Profil Article 33 Indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
687
On Slideshare
658
From Embeds
29
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
1

Embeds 29

http://www.article33.or.id 26
http://article33.or.id 2
http://translate.googleusercontent.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. ARTICLE 33 INDONESIAMemperkuat Perubahan KebijakanProgresif Berlandaskan Bukti
  • 2. Tium1 e rl 1 . b D N e aM tT a o m 0 J S2d a e 8o k la2 n aa 0e r t1 I t an, nisa T2 7 /6 33 F2 7 : - 8 +86 1 9 - s r a3 ei@o k tr 3 r acr e t .i ta i l ed . wl 3 w3 w .i .i a o r t cr ed . VISI Integritas tata kelola danpengelolaan keuangan publik di Indonesia yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif MISI Mendorong peningkatan kualitas tata kelola danpengelolaan keuangan publik terkait pelayanan dasar, sumber daya ekstraktif, serta adaptasi dan mitigasiperubahan iklim di Indonesia.
  • 3. Produksi pengetahuan Un b n j im tm a ua g k d a eel?memproduksi pengetahuanArticle 33 untuk mendorong kebijakan progresif. asae d b r, v e it o ri s k b a s i s? Article 33: riset berkualitas,Tiga ciri riset A mn r 3g g t 3e k i c eb l en m aa n berbasis pada kebutuhan reformasi kebijakan yang spesifik, dan 3le m. or d . e. k ja mengembangkan banyak riset internal. Advokasi kebijakan progresif ?mendorong proses pembuatan kebijakan Article 33 yang berlandaskan bukti, dengan mekanisme kontestasi yang sehat, melibatkan partisipasi publik ? itu, semua riset Article 33 berawal Oleh karena dan berujung pada keterlibatan dengan lingkaran pembuat kebijakan.Gerakan sosial? kebijakan secara formal (hukumPerubahantertulis) tidaklah cukup sebagai prasyaratperubahan, khususnya dalam lingkungan denganlembaga penegak aturan yang masih lemah.Oleh karenanya Article 33 berusaha terlibat dan?mendorong kerja-kerja gerakan kemasyarakatanuntuk perubahan yang lebih luas. A ma p r 3 f son t 3o kt i i c e km l em k u nee s ppapa e l s a en bi d i i d k g ld s s a k a i n ea a en s u u s n . k utr a
  • 4. UUD 1945, Pasal 33 Ayat 3: “Bumi dan air…” Article 33 mendalami isu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim karena isu ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pembangunan berkelanjutan.Riset yang dikembangkan: Sasaran Perubahan Kebijakan:? aliran pendapatan danPemetaan ? transparansi pendapatan Kebijakantransparansi pengelolaan penerimaan sektor kehutanan (melalui kanal:publik sektor kehutanan EITI/Extractive Industries Transparency? hutan dan peran Dana BagiKonservasi Initiative, SVLK/Sistem Verifikasi LegalitasHasil sektor kehutanan Kayu dan OGP/Open Government Partnership)Climate financing, desentralisasi dan?pembiayaan low-carbon development di ? DBH SDA Kehutanan Kebijakandaerah ? implementasi dan social Kebijakan? jasa lingkungan, benefitKompensasi robustness dari instrumen REDD+, PESsharing dan insentif konservasi di sektor dan EFTpublik untuk pembangunan berkelanjutan(contoh: REDD+, PES/Payment for Gerakan yang didorong:Environmental Service, dan EFT/Ecological Transparansi pendapatan sektor ?Fiscal Transfer). kehutanan di daerah ? dan EFT di dan antardaerah Praktik PESFs r ho :eak P n u s u Im Iub l aik
  • 5. “… dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara…” Article 33 mendalami isu tata kelola sepanjang rantai nilai sektor ekstraktif minyak, gas dan tambang: keputusan ekstraksi, kontrak dan perizinan, fiscal term dan aliran pendapatan, distribusi dan penggunaan pendapatan untuk pembangunan. Fste k s o :aot ki k T l S tt u a e rf s Iu K oa l ar k E Riset yang dikembangkan: Sasaran perubahan kebijakan: Keputusan ? ekstraksi dan pelibatan ? migas – transparansi pendapatan, Kebijakan masyarakat struktur kelembagaan dan tata kelola migas ? terkait migas dan tambang Regulasi ? minerba –partisipasi masyarakat Kebijakan di daerah dalam keputusan ekstraksi, proses perizinan, Mekanisme perizinan tambang ? aliran pendapatan tambang, penggunaan Aliran pendapatan tambang ? ? DBH – formulasi, kesenjangan fiskal, Kebijakan transparansi, aturan penggunaan ? CSR ekstraktif Tipologi ? Hasil migas/tambang dan Dana Bagi asimetri desentralisasi fiskal Gerakan yang didorong: Manajemen penggunaan ? Transparansi pendapatan ekstraktif di tingkat ? pendapatan migas/tambang daerah ? sektor ekstraktif yang baik Praktik CSR Praktik penggunaan pendapatan sektor ? ekstraktif untuk pelayanan dasar (earmarking)
  • 6. “... dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”Article 33 mendalami isu pendidikan dasar gratis, asuransi sosial dan pengentasankemiskinan, sebagai pilar-pilar memastikan kemakmuran rakyat.Riset yang dikembangkan: Sasaran perubahan kebijakan:Konsep kebijakan, postur alokasi dan? ? pendidikan dasar gratis Kebijakanakuntabilitas pendanaan pendidikan, ? asuransi sosial Kebijakankhususnya mendukung pendidikandasar gratis ? pengentasan kemiskinan Kebijakan (khususnya di daerah)? dan pendanaan asuransiKebijakansosial, khususnya untuk kelompokmiskin? dan alokasi pengentasanKebijakan Gerakan yang didorong:kemiskinan di daerah Akuntabilitas ? skema anggaran pendidikan melalui Jaringan LSM (Education Working Group) dan jaringan forum parlemen Akuntabilitas sistem keuangan ? asuransi sosialFs bSo :enlk K o u s Iui ai j a s k a