Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi

5,366 views

Published on

Diskusi RPJMD Kota Sukabumi
Sukabumi, 13 Juni 2008

Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi

  1. 1. Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas Diskusi RPJMD Kota Sukabumi Sukabumi, 13 Juni 2008 BAPPENAS
  2. 2. Materi Diskusi: <ul><li>Beberapa Isu Seputar RPJMD </li></ul><ul><li>Penyelarasan Intensi Strategis RPJPD - RPJMD Kota Sukabumi </li></ul><ul><li>Penjabaran Intensi Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 </li></ul><ul><li>Program Pokok Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 </li></ul><ul><li>Tanggapan atas Dokumen RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 </li></ul>www.dadangsolihin.com
  3. 3. Beberapa Isu Seputar RPJMD <ul><li>Berdasarkan Proses </li></ul><ul><li>Apakah RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (UU 25/2004 tentang SPPN) atau dengan Peraturan Daerah (UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah); </li></ul><ul><li>Apakah RPJMD memiliki konsistensi dengan RPJPD? </li></ul><ul><li>Apakah RPJMD bisa diterjemahkan ke dalam RKPD? </li></ul><ul><li>Bagaimana menyerasikan antara Tata Ruang dengan RPJMD?; </li></ul><ul><li>Apa peran DPRD dalam penyusunan RPJMD? </li></ul><ul><li>Berdasarkan Content </li></ul><ul><li>Outline RPJMD berdasarkan PP No. 8 Tahun 2008 ; </li></ul><ul><li>Visi dan Misi RPJMD: banyak yang masih berupa “keinginan” yang tidak realistis ; </li></ul><ul><li>Isi RPJMD memuat banyak informasi yang tidak perlu masuk dalam dokumen RPJM; </li></ul><ul><li>Apakah RPJMD siap untuk dievaluasi (memiliki indikator yang jelas) </li></ul><ul><li>Indikator program/kegiatan yang terukur; </li></ul><ul><li>Jumlah program pembangunan cukup banyak dan tidak sesuai dengan nomenklatur program RPJMN </li></ul>www.dadangsolihin.com
  4. 4. <ul><li>Berdasarkan Proses </li></ul>www.dadangsolihin.com
  5. 5. Proses Legalisasi RPJMD <ul><li>UU No.25/2004 RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Pasal 19 ayat 3; </li></ul><ul><li>RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. </li></ul><ul><li>UU No.32/2004 RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah </li></ul><ul><li>pasal 150 ayat 3; </li></ul><ul><li>RJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  6. 6. Hubungan antara RPJPD dan RPJMD <ul><li>UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah: </li></ul><ul><li>Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kapada RPJP daerah. </li></ul><ul><li>UU No.25/2004 tentang SPPN </li></ul><ul><li>RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. </li></ul>RPJPD RPJMD 5 Tahun Ke 1 RPJMD 5 Tahun Ke 2 RPJMD 5 Tahun Ke 3 RPJMD 5 Tahun Ke 4 www.dadangsolihin.com
  7. 7. Hubungan RPJMD dan RKPD <ul><li>Pasal 150 UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah . </li></ul><ul><li>“ RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah ” </li></ul><ul><li>Pasal 5 UU No.25/2004 Tentang SPPN </li></ul><ul><li>RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. </li></ul>RPJMD RKPD Tahun 1 RKPD Tahun 2 RKPD Tahun 3 RKPD Tahun 5 RKPD Tahun 4 www.dadangsolihin.com
  8. 8. Pola Pikir Integrasi Perencanaan dengan Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Sukabumi Kebijakan Dasar Perencanaan Pembangunan RTRW Kawasan Kawasan Andalan*) Kawasan Strategis*) Kawasan Perlindungan*) Kawasan Lain*) Elaborasi Perencanaan Pembangunan dalam Program, Kegiatan, Anggaran Pembangunan Penataan dan Pengembangan Kebijakan Daerah: Kawasan Lain*) integrasi perencanaan dan implementasi *) tergantung pada visi, misi dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi <ul><li>Sektoral/ Bidang/ Fungsi </li></ul><ul><li>Integrasi antar Sektor/ Bidang/ Fungsi atau </li></ul><ul><li>Cross-cutting </li></ul>www.dadangsolihin.com Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi (RPJM-D untuk 5 tahun) Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kota Sukabumi (RTRW untuk 20 tahun) Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi (RPJP-D untuk 20 tahun) RPJM-D Kota Renstra SKPD
  9. 9. Langkah Penyusunan RPJMD www.dadangsolihin.com Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD <ul><li>Visi, Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Visi,Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul>SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Indikator
  10. 10. Berdasarkan Proses www.dadangsolihin.com
  11. 11. Outline RPJMD Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2008 <ul><li>Pendahuluan </li></ul><ul><li>Gambaran umum kondisi daerah </li></ul><ul><li>Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan </li></ul><ul><li>Analisis isu-isu strategis; </li></ul><ul><li>Visi, misi, tujuan dan sasaran </li></ul><ul><li>Strategi dan arah kebijakan </li></ul><ul><li>Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah </li></ul><ul><li>Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan </li></ul><ul><li>Penetapan indikator kinerja daerah </li></ul><ul><li>Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  12. 12. Perubahan !!! <ul><li>Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal: </li></ul><ul><li>Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; </li></ul><ul><li>Terjadi perubahan yang mendasar; atau </li></ul><ul><li>Merugikan kepentingan nasional. </li></ul><ul><li>(Pasal 50 PP 8/2008) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  13. 13. <ul><li>Indikator K inerja Pembangunan Derah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan RPJMD di Kota Sukabumi. </li></ul><ul><li>Penentuan indikator serta pengukuran capainannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan dalam RPJMD. </li></ul><ul><li>Penentuan Indikator Kinerja Sasara n /strategi pembangunan RPJMD bersifat hasil ( outcome ). Hasil atau otcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. </li></ul><ul><li>Hasil (outcome) baik dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan diharapkan muncul gambaran efektifitas dari pelaksanaan program pembangunan di daerah tersebut. </li></ul><ul><li>Efektifitas pembangunan didaerah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan. </li></ul>Pen etapan Indikator Rencana Kinerja Daerah www.dadangsolihin.com
  14. 14. Indikator Dalam RPJMD www.dadangsolihin.com No Bidang Indikator Sumber Data 1 Geomorfologi <ul><li>Luas wilayah </li></ul><ul><li>Letak geografis </li></ul><ul><li>Topografi </li></ul><ul><li>Hidrologi </li></ul><ul><li>Klimatologi </li></ul><ul><li>Luas dan sebaran kawasan budidaya </li></ul><ul><li>Kawasan lindung </li></ul><ul><li>Kawasan rawan bencana </li></ul><ul><li>Kelengkapan sistem informasi geografis </li></ul><ul><ul><li>Dinas Pertanahan Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>BPS </li></ul></ul><ul><ul><li>Bappeda </li></ul></ul>
  15. 15. Indikator Dalam RPJMD www.dadangsolihin.com No Bidang Indikator Sumber Data 2 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup <ul><li>MDGs </li></ul><ul><li>Proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total) (%) </li></ul><ul><li>Proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perdesaan) (%) </li></ul><ul><li>Proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perkotaan) (%) </li></ul><ul><li>Cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (kk) </li></ul><ul><li>Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (total) (%) </li></ul><ul><li>Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitasi sanitasi yang layak (perdesaan) (%) </li></ul><ul><li>Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitasi sanitasi yang layak (perkotaan) (%) </li></ul><ul><li>Indeks Kualitas Lingkungan </li></ul><ul><li>Udara: </li></ul><ul><li>Kebisingan </li></ul><ul><li>Partikel debu (PM10) </li></ul><ul><li>Sulfur Dioksida (SOX) </li></ul><ul><li>HC </li></ul><ul><li>NoX </li></ul><ul><li>Karbon Monoksida (Co) </li></ul><ul><li>Ozon (O3) </li></ul><ul><li>Tanah: </li></ul><ul><li>Diversity </li></ul><ul><li>Kontaminant </li></ul><ul><li>Erosi </li></ul><ul><li>Solum Tanah </li></ul><ul><li>Land cover </li></ul><ul><li>Keragaman Hayati </li></ul><ul><li>Air: </li></ul><ul><li>E Coli </li></ul><ul><li>TSS </li></ul><ul><li>Nitrat (NO3) </li></ul><ul><li>Fosfor (P) </li></ul><ul><li>Chemical Oxygen Demand (COD) </li></ul><ul><li>DO </li></ul><ul><li>PP 6/2008 </li></ul><ul><li>prosentase penanganan sampah </li></ul><ul><ul><li>BPS </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinas Lingkungan Hidup/Bappedalda </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinas Persampahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinas Perhubungan </li></ul></ul><ul><ul><li>PDAM Kab/Kota </li></ul></ul>
  16. 16. Lanjutan.. www.dadangsolihin.com No Bidang Indikator Sumber Data 3 Demografi <ul><li>Profil Penduduk </li></ul><ul><li>Jumlah penduduk </li></ul><ul><li>Prosentase penduduk </li></ul><ul><li>Jumlah angkatan kerja </li></ul><ul><li>Upah buruh </li></ul><ul><li>Kependudukan dan KB: </li></ul><ul><li>Laju pertumbuhan penduduk (%) </li></ul><ul><li>Prosentase pasangan usia suburyang tidak terlayani ( Unmeet Need ) (%) </li></ul><ul><li>Angka Kelahiran total ( Total Fretility Rate )(TFR) per perempuan </li></ul><ul><li>Partisipasi laki-laki dalam ber KB (%) </li></ul><ul><li>Jumlah Peserta KB ( Contraceptive Prevalence Rate /CPR (%) </li></ul><ul><ul><li>BPS </li></ul></ul><ul><ul><li>Bappeda </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretaris Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>BKKBN </li></ul></ul>4 Ekonomi <ul><li>Pemerataan: </li></ul><ul><li>Ketimpangan Kemakmuran (Indeks Gini) </li></ul><ul><li>Ketimpangan Regional (Indeks Ketimpangan) </li></ul><ul><li>Pemerataan Pendapatan </li></ul><ul><li>Ekonomi Daerah: </li></ul><ul><li>Laju Inflasi </li></ul><ul><li>Pertumbuhan PDRB </li></ul><ul><li>Struktur PDRB dan PDRB per kapita </li></ul><ul><li>Investasi dan aktivitas ekspor impor </li></ul><ul><li>Peningkatan UMKM </li></ul><ul><li>Pembiayaan Pembangunan: </li></ul><ul><li>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) </li></ul><ul><li>Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) </li></ul><ul><li>Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) </li></ul><ul><li>Jumlah dana bagi hasil (DBH) </li></ul><ul><li>Jumlah Dana Dekontrasi dan Tugas Pembantuan </li></ul><ul><ul><li>BPS </li></ul></ul><ul><ul><li>Badan Keuangan Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Bappeda </li></ul></ul>
  17. 17. Lanjutan www.dadangsolihin.com No Bidang Indikator Sumber Data 5 Sosial, Budaya dan Olahraga <ul><li>Sosial: </li></ul><ul><li>Pendidikan; </li></ul><ul><li>Angka Melek huruf </li></ul><ul><li>Angka buta aksara </li></ul><ul><li>Jumlah atau prosentase penduduk yang menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun </li></ul><ul><li>Angka partisipasi kasar (APK) </li></ul><ul><li>Angka partisipasi sekolah (APS)/Angka Partisipasi Murni (APM) </li></ul><ul><li>Angka putus sekolah (APS) </li></ul><ul><li>Angka melanjutkan lulusan SD, SMP dan SMA </li></ul><ul><li>Angka mengulang kelas setiap jenjang pendidikan </li></ul><ul><li>Rata-rata menyelesaikan pendidikan </li></ul><ul><li>Kesehatan; </li></ul><ul><li>Umur Harapan Hidup (tahun) </li></ul><ul><li>Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran bayi) </li></ul><ul><li>Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) </li></ul><ul><li>Prosentase prevalensi gizi kurang pada anak balita(%) </li></ul><ul><li>Kemiskinan: </li></ul><ul><li>Jumlah pengangguran terbuka </li></ul><ul><li>Jumlah penduduk miskin </li></ul><ul><li>Rasio penduduk yang bekerja </li></ul><ul><li>Budaya: </li></ul><ul><li>jumlah group kesenian </li></ul><ul><li>jumlah gedung kesenian </li></ul><ul><li>Pemuda dan Olahraga: </li></ul><ul><li>Jumlah organisasi pemuda </li></ul><ul><li>jumlah organisasi olahraga </li></ul><ul><li>jumlah kegiatan kepemudaan </li></ul><ul><li>jumlah kegiatan olahraga </li></ul><ul><ul><li>Dinas Pendidikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinas Kesehatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinas Sosial </li></ul></ul>
  18. 18. Lanjutan.. www.dadangsolihin.com No Bidang Indikator Sumber Data 6 Sarana dan Prasarana <ul><li>Sarana dan Prasarana berdasrkan PP No. 6/2008; </li></ul><ul><li>proporsi panjang jalan dalam kondisi baik </li></ul><ul><li>rasio jaringan irigasi </li></ul><ul><li>rasio tempat ibadah per satuan penduduk </li></ul><ul><li>prosentase rumah tinggal bersanitasi </li></ul><ul><li>rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk </li></ul><ul><li>rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk </li></ul><ul><li>rasio rumah layak huni </li></ul><ul><li>rasio permukiman layak huni </li></ul><ul><ul><li>Dinas Pekerjaan Umum </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinas Perhubungan </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinas Pertamanan dan Pemakaman </li></ul></ul><ul><ul><li>Bappeda </li></ul></ul>7 Pemerintahan <ul><li>Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan: </li></ul><ul><li>Angka produk hukum yang tidak sesuai berdasarkan hirearki hukum dan substansi hukum </li></ul><ul><li>Kerjasama Antar Daerah: </li></ul><ul><li>jenis model kerjasama yang melibatkan satu atau lebih pemerintah daerah </li></ul><ul><li>Kelembagaan Pemerintah Daerah: </li></ul><ul><li>Struktur, Jumlah dan susunan kelembagaan pemerintah daerah </li></ul><ul><li>Kapsitas Aparatur: </li></ul><ul><li>Jumlah pegawai negeri sipil </li></ul><ul><li>Jumlah pegawai honorer daerah </li></ul><ul><li>Frekuensi pendidikan dan pelatihan pegawai </li></ul><ul><li>Frekuensi seminar yang diikuti pegawai </li></ul><ul><ul><li>Bagian Hukum Sekretaris Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Bappeda </li></ul></ul><ul><ul><li>Badan Kepegawaian Daerah </li></ul></ul>
  19. 19. <ul><li>Program Prioritas dapat disusun berdasarkan Isu Strategis Daerah yang paling mendesak untuk diselesaikan dan berdampak besar pada masyarakat. </li></ul><ul><li>“ isu” bisa berupa permasalahan, hambatan, tantangan, maupun potensi atau peluang dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. </li></ul><ul><li>Isu yang disajikan adalah isu-isu yang berdasarkan rumusan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya yang dipandang strategis dalam mempengaruhi pembangunan di daerah. </li></ul><ul><li>Isu strategis di daerah dapat berupa tingkat potensi dan isu-isu yang bersifat peluang atau potensi, dan tingkat keparahan untuk isu-isu yang bersifat permasalahan atau kendala dalam pembangunan. </li></ul><ul><li>Tingkat potensi maupun tingkat keparahan ini dapat diungkapkan secara kualitatif maupun kuantitatif (dengan didukung oleh data-data statistik atau data-data numerik lainnya yang aktual). </li></ul>Masukan Program Prioritas Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com
  20. 20. Program Pembangunan Daerah <ul><li>Program Pembangunan Daerah disusun dengan memperhatikan rancangan Renstra-SKPD yang disiapkan oleh masing-masing SKPD dan kemudian diklasifikasikan sebagai program berikut; </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Program Lintas SKPD </li></ul><ul><li>Program Kewilayahan </li></ul><ul><li>Sistematika Penulisan RPJMD </li></ul><ul><li>Berdasarkan PP No. 8/2008 menjelasakan bahwa Rencana Program Prioritas harus dilengkapi dengan Kebutuhan Pendanaannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  21. 21. Indikasi Kebutuhan Pendanaan www.dadangsolihin.com
  22. 22. Evaluasi RPJMD Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah <ul><li>UU No.25/2004 dan PP No. 39/2006 ; </li></ul><ul><li>Evaluasi kinerja pembangunan merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi, masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) dan dampak (impact) terhadap rencana dan standar. </li></ul><ul><li>Pasal 46 PP 8/2008 ; </li></ul><ul><li>Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten/Kota yang terdiri daeri: </li></ul><ul><li>Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Pelaksanaan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Hasil Rencana Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Pasal 48 PP No.8/2008 ; </li></ul><ul><li>Evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Daerah SKPD dalam rangka Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah </li></ul>www.dadangsolihin.com
  23. 23. STRATEGIC PLANNING Vision Strategic Intent External Internal <ul><li>Existing </li></ul><ul><li>……………… .. </li></ul><ul><li>……………… .. </li></ul><ul><li>……………… .. </li></ul><ul><li>1, 5, 10 Years </li></ul><ul><li>A Head </li></ul><ul><li>………… ......... </li></ul><ul><li>……………… .. </li></ul>Local Government Strategies Functional Strategies Operational Strategies Programs Activities RESULTS <ul><li>Threats </li></ul><ul><li>Opportunities </li></ul><ul><li>Strengths </li></ul><ul><li>Weaknesses </li></ul>Δ GAPS www.dadangsolihin.com
  24. 24. Pola Pikir Perencanaan Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com Visi dan Misi Kota Sukabumi Strategi Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Sukabumi Pendahuluan Posisi RPJMD dalam RPJPD 2005-2025 Kondisi dan Tantangan Lingkungan Strategis (politik, ekonomi, sosial, budaya) Arah Kebijakan Umum Arah Kebijakan Keuangan Program Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Koordinasi & Integrasi SKPD Keterkaitan Sektor & Regional Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Lampiran
  25. 25. Penyelarasan Intensi Strategis RPJPD - RPJMD Kota Sukabumi www.dadangsolihin.com
  26. 26. Penjabaran Visi Pembangunan Kota Sukabumi Jangka Panjang 2005-2025* *) Referensi: RPJPD Kab. Sukabumi 2005-2025 www.dadangsolihin.com Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Sukabumi (2005-2025) Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Takwa Skala Prioritas Pembangunan RPJMD I (2002-2007)  Renstra Skala Prioritas Pembangunan RPJMD II (2008-2013) <ul><li>Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah yang amanah; </li></ul><ul><li>Pemberdayaan ulama dan tokoh masyarakat dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama; </li></ul><ul><li>Menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan investasi modal dengan dunia usaha/industri untuk menunjang perekonomian rakyat; </li></ul><ul><li>Peningkatan Pendapatan Asli Daerah </li></ul><ul><li>Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat; </li></ul><ul><li>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; </li></ul><ul><li>Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya </li></ul><ul><li>Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas </li></ul><ul><li>Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas </li></ul><ul><li>Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Lapangan Usaha Lainnya yang Berdaya Saing Tinggi </li></ul><ul><li>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan Aparatur Pemerintah Daerah yang Profesional dan Amanah </li></ul><ul><li>Mewujudkan Kota Sukabumi yang Nyaman dan Indah </li></ul>
  27. 27. Penjabaran Intensi Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 www.dadangsolihin.com
  28. 28. www.dadangsolihin.com VISI KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 – 2013 DENGAN IMAN DAN TAQWA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH BERPARADIGMA SURGAWI MENUJU KOTA SUKABUMI YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA (dilandasi Nilai Filosofis Shidiq, Amanah, Fathanah, Tabligh) MISI – 1 MISI – 2 MISI – 3 Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius ( Clean Governance and Good Government) Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Sektor Lainnya TUJUAN PEMBANGUNAN <ul><li>Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan toleransi umat beragama </li></ul><ul><li>Meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial budaya masyarakat yang humanistis </li></ul><ul><li>Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan aparatur yang responsif terhadap tuntutan masyarakat (Pencitraan Publik), </li></ul><ul><li>Terwujudnya pelayanan prima; </li></ul><ul><li>Terwujudnya kemandirian keuangan Daerah; dan </li></ul><ul><li>Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan masyarakat </li></ul><ul><li>Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan serta mutu, relevansi dan daya saing lulusan </li></ul><ul><li>Meningkatkan pemerataan fasilitas, mutu dan kesinambungan pelayanan kesehatan </li></ul><ul><li>Meningkatkan peluang investasi, penyediaan fasilitas perdagangan guna mendorong pengembangan UKM dan Koperasi </li></ul>Strategi Pembangunan: (belum ada) Menggambarkan konsepsi dasar arah pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan Bidang Agama dan Sosial Budaya Bidang Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan <ul><li>Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama dan Toleransi Umat Beragama; </li></ul><ul><li>Meningkatkan Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Budaya Masyarakat Yang Humanistis </li></ul>Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Aparatur Yang Responsif Terhadap Tuntutan Masyarakat (Pencitraan Publik) <ul><li>Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan serta mutu, relevansi dan daya saing lulusan </li></ul><ul><li>Meningkatkan pemerataan fasilitas, mutu dan kesinambungan pelayanan kesehatan </li></ul><ul><li>Meningkatkan peluang investasi, penyediaan fasilitas perdagangan guna mendorong pengembangan UKM dan Koperasi </li></ul>
  29. 29. Kerangka Penciptaan Nilai Tambah bagi Kota Sukabumi VISI PEMBANGUNAN 2008-2013: DENGAN IMAN DAN TAQWA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH BERPARADIGMA SURGAWI MENUJU KOTA SUKABUMI YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA (dilandasi Nilai Filosofis Shidiq, Amanah, Fathanah, Tabligh) Kabupaten Sukabumi KEPEMIMPINAN KEMITRAAN Misi-1 : Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Budaya Visi Pembangunan Jangka Panjang - Kota Sukabumi Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pemantapan Pranata Kelembagaan&Organisasi Perangkat Daerah Pemberdayaan & Partisipasi Masyarakat Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Dukungan Sarana & Prasarana Pendukung Perekonomian Pemanfaatan Ruang yang Serasi & Efisien Misi 3 : Kualitas Pelyanan Publik di Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Perdagangan Misi 2: Clean Governance and Good Government www.dadangsolihin.com
  30. 30. Program Pokok Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 www.dadangsolihin.com
  31. 31. www.dadangsolihin.com Keselarasan Kebijakan dan Operasionalisasi Implementasi Pembangunan (1) Pernyataan VISI Pembangunan DENGAN IMAN DAN TAQWA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH BERPARADIGMA SURGAWI MENUJU KOTA SUKABUMI YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA (dilandasi Nilai Filosofis Shidiq, Amanah, Fathanah, Tabligh) MISI TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya <ul><li>Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan toleransi umat beragama </li></ul><ul><li>Meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial budaya masyarakat yang humanistis </li></ul><ul><li>Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan toleransi umat beragama </li></ul><ul><li>Meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial budaya masyarakat yang humanistis </li></ul>Peningkatan kehidupan religius dan toleransi antar umat beragama Penerapan nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pada hukum dan peraturan Peningkatan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan pendekatan adil gender pada kelompok masyarakat perempuan, anak, lansia, penduduk miskin Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius ( Clean Governance and Good Government) <ul><li>Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan aparatur yang responsif terhadap tuntutan masyarakat (Pencitraan Publik), </li></ul><ul><li>Terwujudnya pelayanan prima; </li></ul><ul><li>Terwujudnya kemandirian keuangan Daerah; dan (d) Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan masyarakat </li></ul>Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Aparatur Yang Responsif Terhadap Tuntutan Masyarakat (Pencitraan Publik) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan daerah dengan menyusun skala prioritas yang terinci dan berorientasi pada pencapaian masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera Peningkatan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktivitas aset pemerintah Kota Sukabumi ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik Optimalisasi pengelolaan teknologi informasi, sumber daya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur serta kepastian pelayanan Peningkatan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum Peningkatan efektivitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif
  32. 32. www.dadangsolihin.com Keselarasan Kebijakan dan Operasionalisasi Implementasi Pembangunan (2) Pernyataan VISI Pembangunan DENGAN IMAN DAN TAQWA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH BERPARADIGMA SURGAWI MENUJU KOTA SUKABUMI YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA (dilandasi Nilai Filosofis Shidiq, Amanah, Fathanah, Tabligh) MISI TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Sektor Lainnya Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan serta mutu, relevansi dan daya saing lulusan Meningkat-kan aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan serta mutu, relevansi dan daya saing lulusan Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan sehingga diharapkan dapat mencapai kualitas pendidikan yang optimal Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan sehingga diharapkan dapat mencapai kualitas pendidikan yang optimal Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual Memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat Meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek kelulusan, proses, manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah Meningkatkan pemerataan fasilitas, mutu dan kesinambungan pelayanan kesehatan Meningkatkan pemerataan fasilitas, mutu dan kesinambungan pelayanan kesehatan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Sukabumi melalui penyediaan sarana layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas dan memiliki kompetensi tinggi yang didukung oleh peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang identifikasi dan pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, perilaku hidup sehat Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat Meningkatkan kerjasama regional dan global dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin, baik perempuan maupun laki-laki Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin seperti TBC, malaria, rendahnya status gizi, dan akses kesehatan reproduksi Membina dan mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan non-pemerintah/swasta dalam pelayanan
  33. 33. www.dadangsolihin.com Keselarasan Kebijakan dan Operasionalisasi Implementasi Pembangunan (2) Pernyataan VISI Pembangunan DENGAN IMAN DAN TAQWA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH BERPARADIGMA SURGAWI MENUJU KOTA SUKABUMI YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA (dilandasi Nilai Filosofis Shidiq, Amanah, Fathanah, Tabligh) MISI TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Sektor Lainnya Meningkatkan peluang investasi, penyediaan fasilitas perdagangan guna mendorong pengembangan UKM dan Koperasi Meningkatkan peluang investasi, penyediaan fasilitas perdagangan guna mendorong pengembangan UKM dan Koperasi Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya Meningkatkan daya saing Investasi Kota Sukabumi melalui optimalisasi potensi daerah, peningkatan infrastruktur pendukung, regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal Pemberian insentif penanaman modal yang lebih menarik Konsolidasi perencanaan penanaman modal di antara SKPD yang terkait dengan penanaman modal Pengembangan sistem informasi penanaman modal Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha
  34. 34. Program Pokok dalam Implementasi Pembangunan Memerlukan pendalaman dan penjabaran lebih lanjut Melalui diskusi dan brainstorming dengan BAPPEDA maupun stakeholder SKPD terkait www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 1 Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK <ul><li>Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan toleransi umat beragama </li></ul><ul><li>Meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial budaya masyarakat yang humanistis </li></ul><ul><li>Peningkatan kehidupan religius dan toleransi antar umat beragama </li></ul><ul><li>Penerapan nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari </li></ul><ul><li>Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pada hukum dan peraturan </li></ul><ul><li>Peningkatan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan pendekatan adil gender pada kelompok masyarakat perempuan, anak, lansia, penduduk miskin </li></ul>
  35. 35. Memerlukan pendalaman dan penjabaran lebih lanjut Melalui diskusi dan brainstorming dengan BAPPEDA maupun stakeholder SKPD terkait Program Pokok dalam Implementasi Pembangunan www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius ( Clean Governance and Good Government) STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Aparatur Yang Responsif Terhadap Tuntutan Masyarakat (Pencitraan Publik) <ul><li>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik </li></ul><ul><li>Efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan daerah dengan menyusun skala prioritas yang terinci dan berorientasi pada pencapaian masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera </li></ul><ul><li>Peningkatan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktivitas aset pemerintah Kota Sukabumi ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik </li></ul><ul><li>Optimalisasi pengelolaan teknologi informasi, sumber daya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur serta kepastian pelayanan </li></ul><ul><li>Peningkatan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum </li></ul><ul><li>Peningkatan efektivitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif </li></ul>
  36. 36. Memerlukan pendalaman dan penjabaran lebih lanjut Melalui diskusi dan brainstorming dengan BAPPEDA maupun stakeholder SKPD terkait Program Pokok dalam Implementasi Pembangunan www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 3 Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Sektor Lainnya STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK <ul><li>Meningkat-kan aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan serta mutu, relevansi dan daya saing lulusan </li></ul><ul><li>Meningkatkan pemerataan fasilitas, mutu dan kesinambungan pelayanan kesehatan </li></ul><ul><li>Meningkatkan peluang investasi, penyediaan fasilitas perdagangan guna mendorong pengembangan UKM dan Koperasi </li></ul><ul><li>Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan sehingga diharapkan dapat mencapai kualitas pendidikan yang optimal </li></ul><ul><li>Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan sehingga diharapkan dapat mencapai kualitas pendidikan yang optimal </li></ul><ul><li>Dst... </li></ul>
  37. 37. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 1 Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan toleransi umat beragama <ul><li>Kebijakan Peningkatan kehidupan religius dan toleransi antar umat beragama </li></ul><ul><li>Penerapan nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari </li></ul>
  38. 38. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 1 Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Budaya Masyarakat Yang Humanistis Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pada hukum dan peraturan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pemeliharaan Kamtimas dan pencegahan tindak kriminal Pengembangan wawasan kebangsaan Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pendidikan politik masyarakat Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
  39. 39. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 1 Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Budaya Masyarakat Yang Humanistis Peningkatan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan pendekatan adil gender pada 5 (Lima) kelompok masyarakat yaitu perempuan, anak, lansia, penduduk miskin Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembinaan anak terlantar Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
  40. 40. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 1 Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Budaya Masyarakat Yang Humanistis Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi Remaja Pelayanan kontrasepsi Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
  41. 41. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 1 Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Budaya Masyarakat Yang Humanistis Pengembangan aspek kepariwisataan yang berlandaskan pada akar budaya lokal serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan inovasi kebudayaan Pengembangan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan Pemasaran pariwisata Pengembangan Destinasi pariwisata Pengembangan Kemitraan
  42. 42. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius ( Clean Governance and Good Government) STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Aparatur Yang Responsif Terhadap Tuntutan Masyarakat (Pencitraan Publik) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai bentuk pelaksanaan amanah dari masyarakat Kota Sukabumi . Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penataan Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Kedinasan Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Perbaikan sistem administrasi kearsipan Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Peningkatan kualitas pelayanan informasi Pengembangan data/informasi Penataan Administrasi Kependudukan
  43. 43. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius ( Clean Governance and Good Government) STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Aparatur Yang Responsif Terhadap Tuntutan Masyarakat (Pencitraan Publik) Efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan daerah dengan menyusun skala prioritas yang terinci dan berorientasi pada pencapaian masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Perencanaan pembangunan daerah Peningkatan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktivitas aset pemerintah Kota Sukabumi ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Optimalisasi pengelolaan teknologi informasi, sumber daya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur serta kepastian pelayanan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  44. 44. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius ( Clean Governance and Good Government) STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Aparatur Yang Responsif Terhadap Tuntutan Masyarakat (Pencitraan Publik) Peningkatan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Peningkatan efektivitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Optimalisasi pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur dalam upaya menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan dan memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan serta mendukung perekonomian kota Pembangunan Jalan dan jembatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan turap/talud/brojong Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan Pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
  45. 45. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius ( Clean Governance and Good Government) STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Aparatur Yang Responsif Terhadap Tuntutan Masyarakat (Pencitraan Publik) Optimalisasi pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur dalam upaya menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan dan memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan serta mendukung perekonomian kota Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Penyediaan dan pengolahan air baku Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pengendalian banjir Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pembangunan infrastruktur perdesaan Pengembangan Perumahan Lingkungan Sehat Perumahan Pemberdayaan komunitas Perumahan Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pengelolaan areal pemakaman Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan pelayanan angkutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
  46. 46. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius ( Clean Governance and Good Government) STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Meningkatkan Penyelengga-raan Pemerintahan dan Pelayanan Aparatur Yang Responsif Terhadap Tuntutan Masyarakat (Pencitraan Publik) Optimalisasi pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur dalam upaya menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan dan memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan serta mendukung perekonomian kota Peningkatan dan pengamanan lalu lintas Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan sumber daya alam Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Pengendalian Polusi Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan Pengendalian kebakaran hutan Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pembangunan sistem pendaftaran tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Pengembangan Sistem Informasi pertanahan Pengembangan data/informasi Kerjasama Pembangunan Pengembangan Wilayah perbatasan
  47. 47. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius ( Clean Governance and Good Government) STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Meningkatkan Penyelengga-raan Pemerintahan dan Pelayanan Aparatur Yang Responsif Terhadap Tuntutan Masyarakat (Pencitraan Publik) Optimalisasi pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur dalam upaya menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan dan memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan serta mendukung perekonomian kota Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Perencanaan Pengembangan Kota-kota Besar dan Menengah
  48. 48. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 3 Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Sektor Lainnya STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Serta Mutu, Relevansi Dan Daya Saing Lulusan Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 15 Tahun yang berkualitas dan biaya terjangkau untuk semua kalangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Anak Usia Dini Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perencanaan sosial budaya Memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Biasa Meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek kelulusan, proses, manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah Manajemen Pelayanan Pendidikan Pendidikan Menengah
  49. 49. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 3 Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Sektor Lainnya STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Strategi Meningkatkan Pemerataan Fasilitas, Mutu Dan Kesinambungan Pelayanan Kesehatan Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang identifikasi dan pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, perilaku hidup sehat Pengembangan Lingkungan Sehat Standarisasi Pelayanan Kesehatan Perbaikan Gizi Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta membina dan mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan non-pemerintah/swasta dalam layanan kesehatan masyarakat Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata Pengawasan Obat dan Makanan Pengembangan Obat Asli Indonesia
  50. 50. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 3 Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Sektor Lainnya STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Strategi Meningkatkan Pemerataan Fasilitas, Mutu Dan Kesinambungan Pelayanan Kesehatan Kebijakan Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin, baik perempuan maupun laki-laki Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Perencanaan sosial budaya Strategi Meningkatkan Peluang Investasi, Penyediaan Fasilitas Perdagangan Guna Mendorong Pengembangan UKM dan Koperasi Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya penciptaan iklim Usaha Kecil dan menengah yang kondusif Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi Meningkatkan daya saing Investasi Kota Sukabumi melalui optimalisasi potensi daerah, peningkatan infrastruktur pendukung, regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi
  51. 51. www.dadangsolihin.com Misi Pembangunan – 3 Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Sektor Lainnya STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM POKOK INDIKATOR KEGIATAN POKOK PELAKSANA/ LOKASI PAGU INDIKATIF Strategi Meningkatkan Peluang Investasi, Penyediaan Fasilitas Perdagangan Guna Mendorong Pengembangan UKM dan Koperasi Meningkatkan daya saing Investasi Kota Sukabumi melalui optimalisasi potensi daerah, peningkatan infrastruktur pendukung, regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Peningkatan Kesejahteraan petani Peningkatan Ketahanan pangan pertanian / perkebunan Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Peningkatan produksi hasil peternakan Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Peningkatan penerapan teknologi peternakan Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
  52. 52. Tanggapan atas Dokumen RPJMD K ota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 www.dadangsolihin.com
  53. 53. Tanggapan Naskah RPJMD Kota Sukabumi: Bab I – Pendahuluan www.dadangsolihin.com No. Tema Bahasan Tanggapan 1. Latar belakang <ul><li>Perlu menjelaskan Strategi Pembangunan di K ota Sukabumi sebagai entry point dalam menggambarkan arah pembangunan daerah dan menjadi acuan dalam menjelaskan visi dan misi Walikota terpilih </li></ul>2. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencaanaan Lainnya -> <ul><li>Perlu dijelaskan RPJMD sebagai dokumen perencanaan makro pembangunan daerah dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN </li></ul>3. Maksud dan tujuan -> Memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program kepala daerah <ul><li>Perlu mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional </li></ul><ul><li>RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif </li></ul>4 . Landasan hukum <ul><li>Sangat lengkap acuan hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Sukabumi </li></ul>
  54. 54. Tanggapan Naskah RPJMD: Bab 2 – www.dadangsolihin.com No. Tema Bahasan Tanggapan 1. Kondisi Wilayah -> informasi tentang luas dan orientasi wilayah, topografi, geomorfologi , dan klimatologi <ul><li>Gambaran kondisi fisik wilayah secara umum sudah lengkap ; namun perlu dilengkapi dengan gambaran pemanfaatan ruang eksisting sehingga akan menjadi matra spasial dari RPJMD </li></ul><ul><li>Penggambaran kondisi geomorfologi perlu ditambahkan untuk melihat daya dukung kemampuan lahan dbagi pelaksanaan pembangunan </li></ul>2. Perekonomian Daerah Mencakup informasi tentang kondisi makro ekonomi untuk masing-masing lapangan usaha (periode lima tahun). <ul><li>Data mengenai perkembangan PDRB kurang lengkap (angka absolut per sektor tidak ada). Hal ini menyulitkan analisis kontribusi masing-masing sub sektor pada perekonomian daerah </li></ul><ul><li>Perlu disertai dengan data pertumbuhan ekonomi untuk melihat trend pembangunan dan proyeksi dalam 5 tahun ke depan </li></ul>3 . <ul><li>Kondisi Sosial Budaya -> memberikan informasi tentang indikator sosial budaya daerah mencakup kependudukan, ketenagakerjaan, dan tingkat kesejahteraan (periode lima tahun) </li></ul><ul><ul><li>Data jumlah penduduk, jenis pekerjaan penduduk, indikator kesehatan (angka kematian bayi, prevalensi gizi, pelayanan kesehatan publik) </li></ul></ul><ul><li>Penyajian informasi kondisi sosial budaya sangat baik disertai dengan indikator yang relevan (seperti IPM dan Angka Harapan Hidup) </li></ul>4 . Kondisi Prasarana dan Sarana Dasar -> deskripsi kondisi infrastruktur wilayah meliputi prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi darat, transportasi sungai, dan transportasi udara <ul><li>Deskripsi dukungan infrastruktur bagi sektor pembangunan belum tergambarkan secara detail </li></ul><ul><li>Diperlukan deskripsi tingkat pelayanan prasarana telekomunikasi dan kelistrikan </li></ul>
  55. 55. Tanggapan Naskah RPJMD: Bab 3 – www.dadangsolihin.com No Tema Bahasan Tanggapan 1. Implementasi GERBANG DAYAKU I Diusulkan masuk Bab I dan perlu ditambahkan hasil pelaksanaan GERBANG DAYAKU I tiap bidang yang digarap yaitu ekonomi kerakyatan, 2. Vitalisasi dan Aktualisasi GERBANG DAYAKU (2005-2010) Pada paragraf 3 “kebijakan tersebut didasarkan ... sumber daya alam yang dimiliki. a. Mendorong terjadinya pergeseran … point tersebut tidak terhubung dengan paragraf di atasnya 3. Visi dan Misi (permintaan tetap) 4. Nilai-nilai untuk masyarakat Nilai yang digunakan kebanyakan adalah nilai untuk tata pengelolaan pemerintahan yang baik. Untuk itu bila nilai itu dipakai maka itu nilai untuk Pemerintah Daerah
  56. 56. Tanggapan Naskah RPJMD: Bab 4 – www.dadangsolihin.com No Tema Bahasan Tanggapan 1 <ul><li>Sub Bab Bahasan : Arah Pengelolaan Bidang Penerimaan </li></ul><ul><ul><li>Data Perkembangan Penerimaan Daerah 2000-2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>Analisis Data </li></ul></ul><ul><ul><li>Analisis Proyeksi </li></ul></ul><ul><ul><li>Arah kebijakan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tidak disebutkan secara jelas analisis yang dipakai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Idealnya menggunakan analisis keuangan daerah sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan daerah antara lain yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan memperhatikan SPM yang telah ditetapkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Data time series mengenai perkembangan realisasi penerimaan daerah tidak disajikan secara lengkap </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Angka proyeksi terlalu optimis yakni dengan rata-rata kenaikan 20-30%. Angka yang terlalu optimis membutuhkan effort yang besar untuk mencapainya apabila dijadikan sebagai parameter keberhasilan diakhir masa pemerintahan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metode penghitungan angka proyeksi kurang relevan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arah pengelolaan masih bersifat partial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dalam membuat kebijakan peningkatkan penerimaan pendapatan daerah perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan, serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kebijakan penerimaan idealnya diarahkan pada maksimalisasi PAD dengan berbagai kebijakan antara lain seperti PAD Generating dengan pendekatan nilai tambah </li></ul></ul></ul>
  57. 57. Tanggapan Naskah RPJMD: Bab 4 – www.dadangsolihin.com No. Tema Bahasan Tanggapan 2 <ul><li>Bab Bahasan : </li></ul><ul><li>Arah Kebijakan Keuangan Daerah </li></ul><ul><li>Sub Bab Bahasan : </li></ul><ul><li>Arah Pengelolaan Bidang Pengeluaran </li></ul><ul><ul><li>Data Perkembangan Belanja Daerah 2000-2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>Analisis Data </li></ul></ul><ul><ul><li>Arah kebijakan </li></ul></ul><ul><li>Data time series mengenai perkembangan belanja daerah tidak disajikan secara lengkap </li></ul><ul><li>Dikarenakan keterbatasan potensi maka dibutuhkan arah pengelolaan belanja daerah yang memperhatikan fungsi, prioritas, dan target kinerja 2005-2010 </li></ul><ul><li>Arah pengelolaan masih bersifat partial </li></ul>3. Sub Bab Bahasan : Kebijakan Umum Anggaran <ul><li>Di dalam draft RPJMD Kukar kebijakan umum anggaran kurang relevan karena disebut sebagai arah kebijakan umum yang meliputi arah kebijakan umum belanja daerah dan pembiayaan </li></ul><ul><li>Menurut SE Mendagri No. 50/2020 idealnya kebijakan umum anggaran lebih diarahkan pada pengelolaan (manajemen) keuangan daerah yang dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah </li></ul>
  58. 58. Tanggapan Naskah RPJMD: Bab 5 – www.dadangsolihin.com No Tema Bahasan Tanggapan 1. Tujuan I  Strategi I Tujuan 1 dan Strategi 1 menggunakan redaksional yang sama (dapat bias pada arah kebijakan); idealnya strategi merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan 2. Tujuan II  Strategi II 3. Tujuan III  Strategi III a. Perdesaan Tujuan 3 dan Strategi 13 menggunakan redaksional yang sama (dapat bias pada arah kebijakan); idealnya strategi merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan
  59. 59. Tanggapan Naskah RPJMD: Bab 5 – (Harusnya ada di Bab 6) www.dadangsolihin.com No Tema Bahasan Tanggapan 1. Kegiatan Pokok pada Program Kegiatan pokok dalam program belum ada sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan di RKPD dan Renstra SKPD 2. Program Pada program ini terdapat pembangunan sarana pendidikan  dimanakan pembangunan sarana ini  apa program ini digabung dengan program pada Gerbang dayaku III
  60. 60. Tanggapan Naskah RPJMD: Program Transisi – www.dadangsolihin.com No Tema Bahasan Tanggapan 1. <ul><li>Penutup </li></ul><ul><li>Program transisi </li></ul><ul><li>Kaidah pelaksanaan </li></ul><ul><li>Dalam penyusunan program transisi idealnya memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut : </li></ul><ul><li>Penguatan peran para stakeholders/pelaku dalam pelaksanaan RPJMD </li></ul><ul><li>Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan </li></ul>
  61. 61. <ul><li>Terima Kasih </li></ul>www.dadangsolihin.com
  62. 62. <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com

×