Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011

10,498 views

Published on

Published in: Economy & Finance
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Minta dikirim juga ke smahatmaputra@yahoo.com
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • saya sangat membutuhkan RKP ini jika diijinkan, saya mohon dikirimkan ke alamat baizzm.roem@yahoo.co.id Terima kasih banyak.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
10,498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
120
Actions
Shares
0
Downloads
355
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011

  1. 1. REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Disampaikan dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2011 Jakarta, Agustus 2010
  2. 2. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS POKOK BAHASAN 1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah • Reformasi 1998 - Mendatang • Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014 • Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah 2 Prioritas RKP 2011 • Perekonomian Nasional • Tantangan Pembangunan • Tema RKP 2011 • Alokasi pada Prioritas 2011 • Alokasi 16 Besar K/L 2011 • Sasaran Pembangunan Infrastruktur 2011 • Sasaran Energi 2011 3 Percepatan Penyerapan Anggaran • Latar Belakang Percepatan Penyerapan Anggaran • Langkah Percepatan Anggaran 4 Lampiran • Highlights Prioritas RKP 2011 • Langkah Percepatan Anggaran 2
  3. 3. ARAH KEBIJAKAN 1 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
  4. 4. REFORMASI: MENUJU MASA DEPAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS YANG LEBIH BAIK • REFORMASI GELOMBANG PERTAMA (1998-2008) – TRANSISI DEMOKRASI, dengan sistem check and balance antara legislatif, yudikatif, dan judikatif. – DESENTRALISASI yang sangat ekspansif (demokrasi langsung, desentralisasi fiskal) – PENYELESAIAN KONFLIK di Aceh, reformasi politik di Papua, dan membangun perdamaian yang berkelanjutan di daerah-daerah pasca-konflik. • REFORMASI GELOMBANG KEDUA – Mempertegas haluan, memacu laju perubahan. – Jangka pendek: de-bottlenecking. – Jangka Menengah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. 4 4
  5. 5. KEMENTERIAN PPN/ PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010-2014 BAPPENAS RPJMN 2010-2014 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 2 Pendidikan 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & 3 Kesehatan Pasca-konflik 4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 5 Ketahanan Pangan 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 6 Infrastruktur 13 Bidang Perekonomian 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat 8 Energi RKP 2010 RKP 2011 RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014 DITENTUKAN PEMULIHAN PENEKANAN DITENTUKAN DITENTUKAN DALAM PEREKONOMIAN SESUAI TEMA DALAM DALAM PROSES NASIONAL DAN “PERCEPATAN PROSES PROSES PENYUSUNAN PEMELIHARAAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN PERTUMBUHAN RKP 2013 KESEJAHTERAAN RKP 2012 RKP 2014 EKONOMI YANG RAKYAT BERKEADILAN DIDUKUNG Sudah jelas dan konkrit sasaran • Inpres 1/2010 tentang PEMANTAPAN dan K/L Pelaksana : Percepatan Pelaksanaan TATA KELOLA Prioritas Pembangunan Nasional  Program DAN SINERGI  Kegiatan • Inpres 3/2010 tentang Program PUSAT DAERAH”  Outcome Pembangunan yang Berkeadilan  Output 5  Pendanaan Indikatif
  6. 6. TATA KELOLA DAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS SINERGI PUSAT-DAERAH Tata Kelola Sinergi Pusat Sasaran (Governance) dan Daerah Pembangunan Nasional Kualitas Birokrasi Pengelolaan dan SDM Aparatur Kebijakan dan (Responsif, Sumber transparan dan Pendanaan akuntabel) ( APBN/APBD) 6
  7. 7. PRIORITAS RKP 2 TAHUN 2011
  8. 8. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PEREKONOMIAN NASIONAL Pertumbuhan Ekonomi 1999-2009 (%) Tertinggi setelah PDB per Kapita 7 krisis tahun 1998 (Harga Berlaku, USD) 3000 6.3 6 6.0 5.7 2500 2270 2590 5.5 5 4.9 5 2000 4.8 1663 4.5 4.5 1938 4 1500 1186 1166 3.6 Menurun karena krisis 922 1000 807 1318 3 global, tidak banyak 1093 1098 negara yang mengalami 478 500 772 pertumbuhan positif 689 2 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 0.8 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,5% per tahun, dengan pendapatan per kapita yang terus meningkat . . . 8
  9. 9. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TANTANGAN PEMBANGUNAN Pengangguran 1996-2010 Kemiskinan 1998-2010 12 12 60 30 11.2 49.5 10.3 47.9 10 10 50 25 9.7 9.9 9.1 9.1 24.2 23.4 8.4 38.7 37.9 38.4 39.3 8 8.1 7.9 8 40 37.3 36.1 37.2 20 35.1 35 7.4 32.5 19.1 31.0 6.4 18.4 18.2 6 6.1 11.9 6 30 17.4 17.7 15 5.5 16.7 16.6 10.9 16 15.4 4.9 4.7 9.9 10.3 10.0 14.1 9.1 9.4 9.0 13.3 4 8.6 4 20 10 8.0 6.0 5.8 5.1 2 4.4 4.3 2 10 5 0 0 0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah Pengangguran Terbuka Jumlah Penduduk Miskin (juta orang) Persentase (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) . . . angka pengangguran menurun ke 7,4% dan angka kemiskinan menjadi 13,3%. Ke depan tingkat kemiskinan dan pengangguran akan terus diupayakan menurun 9
  10. 10. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TEMA RKP 2011 “PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH” RKP 2010 RKP 2011 PEMULIHAN PEREKONOMIAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG NASIONAL DAN PEMELIHARAAN PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI KESEJAHTERAAN RAKYAT PUSAT DAERAH TINGKAT PERTUMBUHAN TINGKAT PERTUMBUHAN Pertumb. Ek. (%) : 6,3 Pertumb. Ek. (%) : 5,8 KUALITAS PERTUMBUHAN KUALITAS PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN BERKEADILAN Tk. Pengangguran (%) : 7,6 Tk. Pengangguran (%) : 7,0 Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5 Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5 10
  11. 11. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ALOKASI PADA PRIORITAS 2011 (Rp Miliar) PRIORITAS/SUBSTANSI INTI ALOKASI K/L SUBSIDI/PSO PEMBIAYAAN TOTAL PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA 1.377,4 0,0 0,0 1.377,4 *) PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN 52.532,3 0,0 0,0 52.532,3 PRIORITAS 3 : KESEHATAN 11.484,2 50,0 0,0 11.534,2 PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN 31.321,1 16.011,9 2.000,0 49.333,0 PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN 18.657,4 19.434,8 0,0 38.092,2 PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR 43.446,5 2.752,6 17.377,9 63.577,0 PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA 1.801,2 104,0 0,0 1.905,2 PRIORITAS 8 : ENERGI 10.927,0 0,0 0,0 10.927,0 PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA 4.712,5 0,0 0,0 4.712,5 PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN 11.849,5 0,0 0,0 11.849,5 PASCA-KONFLIK PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI 484,7 0,0 0,0 484,7 PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEMANAN, 5.857,1 0,0 0,0 5.857,1 BIDANG PEREKONOMIAN, DAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TOTAL ALOKASI PADA PRIORITAS 194.450,9 38.353,3 19.377,9 252.182,1 *) Tidak termasuk remunerasi akibat dari Reformasi Birokrasi 11
  12. 12. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ALOKASI 16 BESAR K/L 2011 • Sesuai dengan tema RKP 2011 (mempercepat KEMENTERIAN/LEMBAGA SHARE 2011 (%) % KENAIKAN pertumbuhan ekonomi), kelompok infrastruktur, pertanian, 16 K/L TERBESAR 84,8 20,2 kelautan dan kehutanan mengalami kenaikan paling besar SUMBER DAYA MANUSIA 26,2 3,7 (56,4%) dari tahun 2010 Kem. Pendidikan Nasional **) 12,3 -8,8 • Upaya pro-enviroment ditunjukkan dengan kenaikan Kem. Agama 7,6 13,9 alokasi Kem. Kehutanan sebesar 77,2% Kem. Kesehatan 6,4 22,7 ALOKASI 16 BESAR K/L 2011 PERTAHANAN DAN KEAMANAN 17,9 5,7 Kem. Pertahanan 11,0 6,8 SUMBER DAYA MANUSIA 103.8 Kepolisian RI 6,9 4,1 107.6 INFRASTRUKTUR, PERTANIAN, 32,6 56,4 KELAUTAN DAN KEHUTANAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN 69.5 73.5 Kem. PU 13,8 62,4 Kem. Perhubungan 5,2 35,0 INFRASTRUKTUR, PERTANIAN, KELAUTAN DAN 85.5 KEHUTANAN 133.8 Kem. ESDM 3,7 94,2 Kem. Pertanian 4,1 109,0 PEMERINTAHAN UMUM 30.7 Kem. Dalam Negeri 3,2 5,8 33.0 2010 Kem. Kelautan dan Perikanan 1,2 49,3 2011 *) 61 K/L LAINNYA 50.6 Kem. Kehutanan 1,4 77,2 62.5 PEMERINTAHAN UMUM 8,0 7,6 0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 Kem. Keuangan 4,0 7,7 Mahkamah Agung 1,5 16,0 Pro-Growth; Pro-Job; Pro-Poor; Pro-Environment Kem. Luar Negeri 1,4 1,3 Kem. Hukum dan HAM 1,2 5,3 *) Termasuk kenaikan Rp 3,1 T untuk Kemenpera (Rp 1,9 T) dan 61 K/L LAINNYA 15,2 23,5 BKKBN (Rp 1,2 T) TOTAL 100,0 20,7 12 **) Terdapat pemindahan alokasi untuk BOS sebesar Rp 16,8 T
  13. 13. SASARAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS INFRASTRUKTUR 2011 ARAH KEBIJAKAN SASARAN MENINGKATKAN PELAYANAN SARANA DAN Meningkat dan PRASARANA SESUAI SPM 1. Mendukung ketahanan optimalnya layanan pangan nasional. irigasi dan rawa seluas Penyediaan infrastruktur dasar untuk 3,34 juta hektar mendukung peningkatan kesejahteraan. 2. Meningkatkan • Kapasitas jalan meningkat keterhubungan 2.830 Km antarwilayah (domestic • Pem. Pelabuhan Tg.Priok, MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING Belawan dan 7 pel. lainnya connectivity) SEKTOR RIIL •Jasa akses telekomunikasi di Penyediaan sarana dan prasarana yang 3. Memperkuat virtual 33.259 desa, internet di 5.748 mampu menjamin kelancaran distribusi domestic kecamatan dg tingkat pencapaian 20%, Regional barang, jasa, dan informasi untuk interconnectivity Internet Exchange di 10 kota, (Indonesia connected) Community Access Point di 222 meningkatkan daya saing produk nasional. kec; • Pembangunan rusunawa 170 TB; 4. Meningkatkan akses RT subsidi perumahan sebanyak MENINGKATKAN KERJASAMA PEMERINTAH 92.927 unit terhadap hunian yang • Penyediaan air minum (187 L/detik DAN SWASTA (KPS) untuk 63 juta jiwa penduduk) didukung prasarana dan • Pembangunan sarpras air limbah Pengembangan infrastruktur yang dapat sarana dasar permukiman sistem off-site dan on-site bagi 1,11 juta jiwa penduduk memenuhi pemulihan biaya melalui struktur tarif yang mempertimbangkan Meningkatnya, prasarana 6. Ketersediaan Air Baku aspek sosio-ekonomi dan kemampuan daya air baku kapasitas 5,89 dan Pengendalian Banjir m3/det beli masyarakat. 13
  14. 14. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS SASARAN ENERGI 2011 ENERGI 2011 Peningkatan kapasitas pembangkit listrik 5.279 MW 70,4% Meningkatnya rasio elektrifikasi (dari 67,2% di 2010) Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi PLTP 158 MW STRATEGI PENGEMBANGAN ENERGI GEOTHERMAL 1998- s/d sekarang 5 tahun ke depan Kapasitas terpasang PLTP 1.000 MW Tuntutan dunia internasional Penambahan kapasitas & masyarakat terpasang PLTP sebesar akan energi bersih 5.000 MW Potensi PLTP 27.000 MW 14
  15. 15. LANGKAH PERCEPATAN 3 PENYERAPAN ANGGARAN
  16. 16. LATAR BELAKANG PERCEPATAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENYERAPAN ANGGARAN • Penyerapan belanja berjalan lambat Penyerapan belanja Actual vs Revised Budget (APBN-P) (%) (utamanya belanja modal) dan masih pemerintah pusat menumpuk di akhir tahun sehingga 50 2007 mengakibatkan : 2008 – Dampak ke perekonomian kurang optimal 40 2009 – Kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan 30 Penyerapan belanja modal K/L 100% 100% 90% 90% 20 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 10 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0 0% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Bulanan 2007 Monthly 2007 Bulanan 2008 Monthly 2008 Monthly 2009 Monthly 2010 16 Bulanan 2009
  17. 17. KEMENTERIAN PPN/ LANGKAH PERCEPATAN PENYERAPAN BAPPENAS Penerbitan Revisi Keppres No. 80 Tahun 2003 (Perpres No. 54 Tahun 2010) Perbaikan Peraturan/Ketentuan/SOP Penganggaran Meningkatkan Insentif bagi pejabat perbendaharaan K/L Peningkatan Pelatihan SDM K/L untuk meningkatkan kemampuan perencanaan, penganggaran dan pengadaan Peningkatan sosialisasi berbagai peraturan, ketentuan dan SOP perencanaan, penganggaran dan pengadaan. 17
  18. 18. TERIMA KASIH
  19. 19. 4 LAMPIRAN
  20. 20. HIGHLIGHTS PRIORITAS RKP 2011
  21. 21. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENDANAAN K/L RAPBN 2011 (Triliun Rupiah) SUMBER 2010 RAPBN PENDANAAN APBN APBN-P 2011 RUPIAH MURNI 294,3 320,4 353,4 PHLN 24,3 24,3 28,7 PDN 1,0 1,0 1,0 PNBP/BLU 20,5 20,5 27,3 TOTAL 340,1 366,2 410,4 21
  22. 22. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS HIGHLIGHTS RKP 2011 KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI Penyusunan dan pelaksanaan 100% K/L yang melaksanakan Menyusun Grand Design kebijakan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan reformasi birokrasi di daerah nasional Harmonisasi regulasi Jumlah Perda yang dikaji (9.000 Pengendalian penyusunan perda) perda Pengembangan Sistem Informasi Jumlah penduduk yang menerima e- Penguatan unit Pemda Administrasi Kependudukan KTP (24,8 juta jiwa di 75 kab/kota) untuk administrasi (SIAK) kependudukan di kab/kota sampai kecamatan PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN Penyediaan subsidi Pendidikan Jumlah siswa (44,5juta siswa) • Penyediaan data siswa dasar dan menengah (BOS) penerima BOS; • Pengawasan pelaksanaan. 22
  23. 23. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS HIGHLIGHTS RKP 2011 KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN PERANAN DAERAH PRIORITAS 3 : KESEHATAN Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah puskesmas • Penyediaan data puskesmas (BOK) (8.608 puskesmas) penerima BOK; • Pengawasan pelaksanaan Pengembangan kebijakan dan Jumlah klinik KB Pemerintah dan Memperkuat unit Pemda untuk pembinaan kesertaan ber-KB swasta (23.500 klinik KB) pelayanan KB di kab/kota PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN PNPM Mandiri Cakupan penerapan PNPMdan Sinkronisasi kegiatan daerah Penguatan PNPM (1.500 desa, 10.948 dengan PNPM kelurahan; 5.453 kec dan 75 kab tertinggal) Bantuan Tunai Bersyarat 1,1 juta RTSM yang mendapatkan • Memastikan fasilitas kesehatan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) dan pendidikan siap untuk mendukung pelaksanaan PKH • Melakukan koordinasi pelaksanaan semua pihak terkait PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN Perluasan areal pertanian Luasan perluasan (519.570 ha) Menyusun perda-perda untuk implementasi UU 41/2001 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pengembangan pelabuhan perikanan Jumlah pelabuhan perikanan (973 Pemilihan dan penetapan lokasi 23 pelabuhan) pelabuhan
  24. 24. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS HIGHLIGHTS RKP 2011 KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR Pelaksanaan Preservasi dan Pembangunan jalan lintas Sumetera, Peningkatan jalan provinsi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT kab/kota yang terintegrasi dengan Jembatan Nasional dan Papua (2.830 km) jalan nasional/lintas serta dukungan penyediaan lahan Pembangunan pelabuhan Pelabuhan Tg.Priok, Belawan dan 7 Penyediaan lahan dan pel. Lainnya (Dumai, Balikpapan/ pembangunan prasarana sisi darat Kariangau, Manado, Bitung, Ambon, Jayapura dan Sorong) Perencanaan tata Ruang Wilayah Jumlah rencana tata ruang yang telah Penyelesaian RTRW propinsi dan Nasional disinkronkan (33 RTRW) RTRW kab/kota PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Koordinasi Pengembangan Penataan Persentase peraturan pelaksanan UU Menyusun Perda yang mendukung Ruang dan Pengembangan Wilayah KEK yang terselesaikan (70%) pelaksanaan KEK PRIORITAS 8 : ENERGI Peningkatan rasio elektrifikasi 70,4% Ijin prinsip lokasi, dukungan penyediaan lahan, persetujuan Peningkatan pemanfaatan energi PLTP 158 MW AMDAL, persetujuan penggunaan panas bumi (geothermal) kawasan hutan, RTRW, dan lelang wilayah kerja panas bumi 24 pertambangan
  25. 25. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS HIGHLIGHTS RKP 2011 KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi • Mengoptimalkan rehabilitasi hutan, magrove, gambut ,rawa, lahan kawasan hutan kritis dan DAS; kritis dan hutan kota (642.000 ha) • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK Pengembangan kebijakan, Meningkatnya kondisi perekonomian • Menyiapkan rencana koordinasi, dan fasilitasi daerah kawasan perbatasan (khususnya di 27 pengembangan ekonomi tertinggal di kawasan perbatasan kab/kota yang tergolong daerah • Menyiapkan kelembagaan tertinggal) pengelolaan perbatasan PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI Pengembangan Pengelolaan Penetapan dan pembentukan • Penyediaan data cagar budaya Peninggalan Kepurbakalaan dan pengelolaan terpadu 3 cagar budaya dan museum permuseuman dan 30 museum yang direvitalisasi • Pengawasan pelaksanaan pengelolaan cagar budaya dan revitalisasi museum 25
  26. 26. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS HIGHLIGHTS RKP 2011 KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH PRIORITAS LAINNYA Produksi Alutsista Industri dalam Kapasitas jumlah produksi Alutsista negeri industri dalam negeri yang --- direalisasikan (24 persen) Penanganan terorisme melalui Jumlah forum sosialisasi Ikut mendukung dan mengawasi deradikalisasi pengembangan nilai kebangsaan dan pembinaan kelompok radikal beroperasinya BNPT Pembinaan, penempatan, dan 100% calon TKI terlayani Rekrutmen, fasilitasi pengurusan perlindungan TKI Luar Negeri dokumen dan pelayanan penempatan Peningkatan PNPM Mandiri Bidang 450 desa wisata •Menentukan lokasi sasaran Pariwisata •Mensinergikan PNPM Mandiri Pariwisata dengan PNPM Mandiri lainnya •Pembinaan lembaga keswadayaan masyarakat 26
  27. 27. LANGKAH PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
  28. 28. PENYEBAB KETERLAMBATAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENYERAPAN Masalah perencanaan anggaran dan persiapan pelaksanaan Masalah pada eksekusi anggaran sepanjang tahun anggaran Masalah pada eksekusi anggaran pada akhir tahun anggaran 28
  29. 29. KEMENTERIAN PPN/ LANGKAH PERCEPATAN PENYERAPAN BAPPENAS 1. Penerbitan Revisi Keppres No. 80 Tahun 2003 (Perpres No. 54 Tahun 2010) • Ruang Lingkup – Pendanaan dengan PHLN • Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) • Keharusan melaksanakan E-Procurement • Delegasi kewenangan dan tanggung jawab lebih besar ke PA • Memperkuat keberpihakan pada usaha kecil: • Adanya ketentuan untuk pengadaan barang/jasa hasil kreatifitas, gagasan, inovasi, riset, produk seni-budaya • Lebih fleksibel dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat: • Penunjukan Langsung untuk barang/jasa khusus: • Pengadaan di luar negeri • Kontrak Tahun Jamak : • Preferensi Harga dan Tingkat Komponen Dalam Negeri • Sanggah dan Sanggahan Banding: • Konsep Ramah Lingkungan 29
  30. 30. KEMENTERIAN PPN/ LANJUTAN . . . BAPPENAS 2. Perbaikan Peraturan/Ketentuan/SOP Penganggaran • Amandemen Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN untuk aturan multiyears contract dan penunjukan pejabat perbendaharaan K/L yang tidak perlu setiap tahun. • Menetapkan RPMK tentang norma waktu penyelesaian SPP dan SPM oleh K/L yang diarahkan selesai dalam 12 hari  Percepatan pencairan anggaran • Mengintegrasikan proses administrasi SAPSK dan DIPA mulai TA 2011  Memperpendek proses administrasi 30
  31. 31. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS LANJUTAN . . . 3. Meningkatkan Insentif bagi pejabat perbendaharaan K/L  meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pejabat perbendaharaan (PPK, Bendahara, Panitia Pengadaan, Pejabat Verifikasi, dan Pejabat Penerbit SPM) • Meningkatkan Standar Biaya Umum (SBU) bagi pejabat perbendaharaan • Mempertimbangkan jabatan fungsional bagi pejabat perbendaharaan 31
  32. 32. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS LANJUTAN . . . 4. Peningkatan Pelatihan SDM K/L untuk meningkatkan kemampuan perencanaan, penganggaran dan pengadaan (termasuk penyusunan Procurement Plan dan Disbursement Plan, penyusunan TOR dan FS) 5. Peningkatan sosialisasi berbagai peraturan, ketentuan dan SOP perencanaan, penganggaran dan pengadaan. • Sosialisasi Revisi Keppres No. 80 tahun 2003 • Sosialisasi pemerosesan SP2D oleh Ditjen Perbendaharaan sudah distandarkan yaitu dalam satu jam selesai • Sosialisasi PMK tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan RKAKL yang komprehensif. 32

×