ini adalah pengetahuan mengenai Pers pada masa orde baru

1. Disusun oleh :
Addin Faqih P (01
Brian Tanjung (09
F. Deshinta Ayu N.P. (16
Freddy Baktiyar (18)
Ody Hari Hartanto (25)
Risla Dewi K.D (28

2. • Pers dalam masa orde baru seakan-akan kehilangan jati
dirinya sebagai media yang bebas berpendapat dan
menyampaikan informasi. Meskipun orde baru telah
menjanjikan keterbukaan dan kebebasan di awal
pemerintahannya, namun pada kenyataannya dunia pers
malah terbelenggu dan mendapat tekanan dari segala
aspek. Pers pun tidak mau hanya diam dan terus
mengikuti permainan politik Orde baru.

3. • Sehingga banyak media massa yang memberontak
melalui tulisan-tulisan yang mengkritik pemerintah,
bahkan banyak pula yang membeberkan keburukan
pemerintah. Itulah sebabnya pada tahun 1994 banyak
media yang dibredel, seperti Tempo, deTIK, dan Monitor.
Namun majalah Tempo adalah satu-satunya yang
berjuang dan terus melawan pemerintah orde baru
melalui tulisan-tulisannya hingga sampai akhirnya bisa
kembali terbit setelah jatuhnya Orde baru.

4. • Pemerintah memang memegang kendali dalam semua
aspek pada saat, terutama dalam dunia pers. Lalu apa
fungsi dari dewan pers pada saat itu? Ternyata dewan
pers hanyalah dibuat pemerintah untuk melindungi
kepentingan pemerintah saja, bukan melindungi insan
pers dan masyarakat. Dewan Pers seakan kehilangan
fungsinya dan hanya formalitas belaka.

5. • Pada awal kekuasaan orde baru, Indonesia dijanjikan akan
keterbukaan serta kebebasan dalam berpendapat. Masyarakat
saat itu bersuka-cita menyambut pemerintahan Soeharto yang
diharapkan akan mengubah keterpurukan pemerintahan orde
lama.
• Pada masa orde baru, segala penerbitan di media massa
berada dalam pengawasan pemerintah yaitu melalui
departemen penerangan. Bila ingin tetap hidup, maka media
massa tersebut harus memberitakan hal-hal yang baik tentang
pemerintahan orde baru. Pers seakan-akan dijadikan alat
pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya

6. • “Pada masa orde baru pers Indonesia disebut sebagai
pers pancasila. Cirinya adalah bebas dan
bertanggungjawab”. (Tebba, 2005 : 22). Namun pada
kenyataannya tidak ada kebebasan sama sekali, bahkan
yang ada malah pembredelan.
• Tanggal 21 Juni 1994, beberapa media massa seperti
Tempo, deTIK, dan editor dicabut surat izin
penerbitannya atau dengan kata lain dibredel setelah
mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang
berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat
Negara. Pembredelan itu diumumkan langsung oleh
Harmoko selaku menteri penerangan pada saat itu.

7. • Dewan pers adalah lembaga yang menaungi pers di
Indonesia. Sesuai UU Pers Nomor 40 tahun 1999, dewan
pers adalah lembaga independen yang dibentuk sebagai
bagian dari upaya untuk mengembangkan kemerdekaan
pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi
dan peranan pers Berdasarkan ketentuan pasal 33 UU
No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungi pers ialah sebagai
media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

8. • Sementara Pasal 6 UU Pers menegaskan bahwa pers
nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
menegakkkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong
terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia,
serta menghormati kebhinekaan mengembangkan
pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,
akurat, dan benar melakukan pengawasan, kritik,
koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan
dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan
dan kebenaran.

9. 1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak
lain, bisa pemerintah dan juga masyarakat.
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan
pers.
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik
jurnalistik.
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan
penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang
berhubungan dengan pemberitaan pers.
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan
pemerintah.
6. Memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di
bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan.
7. Mendata perusahaan pers.

10. • Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.
Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia
berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan
dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini.
Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan
miskin juga semakin melebar.
• Indonesia pada tanggal 19
September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia
“bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan
PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-
kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali
pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun
setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Pada
tahap awal, Presiden Soeharto.

11. • Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi
sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui
struktur administratif yang didominasi militer namun dengan
nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat.
• DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya
bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya
mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan
aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat.
• Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap
provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga
melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

12. • Soeharto menggunakan konsep pembangunan yang
diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep
akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo,
dengan merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan
dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi
dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain.
• Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga
pemikir serta dukungan kapital internasional. Warga
keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak
tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga
negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di
bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga
menghapus hak-hak asasi mereka.

13. 1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)
2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan
timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan
daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah
sebagian besar disedot ke pusat
3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah
karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh
dan Papua
4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para
transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah
yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya

14. 5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan
pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si
miskin)
6. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi
(terutama masyarakat Tionghoa)
7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
8. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak
koran dan majalah yang dibredel
9. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,
antara lain dengan program “Penembakan Misterius”
10. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke
pemerintah/presiden selanjutnya)

15. 11. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit
penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling
fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif
negara pasti hancur.
12. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu
sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan
kesejahteraan anak buah.

16. • Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada
tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda berakhirnya
masa Orde Baru, untuk kemudian digantikan Era
Reformasi“.Perlu kita ketahui bahwa pada Masa Orde
Baru adalah merupakan masa-masa yang bersifat
memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis
semata, untuk kepentingan Pemerintah pada masa itu.
• Dan untuk mengembalikan Citra Bangsa Indonesia yaitu
sebagai Negara Hukum terutama dalam dibidang hukum
dan Politik, untuk meyakinakan bahwa revolusi belum
selesai, dan UUD 1945 dijadikan landasan
idiil/Konstitusional, dengan dikeluarkannya Surat Perintah
Sebelas Maret pada Tahun 1967 serta dibentuknya
kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan

17. • Dan untuk mengembalikan Citra Bangsa Indonesia yaitu
sebagai Negara Hukum terutama dalam dibidang hukum
dan Politik, untuk meyakinakan bahwa revolusi belum
selesai, dan UUD 1945 dijadikan landasan
idiil/Konstitusional, dengan dikeluarkannya Surat Perintah
Sebelas Maret pada Tahun 1967 serta dibentuknya
kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan

18. • Pada pembangunan lima tahun yang merupakan sebagai
Rule of Law pada tahun 1969 merujuk kepada paragraf
Pendahuluan Bab XIII UUD 1945 bahwa Indonesia
adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan
negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka,
dimana Hukum di fungsikan sebagai sarana untuk
merekayasa masyarakat proses pembangunan
melakukan pendekatan baru yang dapat dipakai untuk
merelevansi permasalahan hukum dan fungsi hukum
dengan permasalahan makro yang tidak hanya terbatas
pada persoalan normative dan ligitigatif (dengan
kombinasi melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum
nasional).

19. • Kontinuitas Perkembangan Hukum Dari Hukum Kolonial
Ke Hukum Kolonial yang dinasionalisasi, adalah
pendayagunaan hukum untuk kepentingan
pembangunan Indonesia, adalah dengan hukum yang
telah diakui dan berkembang dikalangan bisnis
Internasional (berasal dari hukum dan praktek bisnis
Amerika)
• Para ahli hukum praktek yang mempelajari hukum eropa
(belanda), dalam hal ini, mochtar berpengalaman luas
dalam unsur-unsur hukum dan bisnis Internasional, telah
melakukan pengembangan hukum nasional Indonesia
dengan dasar hukum kolonial yang dikaji ulang
berdasarkan Grundnom Pancasila adalah yang
dipandang paling logis.

20. • Pada era Orde Baru pencarian model hukum nasional
untuk memenuhi panggilan zaman dan untuk dijadikan
dasar-dasar utama pembangunan hukum nasional.,
dimana mengukuhkan hukum adat akan berarti
mengukuhan pluralisme hukum yang tidak berpihak
kepada hukum nasional untuk diunifikasikan (dalam
wujud kodifikasi)
• Ide Law as a Tool of Social Engineering adalah untuk
memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan
ekonomi nasional saja dengan tidak melupakan hukum
tata negara (terlihatlah mendahulukan infrastruktut politik
dan ekonomi).

21. SEKIAN DAN TERIMA
KASIH