduan Jurnalis Meliput Mahkamah Kontitusi Panduan Jurnalis Meliput Mahkamah Kontitusi Document Transcript

  • Meliput di Mahkamah Konstitusi PANDUAN BAGI JURNALIS Mahkamah Konstitusi (MK) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)L I P U TA N D I W I L AYA H K O N F L I K D A N K E S E L A M ATA N J U R N A L I S | 1
  • Meliput di Mahkamah KonstitusiPANDUAN BAGI JURNALIS Daftar IsiEditor:Willy PramudyaPenulis:Abdul Manan Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ...................... 5Prasetyo SudrajatWiwik Budi Wasito Kata Pengantar Ketua Umum Aliansi Jusnalis Independen.............11 Kata Pengantar Ketua Umum IJTI ................................................. 17Tata Letak:Eva, Eko Sekilas Mahkamah Konstitusi ...................................................... 25 Panduan Liputan di Mahkamah Konstitusi .................................. 39Ilustrasi cover dan isi: Kode Etik ...................................................................................... 59Imam Yunni, www.mukakartun.com Glosari Istilah Hukum ................................................................... 73Cetakan Pertama: Proses Proses Berperkara ............................................................. 93November 2008Penerbit:Mahkamah Konstitusi (MK)Aliansi Jurnalis Independen (AJI)Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)2 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI L I P U TA N D I W I L AYA H K O N F L I K D A N K E S E L A M ATA N J U R N A L I S | 3
  • SAMBUTAN Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi S ekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menyambut gem- bira terbitnya buku Meliput di Mahkamah Konstitusi, Panduan bagi Jurnalis. Buku ini hadir di tengah-tengah ikhtiar berba- gai komponen pemangku kepentingan, terma- suk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang menerbitkan buku ini, untuk mendukung komitmen mewujudkan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya, transparan dan akuntabel. Komitmen ini merupakan wujud dari prinsip yang dipegang teguh sejak awal dibentuknya Mahkamah Konstitusi, yakni access to justice and court dengan maksud mewujudkan akses masyarakat untuk meraih keadilan dan ter- bukanya akses publik kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berupaya menjadikan lembaga peradilan ini sebagai "Rumah Konstitusi" yang4 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI S A M B U TA N S E K R E TA R I S J E N D E R A L M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 5
  • terbuka bagi siapapun juga yang berkepentin- 15 menit setelah sidang pengucapan putusangan memperoleh berbagai informasi, sepanjang ditutup. Selanjutnya, keesokan harinya,hal itu tidak dilarang oleh ketentuan. putusan tersebut dimuat di berbagai media Komitmen dan prinsip tersebut merupakan cetak. Bagi mereka yang hendak mencariperwujudan dari amanat Undang-Undang No. informasi lebih detail materi persidangan yang24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terjadi dalam sidang-sidang Mahkamahyang antara lain mewajibkan lembaga negara Konstitusi, dapat membaca risalah sidangyang mempunyai fungsi pengawal konstitusi dengan membuka laman Mahkamahini untuk menginformasikan pelaksanaan tugas Konstitusi. Risalah sidang tersebut dimuat dikonstitusionalnya dalam memeriksa, laman Mahkamah Konstitusi beberapa saatmengadili, dan memutus perkara serta setelah selesainya sidang.pengelolaan keuangan dan tugas administrasi Selanjutnya secara berkala satu bulan sekali,lainnya kepada masyarakat dalam berita Mahkamah Konstitusi menerbitkan majalahberkala (Pasal 13) dan masyarakat mempunyai Konstitusi yang memberitakan kegiatanakses untuk mendapatkan putusan Mahkamah persidangan Mahkamah Konstitusi yangKonstitusi (Pasal 14). dilengkapi dengan kegiatan non persidangan. Atas dasar itu berbagai program yang Demikian pula pada setiap awal tahun,merupakan pelaksanaan komitmen dan prinsip Mahkamah Konstitusi menerbitkan Laporantersebut telah dilakukan oleh Mahkamah Tahunan (Annual Report) yang berisiKonstitusi, antara lain melalui penayangan gambaran singkat pelaksanaan tugasputusan di layar di ruang sidang tatkala Majelis konstitusional yang dilengkapi uraianHakim Konstitusi tengah membacakan pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal danputusan, penyampaian salinan putusan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, termasukpara pihak sesaat setelah ditutupnya sidang . Pada saat memperingati hari kelahirannyapengucapan putusan dan pemuatan putusan pada setiap tahun, Mahkamah Konstitusi jugalengkap di laman Mahkamah Konstitusi sekitar menerbitkan laporan dalam wujud buku yang6 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI S A M B U TA N S E K R E TA R I S J E N D E R A L M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 7
  • berisi pelaksanaan tugas konstitusionalnya masyarakat. Oleh karena itu ketika Aliansidengan dilengkapi gambaran singkat Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalisdukungan administrasi umum dan yustisial. Televisi Indonesia (IJTI) menggagas dan Selain menyelenggarakan berbagai program menerbitkan buku panduan peliputan ini, kamitersebut, dalam rangka mewujudkan sangat menyambut baik dan sepenuhnyaMahkamah Konstitusi menjadi lembaga mendukung hal ini.peradilan yang transparan dan akuntabel Akhir kata, semoga buku ini bermanfaattersebut, peranan lembaga pers dan para serta dapat menjadi panduan bagi parawartawan sangatlah penting. Melalui berbagai wartawan yang menjalankan tugas peliputan dimedia massa, baik cetak maupun elektronik, Mahkamah Konstitusi.kegiatan Mahkamah Konstitusi, terutamapersidangannya, disebarluaskan kepadamasyarakat sehingga masyarakat dapat 13 Agustus 2009mengetahui dan memahami kegiatan Sekretaris JenderalMahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Agar pelaksanaan tugas mulia para jurnalisyang meliput di Mahkamah Konstitusi berjalan JANEDJRI M. GAFFARoptimal, dipandang perlu diterbitkan bukupedoman peliputan yang disusun oleh kaumjurnalis itu sendiri, baik pedoman untukaktivitas peliputan maupun untuk penyusunannaskah berita. Dengan terbitnya buku pedomanpeliputan tersebut diharapkan aktivitaspeliputan dapat berjalan lebih lancar, demikianpula naskah berita yang ditulis atau disiarkandapat lebih akurat dan memenuhi harapan8 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI S A M B U TA N S E K R E TA R I S J E N D E R A L M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 9
  • KATA PENGANTAR Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen M eliput sidang di Mahkamah Konstitu- si adalah pengalaman penting bagi seorang jurnalis, khususnya para reporter yang bertugas meliput pengadilan. Ini bukan mahkamah biasa, tapi luar biasa. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Amande- men Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lembaga ini berhak menguji UUD. Sembilan hakim di lembaga itu adalah manusia "sakti", terpilih dari lebih 200 juta rakyat Indonesia, dan berhak menafsirkan apa yang diamanatkan oleh dasar negara Republik Indonesia. Di bawah UUD, Mahkamah ini mendapat wibawa besar. Di Gedung Mahkamah Konsti- tusi, para pengunjung sidang harus menunjuk- kan ketertiban maksimal. Mereka dilarang me- ngantuk, duduk tidak sopan, atau mengambil gambar sembarangan. Lambang burung Garu-10 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI K ATA P E N G A N TA R K E T U A U M U M A J I | 11
  • da, simbol negara itu, tampil gagah persis di ba- warga belum terdaftar boleh menjalankan hakgian atas barisan kursi para hakim. pilihnya dengan membawa KTP dan Kartu Pelayanan di Mahkamah ini juga maksimal. Keluarga ke Tempat Pemungutan Suara.Balai sidang luas, sejuk, lengkap dengan Tapi semua kualitas di ruang sidang ituperangkat sidang modern. Teks sidang yang se- tampaknya tak selalu terekam baik di mediadang berjalan bisa dibaca di layar monitor, dan massa. Roh hukum di persidangan kurang ter-para staf sigap melayani wartawan dengan gambar. Argumentasi mendalam dan filosofisinformasi yang dibutuhkan. Keputusan sidang jarang diulas di media massa. Jurnalis tampak-langsung diunggah hari itu juga ke situs Mah- nya kurang kreatif mencari angle liputan berda-kamah Konstitusi lewat jalur internet. Bagi ging dan penting. Akibatnya, kerap kita mem-yang tak sempat hadir, bisa menyaksikan si- baca liputan dangkal dari persidangan berkua-aran langsung sidang melalui streaming di situs litas di Mahkamah itu.web Mahkamah Konstitusi. Fasilitas modern dan profesional di Mah- Keunikan Mahkamah Konstitusi bukan ha- kamah Konstitusi tampaknya harus diimbanginya pada fasilitas. Lihatlah argumentasi para kapasitas jurnalis meliput sidang (courthakim konstitusi. Putusan mereka kerap diper- correspondent). Liputan akurat membutuhkankuat analisa hukum dan teori hukum ilmiah. pemahaman persoalan. Kerap ditemukan diPara hakim kadang sangat mempesona dengan lapangan, wartawan datang tanpa persiapan,kefasihan mereka mengucapkan jargon hukum dan kehilangan momen menggali informasidalam bahasa Latin. Pihak yang kalah di per- penting.adilan konstitusi, sering berujar, "biar kalah Lemahnya pengetahuan jurnalis mengenaitapi puas, karena argumentasinya ilmiah". materi persidangan disebabkan sejumlah hal.Mahkamah itu, misalnya, menyelamatkan ke- Pertama, ini memang klasik: banyak jurnaliskisruhan soal Daftar Pemilih Tetap pada Pemi- sering menjalani rolling tempat desk liputan.lu Presiden 2009. Karena memilih adalah hak Karena seringnya jurnalis dipindah-tugaskan,konstitusional warga, para hakim memutuskan membuat jurnalis tidak memiliki pengetahuan12 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI K ATA P E N G A N TA R K E T U A U M U M A J I | 13
  • mendalam mengenai subyek liputan. Akhirnya, konstitusi di Indonesia. Harapan kami, denganmereka hanya bisa menyajikan informasi terbitnya buku ini jurnalis memiliki pengetahu-standar. an dasar mengenai seluk-beluk persidangan di Dunia pers di Indonesia belum memberi Mahkamah Konstitusi.perhatian cukup atas liputan sidang peradilan Buku ini pun tidak serta merta membuat(court reporting). Di negara-negara maju, court jurnalis mampu menyajikan liputan mendalamreporting menjadi salah satu subyek pelatihan dan berdaging dari persidangan Mahkamahjurnalisme. Agar bisa menyajikan laporan Konstitusi. Jurnalis harus menambah pema-sidang peradilan yang baik, para court haman mereka mengenai subyek-subyek yangcorrespondent harus dibekali pengetahuan disidangkan, yang kerap berganti dan dinamiscukup mengenai teknik meliput sidang. itu. Jurnalis harus aktif dan kreatif mencari dari Masalah kedua, Mahkamah Konstitusi sumber informasi lain agar liputan lebih kaya.adalah lembaga baru dengan tradisi sama AJI berterimakasih atas kerjasama yangsekali berbeda dengan peradilan biasa. Para baik dengan Mahkamah Konstitusi mengem-jurnalis rupanya kesulitan beradaptasi dengan bangkan mutu liputan sidang peradilan (courttopik liputan baru ini. Isu-isu hak konstitusio- reporting), salah satunya melalui penerbitannal warga adalah isu masih asing di telinga. buku ini. Inisiatif ini diharapkan mampu Karena itulah, dibutuhkan pengetahuan meningkatkan kualitas para jurnalis peliputlatar agar jurnalis terbantu menyajikan laporan sidang (court correspondent) sehingga bisakomprehensif. Bukan hanya itu, pengetahuan menyajikan informasi bermutu. Para courtlatar memudahkan jurnalis memilih sudut correspondents memiliki peran strategis dalampandang (angle) liputan segar dan penting. mengembangkan budaya peradilan dan bu- Hadirnya buku tipis ini diharapkan bisa daya hukum, satu hal masih lemah di Indo-membantu jurnalis menambah pengetahuan nesia. Court reporting berkualitas akanmeliput di Mahkamah Konstitusi. Buku ini me- mengembangkan tradisi persidangan bermutu,nyajikan pengetahuan dasar seputar peradilan yang ujungnya membangun budaya hukum14 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI K ATA P E N G A N TA R K E T U A U M U M A J I | 15
  • yang baik pula. Semoga buku ini bermanfaat. KATA PENGANTAR Ketua Umum IJTI Jakarta, 23 Juli 2009 B agi jurnalis televisi saat meliput ke lem- Nezar Patria baga peradilan macam Mahkamah Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Agung, Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Khusus Korupsi sangat tergantung dari magnitude yaitu seberapa besar putusan dari peradilan itu dapat mempengaruhi masya- rakat. Dan juga terkait dengan tokoh-tokoh yang diadili. Begitu juga dengan Mahkamah konstitusi, sebagai lembaga negara yang ter- bilang masih baru, Mahkamah Konstitusi harus dapat menunjukkan ke permukaan, bahwa dirinya pantas diliput oleh jurnalis televisi. Mahkamah Konstitusi mencoba membuat sesuatu hal yang berbeda dalam upaya menarik simpati jurnalis televisi khususnya dalam pe- nyampaian isu yang diusung. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga nega- ra yang kewenangannya diberikan oleh UUD,16 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI K ATA P E N G A N TA R K E T U A U M U M I J T I | 17
  • memutus pembubaran partai politik, dan Sejak 2003 hingga 2008, lebih dari 150 putus-memutus perselisihan tentang hasil pemilihan an dikeluarkan oleh lembaga ini. Beberapa diumum, serta wajib memberikan putusan atas antaranya memperoleh pujian karena membuatpendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran terobosan dalam sistem hukum, namun tidakoleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sedikit pula yang memicu kontroversi. Salahmenurut UUD. satunya ialah diperbolehkannya eks anggota Berdasarkan Pasal 236C UU Nomor 12 Ta- PKI menjadi calon anggota legislatif. Putusanhun 2008 tentang Perubahan atas Undang- ini dilakukan setelah para keluarga menilai UUUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe- Pemilihan Umum mengebiri hak-hak merekamerintahan Daerah, MK berwenang menangani sebagai warga negara.Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Selain terobosan-terobosan hukum, bebe-Daerah. rapa putusan MK juga cukup membuat merah Sesuatu hal yang istimewa pada diri MK telinga anggota DPR di Senayan. Beberapa diialah sistem peradilannya yang mencoba mene- antaranya adalah putusan tentang dibatalkan-rapkan prinsip peradilan modern: transparan, nya Undang-Undang Komisi Kebenaran dancepat, dan murah - sesuatu yang sangat langka Rekonsiliasi (UU KKR).dalam peradilan umum di Indonesia. Lebih Putusan itu mengundang kontroversi. Se-istimewa lagi, putusannya sudah bisa diakses jumlah kalangan menilai MK melakukan ultrapublik melalui laman www.mahkamahkons- petitum (memutus lebih daripada yangtitusi.go.id tidak sampai hitungan jam setelah diminta). Tak urung, kritik keras juga datangputusan dibacakan di dalam persidangan. dari DPR sebagai penggodok UU tersebut. Hal inilah yang membuat MK, yang lahir Dengan suara yang beragam, inti dari kritik ituberdasarkan Pasal 24C UUD 1945 juncto UU ialah DPR merasa upayanya menggodok UUNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah menjadi sia-sia karena dinyatakan tak berlakuKonstitusi, layak dijadikan proyek percontohan oleh MK. Kasus ini, dan sejumlah putusan lain-dalam praktik peradilan di Indonesia. nya memicu lahirnya usulan untuk membatasi18 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI K ATA P E N G A N TA R K E T U A U M U M I J T I | 19
  • kewenangan lembaga ini. Kontroversi itu untuk menyatakan keberatan terhadap berla-merupakan sinyal bahwa putusan-putusan MK kunya suatu undang-undang.yang kerap membuat merah telinga DPR ini Uji konstitusionalitas UU terhadap UUDmerupakan konsekuensi wajar dari kewenang- seharusnya dilakukan dalam sebuah prosesan yang diberikan terhadap lembaga ini, yaitu hukum yang terlepas dari kepentingan politiksebagai pengawal konstitusi. praktis. Dengan kewenangan ini, MK punya ke- Konstitusionalitas sebuah UU merupakan wenangan besar untuk menguji setiap produkbagian penting dari supremasi hukum karena legislasi DPR. Proses politik yang menyertaipada gilirannya peraturan perundang-undang- pembuatan undang-undang memang kerapan di bawah UU juga tidak boleh bertentangan dipahami sangat sarat dengan kepentingan.dan harus sesuai dengan UU. Lembaga baru ini Selain menguji UU terhadap UUD, MK jugamelengkapi mekanisme checks and balances diberi kewenangan untuk memutus sengketasystem dan supremasi hukum. kewenangan lembaga negara yang kewenang- Berdasarkan UUD 45 sebelum perubahan, annya diatur dalam UUD, memutus pendapatuji konstitusionalitas UU terhadap UUD dipa- DPR dalam rangka proses impeachment,hami sebagai kewenangan MPR. Oleh sebab memutus sengketa (dispute) atas hasil pemiluitu, Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR pernah diberi dan atas tuntutan pembubaran partai politik.tugas oleh Sidang Tahunan MPR untuk Penyelesaian perbedaan pendapat di dalammelakukan uji konstitusionalitas UU. Namun MK sendiri dicapai dengan mekanisme musya-PAH I MPR berpendapat, tugas itu sebaiknya warah. Jika kata sepakat belum diperoleh, makadilakukan oleh MK setelah terbentuk. Sulit dibuka peluang bagi Hakim Konstitusi untukdibayangkan apabila proses uji konstitusiona- menyatakan pendapat berbeda (dissentinglitas sebuah UU terhadap UUD dilakukan di opinion) atau alasan berbeda (concurringdalam proses politik yang akan terjadi di dalam opinion).persidangan MPR. Adanya MK semakin Terkait dengan publisitas terhadap hasil-membuka peluang bagi setiap warga negara hasil persidangan maupun kegiatan seputar20 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI K ATA P E N G A N TA R K E T U A U M U M I J T I | 21
  • MK, maka kehadiran jurnalis menjadi sangat an MK, tentu merupakan berita yang sangatstrategis dan penting. Keberadaan Media menarik. Tapi, jurnalis majalah berita ming-Center MK yang dijadikan home base bagi jur- guan atau televisi, belum tentu merasa tertarik.nalis dalam peliputan ternyata dapat dikatakan Segmentasi pembaca sangat menentukan layakbelum cukup. Terbukti dengan keinginan yang tidaknya suatu berita.begitu besar dari MK untuk menerbitkan buku Oleh karena itu, pada umumnya mediapanduan peliputan di MK. memiliki kriteria layak berita meskipun tidak Peliputan di MK memang sedikit banyak semua media merumuskan kriteria itu secarasangat mirip dengan pola peliputan di berbagai detail. Di bawah ini adalah sejumlah kriterialembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung umum kelayakan berita di media.ataupun di pengadilan umum lainnya. Jumlah Sebagai lembaga baru, MK memeloporiperistiwa yang berhubungan dengan isu sejumlah tradisi baru dalam praktik beracara dikonstitusi sebenarnya banyak. Namun media dunia peradilan Indonesia. Dalam prosesmassa juga menghadapi banyak keterbatasan. beracara, lembaga ini menerapkan asas trans-Untuk media cetak, keterbatasannya terletak paran dan efisien. Transparansi MK terwujudpada jumlah halaman. Untuk media elektronik, melalui terbukanya informasi tentang berbagaibatasan berupa jam siaran dan juga terkait kegiatan sidang dan non-sidang kepada insandengan audio visual. Keterbatasan yang tidak pers.mudah diatasi adalah sumber daya. Bisa saja Dalam menjalankan tugas peliputan di MK,banyak agenda liputan yang disiapkan, namun jurnalis perlu memperhatikan beberapa hal.semua bisa menjadi sia-sia karena jumlah Antara lain, mengikuti dengan benar runtutanwartawan yang terbatas. perkembangan suatu perkara yang diperiksa di Selain itu, tidak semua isu konstitusi MK agar dapat menghasilkan pemberitaandianggap layak ditampilkan di media. Hal yang utuh atau tidak hanya bersandar padaseperti itu biasanya berkaitan dengan segmen- hasil putusan semata. Keutuhan berita akantasi pembaca. Bagi harian umum, setiap putus- tertunjang dengan terciptanya pemberitaan22 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI K ATA P E N G A N TA R K E T U A U M U M I J T I | 23
  • cover both side. Namun, untuk hal ini, jurnalisperlu memperhatikan pula kode etik yangberlaku di MK bahwa Hakim Konstitusidilarang membicarakan perkara yang sedangdiperiksa. BAB I Sekilas Mahkamah Konstitusi M ahkamah Konstitusi merupakan sesu- atu yang baru dalam sejarah Indo- nesia. Benih awal dari sebuah lemba- ga yang bisa menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang memang sudah ada sesaat sebelum negara ini merdeka, tapi bentuknya mulai nyata baru bertahun-tahun kemudian. Tepatnya pada saat Majelis Permusyawaratan24 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEKILAS MAHKAMAH KONSTITUSI | 25
  • Rakyat melakukan amandemen UUD 1945, bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewe-tahun 2001. nangan untuk membanding undang-undang— Di masa sebelum 1998, ide untuk melakukan kewenangan yang akhirnya menjadi salah satuamandemen terhadap Konstitusi tak mendapat tugas Mahkamah Konstitusi saat ini.tempat. Di masa Orde Baru, UUD 1945 sangat Namun ide ini ditolak Prof. Soepomo den-disakralkan, yang perubahan terhadapnya gan dua alasan. Pertama, Undang Undangdianggap sama dengan meruntuhkan negara. Dasar yang sedang disusun pada saat itu (yangMengusung ide amandemen di masa seperti itu kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganutjelas sebuah tindakan yang tidak populer -seti- paham trias politika. Kedua, pada saat itu jum-daknya di mata penguasa-dan juga berisiko lah sarjana hukum kita belum banyak dansecara politik. belum memiliki pengalaman mengenai hal ini. Ide amandemen mendapat tempat seperti Setelah penolakan itu, ide untuk membuat lem-halnya reformasi yang mendapat ruang justru baga yang bisa menguji konstitusionalitassetelah bekas penguasa Orde Baru Soeharto undang-undang tak pernah lagi terdengar ka-turun dan otoritarianisme -Orde Baru mem- barnya. Setidaknya, tak pernah dibahas dalambungkus praktik itu dengan jargon politik forum resmi di DPR maupun MPR, sebelumDemokrasi Pancasila- mulai tidak laku. tahun 2001.Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu"anak baik" yang lahir dari rahim era reformasi. I.1. Mandat Sebagai Penjaga Konstitusi Sebelum masa kemerdekaan, ide pemben- Perubahan UUD 1945 sejak tahun 1999 yangtukan Mahkamah Konstitusi ini bisa dilacak dilakukan MPR mendorong lahirnya perubah-dalam diskusi saat pembahasan rancangan an penting dalam hierarki ketatanegaraan kita.Undang Undang Dasar di Badan Penyelidik Kedudukan MPR yang sebelumnya merupakanUsaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indo- lembaga tertinggi negara dicabut dan supre-nesia (BPUPKI). Saat itu anggota BPUPKI Prof. masi dalam bernegara beralih dari supremasiMuhammad Yamin mengemukakan pendapat MPR kepada supremasi konstitusi. Perubahan26 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEKILAS MAHKAMAH KONSTITUSI | 27
  • mendasar ini, tentu saja, memerlukan sebuah sendiri untuk memilih konsep berbeda. Indone-mekanisme institusional dan konstitusional sia menempuh cara ini dan membuat Mahka-serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi mah Konstitusi yang terpisah dari fungsikemungkinan sengketa antarlembaga negara Mahkamah Agung.yang kini telah menjadi sederajat serta saling Berdasarkan UUD 1945, uji konstitusionali-mengimbangi dan saling mengendalikan terse- tas undang-undang terhadap Konstitusi sebe-but. narnya kewenangan MPR. Panitia Ad Hoc I BP Pada saat hampir bersamaan, ide yang per- MPR pernah diberi tugas oleh Sidang Tahunannah diusung Prof. Muhammad Yamin muncul MPR untuk melakukan uji konstitusionalitaskembali. Jika sebelumnya hanya peraturan di sebuah undang-undang. Namun Panitia Adbawah undang-undang saja yang bisa diuji— Hoc I BP MPR tak mengambil peran itu danmelalui Mahkamah Agung, juga muncul berpendapat, tugas itu sebaiknya dilakukandesakan agar undang-undang pun bisa diper- oleh Mahkamah Konstitusi setelah lembagasoalkan asas konstitusionalitasnya terhadap tersebut terbentuk.UUD 1945. Pengujian ini, tentu harus dilakukan Alasan ini bukannya tak berdasar. Panitiaoleh sebuah mahkamah tersendiri di luar Ad Hoc I BP MPR berpandangan, sulitMahkamah Agung. dibayangkan apabila proses uji konstitusionali- Ini memang agak berbeda dengan kebiasaan tas sebuah undang-undang terhadap UUD 1945di sejumlah negara mapan yang umumnya dilakukan di dalam proses politik yang akantidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi terjadi di dalam persidangan MPR. Uji konsti-yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi tusionalitas undang-undang terhadap UUDMahkamah Agung. Di Amerika Serikat, misal- seharusnya dilakukan dalam sebuah prosesnya, fungsi itu berada di tangan Supreme Court hukum tingkat tinggi dan sejauh mungkin(Mahkamah Agung) di masing-masing negara luput dari kepentingan politik praktis.bagian. Namun sejarah dan pemikiran politik Konstitusionalitas sebuah undang-undangmasing-masing negara bisa memiliki alasan adalah bagian penting dari supremasi hukum.28 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEKILAS MAHKAMAH KONSTITUSI | 29
  • Adanya lembaga khusus yang menanganinyaotomatis menjadi sesuatu yang tak terelakkan. terakhir yang putusannya bersifatKeberadaan lembaga baru ini untuk memas- final untuk menguji undang-undangtikan bahwa tidak boleh ada undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,yang dibuat oleh DPR dan pemerintah yang memutus sengketa kewenangan lem-bertentangan dengan dasar negara, Konstitusi. baga negara yang kewenangannyaSoal inilah yang menjadi salah satu pemba- diberikan oleh Undang-Undanghasan dalam Sidang Umum MPR tahun 2001. Dasar, memutus pembubaran partai Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi tak politik, dan memutus perselisihanlagi sekadar wacana setelah Sidang Tahunan tentang hasil pemilihan umum.MPR pada 9 November 2001 mengesahkan (2) Mahkamah Konstitusi wajib mem-Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 ten- berikan putusan atas pendapattang Mahkamah Konstitusi menjadi bagian Dewan Perwakilan Rakyat mengenaiPerubahan Ketiga UUD 1945. Ide yang pernah dugaan pelanggaran oleh Presidenterkubur lama itu kini menjadi nyata. Dengan dan/atau Wakil Presiden menurutdisahkannya dua pasal tersebut dalam Undang-Undang Dasar.Konstitusi, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, secara teoritis, memang Mahkamah Konstitusi dan terkait erat dengan persoalan konstitusional, Kewenangannya yaitu pelaksanaan ketentuan UUD 1945 dalam (Pasal 24C UUD 1945) kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah sejumlah argumentasinya. (1) Mahkamah Konstitusi berwenang Pengujian konstitusionalitas undang-un- mengadili pada tingkat pertama dan dang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini untuk menjamin bahwa undang-undang yang30 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEKILAS MAHKAMAH KONSTITUSI | 31
  • dibuat tidak bertentangan dengan UUD 1945. Wewenang memutus sengketa pemilihan Memutus sengketa kewenangan lembaga umum dan pemilihan kepala daerah. Di nega-negara yang kewenangannya diberikan Un- ra demokrasi, salah satu proses demokrasi yangdang-Undang Dasar. Kewenangan ini untuk utama adalah penyelenggaraan pemilihanmemastikan mekanisme ketatanegaraan yang umum, yang merupakan mekanisme untukdijalankan oleh setiap lembaga negara dan mengisi pengisian jabatan-jabatan pentinghubungan antarlembaga negara dilaksanakan dalam lembaga negara, yaitu anggota DPR,sesuai ketentuan UUD 1945. anggota DPD, anggota DPRD, Presiden dan Memutus pembubaran partai politik. Par- Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakiltai politik adalah salah satu bentuk pelaksanaan Kepala Daerah. Agar hasil pemilu benar-benarkebebasan berserikat yang tidak dapat mencerminkan pilihan rakyat sebagai pemilikdilepaskan dari jaminan kebebasan hati nurani kedaulatan, pemilu harus dilaksanakan secaradan kebebasan menyampaikan pendapat. langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Kebebasan-kebebasan tersebut menjadi prasya- Salah satu wujud prinsip tersebut adalahrat tegaknya demokrasi. Oleh karena itu partai penyelenggaraan pemilu tidak diselenggarakanpolitik memiliki peran penting dalam negara oleh pemerintah, tetapi oleh komisi tersendiridemokrasi sehingga harus dijamin dan tidak yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.dapat dibubarkan oleh kekuasaan pemerintah. Selain itu, jika terjadi perselisihan hasil pemilu Jika pemerintah memiliki wewenang mem- antara peserta dan penyelenggara pemilu,bubarkan partai politik lain, kewenangan itu harus diputus melalui mekanisme peradilanberpotensi disalahgunakan untuk mem- agar benar-benar obyektif, tidak dipengaruhibubarkan partai politik saingannya. Artinya, oleh kepentingan pemerintah, peserta, maupunwewenang Mahkamah Konstitusi untuk penyelenggara pemilu. Diberikannya wewe-memutus pembubaran partai politik adalah nang untuk memutus sengketa perselisihanuntuk menjamin pelaksanaan demokrasi dan hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusimekanisme ketatanegaraan sesuai UUD 1945. untuk menjamin hasil pemilu benar-benar32 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEKILAS MAHKAMAH KONSTITUSI | 33
  • sesuai dengan pilihan rakyat. tentang Mahkamah Konstitusi disiapkan, MPR Wewenang memberi putusan atas penda- menetapkan Mahkamah Agung untuk men-pat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh jalankan fungsi-fungsi lembaga baru ini semen-Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut tara waktu.Undang-Undang Dasar. Wewenang ini di satu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten-sisi merupakan jaminan terhadap sistem presi- tang Mahkamah Konstitusi disahkan DPR padadensiil yang dianut UUD 1945 yang mana 13 Agustus 2003. Sembilan hakim konstitusi pe-menghendaki masa jabatan Presiden yang riode pertama (2003-2008) mengucapkan sum-bersifat tetap dan tidak mudah dijatuhkan pah di hadapan Presiden Megawati Soekar-semata-mata karena alasan politik. Di sisi lain, noputri pada 16 Agustus 2003. Sejak 15 Oktoberwewenang ini merupakan pelaksanaan prinsip 2003, pelimpahan perkara dari Mahkamahpersamaan di hadapan hukum, termasuk ter- Agung ke Mahkamah Konstitusi dimulai danhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. menandai beroperasinya lembaga baru ini. SaatPresiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga ini Hakim Konstitusi periode kedua (2008-2013)melakukan pelanggaran hukum tertentu. tengah bekerja menunaikan tugas konstitusion- Kewenangan-kewenangan ini ujungnya alnya untuk mengawal konstitusi.adalah untuk memastikan Konstitusi dite- Hal istimewa dari lembaga ini adalah sistemgakkan -dan inilah yang membuat Mahkamah peradilannya yang menerapkan prinsip peradi-Konstitusi disebut sebagai penjaga konstitusi lan modern: transparan, cepat, dan murah -(the guardian of the constitution). sesuatu yang sangat langka dalam peradilan Pengesahan Sidang Tahunan MPR tahun umum di Indonesia. Petikan putusannya, yang2001 tentang Mahkamah Konstitusi tak lantas di pengadilan umum bisa memakan waktumembuat lembaga baru ini bisa berdiri. lama dan tak gratis, bisa diakses publik melaluiKonstitusi memberikan dasar, operasionalnya website-nya tidak sampai hitungan jam setelahadalah melalui undang-undang. Untuk men- putusan dibacakan di dalam persidangan.gatasi kekosongan sembari undang-undang Inilah yang membuat Mahkamah Konstitusi34 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEKILAS MAHKAMAH KONSTITUSI | 35
  • dijadikan proyek percontohan untuk reformasi keseimbangan ini, tapi itulah teorinya dalamdalam praktik peradilan di Indonesia. undang-undang. Mahkamah Konstitusi menyadari amanat Setiap putusan Mahkamah Konstitusi besar tersebut. Untuk itu, kredibilitas dan dalam sebuah perkara bisa diunduh di integritas hakimnya menjadi salah satu taruhan website Mahkamah Konstitusi di penting. Mahakamah Konstiusi menetapkan www.mahkamahkonstitusi.go.id, di ka- kode etik dan perilaku untuk menjaga, memeli- nal "Pencarian" dengan kata kunci "Pu- hara, dan meningkatkan integritas pribadi, tusan Sidang". kompetensi dan perilaku hakim. Kode etik ini dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Kons- titusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberla-I.2. Etika Hakim Konstitusi dan Penegakannya kuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Para penyusun desain awal Mahkamah Konstitusi.Konstitusi memahami peran penting dan besar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusilembaga ini bagi hitam atau putih ketatane- ini, yang disebut Sapta Karsa Hutama,garaan negara. Untuk itu, selain harus diisi oleh dideklarasikan dan ditandatangani oleh 9 (sem-orang-orang yang benar-benar berkompeten, bilan) hakim konstitusi pada 17 Oktober 2005 -pandangannya juga sebisa mungkin tak didom- yang disempurnakan pada 1 Desember 2006.inasi oleh salah satu pilar penting sebuah Penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakimnegara -atau setidaknya mencerminkan keseim- Konstitusi ini merujuk kepada "The Bangalorebangan pandangan dari tiga pilar yang merujuk Principles of Judicial Conduct 2002", yang tentupada trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan saja disesuaikan dengan sistem hukum danyudikatif. Inilah yang mendasari pertimbangan peradilan Indonesia.jumlah hakim sebanyak sembilan orang dan "The Bangalore Principles" menetapkandiusulkan Presiden, DPR dan Mahkamah sejumlah prinsip umum, antara lain indepen-Agung. Publik bisa memperdebatkan logika densi (independence), ketakberpihakan (impar-36 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEKILAS MAHKAMAH KONSTITUSI | 37
  • tiality), integritas (integrity), kepantasan dankesopanan (propriety), kesetaraan (equality), BAB IIkecakapan dan keseksamaan (competence and Panduan Liputan didiligence), serta nilai-nilai yang hidup dalam Mahkamah Konstitusimasyarakat sebuah negara. Inilah yang bisa Rmenjadi rujukan dan tolok ukur dalam menilai esmi beroperasi 13 Agustus 2003, prosesperilaku hakim konstitusi. peradilan di Mahkamah Konstitusi mem- Penegakan kode etik dan perilaku hakim ini pesona banyak orang. Proses berperkaradilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah yang cepat, efisien dan murah, membuatnyaKonstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi sangat kontras dengan proses serupa di penga-Nomor 10/PMK/2006 menyatakan, Majelis dilan negeri, pengadilan tinggi dan bahkanKehormatan ini bersifat ad hoc. Anggotanyalima orang, yang terdiri atas dua orang dariHakim Panel Etik ditambah tiga orang, masing-masing seorang guru besar senior dalam ilmuhukum, seorang mantan Hakim Agung ataumantan Hakim Konstitusi, serta seorang man-tan pimpinan lembaga tinggi negara. Wewenang Majelis Kehormatan ini adalahmemeriksa dan mengambil keputusan yangberisi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadapdugaan pelanggaran hakim konstitusi terhadapsejumlah kode etik dan perilaku hakim, ataumembuat rekomendasi tentang pemulihannama baik terhadap hakim yang dilaporkanmelakukan pelanggaran kode etik dan perilaku.38 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PA N D U A N L I P U TA N D I M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 39
  • Mahkamah Agung. Selain proses persidangan akurat. Untuk itu, ada beberapa hal yang perluyang menerapkan asas peradilan modern, dipahami, serta sejumlah tips yang pantasgedung lembaga baru ini juga tak bisa dibilang diketahui wartawan dalam melakukan liputansederhana dan praktis membuat nyaman pihak di Mahkamah Konstitusi.yang berperkara -plus wartawan yang meliput-nya. II.1. Mencerna Sebelum Meliputnya Yang tidak kalah penting, materi yang "Hukum" tak tertulis pertama saat menulisdiperiksa dalam sidang Mahkamah Konstitusi isu hukum adalah mendeskripsikan sesuatumenyangkut nasib orang banyak—meski mere- dengan jelas (clear) dan tepa—kalau perlu sing-ka tak ikut berperkara atau bersidang. Ada soal kat. Bagi media yang memiliki banyak keterba-konstitusionalitas undang-undang, sengketa tasan halaman, waktu siaran dan jam tayang,antar-lembaga negara, perkara impeachment tiga rumus jelas-tepat-singkat ini jadi sangatterhadap Presiden, pembubaran partai politik, penting dikuasai oleh wartawan. Surat kabar,dan sengketa hasil pemilihan umum dan radio, dan televisi, jelas memiliki keterbatasantermasuk perselisihan dalam pemilihan kepala ini. Media online mungkin memiliki keleluasa-daerah. Daftar kewenangan itu membuat lem- an soal ruang, tapi dia dibatasi oleh kebutuhanbaga ini terlalu berharga untuk diabaikan seba- pembaca yang tak semuanya punya waktugai pos liputan wartawan. luang. Hanya saja, isu konstitusi kadang kurang Menulis dan melaporkan dengan jelas danmenarik -apalagi bagi media yang semata singkat ini penting mengingat isu hukum, apa-mengusung sensasi. Seperti layaknya liputan di lagi menyangkut sengketa, biasanya memilikipos hukum, meliput di Mahkamah Konstitusi sejarah panjang, dengan bumbu istilah rumitjuga memiliki sejumlah tantangan. Antara lain, dan asing dari dunia hukum di sana-sini. Cela-bagaimana menulis isu hukum yang bagi kanya, semua kewenangan Mahkamah Konsti-sebagian orang "membosankan" menjadi lebih tusi itu memang soal "sengketa" -meski penger-menarik, mudah dicerna, tapi wajib tetap tiannya tak sama dengan yang lazim dipakai40 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PA N D U A N L I P U TA N D I M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 41
  • dalam peradilan umum. Mulai dari "sengketa" kan pokok permasalahannya. Itu bisa dilaku-publik dengan pemerintah-DPR soal undang- kan dengan membaca koran atau melakukanundang sampai soal pemilihan umum dan pencarian tentang informasi awal di internet.kepala daerah. Kalau itu sebuah pengajuan judicial review atas Sebut saja "sengketa" dalam hasil pemilihan sebuah undang-undang, hal pertama yangkepala daerah. Otomatis, kita harus merunut harus dipahami adalah apa yang dipersoalkan.kasusnya ke masa lalu—entah itu dalam hi- Selain soal siapa yang menggugat, yang jauhtungan hari, bulan atau malah tahun. Ada lebih substansial itu adalah apa alasan permo-informasi latar belakang yang harus disam- honan itu. Mesti ada penjelasan yang cukup,paikan agar berita itu tak kehilangan konteks tak harus panjang, tentang mengapa undang-permasalahannya. Semakin lama kasus, kian undang itu dianggap tak sesuai Konstitusi. Soalbanyak orang dan lembaga terlibat, otomatis siapa yang digugat, juga tetap perlu dimasuk-kian tak mudah mengurutkannya. kan walau wartawan yakin banyak orang Istilah dan kasus-kasus hukum, tentu saja sudah tahu bahwa pemerintah dan DPR adalahtak selalu mudah dipahami oleh publik, kecuai pembuat undang-undang—otomatis merekamahasiswa atau pengajar hukum, penasihat yang dijadikan termohon dalam judicialhukum dan tentu saja orang yang berperkara. review. Pemakaian istilah "termohon" sangatMenjadi kewajiban wartawan untuk membuat khas Mahkamah Konstitusi. Di peradilansoal-soal rumit itu menjadi lebih mudah umum, kita menyebutnya "tergugat".dicerna. Tak semua orang punya waktu cukup Begitu wartawan memahami garis besar—banyak untuk mencerna berita dengan kening lebih baik lagi kalau detail—kasusnya, itu akanberkerut. sangat memudahkan dalam liputan. Saat mla- Soal seperti ini lazim ditemui saat menulis kukan peliputan, wartawan akhirnya dapatisu hukum, termasuk saat meliput Mahkamah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepatKonstitusi. Hal pertama yang bisa dilakukan kepada sumber-sumber yang benar-benar kom-adalah dengan mencerna kasus dan menemu- peten. Dengan menguasai kasusnya, akan42 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PA N D U A N L I P U TA N D I M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 43
  • banyak pertanyaan kritis keluar untuk menam- wartawan kehilangan informasi karenabal bolong-bolong alias tak lengkap dan kurang ketidakhadirannya itu. Untuk informasi yangjelas dari sebuah cerita atau informasi. bukan substansi, kehilangan kesempatan itu Jika ini yang dilakukan wartawan, akhir mungkin bisa diatasi dengan berbagai cara.dari peliputan itu akan menyenangkan: cukup Wartawan media cetak bisa merekonstruksibanyak bahan yang bisa ditulis, banyak kutipan lewat mulut orang ketiga, tapi cara ini belumyang bisa dipakai. Lebih penting lagi, warta- tentu tepat untuk radio dan televisi. Peristiwawan bisa menulis atau melaporkan suatu kasus tak bisa diulang -termasuk untuk memenuhidengan jernih dan tak membikin pembaca kebutuhan wartawan dari media elektronik.berpikir lebih dari sekali untuk memahaminya. Hal sama juga terjadi dalam meliput diPembaca tak bisa berharap ada berita yang jelas Mahkamah Konstitusi. Tentu saja ada variasidan enak dibaca dari wartawan yang masih dan beda di sana-sini. Begitu banyak sidang,ruwet memahami kasusnya. meski tak sebertumpuk perkara di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MahkamahII.2. Penting Memahami Proses Beracara Agung. Dengan alasan yang sangat beragam, Media massa tak punya sumber daya manu- celakanya itu tak bisa selalu diikuti oleh warta-sia melimpah. Begitu banyak area dan isu yang wan. Entah karena si wartawan mendapat tu-ingin diliput, tapi jumlah sangat wartawan ter- gas liputan ke tempat lain, atau sedang libur.batas. Tak peduli itu media besar atau kecil, tak Alasan-alasan ini tentu saja tak selalu diketahuimungkin memiliki wartawan yang bisa meng- pembaca atau penonton—dan mereka umum-ikuti semua isu dan berada di semua lokasi saat nya tak mau tahu. Pembaca hanya heran karenaperistiwa itu terjadi. Kalau pun ada wartawan, tak menemukan berita yang tak diliput mediaia basanya datang terlambat. yang dibaca atau televisi yang ditontonnya itu. Itu artinya, tak semua peristiwa bisa diikuti Ini salah satu tantangan wartawan. Sebagian—dengan intensif untuk yang sedang berjalan. pemecahannya hanya soal manajerial dan kese-Akibatnya, ada sebuah periode di mana diaan waktu untuk memahami sejumlah infor-44 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PA N D U A N L I P U TA N D I M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 45
  • masi yang umumnya tersedia dan tips yang si- menulis sebuah perkara di Mahkamah Kons-apa tahu berguna. Salah satunya adalah mema- titusi hanya pada awal dan akhir perkara. Hanyahami proses beracara di Mahkamah Konstitusi. sebagian kecil saja yang bisa mengikuti secaraSecara garis besar, prinsipnya hampir sama de- detail argumentasi dari para pemohon danngan pengadilan negeri, mulai dari pendaftar- termohon dalam sidang-sidang pemeriksaan.an sampai putusan. Prosedur serta istilah yang Pada akhirnya, wartawan dan media ditun-dipakai, memang sedikit berbeda (lihat Proses tut untuk memiliki skala prioritas. Biasanya,Beracara di Mahkamah Konstitusi). media dan wartawan memilih berita yang Idealnya, keseluruhan proses -terutama dianggap sesuai segmen pembaca -tak pedulisidang—di Mahkamah Konstitusi mesti diikuti pembaca atau penonton setuju atau tidakwartawan yang akan menulis berita. Tujuannya dengan pilihan ini—dalam prioritas tertinggi.jelas: agar wartawan memahami argumentasi Jika itu yang terjadi, dan liputan di Mahkamahpara pemohon dan termohon dalam suatu per- Konstitusi tidak berada dalam prioritas tinggi,kara. Kebiasaan wartawan hanya menunggu memahami proses beracara ini bisa membantu.sebuah kasus hanya pada sidang putusan, ke- Dari rangkaian proses sidang itu, wartawanrap membuat wartawan kurang memahami da- bisa memilih pada agenda apa dari sidang itusar dari sebuah peristiwa diterima atau tak dite- yang dianggap sangat penting dan tak bolehrima. Ini ibarat menonton Formula 1 hanya di dilewatkan. Kalau liputan sengketa, sidangetape akhir, tepatnya di garis finish. putusan adalah yang paling favorit dan jarang Hanya saja, sebagian besar wartawan tak me- dilewatkan. Dengan begitu, wartawan bisamiliki kemewahan waktu untuk bisa mengikuti membuat jadwal agar pada hari yang dipilihsidang dari awal hingga akhir. Sebagian mung- itu, dia tak diganggu oleh liputan lain. Apakahkin karena malas, selebihnya—dan ini paling skenario ini bisa berjalan sesuai rencana ataubanyak-karena mendapatkan tugas lain pada tidak, itu soal lain. Setidaknya, itulah teorinyahari yang sama dan dengan waktu cukup ber- agar tak kebobolan berita penting di Mahka-dekatan. Ini yang seringkali membuat wartawan mah Konstitusi.46 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PA N D U A N L I P U TA N D I M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 47
  • II.3. Berhati-hati soal Akurasi Akurasi dasar yang mesti diperhatikan da- Wartawan tak harus lulusan fakultas hukum lam peliputan di Mahkamah Konstitusi adalahuntuk bisa menulis atau membuat berita soal penyebutan proses beracara serta pihaktentang isu hukum. Tapi dia harus tahu tentang yang terlibat. Di pengadilan negeri, sebutan un-hukum, itu wajib sifatnya. Bagaimanapun juga, tuk mereka yang mengajukan gugatan adalahmeliput isu hukum harus berurusan dengan penggugat, yang digugat disebut tergugat. Iniistilah dan pengertian yang kadang kurang beda dengan di Mahkamah Konstitusi. Dimenarik dan belum tentu dipahami orang pengadilan ini, mereka yang mengajukan di-banyak. Yang lebih istimewa lagi, menulis isu sebut pemohon, sedangkan yang diajukan ada-hukum juga berurusan dengan orang-orang lah termohon. Istilah-istilah ini mungkin ku-yang mengerti hukum. Orang-orang ini lebih rang begitu menarik bagi wartawan, tapi itulahpaham hukum, setidaknya dari masyarakat istilahnya yang paling akurat.kebanyakan, dan bisa memanfaatkannya untuk Akurasi lainnya adalah penulisan ataumembuat repot wartawan yang melakukan penyebutan nama orang, jabatan, serta identitaskesalahan dalam membuat berita dengan diri lainnya. Detail semacam ini, jelas tak bolehmenggugatnya ke pengadilan. diabaikan. Kesalahan dalam soal-soal "kecil" Tentu bukan semata itu yang membuat seperti ini hanya bisa dibenarkan hanya satuwartawan harus menulis akurat. Akurasi itu dua kali, tapi tidak terus-terusan. Ingat! Ham-jauh lebih penting bagi publik agar bisa pir semua orang tak suka nama, jabatan dan pe-memahami berita secara tepat, dan mudah. kerjaannya dieja dengan salah. Kalau pun adaBagi media, akurasi juga menjadi salah satu wartawan yang tak terganggu dengan kebiasa-tolak ukur dari kredibilitas media -selain soal an buruk ini, media tempat wartawan bekerjaindependensi. Media yang terlalu banyak bikin belum tentu sependapat. Sikap tidak profesio-ralat dan wartawan yang sering meminta maaf nal (unprofesional conduct) adalah alasan yangkarena tak akurat jelas bukan promosi yang sangat kuat untuk memecat wartawan daribaik bagi nama baik sebuah media. sebuah media.48 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PA N D U A N L I P U TA N D I M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 49
  • Yang paling penting dari akurasi dalam Padahal, substansi dari keduanya beda. Yangpeliputan di Mahkamah Konstitusi adalah sub- pertama karena permohonannya dinilai takstansinya. Salah menulis nama, mungkin masih beralasan, yang kedua karena pemohon danbisa ditoleransi oleh sebagian kecil orang, tapi atau permohonannya tidak memenuhi syarattidak menyangkut substansi. Misalnya, dalam kedudukan hukum (legal standing).perkara permohonan judicial review undang- Wartawan kerap menyamakan antara sebu-undang terhadap Konstitusi. Kesalahan kita ah permohonan itu ditolak dan tidak dapatmenuliskan nama "Amrozi" menjadi "Amrozy" diterima. Semangat dari generalisasi ini mung-mungkin bisa "dimaafkan", tapi tidak demikian kin semata untuk menyederhanakan dan me-halnya jika kita salah soal putusan. mudahkan, tapi itu tidak akurat untuk istilah Entah bagaimana ceritanya, misalnya, tiba- hukum. Masyarakat awam mungkin tak meli-tiba wartawan salah menulis berita bahwa hat ini sebagai masalah, tapi orang-orang yangMahkamah Konstitusi menerima permohonan mengerti hukum akan menilai wartawan yangAmrozi dan kawan-kawan soal hukuman mati, menulis atau redaktur yang mengedit berita itubukan ditolak seperti faktanya dalam sidang 21 kurang paham istilah hukum—minimal takOktober 2008 lalu. Ini jelas merupakan pelang- menghormatinya.garan akurasi—meski karena salah ketik ataueja—yang tergolong "dosa berat" dalam profesi II.4. Menghormati Aturan Internaljurnalis. Di sebagian media, kesalahan sema- Wartawan Indonesia memiliki akses sangatcam ini bisa berujung pada sanksi peringatan luar biasa dalam meliput pengadilan di ban-sampai potong gaji. dingkan di negara lain. Wartawan bisa meng- Akurasi yang tak kalah penting adalah pe- ikuti semua sidang, dari pertama dibukanyebutan istilah hukum dalam proses berper- sampai selesai—kecuali sidang susila yang di-kara. Seringkali, wartawan tak membedakan nyatakan tertutup, pemeriksaan di pengadilanantara sebuah permohonan itu ditolak dan ti- banding dan kasasi. Fotografer juga bisa memo-dak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). tret orang-orang yang berperkara, termasuk50 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PA N D U A N L I P U TA N D I M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 51
  • hakim. PANDUAN LIPUTAN SIDANG Keleluasaan akses ini memang memudah- Panduan ini meliputi aspek prosedur takkan bagi wartawan, namun dalam beberapa ka- resmi wartawan saat meliput sidang disus cukup merepotkan. Sejumlah lembaga Mahkamah Konstitusi, mulai dari saat awal,memberlakukan hukum kepantasan dalam dalam sidang, sampai sidang berakhir.mengatur mekanisme liputan dalam sidang,namun ada juga yang memberikan rambu-ram- Sebelum mengikuti persidangan, war-bu. Kalau tak ada alasan yang sangat penting, tawan akan memperoleh berita pers,wartawan semestinya menghargai mekanisme daftar hadir para pihak yang berperka-internal semacam ini. Apalagi jika semangatnya ra, dan tata letak para pihak persidan-adalah untuk menciptakan ketertiban dan gan.memudahkan kerja, bukannya membatasi. Wartawan mengisi daftar hadir persi- Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah dangan.aturan internal soal peliputan, yang isinya Wartawan mematuhi tata tertib persi-sebenarnya sekadar membakukan kelaziman dangan (antara lain, tidak menghidup-yang dilakukan wartawan saat melakukan kan telepon seluler selama persidan-liputan di Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini gan, dan alat-alat lainnya) yang dapatmemiliki sejumlah regulasi internal, yang mengganggu persidangan.meliputi "Panduan Meliput Sidang", "Panduan Wartawan foto dan video mematuhiLiputan Non-Sidang," dan "Tata Tertib Persi- batas jarak pengambilan gambar, yaitudangan." Dua yang disebut dimuka hanya un- tidak melewati batas pagar dan tempattuk wartawan, yang terakhir adalah untuk war- duduk pengunjung di dalam ruangtawan dan masyarakat umum. sidang. Seusai persidangan, wartawan berhak mewawancarai narasumber dengan te- tap memperhatikan ketertiban.52 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PA N D U A N L I P U TA N D I M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 53
  • PANDUAN LIPUTAN NON-SIDANG Panduan ini meliputi aspek prosedur tak Sebelum kegiatan berlangsung, warta-resmi wartawan saat meliput kegiatan non-si- wan akan memperoleh berita pers ter-dang yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi. kait kegiatan tersebut.*Ada soal press release kegiatan yang selalu diu- Wartawan mengisi daftar hadir kegi-sahakan ada oleh bagian hubungan masyarakat atan.sampai soal ketertiban acara. Wartawan menempati posisi yang telah ditentukan oleh petugas urusan media. Sebelum mengikuti acara, wartawan akan memperoleh berita pers yang ber- Keterangan: kaitan dengan kegiatan tersebut.* * Tentative Wartawan mengisi daftar hadir ke- giatan. Wartawan turut menjaga ketertiban se- TATA TERTIB PERSIDANGAN lama acara berlangsung. Mahkamah Konstitusi menyusun tata tertib Wartawan berhak mewawancarai nara- tentang jalannya sidang agar berjalan dengan sumber sebelum dan sesudah acara tertib, aman, lancar, dan sekaligus menjaga ke- berlangsung dengan tetap memper- hormatan dan kewibawaan lembaga ini. Tata hatikan ketertiban. tertib itu dituangkan dalam Peraturan Mah- kamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 yangPANDUAN LIPUTAN KONFERENSI PERS kemudian disempurnakan dengan PMK No 19 Panduan ini meliputi aspek prosedur tak Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidanganresmi wartawan saat meliput kegiatan sidang pada Mahkamah Konstitusi Republik Indo-maupun non-sidang melalui konferensi pers nesia. Inilah detailnya:yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi.54 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PA N D U A N L I P U TA N D I M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 55
  • Pengunjung sidang wajib mengenakan Pemohon dan atau kuasanya, termohon pakaian yang rapi dan sopan. dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pe- Anak dibawah umur 12 tahun dilarang ngunjung siding dilarang: menghadiri persidangan kecuali atas Menempati tempat duduk yang telah izin dari Mahkamah. disediakan Pengunjung sidang wajib bersikap ter- Menunjukkan sikap hormat kepada tib, tenang, dan sopan. Majelis Hakim Konstitusi. Pemohon dan atau kuasanya, termohon Pemohon atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pe- atau kuasanya, saksi, dan ahli menyam- ngunjung sidang dilarang: paikan sesuatu barang bukti dalam per- Membawa senjata dan atau benda-ben- sidangan kepada Majelis Hakim da lain yang dapat membahayakan atau Konstitusi, melalui panitera atau pani- mengganggu jalannya persidangan tera pengganti yang ditugaskan untuk Melakukan perbuatan atau tingkah itu. laku yang dapat menggangu persi- Pelanggaran terhadap ketentuan butir 1 dangan dan atau merendahkan kehor- sampai dengan 3 merupakan penghi- matan serta kewibawaan MK naan terhadap Mahkamah Konstitusi. Merusak dan atau mengganggu fungsi Siapa pun yang melakukan penghinaan sarana, prasarana, atau perlengkapan terhadap Mahkamah berupa tindakan persidangan lainnya pelanggaran terhadap butir-butir terse- Merendahkan martabat atau kehor- but, setelah diperingatkan dengan matan hakim konstitusi dan atau petu- patut, maka atas perintah Ketua Majelis gas MK Hakim, dapat dikeluarkan dari ruang Menghina pemohon dan atau kua- sidang atau gedung MK. sanya; termohon dan atau kuasanya; saksi; dan ahli.56 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PA N D U A N L I P U TA N D I M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 57
  • BAB III Kode Etik D Dalam menjalankan profesinya, war- tawan tak cukup hanya memiliki ke- mampuan teknis. Ia membutuhkan ko- de etik, yang merupakan seperangkat nilai-nilai dasar yang akan memandu wartawan meme- nuhi cita-cita jurnalisme. Perumusan dan isi kode etik wartawan di berbagai negara di dunia sangat beragam. Tapi, isinya relatif sama. Isinya58 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI KODE ETIK | 59
  • adalah panduan teknis wartawan dalamberupa kewajiban moral kepada wartawan melakukan peliputan dan publikasinya, kodeuntuk menjaga cita-cita profesi, merawat kebe- etik adalah panduan moralnya. Inilah sebagianbasan pers dan memenuhi kepentingan publik. dari kode etik yang berkaitan dengan peliputan Sejumlah organisasi wartawan memiliki isu konstitusi.kode etik sendiri. Namun, ada satu kode etikyang disepakati untuk dipatuhi bersama: Kode Bersikap Independen. Setiap jurnalis harusEtik Jurnalistik. Kode etik ini disahkan 14 Maret bersikap independen dalam menjalankan pro-2006, menggantikan kode etik sebelumnya fesinya. Keputusan untuk menulis atau tidakyang bernama Kode Etik Wartawan Indonesia menulis sebuah berita benar-benar karena per-yang dirumuskan tahun 1999 lalu. Bagi timbangan kepentingan publik, bukan karenawartawan media elektronik, juga ada Pedoman ada pertimbangan kepentingan teman, kolega,Perilaku Penyiaran, yang dituangkan dalam tetangga, atau pemilik media. Sikap indepen-Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 02 tahun den ini sangat penting agar jurnalis bisa2007. bersikap netral, kritis, dan juga tak punya Pentingnya kode etik, tertera dalam kalimat beban psikologis dalam melakukan peliputanpembuka Kode Etik Jurnalistik: "…wartawan di lapangan dan mempublikasikan hasilnya.Indonesia memerlukan landasan moral danetika profesi sebagai pedoman operasional Jangan Lupa Akurasi. Akurasi adalahdalam menjaga kepercayaan publik dan mene- masalah dasar yang harus diperhatikan dalamgakkan integritas serta profesionalisme". kerja jurnalistik. Akurasi atau ketepatan ini takSeperti halnya kemampuan teknis jurnalistik, hanya soal nama, jabatan, pangkat, gelar, pen-kode etik juga dimaksudkan untuk "menjamin didikan dan sebagainya. Yang tak kalah pen-kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik ting adalah akurasi dalam fakta. Kurang tepat-untuk memperoleh informasi yang benar." nya pemahaman tentang isu tertentu sangat Jika manual peliputan atau kode perilaku60 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI KODE ETIK | 61
  • berpotensi menimbulkan salah tafsir. Bagi seba- sampai mengorbankan kebenaran.gian orang, ini soal yang sensitif dan berpoten-si menimbulkan masalah -eski tentu saja tak Tidak beritikad buruk. Dalam menulis beri-seseirus jika kesalahannya dalam soal fakta. ta, motivasinya adalah semata untuk men-Akurasi merupakan salah satu pertaruhan gungkapkan kebenaran atau fakta -meski inidalam kredibilitas media. tak mudah. Jelas tak bisa dibenarkan jika seo- rang jurnalis menulis berita yang dimaksudkan Menjaga Keberimbangan. Pemberitaan ten- untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain.tang isu konstitusi sebisa mungkin memper- Kalau pun berita yang ditulis tersebut membu-hatikan asas keberimbangan mengingat kasus- at orang yang kalah dalam sebuah sengketakasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi merasa dipojokkan, itu memang tak bisa dihin-umumnya melibatkan dua pihak atau lebih di dari. Wartawan yang menulis berita yang mem-dalamnya. Sebab, ada kecenderungan pihak buat tak senang salah satu pihak ini merupakanyang memiliki kekuasaan lebih besar -politik bagian dari pengungkapan fakta, dan jelasatau ekonomi-untuk memaksakan kebenaran bukan bentuk itikad buruk. Ia bisa disebutversinya sendiri atas suatu fakta. Ini tentu saja memiliki itikad buruk jika sedari awal tulisanmerugikan pihak lain, yang mungkin saja dibuat memang memiliki motivasi untuk mem-memiliki versi berbeda yang bukan tidak buat kerugian bagi orang lain.mungkin malah merupakan versi yang palingsesuai fakta. Salah satu cara meminimalisir dari Tetap Bersikap kritis. Salah satu watakkemungkinan untuk tergelincir pada fakta yang dasar dari orang-orang yang memiliki profesisalah, salah satunya adalah dengan memberi ini adalah sikap kritis. Dalam istilah yangtempat secara proporsonal kepada pihak yang ekstrem, wartawan dianjurkan tak boleh per-bersengketa -atau dua pandangan yang berse- caya begitu saja kepada narasumber. Artinya, iaberangan secara ekstrem. Namun tetap jangan harus bersikap kritis -bukan sinis-- terhadap62 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI KODE ETIK | 63
  • pernyataan narasumber. Ini bisa dilakukan kloningdengan cara tak menerima begitu saja apa yang Penggunaan cara-cara tertentu yang takdikatakan narasumber. Salah satu caranya den- sesuai kode etik dapat dipertimbangkangan menguji informasi yang didapatnya. Jika penggunaannya untuk peliputan berita inves-itu sebuah pendapat, argumentasinya juga tigasi bagi kepentingan publik.perlu diuji. Jika itu berupa fakta, harus dikejarbukti pendukungnya. Sikap kritis sangat pent- Tak Mencampur Fakta dan Opini. Doktrining agar jurnalis mendapatkan fakta yang bisa soal fakta merupakan hal yang utama dalamdiverifikasi dan memastikan kepada setiap jurnalistik. Sebab, inilah yang membedakannyanarasumber bahwa jurnalis tak bisa memuat dari propaganda dan bentuk-bentuk mediaberita yang tak punya dasar sama sekali. komunikasi lainnya. Dalam sebuah berita, yang harus disuguhkan kepada publik adalah fakta Bersikap Profesional. Saat menjalankan yang didapatnya, bukan opininya secara priba-tugasnya, wartawan dituntut bersikap profe- di. Dalam praktik, sebenarnya opini tak selalusional. Dalam Kode Etik Jurnalistik, inilah diharamkan. Dalam kadar tertentu, opini itubeberapa di antara sikap profesional yang sesuatu yang sulit untuk dihindari. Bahkan, ser-harus diikuti: ingkali secara tak sengaja ada subyektifitas kita Membuka identitas kepada narasumber dalam melihat fakta. Dalam kode etik jurnalis- Tidak menyuap dalam menggali informasi; tik, yang harus dihindari adalah opini yang Menghasilkan berita yang faktual dan jelas menghakimi. sumbernya; Tidak melakukan rekayasa pengambilan dan Menghormati asas praduga tak bersalah. pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara Praduga tak bersalah adalah prinsip tidak Tidak melakukan plagiat, termasuk menyata- menghakimi seseorang sebelum hukum memu- kan hasil liputan wartawan lain sebagai karya tuskannya. Artinya, dalam menulis sengketa, sendiri—yang di kalangan wartawan disebut wartawan harus menghormati status seseorang64 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI KODE ETIK | 65
  • "apa adanya" sebelum hakim atau institusi dengan bersandar pada berita bohong, sudahyang memiliki otoritas lain menyatakan berbe- terbayang kerusakan yang ditimbulkannya.da. Prinsip ini merupakan bentuk kehati-hati- Selain berita bohong, yang juga harus dihindarian. Sebab, belum tentu seseorang terbukti adalah fitnah. Dalam kode etik, sebuah beritaseperti yang dituduhkan terhadap dia. disebut fitnah jika tak didasari fakta samaPenerapan prinsip ini secara ketat tentu saja sekali.diharapkan dapat melindungi kepentinganpublik dari kemungkinan penyelewengan dan Tidak menyalahgunakan profesi dan tidakkeputusan pengadilan yang tak proporsional menerima suap. Menyalahgunakan profesimelalui pemberitaan media. adalah segala tindakan yang mengambil keun- tungan pribadi atas informasi yang diperoleh Tidak membuat berita bohong dan fitnah. saat bertugas sebelum informasi tersebut men-Membuat berita bohong, berita yang sudah jadi pengetahuan umum. Dengan privilegediketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai yang dimilikinya, jurnalis kerap menjadi sedik-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, it dari orang pertama yang mengetahui sebuahadalah tindakan yang sangat dilarang kode informasi. Jika itu sebuah sengketa di pengadil-etik. Jika disebut dosa, ini adalah dosa besar an, itu bisa berupa informasi yang didapat lebihdalam dunia jurnalistik, yang pelanggaran ter- dahulu oleh wartawan. Kita tahu, informasi ituhadapnya seringkali—dan sudah sepatutnya- bisa menjadi komoditi yang bisa disalahgu-berujung pada pemecatan dari medianya. nakan, entah itu diperdagangkan atau digu-Membuat berita bohong sama dengan tindakan nakan untuk kepentingan diri sendiri. Dalampengkhianatan kepada publik, pihak yang konteks kode etik, tindakan ini dikategorikanharusnya dilayani oleh wartawan. Kita tahu sebagai pelanggaran. Begitu juga dengan suap.apa dampak dari berita bohong. Jika berita itu Dalam pengertian secara umum, suap adalahdijadikan rujukan, tentu saja hasilnya akan sa- segala pemberian dalam bentuk uang, bendangat merugikan. Dan keputusan yang diambil atau fasilitas dari pihak lain yang mempenga-66 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI KODE ETIK | 67
  • ruhi independensi wartawan. Dalam soal ini, tanpa menyebutkan narasumbernya. Sedang-memang kerap masih mengundang perdebatan kan "Off the record" adalah segala informasisoal apakah "sesuatu" itu bisa dikategorikan atau data dari narasumber yang tidak bolehsuap atau tidak. Namun, ada satu pertanyaan disiarkan atau diberitakan.yang mungkin bisa menjadi salah satu indika-tor untuk menilai apakah sebuah pemberian itu Menghormati Privasi Nara Sumber. Dalambisa dikategorikan suap atau tidak: apakah berhubungan dengan narasumber, wartawanseseorang akan memberikan sesuatu tersebut memiliki posisi yang setara. Ini memang salahjika Anda bukan wartawan? Jika jawabannya satu privilege yang jarang dimiliki oleh profesitidak, jawabannya sudah jelas. Pertanyaan ini yang lain. Namun, itu tak lantas membuatmemang membutuhkan pengakuan jujur kita. wartawan boleh melakukan hal-hal yang di luar kewajaran secara etik. Salah satunya Menghargai Kesepakatan dengan Nara adalah dalam soal privasi atau kehidupanSumber. Dalam kode etik, ada sejumlah pribadi. Dalam kode etik dikatakan, privasihubungan dengan nara sumber yang harus pribadi adalah segala segi kehidupan seseorangmendapatkan penghargaan tinggi dari dan keluarganya selain yang terkait denganwartawan. Sebab, implikasi dari pelanggaran kepentingan publik, dan itu harus dihormati.ini adalah runtuhnya kepercayaan nara sumber Artinya, kita harus bersikap menahan diri danterhadap wartawan. Ada sejumlah kesepakatan berhati-hati -untuk tak menyebutnya melarang-antara jurnalis dengan nara sumber, antara lain - dalam melaksanakan tugas jurnalistik untukketentuan tentang embargo, informasi latar tak mengusik kehidupan pribadinya. Pasal per-belakang, dan "off the record." Embargo adalah lindungan tentang privasi ini bisa diabaikanpenundaan pemuatan atau penyiaran berita jika ada kepentingan publik di dalamnya.sesuai dengan permintaan narasumber.Informasi latar belakang adalah segala infor- Meralat Kesalahan dengan Segera. Jurnalis,masi atau data yang disiarkan atau diberitakan seperti halnya rocker, juga manusia. Kita punya68 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI KODE ETIK | 69
  • peluang untuk melakukan keteledoran dan reksi fakta yang salah. Dalam Undang-Undangkesalahan, entah itu disengaja atau tidak. Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, hak jawabDalam kontek profesi sebagai wartawan, merupkan mekanisme yang disediakan untukketeledoran dan kesalahan itu bisa mencakup menyelesaikan sengketa pemberitaan pers.hal yang sangat remeh sampai hal yang sangat Dengan semangat untuk menghormatiserius. Kesalahan yang terkait dalam penulisan kepentingan publik, hak jawab harus dilakukanberita, jelas adalah soal yang serius. Oleh kare- sesegera mungin dan dalam kesempatan perta-na itu, kita sebagai wartawan dituntut ma setelah ada permintaan. Jika hak jawab ditu-kesadarannya untuk segera -apalagi ada per- jukan terhadap media online, pemuatannyamintaan publik-- meralat, mencabut, meralat, dalam berita berikutnya, untuk surat kabardan memperbaiki berita yang keliru dan tidak pada edisi hari berikutnya, untuk televisi danakurat disertai dengan permintaan maaf kepa- radio untuk program berita berikutnya.da pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.Permintaan maaf disampaikan apabila kesala-han terkait dengan substansi pokok. Kesediaankita untuk secara ksatria mengakui kesalahandan keteledoran itu juga pada akhirnya akanmeningkatkan respek publik terhadapwartawan dan media. Segala bentuk koreksi ituharus dilakukan segera atau dalam waktusecepat mungkin. Menghormati Hak Jawab. Wartawan danmedia harus memberikan penghargaan yangbesar terhadap komplain dan hak jawab daripublik. Entah itu karena klarifikasi atau mengo-70 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI KODE ETIK | 71
  • LAMPIRAN Glosari Istilah Hukum Administratieve rechtspraak: pengadilan ad- ministrasi A quo: tersebut/dimaksud. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: asas-asas umum pemerintahan yang baik. Aanvullend recth: aturan pelengkap; dalam kon- teks Mahkamah Konstitusi yaitu dengan mengingat otonomi/independensi Mahkamah Konstisusi dalam membuat peraturan Mah- kamah Konstitusi, yang bersifat hukum publik. Beleid: kebijakan. Bestuursdaad: tindakan pengurusan. Beheersdaad: pengelolaan. Beschikking: penetapan atau keputusan administrasi dari pejabat negara. Beleidsregel/pseudowetgeving: aturan kebi- jakan. Buiten effect stellen: tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.72 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI GLOSARI | 73
  • Causal verband: hubungan sebab akibat, hu- Congruent: kesesuaian. bungangan kausalitas yang jelas untuk mem- Doelmatigheid: asas kemanfaatan perlihatkan hubungan. Due process of law: proses beracara di peradil-Conditionally constitutional: konstitusional an/melalui proses yang ditentukan hukum bersyarat, artinya suatu muatan norma yang berlaku dianggap kosntitusional (tidak bertentangan dengan konstisusi) apabila dimaknai sesuai Detournement de pouvoir: pelampauan kewe- dengan yang ditentukan MK. nangan.Conditionally unconstitutional: inkonstitusio- De facto: pada kenyatan/hakikatnya. nal bersyarat artinya suatu muatan norma De jure: dalam/dari sisi undang-undang. yang dianggap tidak sesuai konstitusi De jure empirii: pemegang kedaulatan. (bertentangan dengan konstitusi) bila dimak- nai sesuai dengan yang ditentukan MK. Dissenting opinion: pendapat berbeda dari seorang hakim terhadap putusan mayoritasContempt of court: penghinaan terhadap pen- mejelis hakim. gadilan atau mahkamah. Dispensasi: pembebasan atau pengecualianChecks and balances system: sistem saling dari perintah. mengotrol dan mengimbangi, yang menem- patkan semua lembaga negara dalam kedu- Electoral reform: pembaharuan pemilihan dukan setara sehingga terdapat keseimban- umum. gan dalam penyelenggaraan negara. Electoral boundary/district: daerah pemilihan.Concurring opinion: alasan berbeda seorang Einmalig: sekali selesai/final hakim terhadap pendapat mayoritas majelis hakim walaupun amar putusan sama. Ex aequo et bono: kondisi yang paling adil. Adagium ini seringkali digunakan oleh paraConflict of interest: konflik kepentingan.74 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI GLOSARI | 75
  • pencari keadilan sebagai penutup dalam per- Incongruent: ketidak sesuaian. mohonan, pembelaan, gugatan dll kepada Incontradiction: bertentangan. hakim. In casu: dalam kasus/perkara ini.Formele toetsing atau pengujian formil: peng- ujian undang-undang yang berkenaan de- In cracht van gewijsde: yang memiliki keku- ngan proses pembentukan undang-undang atan hukum tetap. dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengu- Impeachment: pemakzulan/pemberhentian jian materiil. pemegang kekuasaan.Gebod: perintah atau pewajiban untuk Judicial review: pengujian peraturan perun- melakukan sesuatu yang biasanya meng- dang-undangan yang dilakukan oleh badan haruskan subyek hukum untuk melakukan. peradilan.Grond rechten: hak-hak dasar Judicieele vonnis: putusan hukum/pengadil-Hak atau kewenangan konstitusional: hak an. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah dan/ atau kewenangan yang diatur dalam putusan hukum, bukan politik. UUD 1945. Juncto: terkait dengan.Hatzaai artikelen: pasal penebar kebencian. Judgement: penghakiman,putusan.Incumbent: calon peserta pemilu yang sedang Ketetapan: bentuk putusan akhir berupa kete- menjabat. tapan yang diterbitkan apabila sesudahInstelling besluit: keputusan lembaga perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah masuk BukuInstitutional design: desain kelembagaan. Registrasi Perkara Konstitusi, tetapi kemudi-Incumbent: calon peserta pemilu yang sedang an pemohon menarik kembali permohon- menjabat. an/perkara. Akibatnya pemohon tidak dapat76 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI GLOSARI | 77
  • mengajukan kembali permohonan yang Dengan adanya kriteria legal standing berar- sama. ti tidak semua orang atau pihak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keKeterangan saksi: keterangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang oleh seseorang dalam persidangan tentang benar-benar mempunyai kepentingan suatu peristiwa atau keadaan yang didengar, hukum sajalah yang boleh menjadi pemohon dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri. sesuai dengan adagium point dinterest pointKeterangan ahli: keterangan yang diberikan de action (ada kepentingan hukum, boleh seseorang karena pendidikan dan atau pe- mengajukan permohonan). Apabila permo- ngalamannya memiliki keahlian atau penge- honan diajukan oleh pemohon yang tidak tahuan mendalam yang berkaitan dengan mempunyai legal standing, maka perkaranya permohonan, berupa pendapat yang bersifat akan berakhir putusan Mahkamah Konstitusi ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya yang menyatakan permohonan pemohon tentang suatu alat bukti atau fakta yang tidak dapat diterima (niet onvankelijkverk- diperlukan untuk pemeriksaan permohonan. laard).Kuasa hukum: orang yang memenuhi syarat Legislative review: pengujian peraturan perun- yang ditentukan oleh atau berdasarkan dang-undangan yang dilakukan oleh pembu- undang-undang untuk mendapatkan kuasa at peraturan perundang-udangan tersebut. hukum dari pemberi kuasa, yang untuk atas- Licentie: lisensi (pemberian izin dengan per- namanya menyelenggarakan suatu urusan. syaratan).Legal standing atau persona standi in judicio: Legislative drafter: perancang peraturan kedudukan hukum atau kondisi dimana perundang-undangan. seseorang atau suatu pihak yang ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mem- Legal uncertainty: ketidakpasitian hukum. punyai hak untuk mengajukan permohonan. Legal system: system hukum.78 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI GLOSARI | 79
  • Law enforcement: penegakan hukum. Memorie van toelichting: penjelasan undang- undangLex certa: asas yang menyatakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak Mutatis mutandis: dengan perubahan seper- dapat diartikan lain. lunya (with the necessary changes).Lex specialis derogat legi generali: peraturan Materiele toetsing atau pengujian materiil: perudang-undangan yang lebih khusus pengujian undang-undang yang berkenaan mengesampingkan peraturan perundang- dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan undangan yang lebih umum. atau bagian undang-undang yang berten- tangan dengan UUD 1945.Lex posterior derogat legi priori: peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Misdriven: tindak pidana kejahatan. sesudahnya, mengesampingkan peraturan Natuurlijk persoon: orang dalam pengertian perundang-undangan yang dikeluarkan ilmiah. sebelumnya. Niet ontvankelijk verklaard: permohonanLex superior derogat legi inferiori: peraturan tidak dapat diterima perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang- Motie van wantrouwen: mosi tidak percaya. undangan yang lebih rendah. Natuurlijke persoon: orang dalam pengertianMala in se: perbuatan yang dianggap jahat alamiah bukan karena diatur undang-undang tetapi Ne bis in idem (doble jeopardy): perkara yang bertentang dengan kewajaran, moral, dan sama dan telah diajukan sebelumnya prinsip umum masyarakat. . Not legally binding: tidak mempunyai keku-Mala in prohibita: perbuatan yang dianggap atan hukum mengikat. kejahatan karena diatur demikian oleh Onrectmatig overheids daad: perbuatan mela- undang-undang.80 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI GLOSARI | 81
  • wan hukum oleh penguasa Pemohon: pihak yang mengajukan permoho- nan berperkara di Mahkamah KonstitusiOriginal intent: maksud asli dari sebuah kon- stitusi yang ditunjukkan oleh pemben- • Pemohon dalam perkara Pengujian tukknya. Undang-Undang terhadap UU adalah pihak yang menganggap hak dan/atauOriginal meaning: pengertian asli dari pasal- kewenangan konstitusionalnya dirugikan pasal konstitusi yag dikemukakan oleh oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) penyusunnya. perorangan warga negara Indonesia;( b)Obscuur libel: kabur/tidak jelas. kesatuan masyarakat hukum adat sepan-Opzet: kesengajaan. jang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsipOpruien: menghasut. Negara Kesatuan Republik Indonesia yangOvertredingen: pelanggaran. diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau d. lembagaSmaad: fitnah. negara.Kritek: kritik. • Pemohon dalam perkara sengketa kewe-Political reprensentation: keterwakilan politik. nangan lembaga negara yang kewenangan-Petitum: hal-hal yang dimohonkan. nya diberikan oleh UUD adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikanPolitieke beslissing: putusan politik. oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945Posita/fundamentum potendi: dasar penga- yang mempunyai kepentingan langsung juan permohonan. terhadap kewenangan yang dipersengke- takan.Parliamentary elections: pemilihan umum lem- baga perwakilan. • Pemohon dalam perkara pembubaran par- tai politik adalah pemerintah. Pemohon82 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI GLOSARI | 83
  • dalam perselisihan hasil pemilihan umum nai pembentukan maupun materinya, adalah (a) perorangan warga negara In- baik sebagian maupun keseluruhan. donesia calon anggota Dewan Perwakilan • Dalam perkara sengketa kewenangan Daerah peserta pemilihan umum; (b) pa- lembaga negara yang kewenangannya sangan calon presiden dan wakil presiden diberikan oleh UUD, artinya permoho- peserta pemilihan umum presiden dan nan tidak beralasan wakil presiden; dan (c) partai politik peser- ta pemilihan umum • Dalam perkara pembubaran partai poli- tik, artinya permohonan tidak beralasan • Pemohon dalam pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/ • Dalam perkara perselisihan hasil pemil- atau wakil presiden adalah DPR ihan umum, artinya permohonan tidak beralasanPeraturan Mahkamah Konstitusi: peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi • Dalam perkara pendapat DPR mengenai untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang dugaan pelanggaran oleh presiden diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan dan/atau wakil presiden, artinya presi- tugas dan wewenangnya. den dan/atau wakil presiden tidak ter- bukti melakukan pelanggaran hukumPutusan: ada beberapa jenis putusan, yaitu berupa pengkhianatan terhadap negara, ditolak, tidak dapat diterima, dikabulkan. korupsi, penyuapan, tindak pidana a. Pemohonan ditolak berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa presiden • Dalam perkara Pengujian Undang- dan/atau wakil presiden tidak lagi Undang terhadap Undang-Undang memenuhi syarat sebagai Presiden Dasar (UUD), undang-undang yang dan/atau Wakil Presiden. dimohonkan untuk diuji tidak berten- tangan dengan UUD 1945, baik menge- b. Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk84 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI GLOSARI | 85
  • verklaard): pemohon dan/atau Permohon- suara yang diumumkan oleh Komisi annya tidak memenuhi syarat kedudukan Pemilihan Umum dan menetapkan hasil hukum (legal standing) penghitungan suara yang benar. c. Dikabulkan: • Dalam perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden • Dalam perkara pengujian Undang- dan/atau wakil presiden, artinya presi- Undang terhadap Undang-Undang den dan/atau wakil presiden terbukti Dasar, permohonan beralasan, dan melakukan pelanggaran hukum berupa materi muatan ayat, pasal, dan/atau pengkhianatan terhadap negara, korup- bagian dari undang-undang yang si, penyuapan, tindak pidana berat lain- bertentangan dengan UUD 1945. nya, atau perbuatan tercela dan/atau • Dalam perkara sengketa kewenangan terbukti bahwa presiden dan/atau lembaga negara yang kewenangannya wakil presiden tidak lagi memenuhi diberikan oleh UUD, artinya permoho- syarat sebagai presiden dan/atau wakil nan beralasan, amar putusan menya- presiden, amar putusan menyatakan takan permohonan dikabulkan dan ter- membenarkan pendapat DPR. mohon tidak mempunyai kewenangan Pihak terkait: pihak yang terkait dengan untuk melaksanakan kewenangan yang perkara baik secara langsung maupun tidak dipersengketakan langsung. • Dalam perkara pembubaran partai poli- Proper party: pihak yang paling layak. tik, artinya permohonan beralasan. Ratscaap: wilayah hukum adat. • Dalam perkara perselisihan hasil pemi- lihan umum, artinya permohonan bera- Renvoi: Pembenahan atau koreksi permohonan lasan dan Mahkamah Konstitusi menya- atau putusan. Bagian yang salah di coret lalu takan membatalkan hasil penghitungan dibenarkan dan setiap koreksi diparaf.86 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI GLOSARI | 87
  • Rechtspolitiek: politik hukum. Scheiding van machten: pemisahan kekuasaanRegeling: pengaturan. Social acceptance: penerimaan masyarakat.Rational representation: secara rasional Sidang panel: sidang dengan sekurang-ku- mewakili. rangnya tiga orang hakim konstitusi untuk memeriksa perkara yang hasilnya dibahasRegional representative: perwakilan daerah. dalam sidang pleno untuk diambil putusan.Rechmatigheid: asas legalitas Sidang pleno: sidang untuk memeriksa, meng-Rechtsvaarchgheid: keadilan. adili, dan memutuskan perkara dengan sem-Rechtszekerheid: kepastian hukum. bilan orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa yang dapat dilakukanRechtsonzekerheid: ketidakpastian hukum. atau berlangsung dengan tujuh orang hakimRechtvacuum: kekosongan hukum. konstitusi.Rechtswetenschap: ilmu hukum/yurispruden- Sine qua non: harus selalu ada si. Risalah: rekaman persidangan yang dituang-Res communis: milik bersama. kan dalam bentuk tulisan dimana di dalam- nya memuat seluruh pembicaraan yang terja-Rechtsstaat: asas negara berdasar atas hukum. di di dalam persidangan dari awal sampaiRegelendaad: pengaturan. akhir.Rapat Permusyawaratan Hakim: sidang yang Termohon: pihak yang kewenangannya diberi- tertutup dan bersifat rahasia untuk memerik- kan oleh UUD 1945 dipersengketakan oleh sa, mengadili, dan memutuskan dengan sem- pemohon yang mempunyai kepentingan bilan orang hakim konstitusi, kecuali dalam langsung. keadaan luar biasa dengan tujuh orang The guardian of the constitution: pengawal hakim konstitusi.88 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI GLOSARI | 89
  • konstitusi. Toetsing: pengujian.The sole interpreter of constitution: penafsir Toet steen: batu uji. satu-satunya dari UUD yang memiliki legiti- Vide: sebagaimana dimaksud. masi hukum. Wetgever: pembentuk undang-undang (Presi-Toezichthoudensdaad: pengawasan. den dan DPR).Toestemming: izin atau pembolehan khusus Wet in materiele zin: undang-undang dalam untuk sesuatu yang sebenarnya dilarang jadi arti meterial. izin adalah legalisasi dari perbuatan yang seharusnya dilarang. Wet in formeele zin: undang-undang dalam arti formal.Unlawful: bertentangan dengan hukum. WvS (wetboek van strafrecht): KUHP.Uncomformity: tidak sesuai. Weltanschauung: falsafah hidup ideologi.Unequal treatment: perlakuan yang tidak sama.Vis-a-vis: dihadapkan.Verbod: larangan atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, atau dilarang melakukan sesuatu.Vergunning: perizinan.Vonnis: putusan (putusan hakim, putusan mahkamah/pengadilan).Vox populi vox dei: suara rakyat adalah suara Tuhan.90 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI GLOSARI | 91
  • LAMPIRAN Proses Berperkara 1 PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Ditulis dalam bahasa Indonesia. 2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya. 3. Diajukan dalam 12 rangkap. 4. Mencantumkan jenis perkara. 5. Memenuhi sistematika: a. Identitas & legal standing. b. Posita. c. Petitum. 6. Disertai bukti pendukung. Khusus untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu diajukan paling lambat 3x24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu. 2 PENDAFTARAN 1. Pemeriksaan kelengkapan permo- honan oleh panitera. - Belum lengkap, diberitahukan. - 7 hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi. - Lengkap. 2. Registrasi sesuai dengan perkara. 3. 7 hari kerja sejak registrasi untuk perkara: a. Pengujian undang-undang: - Salinan permohonan disam- paikan kepada Presiden dan DPR. - Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung. b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon. c. Pembubaran Partai Politik: Salinan permohonan disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. d. Pendapat DPR: Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden. Khusus untuk perkara perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari kerja sejak registrasi salinan permohonan disampaikan kepada KPU92 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PROSES BERPERKARA | 93
  • 3PENJADWALAN SIDANG 5. Memuat: - Fakta. - Dasar hukum putusan.1. Dalam 14 hari kerja setelah registrasi, ditetapkan 6. Cara mengambil keputusan: hari sidang pertama (kecuali perkara perselisihan - Musyawarah mufakat. hasil pemilu). - Setiap hakim menyampaikan pendapat/ pertimbangan tertulis.2. Para pihak diberitahu/dipanggil. - Diambil suara terbanyak bila tidak mufakat.3. Diumumkan kepada masyarakat. - Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ditentukan ketua. 7. Ditandatangani hakim dan panitera. 8. Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.4PEMERIKSAAN PENDAHULUAN 9. Salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 hari sejak diucapkan. 10. Untuk putusan perkara: a. Pengujian undang-undang disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan1. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa: Mahkamah Agung. - Kelengkapan syarat-syarat permohonan. b. Sengketa kewenangan lembaga negara disampaikan kepada DPR, DPD, dan - Kejelasan materi permohonan. Presiden.2. Memberi nasihat tentang: c. Pembubaran partai politik disampaikan kepada partai yang bersangkutan. - Kelengkapan syarat-syarat permohonan. d. Perselisihan hasil pemilu - Perbaikan materi permohonan. - DPR,DPD dan DPRD, disampaikan kepada pemohon,KPU,Presiden, dan3. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki. pihak terkait. - Presiden dan Wakil, disampaikan kepada MPR, Presiden, KPU, Pasangan Calon, dan Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon.5PEMERIKSAAN PERSIDANGAN e. Pendapat DPR untuk perkara impeachment disampaikan kepada DPR, Presiden, dan Wakil Presiden.1. Terbuka untuk umum.2. Memeriksa permohonan dan alat bukti.3. Para pihak hadir menghadapi sidang guna mem- berikan keterangan.4. Lembaga negara dapat diminta keterangan, dan lembaga negara yang dimaksud dalam jangka waktu 7 hari wajib memberikan keterangan yang diminta.5. Saksi dan/atau Ahli member keterangan.6. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa, dan orang lain.6PUTUSAN1. Diputus paling lambat dalam tenggang waktu: a. Untuk perkara pembubaran partai politik, 60 hari kerja sejak registrasi. b. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu: - Presiden dan/atau Wakil Presiden, 14 hari kerja sejak registrasi. - DPR, DPD, dan DPRD, 30 hari kerja sejak reg- istrasi. - Pemilu Kepala Daerah, 14 hari kerja sejak registrasi. c. Untuk perkara pendapat DPR atas perkara impeachment, 90 hari kerja sejak registrasi.3. Sesuai alat bukti.4. Minimal dua alat bukti.94 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PROSES BERPERKARA | 95