SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT
-1- -2- -4- -5- -6- -7- -8-
BAGIAN EKONOMI
SETDA
BAGIAN SDA SETDA
2. PENYUSUNAN TIM KERJA
PENGEMBANGAN PASAR TANI
SK BUPATI REGULASI BAPPEDA ANGGARAN DI BEBANKAN KE
SKPD MASING-MASING
MENJADI DASAR
PERHITUNGAN HKP
PEMERINTAH
KECAMATAN DAN
KELURAHAN
DINAS PEKERJAAN
UMUM
BAPPEDA
DISTANNAK
5. SARANA DAN PRASARANA LISTRIK
DAN AIR BERSIH
JUMLAH DAYA LISTRIK WATT PEMKEC. DAN PEMKEL.
KOORDINASI BAGIAN
UMUM
DESAIN,
KOMODITI
JUMLAH DESAIN DAN
KOMODITI YANG
TERPETAKAN
PENETAPAN PASAR MATAKALI
SEBAGAI PASAR TANI
1.
PEMERINTAH KECAMATAN,
KELURAHAN, DESA BERSAMA
DENGAN KELOMPOK TANI
YANG DIKOORDINIR OLEH
SKPD MASING-MASING
SEGERA SETELAH
PENETAPAN
KLPK TANI DAN
MASYARAKAT
HEKTAR, LODZ, WC
UMUM
LUAS LAHAN DAN JUMLAH
LODZ YANG DIBERSIHKAN
PEMBERSIHAN LOKASI PASAR TANI
MATAKALI
3.
DESAIN TATA LETAK (PEMETAAN)
JENIS KOMODITI YANG AKAN
DIPASARKAN
4.
BAGIAN EKONOMI BERSAMA
BAGIAN SDA MENYUSUN
DRAFT REGULASI PENETAPAN
PASAR KECAMATAN MATAKALI
SEBAGAI PASAR TANI
BAPPEDA BERSAMA DENGAN
SKPD TERKAIT ATAS
PERSETUJUAN PIMPINAN
RANCANGAN RENCANA AKSI
PENGEMBANGAN PASAR TANI SECARA TERINTEGRASI
KECAMATAN MATAKALI TAHUN 2015
INDIKATOR KELUARAN
-3-
PELAKSANA
NO. AKTIVITAS / PEKERJAAN WAKTU CATATAN PENTING
REGULASIREGULASI
6. IDENTIFIKASI CALON PENGGUNA
1). KOMODITI SAYUR MAYUR JUMLAH PELAKU PASAR
(KELOMPOK SAYUR
MAYUR)
KLPK DISTANNAK DAN
BP4KKP
KLPK TANI 1). KELOMPOK SAYUR-
SAYURAN BINAAN DINAS
PERTANIAN DAN
PETERNAKAN, 2). KLPK TANI
BINAAN BP4KKP
2). KOMODITI BUAH-BUAHAN JUMLAH PELAKU PASAR
(KELOMPOK BUAH-
BUAHAN)
KLPK DISTANNAK,
DISHUTBUN DAN
BP4KKP
KLPK TANI KELOMPOK BINAAN DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN
(TERMASUK PEMASARAN
BIBIT HORTIKULTURA)
3). KOMODITI PADI JUMLAH PELAKU PASAR
(KELOMPOK PADI)
KLPK DISTANNAK KLPK TANI KELOMPOK BINAAN DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN
(TERMASUK PEMASARAN
BIBIT PADI, PALAWIJA DAN
BERAS HASIL PENGGILINGAN
LOKAL POLMAN)
4). KOMODITI KEHUTANAN JUMLAH PELAKU PASAR
(KELOMPOK
KEHUTANAN)
KLPK DISHUTBUN DAN
BP4KKP
KLPK TANI KELOMPOK BINAAN BP4KKP
(TERMASUK PEMASARAN
BIBIT KEHUTANAN)
5). KOMODITI PERIKANAN JUMLAH PELAKU PASAR
(KELOMPOK
PERIKANAN)
KLPK DKP DAN BP4KKP KLPK TANI 1). KELOMPOK BINAAN DINAS
PERIKANAN DAN KELAUTAN
(BBI SEPPONG), 2) KELOMPOK
BINAAN BP4KKP
6). KOMODITI PETERNAKAN JUMLAH PELAKU PASAR
(KELOMPOK TERNAK)
KLPK DISTANNAK DAN
BP4KKP
KLPK TANI 1). KELOMPOK BINAAN DINAS
PERTANIAN DAN
PETERNAKAN, 2). KELOMPOK
BINAAN BP4KKP
7). PRODUK PENDUKUNG
A). MESIN PERTANIAN JUMLAH MITRA SWASTA
PENGUSAHA MESIN
PERTANIAN
PERUSH. DISTANNAK DAN
DISPERINDAG
MITRA
ALSINTAN
B). SARANA PRODUKSI JUMLAH MITRA SWASTA
PENGUSAHA SAPRODI
MITRA DISTANNAK DAN
DISPERINDAG
MITRA
SAPRODI
C). PRODUK LAINNYA JUMLAH MITRA SWASTA
PENGUSAHA LAINNYA
MITRA DISTANNAK DAN
DISPERINDAG
MITRA
7. PUBLIKASI DAN PROMOSI
1). BALIHO JUMLAH BALIHO BUAH DISTANNAK DAN
BAPPEDA
BANK DAN
SWASTA
LAINNYA
2). RADIO DAN SURAT KABAR FREKUENSI TAYANG KALI DISHUBKOMINFO DAN
BAG.HUMAS
KORAN DAN
RADIO
3). MEDIA SPANDUK PAPAN NAMA JUMLAH SPANDUK BUAH DISTANNAK DAN
BAPPEDA
MITRA
4). PETUNJUK ARAH PASAR JUMLAH PETUNJUK
ARAH
BUAH DISHUBKOMINFO MITRA
5). PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK FREKUENSI PUBLIKASI KALI DISBUDPAR MITRA
8. PELAKSANAAN KEGIATAN
1). FASILITASI TENDA JUMLAH TENDA TENDA BKPMD PROPINSI
SULBAR, DISPERINDAG
DAN DISKOP UMKM
1). FASILITASI TENDA
KERUCUT DARI DISPERINDAG,
2). TENDA PAYUNG DARI
DINAS KOPERASI, 3) TENDA
LAINNYA DARI BKPMD
PELIBATAN SWASTA UNTUK
MENDORONG LAYANAN
SARANA DAN PRASARANA
PRODUKSI PERTANIAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
SARANA UNTUK
MEMPROMOSIKAN DAN
MENSOSIALISASIKAN
KEBERADAAN PASAR TANI DI
KECAMATAN MATAKALI
2). SETTING DAN PENATAAN TEMPAT JUMLAH TEMPAT
(SPACE) YANG DI TATA
SPACE ALL SKPD MITRA SWASTA KLPK TANI, MASY. 1). MASING-MASING SKPD
MEMFASILITASI BINAANNYA
UNTUK MENATA DAN MENSET
TEMPAT
3). PENATAAN ARUS LALIN JUMLAH PERSONIL ORANG DISHUBKOMINFO,
PEMKEC DAN PEMKEL
FASILITASI DISHUBKOMINFO
DAN PEMERINTAH
KECAMATAN/LURAH
9. ATRAKSI DAN AGENDA WISATA
1). FESTIVAL BUAH FREKUENSI FEST. KALI DISTANNAK,
DISBUDPAR
KLPK TANI
2). FESTIVAL TERNAK FREKUENSI FEST. KALI DISTANNAK,
DISBUDPAR
KLPK TANI
3). FESTIVAL IKAN HIAS FREKUENSI FEST. KALI DISTANNAK,
DISBUDPAR
KLPK TANI
4). DLL BP4KKP KLPK TANI KEGIATAN2 TEMU TANI,
NELAYAN DISINERGIKAN DI
PASAR TANI
10. REGULASI :
1) . PENETAPAN HARI PASARAN REGULASI REGULASI BAG.SDA DAN
BAG.EKONOMI SETDA
2). MOBILISASI APARAT PEMERINTAH REGULASI REGULASI BAG.SDA DAN
BAG.EKONOMI SETDA
3). DLL ALL
AGENDA INI DILAKSANAKAN
UNTUK MENARIK PERHATIAN
PUBLIK DAN
MENSOSIALISASIKAN
KEBERADAAN PASAR TANI
MENETAPKAN HARI PASARAN
PASAR TANI MATAKALI
BERDASARKAN PERIODE
WAKTU ( PER PEKAN)
11. KEGIATAN PENDUKUNG
1). PELATIHAN AGROBISNIS KEMITRAAN PETANI
DAN PELAKU PASAR
TANI
PELAKU
KEMITRAAN
DISTANNAK, KLPK TANI
2). PENDAMPINGAN DAN PENYULUHAN
PETANI
KEMITRAAN PETANI
DAN PELAKU PASAR
TANI
PELAKU
KEMITRAAN
BP4KKP KLPK TANI
3). PELATIHAN PERIKANAN KEMITRAAN PETANI
DAN PELAKU PASAR
TANI
PELAKU
KEMITRAAN
DKP KLPK TANI
12. MONITORING DAN EVALUASI FREKUENSI MONEV KALI
BAPPEDA
Catatan :
1. Untuk informasi dapat menghubungi Bidang Ekonomi Bappeda
Moh.Jumadil (0813-4216-1674) atau Suardi H (0813-5541-0512)
Drs. Kallang, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19591107 198503 1 023
Polewali, 03 Maret 2015
Kepala Bappeda
MENJAGA KONTINUITAS
SUPPLY PRODUK (KOMODITI)
DARI PETANI KEPADA PELAKU
PASAR DI PASAR TANI
Rencana aksi pasar tani

More Related Content

Viewers also liked

Proses Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM
Proses Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPMProses Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM
Proses Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPMSyahroni Ateng Syafrudin
 
Cara kampanye / galang dana di DANAdidik
Cara kampanye / galang dana di DANAdidikCara kampanye / galang dana di DANAdidik
Cara kampanye / galang dana di DANAdidikDANAdidik
 
Integrasi tan pangan
Integrasi tan panganIntegrasi tan pangan
Integrasi tan panganBBPP_Batu
 
Renstra 2011 2015
Renstra 2011 2015Renstra 2011 2015
Renstra 2011 2015bedhoo
 
Etika profesi sekretaris
Etika profesi sekretarisEtika profesi sekretaris
Etika profesi sekretarisDiRumah YESUS
 
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949MagdaNae
 
Pengajian Am Nota Pendek Demokrasi dan Pilihanraya
Pengajian Am Nota Pendek Demokrasi dan PilihanrayaPengajian Am Nota Pendek Demokrasi dan Pilihanraya
Pengajian Am Nota Pendek Demokrasi dan PilihanrayaKhai Khairy
 
Analisis kelayakan usaha bidang peternakan
Analisis kelayakan usaha bidang peternakanAnalisis kelayakan usaha bidang peternakan
Analisis kelayakan usaha bidang peternakancrhis david
 
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesiaPkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesiaReza Aulia
 
Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959Racmat Ridho
 
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...01112015
 
TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU
TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJUTEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU
TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJUUmi Pujiati
 
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998PT.Ajor Makmur
 
Presentasi demokrasi Indonesia
Presentasi demokrasi IndonesiaPresentasi demokrasi Indonesia
Presentasi demokrasi Indonesia'kopral Jontit
 

Viewers also liked (20)

Proses Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM
Proses Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPMProses Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM
Proses Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM
 
Cara kampanye / galang dana di DANAdidik
Cara kampanye / galang dana di DANAdidikCara kampanye / galang dana di DANAdidik
Cara kampanye / galang dana di DANAdidik
 
Ekdes 8 a
Ekdes 8 aEkdes 8 a
Ekdes 8 a
 
Integrasi tan pangan
Integrasi tan panganIntegrasi tan pangan
Integrasi tan pangan
 
Industri minyak jagung
Industri minyak jagungIndustri minyak jagung
Industri minyak jagung
 
Renstra 2011 2015
Renstra 2011 2015Renstra 2011 2015
Renstra 2011 2015
 
Etika profesi sekretaris
Etika profesi sekretarisEtika profesi sekretaris
Etika profesi sekretaris
 
Analisa usahatani
Analisa usahataniAnalisa usahatani
Analisa usahatani
 
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
 
Ch04 m 06_09_10
Ch04 m 06_09_10Ch04 m 06_09_10
Ch04 m 06_09_10
 
Pengajian Am Nota Pendek Demokrasi dan Pilihanraya
Pengajian Am Nota Pendek Demokrasi dan PilihanrayaPengajian Am Nota Pendek Demokrasi dan Pilihanraya
Pengajian Am Nota Pendek Demokrasi dan Pilihanraya
 
Analisis kelayakan usaha bidang peternakan
Analisis kelayakan usaha bidang peternakanAnalisis kelayakan usaha bidang peternakan
Analisis kelayakan usaha bidang peternakan
 
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesiaPkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
 
Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959
 
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU
TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJUTEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU
TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU
 
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
 
Presentasi demokrasi Indonesia
Presentasi demokrasi IndonesiaPresentasi demokrasi Indonesia
Presentasi demokrasi Indonesia
 

Similar to Rencana aksi pasar tani

Unma perencanaan desa th
Unma perencanaan desa th Unma perencanaan desa th
Unma perencanaan desa th muftysyamsul_90
 
Paparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di JakartaPaparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di JakartaAr Tinambunan
 
6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As
6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As
6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan Aszafeen zafeen
 
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota Cimahi
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota CimahiPenanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota Cimahi
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota CimahiOswar Mungkasa
 
6 A,(15 1)Tranformasi
6 A,(15 1)Tranformasi6 A,(15 1)Tranformasi
6 A,(15 1)Tranformasizafeen zafeen
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).pptMuhammadAmin209707
 
Paparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangPaparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangSarif Sidik
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11agus raharjo
 
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan EkonomiPosisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan EkonomiF W
 
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017udhi purnomo
 
STUDI KELAYAKAN WOSUSOKAS_LAPORAN PENDAHULUAN TAHUN2023_.pdf
STUDI KELAYAKAN WOSUSOKAS_LAPORAN PENDAHULUAN TAHUN2023_.pdfSTUDI KELAYAKAN WOSUSOKAS_LAPORAN PENDAHULUAN TAHUN2023_.pdf
STUDI KELAYAKAN WOSUSOKAS_LAPORAN PENDAHULUAN TAHUN2023_.pdfinasty
 
Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah
Pedoman Pengelolaan Program PPSP di DaerahPedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah
Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerahinfosanitasi
 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...Siti Sahati
 
Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008
Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008
Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008Ar Tinambunan
 
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008Ar Tinambunan
 

Similar to Rencana aksi pasar tani (20)

Unma perencanaan desa th
Unma perencanaan desa th Unma perencanaan desa th
Unma perencanaan desa th
 
Paparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di JakartaPaparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
 
6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As
6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As
6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As
 
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota Cimahi
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota CimahiPenanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota Cimahi
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota Cimahi
 
Buku saku pam tps
Buku saku pam tpsBuku saku pam tps
Buku saku pam tps
 
6 A,(15 1)Tranformasi
6 A,(15 1)Tranformasi6 A,(15 1)Tranformasi
6 A,(15 1)Tranformasi
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
 
6 a,(17.5)gt
6 a,(17.5)gt6 a,(17.5)gt
6 a,(17.5)gt
 
Paparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangPaparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreang
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
 
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan EkonomiPosisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
 
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur SelatanPembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
 
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
 
STUDI KELAYAKAN WOSUSOKAS_LAPORAN PENDAHULUAN TAHUN2023_.pdf
STUDI KELAYAKAN WOSUSOKAS_LAPORAN PENDAHULUAN TAHUN2023_.pdfSTUDI KELAYAKAN WOSUSOKAS_LAPORAN PENDAHULUAN TAHUN2023_.pdf
STUDI KELAYAKAN WOSUSOKAS_LAPORAN PENDAHULUAN TAHUN2023_.pdf
 
Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah
Pedoman Pengelolaan Program PPSP di DaerahPedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah
Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah
 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
 
Capaian rbp
Capaian rbpCapaian rbp
Capaian rbp
 
Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008
Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008
Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008
 
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
 
Untuk RDP.pdf
Untuk RDP.pdfUntuk RDP.pdf
Untuk RDP.pdf
 

More from Moh TP

Outline paparan musrenbangkab 2017
Outline paparan musrenbangkab 2017Outline paparan musrenbangkab 2017
Outline paparan musrenbangkab 2017Moh TP
 
Outline paparan musrenbangkab 2017
Outline paparan musrenbangkab 2017Outline paparan musrenbangkab 2017
Outline paparan musrenbangkab 2017Moh TP
 
Ayo Sipamandaq
Ayo SipamandaqAyo Sipamandaq
Ayo SipamandaqMoh TP
 
Sanri2
Sanri2Sanri2
Sanri2Moh TP
 
1.adm dan negara
1.adm dan negara1.adm dan negara
1.adm dan negaraMoh TP
 
Usulan Musrenbang Kecamatan Per Sektor Bidang Ekonomi 2015
Usulan Musrenbang Kecamatan Per Sektor Bidang Ekonomi 2015Usulan Musrenbang Kecamatan Per Sektor Bidang Ekonomi 2015
Usulan Musrenbang Kecamatan Per Sektor Bidang Ekonomi 2015Moh TP
 
Tayangan bappeda 2
Tayangan bappeda 2Tayangan bappeda 2
Tayangan bappeda 2Moh TP
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanMoh TP
 
Laporan monev tw iv 2014 gabungan
Laporan monev tw iv 2014 gabunganLaporan monev tw iv 2014 gabungan
Laporan monev tw iv 2014 gabunganMoh TP
 
Data pokok polewali mandar 2013
Data pokok polewali mandar 2013Data pokok polewali mandar 2013
Data pokok polewali mandar 2013Moh TP
 
Statistik daerah kabupaten polewali mandar 2014
Statistik daerah kabupaten polewali mandar 2014Statistik daerah kabupaten polewali mandar 2014
Statistik daerah kabupaten polewali mandar 2014Moh TP
 
Pedoman penyusunan proposal
Pedoman penyusunan proposalPedoman penyusunan proposal
Pedoman penyusunan proposalMoh TP
 
Proposal aa
Proposal aaProposal aa
Proposal aaMoh TP
 
Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014Moh TP
 

More from Moh TP (14)

Outline paparan musrenbangkab 2017
Outline paparan musrenbangkab 2017Outline paparan musrenbangkab 2017
Outline paparan musrenbangkab 2017
 
Outline paparan musrenbangkab 2017
Outline paparan musrenbangkab 2017Outline paparan musrenbangkab 2017
Outline paparan musrenbangkab 2017
 
Ayo Sipamandaq
Ayo SipamandaqAyo Sipamandaq
Ayo Sipamandaq
 
Sanri2
Sanri2Sanri2
Sanri2
 
1.adm dan negara
1.adm dan negara1.adm dan negara
1.adm dan negara
 
Usulan Musrenbang Kecamatan Per Sektor Bidang Ekonomi 2015
Usulan Musrenbang Kecamatan Per Sektor Bidang Ekonomi 2015Usulan Musrenbang Kecamatan Per Sektor Bidang Ekonomi 2015
Usulan Musrenbang Kecamatan Per Sektor Bidang Ekonomi 2015
 
Tayangan bappeda 2
Tayangan bappeda 2Tayangan bappeda 2
Tayangan bappeda 2
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
 
Laporan monev tw iv 2014 gabungan
Laporan monev tw iv 2014 gabunganLaporan monev tw iv 2014 gabungan
Laporan monev tw iv 2014 gabungan
 
Data pokok polewali mandar 2013
Data pokok polewali mandar 2013Data pokok polewali mandar 2013
Data pokok polewali mandar 2013
 
Statistik daerah kabupaten polewali mandar 2014
Statistik daerah kabupaten polewali mandar 2014Statistik daerah kabupaten polewali mandar 2014
Statistik daerah kabupaten polewali mandar 2014
 
Pedoman penyusunan proposal
Pedoman penyusunan proposalPedoman penyusunan proposal
Pedoman penyusunan proposal
 
Proposal aa
Proposal aaProposal aa
Proposal aa
 
Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014
 

Recently uploaded

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (8)

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

Rencana aksi pasar tani

  • 1. PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT -1- -2- -4- -5- -6- -7- -8- BAGIAN EKONOMI SETDA BAGIAN SDA SETDA 2. PENYUSUNAN TIM KERJA PENGEMBANGAN PASAR TANI SK BUPATI REGULASI BAPPEDA ANGGARAN DI BEBANKAN KE SKPD MASING-MASING MENJADI DASAR PERHITUNGAN HKP PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM BAPPEDA DISTANNAK 5. SARANA DAN PRASARANA LISTRIK DAN AIR BERSIH JUMLAH DAYA LISTRIK WATT PEMKEC. DAN PEMKEL. KOORDINASI BAGIAN UMUM DESAIN, KOMODITI JUMLAH DESAIN DAN KOMODITI YANG TERPETAKAN PENETAPAN PASAR MATAKALI SEBAGAI PASAR TANI 1. PEMERINTAH KECAMATAN, KELURAHAN, DESA BERSAMA DENGAN KELOMPOK TANI YANG DIKOORDINIR OLEH SKPD MASING-MASING SEGERA SETELAH PENETAPAN KLPK TANI DAN MASYARAKAT HEKTAR, LODZ, WC UMUM LUAS LAHAN DAN JUMLAH LODZ YANG DIBERSIHKAN PEMBERSIHAN LOKASI PASAR TANI MATAKALI 3. DESAIN TATA LETAK (PEMETAAN) JENIS KOMODITI YANG AKAN DIPASARKAN 4. BAGIAN EKONOMI BERSAMA BAGIAN SDA MENYUSUN DRAFT REGULASI PENETAPAN PASAR KECAMATAN MATAKALI SEBAGAI PASAR TANI BAPPEDA BERSAMA DENGAN SKPD TERKAIT ATAS PERSETUJUAN PIMPINAN RANCANGAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN PASAR TANI SECARA TERINTEGRASI KECAMATAN MATAKALI TAHUN 2015 INDIKATOR KELUARAN -3- PELAKSANA NO. AKTIVITAS / PEKERJAAN WAKTU CATATAN PENTING REGULASIREGULASI
  • 2. 6. IDENTIFIKASI CALON PENGGUNA 1). KOMODITI SAYUR MAYUR JUMLAH PELAKU PASAR (KELOMPOK SAYUR MAYUR) KLPK DISTANNAK DAN BP4KKP KLPK TANI 1). KELOMPOK SAYUR- SAYURAN BINAAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN, 2). KLPK TANI BINAAN BP4KKP 2). KOMODITI BUAH-BUAHAN JUMLAH PELAKU PASAR (KELOMPOK BUAH- BUAHAN) KLPK DISTANNAK, DISHUTBUN DAN BP4KKP KLPK TANI KELOMPOK BINAAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN (TERMASUK PEMASARAN BIBIT HORTIKULTURA) 3). KOMODITI PADI JUMLAH PELAKU PASAR (KELOMPOK PADI) KLPK DISTANNAK KLPK TANI KELOMPOK BINAAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN (TERMASUK PEMASARAN BIBIT PADI, PALAWIJA DAN BERAS HASIL PENGGILINGAN LOKAL POLMAN) 4). KOMODITI KEHUTANAN JUMLAH PELAKU PASAR (KELOMPOK KEHUTANAN) KLPK DISHUTBUN DAN BP4KKP KLPK TANI KELOMPOK BINAAN BP4KKP (TERMASUK PEMASARAN BIBIT KEHUTANAN) 5). KOMODITI PERIKANAN JUMLAH PELAKU PASAR (KELOMPOK PERIKANAN) KLPK DKP DAN BP4KKP KLPK TANI 1). KELOMPOK BINAAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN (BBI SEPPONG), 2) KELOMPOK BINAAN BP4KKP 6). KOMODITI PETERNAKAN JUMLAH PELAKU PASAR (KELOMPOK TERNAK) KLPK DISTANNAK DAN BP4KKP KLPK TANI 1). KELOMPOK BINAAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN, 2). KELOMPOK BINAAN BP4KKP 7). PRODUK PENDUKUNG
  • 3. A). MESIN PERTANIAN JUMLAH MITRA SWASTA PENGUSAHA MESIN PERTANIAN PERUSH. DISTANNAK DAN DISPERINDAG MITRA ALSINTAN B). SARANA PRODUKSI JUMLAH MITRA SWASTA PENGUSAHA SAPRODI MITRA DISTANNAK DAN DISPERINDAG MITRA SAPRODI C). PRODUK LAINNYA JUMLAH MITRA SWASTA PENGUSAHA LAINNYA MITRA DISTANNAK DAN DISPERINDAG MITRA 7. PUBLIKASI DAN PROMOSI 1). BALIHO JUMLAH BALIHO BUAH DISTANNAK DAN BAPPEDA BANK DAN SWASTA LAINNYA 2). RADIO DAN SURAT KABAR FREKUENSI TAYANG KALI DISHUBKOMINFO DAN BAG.HUMAS KORAN DAN RADIO 3). MEDIA SPANDUK PAPAN NAMA JUMLAH SPANDUK BUAH DISTANNAK DAN BAPPEDA MITRA 4). PETUNJUK ARAH PASAR JUMLAH PETUNJUK ARAH BUAH DISHUBKOMINFO MITRA 5). PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK FREKUENSI PUBLIKASI KALI DISBUDPAR MITRA 8. PELAKSANAAN KEGIATAN 1). FASILITASI TENDA JUMLAH TENDA TENDA BKPMD PROPINSI SULBAR, DISPERINDAG DAN DISKOP UMKM 1). FASILITASI TENDA KERUCUT DARI DISPERINDAG, 2). TENDA PAYUNG DARI DINAS KOPERASI, 3) TENDA LAINNYA DARI BKPMD PELIBATAN SWASTA UNTUK MENDORONG LAYANAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SARANA UNTUK MEMPROMOSIKAN DAN MENSOSIALISASIKAN KEBERADAAN PASAR TANI DI KECAMATAN MATAKALI
  • 4. 2). SETTING DAN PENATAAN TEMPAT JUMLAH TEMPAT (SPACE) YANG DI TATA SPACE ALL SKPD MITRA SWASTA KLPK TANI, MASY. 1). MASING-MASING SKPD MEMFASILITASI BINAANNYA UNTUK MENATA DAN MENSET TEMPAT 3). PENATAAN ARUS LALIN JUMLAH PERSONIL ORANG DISHUBKOMINFO, PEMKEC DAN PEMKEL FASILITASI DISHUBKOMINFO DAN PEMERINTAH KECAMATAN/LURAH 9. ATRAKSI DAN AGENDA WISATA 1). FESTIVAL BUAH FREKUENSI FEST. KALI DISTANNAK, DISBUDPAR KLPK TANI 2). FESTIVAL TERNAK FREKUENSI FEST. KALI DISTANNAK, DISBUDPAR KLPK TANI 3). FESTIVAL IKAN HIAS FREKUENSI FEST. KALI DISTANNAK, DISBUDPAR KLPK TANI 4). DLL BP4KKP KLPK TANI KEGIATAN2 TEMU TANI, NELAYAN DISINERGIKAN DI PASAR TANI 10. REGULASI : 1) . PENETAPAN HARI PASARAN REGULASI REGULASI BAG.SDA DAN BAG.EKONOMI SETDA 2). MOBILISASI APARAT PEMERINTAH REGULASI REGULASI BAG.SDA DAN BAG.EKONOMI SETDA 3). DLL ALL AGENDA INI DILAKSANAKAN UNTUK MENARIK PERHATIAN PUBLIK DAN MENSOSIALISASIKAN KEBERADAAN PASAR TANI MENETAPKAN HARI PASARAN PASAR TANI MATAKALI BERDASARKAN PERIODE WAKTU ( PER PEKAN)
  • 5. 11. KEGIATAN PENDUKUNG 1). PELATIHAN AGROBISNIS KEMITRAAN PETANI DAN PELAKU PASAR TANI PELAKU KEMITRAAN DISTANNAK, KLPK TANI 2). PENDAMPINGAN DAN PENYULUHAN PETANI KEMITRAAN PETANI DAN PELAKU PASAR TANI PELAKU KEMITRAAN BP4KKP KLPK TANI 3). PELATIHAN PERIKANAN KEMITRAAN PETANI DAN PELAKU PASAR TANI PELAKU KEMITRAAN DKP KLPK TANI 12. MONITORING DAN EVALUASI FREKUENSI MONEV KALI BAPPEDA Catatan : 1. Untuk informasi dapat menghubungi Bidang Ekonomi Bappeda Moh.Jumadil (0813-4216-1674) atau Suardi H (0813-5541-0512) Drs. Kallang, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19591107 198503 1 023 Polewali, 03 Maret 2015 Kepala Bappeda MENJAGA KONTINUITAS SUPPLY PRODUK (KOMODITI) DARI PETANI KEPADA PELAKU PASAR DI PASAR TANI