Pada era reformasi di Indonesia, pers mengalami kebebasan yang lebih besar berkat dikeluarkannya undang-undang tentang hak asasi manusia dan pers. Munculnya media baru dan organisasi pers independen menandai perkembangan pers di era reformasi. Pers memiliki peran penting sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial.

1. Oleh : > Nathan > Elisabet > Desty

2. Pada era reformasi (tahun
1998- sekarang), pers
mengalami kebebasan saat
Habbie menjabat sebagai
presiden menggantikan
Suharto.

3. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
Munculnya penerbitan pers atau koran, majalah, atau
tabloid baru.
PWI bukan satu-satunya organisasi penyiaran.
Ditandai Adanya

4. Organisasi Penyiaran RI 2006
1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI); Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI); Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI); Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI); OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK); Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta; Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI); Fowa’a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI); RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI); Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI); Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAP HAMBA); Boyke
M.
Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI); Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI); M. Suprapto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI); Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI); Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI); A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI); Hans Max
Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI); Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI); Ismed Hasan Putro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI); Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI); Andi A.
Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK); Jaja
Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI);
Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI); Ev. Robinson
Togap Siagian
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI); Rusli
26. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat; Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS); Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI); Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII); Gunarso
Kusumodiningrat.

5. Batasan dan Hak Pers Era Reformasi
 Dipermudahnya pengurusan ( surat izin usaha
penerbitan Pers ).
 Kegiatan jurnalisme diatur undang-undang
penyiaran dan kode etik jurnalistik yang dikeluarkan
Dewan pers.
 Wartawan memiliki hak menolak memberitahu
identitas sumber informasi di depan hukum.

6. Fungsi Pers
A. Sebagai Media Informasi
Memberi dan menyediakan
informasi peristiwa yang terjadi
kepada masyarakat, dan
masyarakat membeli karena
memerlukan informasi.
B. Fungsi Pendidikan
Pers sebagai sarana pendidikan
massa yang memuat tulisan-tulisan
mengandung pengetahuan
sehingga masyarakat bertambah
pengetahuan dan wawasannya.

7. C. Fungsi Menghibur
Memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi
berita-berita berat dan artikel-artikel yang berbobot.
(Contoh: cerita pendek, cerita bersambung, cerita
bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur).

8. D. Fungsi Kontrol Sosial
1. Social particiption Keikutsertaan rakyat
dalam pemerintahan.
2. Socila responsibility Pertanggungjawaban
pemerintah terhadap
rakyat.
3. Socila support Dukungan rakyat terhadap
pemerintah.
4. Social Control Kontrol masyarakat terhadap
tindakan-tindakan pemerintah.
E. Sebagai Lembaga Ekonomi
Pers dapat memamfaatkan keadaan disekiktarnya
sebagai nilai jual.

9. Peran Pers
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan informasi.
2. Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya
supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati
kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasar informasi yang
tepat, akurat, dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap
hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

10. KEKURANGAN
• Adanya berita bersifat
menghasut, sensasional,
dan hiburan (seks).
• Liberalisasi ekonomi dan
budaya di media massa
mengabaikan unsur
pendidikan.
KELEBIHAN
• Masyarakat dapat
memberikan pendapatnya
di media pers.
• Wartawan bebas memilih
organisasi pers.
• Dewan Pers diakui
keberadaannya.

12. SUMBER
• http://klikbelajar.com/umum/perkembangan-pers-di-indonesia/
• https://halil4.wordpress.com/2010/01/11/bab-3-peranan-pers/
• https://www.slideshare.net/aprilliaanantashivana/ppt-pers
• https://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej
• https://ivantoebi.wordpress.com/2008/12/19/pers-era-reformasi/
• http://vitakent.blogspot.co.id/2010/04/perkembangan-sistem-pers-
di-indonesia.html