4 perencanaan partisipatif (bahasa)

673 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
673
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 perencanaan partisipatif (bahasa)

  1. 1. PERENCANAAN PARTISIPATIFdalam Pembangunan Berkelanjutan Joko Purwanto (Bojonegoro Institute) Elisa Sutanudjaja (Rujak Center for Urban Studies)Generic
  2. 2. MASALAH MENDASAR• Belanja pada APBD tidak sepenuhnya merujuk pada perencanaan daerah (RPJMD)• Pembelanjaan anggaran daerah yang tidak fokus pada pencapaian tujuan daerah dan terjebak pada rutinitas pembelanjaan daerah. Tidak berdampak secara multiplayer• RPJMD selalu berubah setiap 5 tahun sekali (seiring dengan pergantian bupati) cenderung tidak punya kesinambungan antar masa kepemimpinan• Anggaran belanja cenderung didominasi sektor yang sama pada tiap tahunnya, misalnya infrastruktur• Anggaran berbasis pagu bukan kinerja (blora)• Prioritas belanja pembangunan tahunan tidak mengacu sepenuhnya pada RPJMD• Distribusi anggaran belanja yang tidak merata, didomisasi oleh kecamatan- kecamatan besar dimana terdapat orang-orang ‘kuat’• Dominasi kelompok ‘berdaya’ dalam skema perencanaan daerah
  3. 3. PROSES• Konsultasi dan koordinasi multistakeholder• Perjanjian dengan bupati• Pembentukan tim inti• Peningkatan kapasitas stakeholder• Riset aksi partisipatif• Pembuatan visi kabupaten yang fokus, jelas dan realistis : mencerminkan kepentingan semua stakeholder (visi bersama stakeholder)—yang diawali dengan visi SWP• Pembuatan dokumen rencana pembangunan daerah berkelanjutan (RPDB)• Penetrasi konten (mengintegrasikan dokumen RPDB ke skema perencanaan dan penganggaran daerah). Diadopsi dalam RPJMD• Konsultasi terbuka (dialog jumat)
  4. 4. TUJUAN• Membangun daerah dengan skema pembangunan berkelanjutan (tidak bergantung pada satu sektor--Migas) berbasis perencanaan partisipatifCARANYA?• Mengkonversi dana migas ke : – Pengembangan sosial : pendidikan dan kesehatan – Pembangunan ekonomi lokal : menguatkan sumber ekonomi yang sudah ada (basis-pertanian), dan membangun sumber ekonomi berkelanjutan yang tidak berhubungan dengan migas.
  5. 5. BENTUK INOVASI• Perencanaan pembangunan daerah berkelanjutan Dokumen RPDB• Konsentrasi anggaran tahunan berbasis sektor RPJMD ABPD• Pagu Indikatif Kecamatan : meratakan distribusi anggaran Keputusan Bupati No 10A/2011
  6. 6. HASIL• Adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah berkelanjutan (Bojonegoro 15 tahun, Blora 5 tahun?)• Anggaran yang terfokus pada sektor tertentu (pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dan pengembangan sektor basis—pertanian dan industri UMKM), sesuai dengan perencanaan jangka menengah• Prosentase distribusi anggaran ke kecamatan yang berkeadilan• Penganggaran berdasarkan pada prioritas pembangunan
  7. 7. PEMBELAJARAN• Takes time, takes cost: Penyusunan perencanaan yang partisipatif, membutuhkan waktu lama dan biaya banyak• Representasi : keterwakilan secara kewilayahan dan jumlah orang yang diwakili menjadi variabel penting dalam pembangunan mekanisme perencanaan partisipatif• Kesetaraan dan kepercayaan antar kelompok kepentingan (multistakeholder) menjadi key poin dalam perencanaan partisipatif• Sinkronisasi mekanisme perencanaan partisipatif yang panjang dengan mekanisme perencanaan daerah yang sudah mapan
  8. 8. TANTANGAN KE DEPAN• Memoderasi intervensi pemerintah pusat dan swasta dalam perencanaan pembanguan daerah• Memoderasi proses politik yang seringkali ‘membelokkan’ implementasi perencanaan.• Mendorong peningkatan demand partisipasi pada perencanaan di level desa• Penyetaraan status kelompok kepentingan dalam perencanaan daerah, misalnya kelompok petani VS kelompok pengusaha• Implementasi perencanaan seringkali terhambat proses politik• Replikasi model• Institusionalisasi model

×