Penyusunan Grand Design P2TKI 2014  - 2025
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Penyusunan Grand Design P2TKI 2014 - 2025

on

  • 1,091 views

Diskusi Penyusunan Grand Design P2TKI 2014 - 2025 di Hotel Pangrango 2-Bogor, 16 November 2013

Diskusi Penyusunan Grand Design P2TKI 2014 - 2025 di Hotel Pangrango 2-Bogor, 16 November 2013

Statistics

Views

Total Views
1,091
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,091
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
47
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Penyusunan Grand Design P2TKI 2014  - 2025 Penyusunan Grand Design P2TKI 2014 - 2025 Presentation Transcript

    • dadang-solihin.blogspot.com 2
    • dadang-solihin.blogspot.com 3
    • Materi • • • • • • Indikator Kinerja dan Log-Frame Hirarki dari Visi ke Program Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Perumusan Isu Strategis Penyusunan Renstra K/L Contoh Renstra Bappenas dadang-solihin.blogspot.com 4
    • Indikator Kinerja dan Log-Frame AT INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT ABK KPJM dadang-solihin.blogspot.com 5
    • Alur Pikir Logic Model Metode Penyusunan IMPACTS Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah OUTCOMES Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTPUTS Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) ACTIVITIES Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja Metode Pelaksanaan INPUTS Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 dadang-solihin.blogspot.com 6
    • Matriks Logic Model D B Level Uraian Kriteria Sukses Indikator Kinerja Impacts Outcomes Outputs Activities C Inputs Needs A (permasalahan, penyebab) dadang-solihin.blogspot.com 7
    • Hirarki dari Visi ke Program Visi • Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi • Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan/ Sasaran • Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Strategi • Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan Program • Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com 8
    • Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004) Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA PRIMA Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program Kebingungan Visi X Sasaran Strategi Kebijakan Program Frustrasi Visi Misi X Strategi Kebijakan Program Tidak Terarah Visi Misi Sasaran X Kebijakan Program Tidak Efektif Visi Misi Sasaran Strategi Program Salah Langkah Visi Misi Sasaran Strategi Visi X X Kebijakan dadang-solihin.blogspot.com X Tidak Efisien 9
    • dadang-solihin.blogspot.com 10
    • Apa itu SPPN SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 11
    • Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 12
    • Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 13
    • Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com Penetapan 14
    • Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi  MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)  ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)  RELEVANT (information needs of the people who will use the data)  TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 15
    • Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 16
    • Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 17
    • Fungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 18
    • dadang-solihin.blogspot.com 19
    • Apa Itu Isu Strategis? • Isu Strategis adalah – Isu paling pokok – Tidak hanya masalah tapi juga harus aktual dan mendesak – Jika isu tersebut ditangani akan memiliki dampak positif terhadap isu lainnya • Isu Strategis akan menjadi perhatian untuk 5 tahun mendatang. dadang-solihin.blogspot.com 20
    • Tolok Ukur Penentuan Strategis 1. Aktual Apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian? 2. Urgensi Apakah isu ini mendesak? 3. Relevansi Apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan stakeholders? 4. Dampak + Apakah isu ini sesuai dengan visi dan misi K/L? 5. Kesesuaian Apakah isu ini jika dibahas akan membantu menyelesaikan permasalahan pembangunan? 6. Inklusi Dapatkah stakeholders berpartisipasi dalam isu ini? 7. Sensitivitas Apakah isu ini aman dari dampak negatif? dadang-solihin.blogspot.com 21
    • Tujuan dan Prinsip Tujuan Prinsip-Prinsip • Mendapatkan kepastian isu strategis apa yang disepakati untuk diangkat dan menjadikan arah fokus pembangunan untuk jangka menengah, • Yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan merumuskan visi, misi serta agenda pembangunan K/L 1. Penetapan isu strategis didasarkan atas pertimbangan matang setelah mensinergikan hasil kajian dari aspek politis, teknokratis, partisipatif, topdown dan bottom up 2. Rancangan visi K/L perlu tegas, jelas arahnya, ringkas, realistis dan aplikatif, serta mampu menjawab tantangan dan permasalahan menjadi isu strategis 3. Rumusan misi harus mempunyai keterkaitan jelas dengan pencapaian visi dadang-solihin.blogspot.com 22
    • Metode dan Langkah Metode • Kajian analitis dan diskusi antar Tim Penyusun • Dialog atau diskusi melalui FGD Langkah-langkah 1. Review kembali draft rumusan strategis 2. Bandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan hasil FGD untuk semua aspek pembangunan yang telah dibahas 3. Tetapkan rumusan yang menjadi isu strategis daerah 4. Berdasarkan rumusan isu strategis kemudian susun rumusan alternatif Informasi yang Disiapkan • Rumusan/kesepakatan hasil jaring aspirasi  Isu dan Harapan Masyarakat • Hasil rumusan/formulasi analisis secara teknis terhadap profil dan prediksi perkembangan nasional • Rumusan hasil FGD yang telah disepakati dadang-solihin.blogspot.com 23
    • dadang-solihin.blogspot.com 24
    • Landasan Hukum Penyusunan Renstra K/L 1. UU 25/2004 tentang SPPN • Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) 2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 3. PP 20/2004 tentang RKP • Pasal 3 ayat (1) 4. PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional • Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (8), Pasal 14 ayat (2) dadang-solihin.blogspot.com 25
    • Renstra-KL • Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. • Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN. • Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden. dadang-solihin.blogspot.com 26
    • Muatan Renstra-KL Renstra K/L memuat paling tidak antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Arah Kebijakan Pembangunan Program dan Kegiatan Kebutuhan Pendanaan dadang-solihin.blogspot.com 27
    • Substansi Renstra-KL  Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan  Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga  Informasi tentang keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif dadang-solihin.blogspot.com 28
    • Alur Penyusunan Renstra-KL Proses Teknokratik  Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah  Trilateral meeting antara K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan  Mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025 Proses Politik  Proses penyusunan Renstra-KL yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden dadang-solihin.blogspot.com Penetapan Renstra-KL  Renstra-KL ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan K/L 29
    • dadang-solihin.blogspot.com 30
    • Alur Penyusunan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.com 31
    • Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara VISI ORGANISASI ORGANISASI KEMENTERIAN/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA LEMBAGA TINGGI LEMBAGA TINGGI NEGARA NEGARA Program-program Teknis dilaksanakan oleh organisasi Lembaga Tinggi Negara MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT) STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDANAAN ESELON 1 ESELON I PROGRAM: PROGRAM-PROGRAM TEKNIS PROGRAM GENERIK SASARAN HASIL (OUTCOME) ESELON ESELONIIII KEGIATAN SASARAN KELUARAN (OUTPUT) dadang-solihin.blogspot.com 32
    • Renstra-KL bagi Kementerian VISI ORGANISASI ORGANISASI KEMENTERIAN/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA DEPARTEMEN KEMENTERIAN Program Teknis dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi Eselon 1A yang bersifat memberikan pelayanan eksternal MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT) STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDANAAN ESELON 1 ESELON I PROGRAM: PROGRAM-PROGRAM TEKNIS PROGRAM GENERIK SASARAN HASIL (OUTCOME) ESELON II ESELON II KEGIATAN SASARAN KELUARAN (OUTPUT) dadang-solihin.blogspot.com 33
    • Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator • Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis digunakan oleh seluruh Eselon 1A terkait • Indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam indikator kinerja program ORGANISASI KEMENTERIAN/ ORGANISASI LEMBAGA KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN NEGARA/ KEMENTERIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR KOORDINATOR VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT) STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDANAAN ESELON 1 ESELON I PROGRAM: PROGRAM TEKNIS PROGRAM GENERIK SASARAN HASIL (OUTCOME) ESELON 2 ESELON II KEGIATAN SASARAN KELUARAN (OUTPUT) dadang-solihin.blogspot.com 34
    • Renstra-KL bagi LPND VISI ORGANISASI ORGANISASI KEMENTERIAN/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA LPND & LEMBAGA LPND & LEMBAGA NON STRUKTURAL NON STRUKTURAL LPND dan Lembaga Non-Struktural akan menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk Lembaganya MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT) STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDANAAN ESELON ESELON1I PROGRAM: PROGRAM TEKNIS PROGRAM GENERIK SASARAN HASIL (OUTCOME) ESELON II ESELON2 KEGIATAN SASARAN KELUARAN (OUTPUT) dadang-solihin.blogspot.com 35
    • Sistematika Penulisan Renstra-KL BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2.1 Visi Kementerian/Lembaga 2.2 Misi Kementerian/Lembaga 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  Sesuai dengan penugasan RPJMN pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/ bidang.  Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)  Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program  Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. BAB IV Penutup LAMPIRAN Matriks Kinerja K/L Matriks Pendanaan K/L dadang-solihin.blogspot.com 36
    • Tahap Penyusunan Renstra K/L (1) Persiapan (2) Identifikasi Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan K/L (3) Penyusunan Visi dan Misi K/L (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi (6) Penyusunan Program dan Kegiatan (7) Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis KPJM) dadang-solihin.blogspot.com 37
    • Tahap Penyusunan Renstra-KL (1) Persiapan 1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi; 2. Identifikasi asas legal bagi K/L dalam pelaksanaan tugas dan justifikasi fungsi dan kewenangannya,; 3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya. 4. Identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra-KL. dadang-solihin.blogspot.com 38
    • Tahap Penyusunan Renstra-KL (2) Identifikasi Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan K/L 1.Kondisi Umum K/L  Hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan  Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L 2.Identifikasi Potensi dan Permasalahan K/L  Uraian kondisi umum serta potensi dan permasalahan K/L dituangkan dalam Bab I. Pendahuluan pada subbab 1.1 Kondisi Umum K/L, dan 1.2 Potensi dan Permasalahan K/L. dadang-solihin.blogspot.com 39
    • Tahap Penyusunan Renstra-KL (3) Penyusunan Visi dan Misi K/L 1.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan. 2.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  Uraian Visi dan Misi K/L dituangkan dalam dokumen Renstra-KL Bab II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L, pada subbab 2.1 Visi K/L, dan 2.2 Misi K/L. dadang-solihin.blogspot.com 40
    • Tahap Penyusunan Renstra-KL (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L 1. Tujuan:  Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka menengah;  Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;  Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan  Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L 2. Sasaran:  Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;  Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam K/L;  Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan  Dilengkapi dengan target kinerja.  Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dan 2.4). dadang-solihin.blogspot.com 41
    • Tahap Penyusunan Renstra-KL (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi 1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaransasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN) selain bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya sendiri.  Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan Kebijakan (subbab 3.1). 2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L  Memuat program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis.  Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan dan Strategi (subbab 3.2).  Program-program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait. dadang-solihin.blogspot.com 42
    • Tahap Penyusunan Renstra-KL (6) Penyusunan Program dan Kegiatan 1. Program K/L 2. Kegiatan K/L 3. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L 4. Indikator Kinerja Program (Outcome) 5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output) 6. Target Kinerja dadang-solihin.blogspot.com 43
    • Tahap Penyusunan Renstra-KL (7) Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis KPJM) 1. Penelaahan (review) program dan kegiatan. 2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2015-2019. 3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2015) bagi program dan kegiatan baru 4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah. dadang-solihin.blogspot.com 44
    • Program K/L Program Teknis  Merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal)  Mencerminkan tupoksi unit organisasi eselon 1 A  Nomenklatur program bersifat unik/ khusus tidak duplikatif untuk masingmasing organisasi pelaksananya  Harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu  Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi Program Generik  Merupakan program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon 1 A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/ atau administrasi pemerintahan  Nomenklatur program dibuat unik untuk setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan membedakan kode programnya  Ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program teknis dadang-solihin.blogspot.com 45
    • Kegiatan K/L Kegiatan Teknis Kegiatan Generik  Kegiatan Teknis adalah Kegiatan  Kegiatan Generik adalah kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatanyang digunakan oleh beberapa unit kegiatan dengan output spesifik organisasi eselon 2 yang sejenis. dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional.  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II  Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. dadang-solihin.blogspot.com 46
    • Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L a. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi. b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan. c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya. d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja. e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja. f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator. g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. dadang-solihin.blogspot.com 47
    • Indikator Kinerja Program (Outcome)  Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.  Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya;  Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan  Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 48
    • Indikator Kinerja Kegiatan (Output)  Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program.  Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya;  Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;  Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program; dan  Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 49
    • Target Kinerja  SMART a. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya; c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada; d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; dan e. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 50
    • dadang-solihin.blogspot.com 51
    • Identifikasi Kondisi Umum atas Hasil Evaluasi Organisasi (Contoh: lembaga Kementerian PPN/Bappenas) PENILAIAN STAKEHOLDERS Masih belum tercapainya (berhasilnya) target pencapaian pada rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) HASIL EVALUASI ORGANISASI Rencana pembangunan nasional (RPJP, RPJMN, RKP) yang belum berkualitas (kualitas diukur dari belum konsisten dan terkaitnya dokumen RPJM dan RKP dengan dokumen renstra/renja/RKPD) Belum optimalnya penugasanpenugasan dalam rangka koordinasi strategis sesuai dengan penugasan dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional (tidak rutin tetapi sangat strategis) dadang-solihin.blogspot.com 52
    • Identifikasi Kondisi Umum dalam Memenuhi Harapan Stakeholders (Outcomes) MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDERS Berhasilnya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010 – 2014, dengan Visi: “Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJP, RPJMN, RKP) yang berkualitas Terlaksananya penugasanpenugasan lainnya dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional (tidak rutin tetapi sangat strategis) dadang-solihin.blogspot.com VISI MISI 53
    • Identifikasi Kondisi Umum Evaluasi atas Pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas PERAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas a. Perlu dilakukan optimalisasi tugas perencanaan (RPJPN, RPJMN, dan RKP), perencanaan sesuai dengan peraturan karena: perundangan berlaku a. Belum terkaitnya RKP dengan Renja dan RKA b. Perlunya pendalaman pemahaman K/L, khususnya keterkaitan program dan tentang sistem perencanaan kegiatan nasional dengan program dan pembangunan nasional di lingkungan kegiatan K/L internal sebagai panduan perencana b. Belum terkaitnya RPJMN dengan Renstra K/L dalam menyusun perencanaan khususnya dalam arahan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pembangunan nasional dengan arah kebijakan c. Perlu dilengkapi panduan sistem dan strategi sektor (K/L), pendukung/ teknis (turunan dari UU) c. Butir a dan b mengakibatkan pencapaian target sebagai acuan pelaksanaan K/L (Renstra, Renja dan RKA K/L) tidak sesuai penyusunan perencanaan dengan pencapaian target nasional (RPJMN pembangunan nasional dan RKP) d. Belum adanya kesamaan pemahaman tentang sistem perencanaan pembangunan nasional peraturan perundangan nasional (Peraturan perundang-undangan) di lingkungan internal Kementerian Negara PPN/Bappenas dadang-solihin.blogspot.com 54
    • Contoh : Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas 2010 - 2014 VISI MISI Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara 1. Menyusun rencana pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan; 2. Melaksanakan koordinasi yang lebih berkualitas dalam proses perencanaan pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja yang berkualitas terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 4. Melakukan pembinaan yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan nasional dadang-solihin.blogspot.com 55
    • CONTOH : Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian PPN/Bappenas VISI MISI TUJUAN TUJUAN 1: Berhasilnya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010 – 2014, dengan Visi: “Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara 1. Menyusun rencana pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan; 2. Melaksanakan koordinasi yang lebih berkualitas dalam proses perencanaan pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja yang berkualitas terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional; z TUJUAN 2: Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas TUJUAN 3: Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional 4. Melakukan pembinaan yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan nasional dadang-solihin.blogspot.com 56 56
    • Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Prioritas dan Fokus Prioritas dalam RPJMN FOKUS PRIORITAS NASIONAL 1. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan 2. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum PRIORITAS NASIONAL: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 3. Peningkatan penghormatan, pemajuan, penegakan HAM 4. Peningkatan penyelenggeraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik 6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi 7. Pemantaoan reformasi birokrasi dadang-solihin.blogspot.com 57
    • Keterkaitan Fokus Prioritas dalam RPJMN 2010 -2014 dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam Renstra 2010 - 2014 FOKUS PRIORITAS NASIONALTERKAIT KEMENTERIAN NEGARA PPN/ BAPPENAS 1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi 4. Pemantapan reformasi birokrasi ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS ARAH STRATEGI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja. 3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembagunan. 4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. 5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better dadang-solihin.blogspot.com performance) lembaga dan pegawai. Eksternal: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional. 3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional. 4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan. 5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional. Internal: 1. Membangun Manajemen Kinerja: dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai. 2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. 3. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel. 4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PPN/Bappenas. 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka 58 mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
    • Contoh : Tupoksi, Program dan Kegiatan TUPOKSI TUGAS : membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan, pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI: 1. 2. 3. 4. PROGRAM Perencanaan Pembangunan Nasional Pengelolaan Sumber Penyusunan rencana pembangunan nasional Daya Manusia Aparatur Koordinasi dan perumusan kebijakan di bid. PPN Pengkajian kebijakan pemerintah di bid. PPN Penyusunan program pembangunan sbg. bahan penyusunan RAPBN yang dilaksanakan bersama-sama Penyelenggaraan Pimpinan dgn Dept. Keu. 5. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian Kenegaraan dan sumber-sumber pembiayaan DN dan LN, serta Kepemerintahan pengalokasian dana untuk pembangunan bersamasama instansi terkait. 6. Koordinasi kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas Kemeneg PPN/Bappenas Peningkatan Sarana 7. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan Instansi Dan Prasarana Pemerintah di bid. PPN 8. Pengawasan pelaks. dan pelaks. tugasnya 9. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimb. di bid. tugas dan fungsinya kpd Presiden Peningkatan Pengawasan 10. Penyelenggaraan pembin. dan pelayanan adm. Umum di bid. perenc. umum, ketatausahaan, ortala, sdm, dan Akuntabilitas keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan dadang-solihin.blogspot.com Aparatur Negara rumah tangga KEGIATAN a. b. c. d. Penyusunan Rencana Pembang. Koordinasi, MONEV Kajian/Studi Penguatan Basis Data (Datbase) Pelatihan / peningkatan SDM Perencana Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Pembinaan & Pengawasan Aparatur Di Bid. Administrasi Umum dan Kelembagaan 59
    • dadang-solihin.blogspot.com 60
    • Lampiran: Contoh Logframe Level Impacts Uraian Meningkatnya kesetaraan gender Outcomes  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi  Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan Kriteria Sukses Meningkatnya IPG dan IDG Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum menjadi 18 kebijakan pada tahun 2014 Indikator  Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Development Index (GDI) dan  Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measurement (GEM).  Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum di tingkat nasional dan daerah Meningkatnya jumlah kebijakan  Jumlah kebijakan, program, dan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi kegiatan pelaksanaan PUG di menjadi 31 kebijakan pada tahun bidang ekonomi di tingkat 2014 nasional dan daerah  Meningkatnya Jumlah kebijakan  Jumlah kebijakan perlindungan perlindungan perempuan terhadap perempuan terhadap berbagai berbagai tindak kekerasan menjadi tindak kekerasan 26 kebijakan pada tahun 2014  Persentase cakupan perempuan  Meningkatnya Persentase cakupan korban kekerasan yang mendapat perempuan korban kekerasan yang penanganan pengaduan mendapat penanganan pengaduan menjadi 100 persen pada tahun 2014
    • Level Output Uraian  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan   Kriteria Sukses Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014. 5 K/L dan 19 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan pada tahun 2014 Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014 5 K/L dan 25 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan pada tahun 2014 Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan menjadi 5 kebijakan pada tahun 2014 3 K/L dan 33 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan pada tahun 2014  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan   Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan   Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014  1 K/L dan 25 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2014           Indikator Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan (K/L dan prov)
    • Level Uraian Output  Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan    Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender   Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan   Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang   Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak      Kriteria Sukses Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan menjadi 9 kebijakan tahun 2014 3 K/L dan 33 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan pada tahun 2014 Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014. 17 K/L dan 33 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender pada tahun 2014 Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014 1K/L dan 23 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan pada tahun 2014 Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014. 10 K/L dan 15 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2014. Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014. 6 K/L dan 26 pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak tahun 2014.         Indikator Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender (K/L dan prov) Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (K/L dan prov)  Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak (K/L dan prov)
    • Level Activities          Input   Uraian Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak Dana SDM Kriteria Sukses Indikator
    • Level Needs Uraian  Kapasitas kelembagaan PUG masih terbatas dan pemberdayaan perempuan belum optimal Keterangan  Lambatnya peningkatan nilai IDG setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan belum signifikan yang, antara lain, disebabkan oleh: (1) masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (3) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit.  Perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.  Belum efektifnya  Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan kelembagaan PUG dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pemberdayaan pembangunan; perempuan  Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan  Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota  Kapasitas kelembagaan  Masih terdapat permasalahan dalam perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi perlindungan anak masih terbatas