SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
MENTERIKEUANGAN
                                 . REPU6UK INDONESIA
                                       SAlINAN
                       PERATURAN MENTERI KEUANGAN
                         NOMOR 62/PMK.lij.l/2010

                                    TENTANG

 TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL,
          DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

                 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                             MENTERI KEUANGAN,

Menimbang   a. bahwa penetapan tarif cukai etil alkohol, minuman yang
               mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil
               alkohol diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
               89/PMK04/2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol Atau
               Etanol dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK04/2006
               tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Dan Konsentrat Yang
               Mengandung Etil Alkohol;
            b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
               tentang Perubahan Ketiga .Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
               1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
               Penjualan Atas Barang Mewah, perlu dilakukan perubahan
               kebijakan di bidang perpajakan dan cukai;
            c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan di bidang
                 perpajakan dan cukai sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu
                 dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penetapan
                 tarif cukai atas etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol,
                 dan konsentrat yang mengandung etil alkohol sebagaimana diatur
                 dalam ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a;
            d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
               huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan
               ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
               tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
               Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri
               Keuangan tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang
               Mengandung Eti! Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Eti!
               AlkohoI;

Mengingat   1.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
                 Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
                 Lerhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1613) sebagaimana
                 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
                 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
                 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
UENTERIKEUANGAN
                                REPUBLIK INDONESIA


             2.   Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

                                          MEMUTUSKAN:

Menetapkan   PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF CUKAI ETIL
             ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL,
             DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

                                              Pasall
             Tarif cukai atas barang kena cukai berupa etil alkohol, minuman yang
             mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil
             alkohol ditetapkan berdasarkan tarif cukai spesifik sebagaimana
             ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang
             merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
             Keuangan ini.

                                              Pasal2
             Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan cukai etil
             alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang
             mengandung etil alkohol diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
             Bea dan Cukai.

                                              Pasal3
             Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, pita cukai yang
             telah dipesan berdasarkan permohonan penyediaan pita cukai dengan
             tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
             Nomor 90/PMK04/2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Dan
             Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol dan tidak direalisasikan
             dengan dokumen pemesanan pita cukai sampai dengan tanggal 31
             Maret 2010, tidak dikenakan biaya pengganti pencetakan pita cukai.

                                            Pasal4
             Pada saat Perahlran Menteri Keuangan ini mulai berlaku:
             1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK04/2006 tentang
                Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol Atau Etanol dan Peraturan
                Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2006 tentang Penetapan Tarif
                Cukai Minuman Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol,
                dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
             2. Lampiran IV nomor a, nomor aI, nomor a2, nomor a3, dan nomor a4,
                serta Lampiran VI nomor a, nomor aI, dan nomor a2, sebagaimana
                dit.;;tapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/
                PMK03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong
                Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan
                atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
                dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009,
                dinyatakan tidak berlaku.


                                                                         .
MENTERI KEUANGAN
                                  REPUBUK INDONESIA

                                              Pasal5
                Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April
                2010.

                Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
                Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam
                Berita Negara Republik Indonesia.


                                                       Ditetapkan di Jakarta
                                                       pada tanggal 17 Maret 2010
                                                       MENTERI KEUANGAN,
                                                               ttd.

                                                       SRI MULYANI INDRAWATI




Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2010

MENTERl HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

     ttd.

PATRIALlS AKBAR

 BERlTA NF.r,A RA RF.PUBl.TK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 135
                     Salinan sesuai dengan aslinya,
                     Kepala Biro Umum .._-_..
                           . u.b.
                             Bagian
MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBUK INDONESIA



                                                                                             LAMPIRAN
                                                              PERATURAN MENTER! KEUANGAN
                                                              NOMOR 62 /PMK011/2010 TENTANG
                                                              TARIF CUI<AI ETIL    ALKOHOL,
                                                              MINUMAN YANG MENGANDUNG
                                                              ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT
                                                              YANG     MENGANDUNG       ETIL
                                                              ALKOHOL




I. ETILALKOHOLATAUEfANOL.
                                                     TARIF CUKA1 (PER LITER)
                               KADAREfIL
      GOLONGAN                                       PRODUKSI
                                ALKOHOL                               IMPOR
                                                   DALAM NEGERI
   Dari semua jenis etil alkohol, kadar, dan
                                                     Rp 20.(){)(),OO          Rp 20.000,00
   golongan

II. MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.
                                                      TARIF CUKA1 PER LITER)
                                KADAREfIL
      GOLONGAN                                       PRODUKSI
                                 ALKOHOL                              IMPOR
                                                   DALAM NEGERI
            A                Sampai dengan 5 %       Rp 11.000,00   Rp 11.000,00
                               Lebih dati 5. %
            B                                         Rp 30.000,00            Rp 40.000,00
                             sampai dengan 20 %
            C                  Lebih dari 20 %       Rp 75.000,00             Rp 130.000,00

III. KONSENTRAT YANG MENGANDUNG EflL ALKOHOL.
                                               TARIF CUKA1 (PER LITER)
                            KADAREfIL
       GOLONGAN                                PRODUKSI
                              ALKOHOL                           IMPOR
                                             DALAM NEGERI                         .


     Dari semua jenis konsentrat, kadar, dan
     golongan, sebagai bahan baku atau bahan
                                              Rp 100.000,00  .Rp 100.000,00
     penolong dalam pembuatan Minuman
     Yan~ Men~andungBtil Alkohol



                                                             Ditetapkan di Jakarta
                                                             padatanf(e;al 1.7 Maret 201.0

                                                             MENTER! KEUANGAN,

    Salinan sesuai dengaIc aslinya,                                   ttd.
    Kepala Biro Umum .                                       SRI MULYANI INDRAWATI·
          . u.b.
    Ke a a Bagian T.U.
                         r

More Related Content

What's hot

Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 3 tahun 2012 tentang pajak parkir
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 3 tahun 2012 tentang pajak parkirPeraturan daerah kabupaten ketapang nomor 3 tahun 2012 tentang pajak parkir
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 3 tahun 2012 tentang pajak parkirandika_combat
 
Pajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerahPajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerahryandyra
 
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota MalangAnalisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota MalangHarjo Mtall
 
Peraturan pajak mojokerto 2013
Peraturan pajak mojokerto 2013Peraturan pajak mojokerto 2013
Peraturan pajak mojokerto 2013Laily Aniqoh
 
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.ahmad rasyidin
 
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdGambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdapotek agam farma
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaWEST NUSA TENGGARA
 
2011 Pbb menkeu+prov
2011 Pbb menkeu+prov2011 Pbb menkeu+prov
2011 Pbb menkeu+provPA_Klaten
 
Pajakbumidanbangunan
PajakbumidanbangunanPajakbumidanbangunan
PajakbumidanbangunanWildan Faizun
 
PP No 2 Tahun 2009 (Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawa...
PP No 2 Tahun 2009 (Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawa...PP No 2 Tahun 2009 (Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawa...
PP No 2 Tahun 2009 (Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawa...Hendie Cahya Maladewa
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...andika_combat
 

What's hot (18)

Pajak negara dan_daerah
Pajak negara dan_daerahPajak negara dan_daerah
Pajak negara dan_daerah
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 3 tahun 2012 tentang pajak parkir
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 3 tahun 2012 tentang pajak parkirPeraturan daerah kabupaten ketapang nomor 3 tahun 2012 tentang pajak parkir
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 3 tahun 2012 tentang pajak parkir
 
Pajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerahPajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerah
 
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota MalangAnalisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
 
Perda 10 2011
Perda 10 2011Perda 10 2011
Perda 10 2011
 
Peraturan pajak mojokerto 2013
Peraturan pajak mojokerto 2013Peraturan pajak mojokerto 2013
Peraturan pajak mojokerto 2013
 
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.
 
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdGambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
2011 Pbb menkeu+prov
2011 Pbb menkeu+prov2011 Pbb menkeu+prov
2011 Pbb menkeu+prov
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
UU Nomor 2 Tahun 2010
UU Nomor 2 Tahun 2010UU Nomor 2 Tahun 2010
UU Nomor 2 Tahun 2010
 
Uu 34 2000 Pjls
Uu 34 2000 PjlsUu 34 2000 Pjls
Uu 34 2000 Pjls
 
Pajakbumidanbangunan
PajakbumidanbangunanPajakbumidanbangunan
Pajakbumidanbangunan
 
PP No 2 Tahun 2009 (Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawa...
PP No 2 Tahun 2009 (Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawa...PP No 2 Tahun 2009 (Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawa...
PP No 2 Tahun 2009 (Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawa...
 
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 14 tahun 2011 tentang pajak mineral...
 
Permen esdm 33 2009
Permen esdm 33 2009Permen esdm 33 2009
Permen esdm 33 2009
 

Similar to PMK Nomor 62/PMK.011/2010

Kepres nomor 3 tahun 1997 cintayasir
Kepres nomor 3 tahun 1997 cintayasirKepres nomor 3 tahun 1997 cintayasir
Kepres nomor 3 tahun 1997 cintayasirYasir Partomo
 
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdfUU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdfCVLOMBOKENERGI
 
Permendag no. 86 tahun 2017
Permendag no. 86 tahun 2017Permendag no. 86 tahun 2017
Permendag no. 86 tahun 2017Entang11
 
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistikKEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistikpadlah1984
 

Similar to PMK Nomor 62/PMK.011/2010 (13)

PMK Nomor 67/PMK.011/2010
PMK Nomor 67/PMK.011/2010PMK Nomor 67/PMK.011/2010
PMK Nomor 67/PMK.011/2010
 
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
 
Kepres nomor 3 tahun 1997 cintayasir
Kepres nomor 3 tahun 1997 cintayasirKepres nomor 3 tahun 1997 cintayasir
Kepres nomor 3 tahun 1997 cintayasir
 
Pmk 108 sbk 2010
Pmk 108 sbk 2010Pmk 108 sbk 2010
Pmk 108 sbk 2010
 
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdfUU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
 
PMK No. 191
PMK No. 191PMK No. 191
PMK No. 191
 
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
 
PMK No. 192
PMK No. 192PMK No. 192
PMK No. 192
 
Permendag no. 86 tahun 2017
Permendag no. 86 tahun 2017Permendag no. 86 tahun 2017
Permendag no. 86 tahun 2017
 
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
 
Uudrt 01 1954
Uudrt 01 1954Uudrt 01 1954
Uudrt 01 1954
 
Kepmen no. 488
Kepmen no. 488Kepmen no. 488
Kepmen no. 488
 
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistikKEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
 

More from Badan Kebijakan Fiskal

Global financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachGlobal financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachBadan Kebijakan Fiskal
 
Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Badan Kebijakan Fiskal
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Badan Kebijakan Fiskal
 
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingStudi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingBadan Kebijakan Fiskal
 

More from Badan Kebijakan Fiskal (20)

Ministry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green PaperMinistry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green Paper
 
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APECPertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
 
Global financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachGlobal financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approach
 
Pidato Menkeu
Pidato MenkeuPidato Menkeu
Pidato Menkeu
 
Indonesia oecd
Indonesia   oecdIndonesia   oecd
Indonesia oecd
 
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B IndonesiaRekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
 
Communique
CommuniqueCommunique
Communique
 
Pelantikan Eselon II
Pelantikan Eselon IIPelantikan Eselon II
Pelantikan Eselon II
 
Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
 
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
 
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingStudi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
 
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
 
PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008
 
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
 
PMK Nomor 30 Tahun 2007
PMK Nomor  30 Tahun 2007PMK Nomor  30 Tahun 2007
PMK Nomor 30 Tahun 2007
 
PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007
 
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
 
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Keppres Nomor 104 Tahun 2003Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
 

Recently uploaded

Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxMunawwarahDjalil
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptxObyMoris1
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxHakamNiazi
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiGustiAdityaR
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganlangkahgontay88
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppttami83
 

Recently uploaded (20)

Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 

PMK Nomor 62/PMK.011/2010

  • 1. MENTERIKEUANGAN . REPU6UK INDONESIA SAlINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.lij.l/2010 TENTANG TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang a. bahwa penetapan tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK04/2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol Atau Etanol dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK04/2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga .Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, perlu dilakukan perubahan kebijakan di bidang perpajakan dan cukai; c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan di bidang perpajakan dan cukai sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penetapan tarif cukai atas etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Eti! Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Eti! AlkohoI; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lerhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  • 2. UENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL. Pasall Tarif cukai atas barang kena cukai berupa etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol ditetapkan berdasarkan tarif cukai spesifik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal2 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pasal3 Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, pita cukai yang telah dipesan berdasarkan permohonan penyediaan pita cukai dengan tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK04/2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol dan tidak direalisasikan dengan dokumen pemesanan pita cukai sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, tidak dikenakan biaya pengganti pencetakan pita cukai. Pasal4 Pada saat Perahlran Menteri Keuangan ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK04/2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol Atau Etanol dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 2. Lampiran IV nomor a, nomor aI, nomor a2, nomor a3, dan nomor a4, serta Lampiran VI nomor a, nomor aI, dan nomor a2, sebagaimana dit.;;tapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/ PMK03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009, dinyatakan tidak berlaku. .
  • 3. MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA Pasal5 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2010 MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2010 MENTERl HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. PATRIALlS AKBAR BERlTA NF.r,A RA RF.PUBl.TK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 135 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum .._-_.. . u.b. Bagian
  • 4. MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 62 /PMK011/2010 TENTANG TARIF CUI<AI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL I. ETILALKOHOLATAUEfANOL. TARIF CUKA1 (PER LITER) KADAREfIL GOLONGAN PRODUKSI ALKOHOL IMPOR DALAM NEGERI Dari semua jenis etil alkohol, kadar, dan Rp 20.(){)(),OO Rp 20.000,00 golongan II. MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL. TARIF CUKA1 PER LITER) KADAREfIL GOLONGAN PRODUKSI ALKOHOL IMPOR DALAM NEGERI A Sampai dengan 5 % Rp 11.000,00 Rp 11.000,00 Lebih dati 5. % B Rp 30.000,00 Rp 40.000,00 sampai dengan 20 % C Lebih dari 20 % Rp 75.000,00 Rp 130.000,00 III. KONSENTRAT YANG MENGANDUNG EflL ALKOHOL. TARIF CUKA1 (PER LITER) KADAREfIL GOLONGAN PRODUKSI ALKOHOL IMPOR DALAM NEGERI . Dari semua jenis konsentrat, kadar, dan golongan, sebagai bahan baku atau bahan Rp 100.000,00 .Rp 100.000,00 penolong dalam pembuatan Minuman Yan~ Men~andungBtil Alkohol Ditetapkan di Jakarta padatanf(e;al 1.7 Maret 201.0 MENTER! KEUANGAN, Salinan sesuai dengaIc aslinya, ttd. Kepala Biro Umum . SRI MULYANI INDRAWATI· . u.b. Ke a a Bagian T.U. r