Brief 03, 2011: Memperkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOS

675 views

Published on

Article 33 Indonesia Policy Brief
http://www.article33.or.id

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Brief 03, 2011: Memperkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOS

  1. 1. 4 Memperkuat Efektifitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOS 3 uang seragam sekolah Nasional Uang seragam sekolah menjadi POLICY BRIEF salah satu out of pocket yang 2 Mendesentralisasi transfer menjadi tanggungan orang tua, BOS, membenahi mekanisme setiap tahun ajaran baru menjadi pengelolaan keuangan dan item yang harus dibeli dari sekolah kapasitas perencanaan sekolah dengan harga relatif mahal. Karena bersifat seragam, maka lebih baik Masalah utama keterlambatan penyaluran adalah kesiapan Memperkuat Efektifitas ditanggung BOS. penyusunan RKAS dan berbelitnya pencairan kas daerah. Perbaikan dan Akuntabilitas Kebijakan SERVICE DELIVERY yang dilakukan adalah penyiapan perencanaan sekolah yang lebih Anggaran BOS 1. Perubahan mekanisme transfer awal serta perubahan secara BOS kembali ke sentralisasi khusus untuk peraturan pencairan BOS. AKUNTABILITAS Memperkuat akuntabilitas sosial dalam pengawasan BOS Akuntabilitas sosial berbasis pada pengawasan masyarakat, dengan memperkuat literasi terhadap anggaran sekolah dan akses terhadap informasi. Akuntabilitas sosial akan PATTIRO Institute menjadi penyeimbang akuntabilitas PATTIRO Institute adalah Gedung CIKS Lt 3 No 316 tidak sejalan dengan kebijakan administratif yang rawan rekayasa lembaga yang didedikasikan Jl. Cikini Raya No 84 - 86 untuk memperkuat kebijakan Jakarta Pusat - Indonesia desentralisasi Menerapkan set of accountability lokal dan desentralisasi di Tel: +62 21 3142 854 Fax: +62 21 3142 854 Menurut UU No.22 tahun 1999, dalam Juklak/Juknis BOS. Secara Indonesia. PATTIRO InstituteEmail: pattiroinstitute@yahoo.com www.pattiroinstitute.org bab IV pasal 7, pengelolaan definitif, dicantumkan tentang etik lahir sebagai lini difusi dari bidang pendidikan dilakukan oleh good governance yang meliputi PATTIRO, sebuah organisasi yang sejak 1998 telah Executive Director daerah (desentralisasi), begitu transparansi, partisipasi dan Dini Mentari juga dalam UU No.32 tahun 2004 akuntabilitas sebagai kewajiban mengakar dalam kerja-kerja penguatan pemerintahan Policy paper tentang efektivitas ANGGARAN Senior Supervisor dan akuntabilitas anggaran BOS 1. Alokasi BOS selalu meningkat tentang Pemerintahan Daerah, pengelola anggaran BOS. daerah dan masyarakat sipil Ambarsari Dwi Cahyani di puluhan wilayah Indonesia. ditulis untuk melakukan up-dating sejak dicanangkan 2005 dan Chitra Retna S urusan pendidikan menjadi urusan Kami berupaya memperkuat terhadap hasil study Pattiro Institute pada 2012 telah mencapai Senior Program Manager daerah sehingga mere-sentralisasi ¹ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Ermy Sri Ardhyanti kerja-kerja itu melalui produksi terhadap Anggaran pendidikan dasar unit cost 100% dari Biaya kebijakan mekanisme BOS Pengelolaan dan Pertanggungjawaban pengetahuan secara mendalam gratis dalam Working Paper Mei Operasional Non-Personal Senior Associate Researcher bertentangan dengan kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan mendorong perubahan Sonny Mumbunan kebijakan yang berlandaskan 2011 . Beberapa rekomendasi kepada Alokasi BOS 2012 memenuhi tentang pemerintah daerah. dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (DPL) Internal Manager bukti. pengambil kebijkaan telah dipenuhi alokasi dengan standar Lukman Hakim Pendidikan dasar juga merupakan TA 2007 dan 2008. Dalam mengaudit hasil seperti penambahan alokasi BOS. biaya operasional sesuai bagian dari kewenangan laporan dana BOS dan dana pendidikan Finance Manager Terdapat 3 hal yang ditinjau dalam PERMENDIKNAS No. 69 tahun Erry Murni Pemerintah Daerah sehingga BOS lainnya, BPK RI mengambil uji sampling Kerja-kerja PATTIRO Institute diperkuat oleh Board of anggaran dan kebijakan BOS yaitu : 2009 tentang Standar Biaya Office Manager sebagai salah satu instrumen pada 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota Cici Yusella Expert Associate, yang terdiri Anggaran (Alokasi), Service Delivery Operasi Non personalia Tahun pemenuhan anggaran pendidikan dari kumpulan pakar yang dan Akuntabilitas yang berujung pada 2009 untuk Sekolah Dasar/ dasar merupakan urusan mendalami pengetahuan yang Didukung oleh rekomendasi. Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Pemerintah Pusat dan Daerah kami produksi. (Pasal 11 ayat 2 UU No.20 tahun Sekolah Menengah Pertama/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (SMP/
  2. 2. 2 Memperkuat Efektifitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOS Memperkuat Efektifitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOS 3 MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Akhirnya pilihan yang diumumkan Menteri miliar untuk sekitar seluruh SD/SMP di Indonesia Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Nasional pada awal Oktober adalah (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah opsi ke-2 yaitu mekanisme APBN-Provinsi- Pemerintah tidak meregulasi transparansi. Hingga Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan sekolah. Walau diakui Mendiknas, tidak saat ini Pemerintah nampaknya belum mempunyai SMALB. RAPBN 2012 Penyediaan dana BOS sejalan dengan semangat otonomi daerah. formula kebijakan yang tepat untuk memperbaiki sebesar Rp. 23,6 triliun bagi seluruh siswa SD dan akuntabilitas penggunaan dana BOS (maupun dana- SMP. Sebelumnya, alokasi BOS baru memenuhi dana lainnya) di tingkat sekolah. Sekolah menjadi 68,4 % untuk SD/MI dan 80,3 % untuk SMP/MTs AKUNTABILITAS tidak mempunyai insentif untuk transparan. dari kebutuhan per siswa untuk Biaya Operasional Penyalahgunaan dan indikasi korupsi Dana BOS. Non-Personal. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI End-user dari BOS, yaitu siswa dan orang2. Maksimal 30 % anggaran BOS masih digunakan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana tua tidak dilibatkan dalam perancanaan hingga untuk membayar honor guru Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana monitoring penggunaan BOS Meskipun menurun dari Juklak tahun 2010 yang Pendidikan Dasar Lainnya (DPL) TA 2007 dan 2008. membolehkan maksimal 40 %, namun dengan mengikat sehingga rawan penyelewengan. Dalam mengaudit hasil laporan dana BOS dan dana Orang tua siswa biasanya dilibatkan dalam masih dimasukkannya komponen honor guru Tahun 2011 BOS ditransfer dari APBN ke pendidikan lainnya, BPK RI mengambil uji sampling penentuan besarnya uang gedung, namun belum akan mengurangi alokasi untuk operasional APBD, APBD ke sekolah dengan mengikuti PP pada 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota. Sebanyak pada level perencanaan RKAS apalagi dalam siswa. No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan 62,84% sekolah yang disampling¹ tidak mencantumkan memonitor penggunaannya.3. Biaya personal siswa miskin kurang Daerah. Implementasi 2011 (hingga triwulan ke seluruh penerimaan dana BOS dan DPL dalam RAPBS alokasi, angka putus sekolah tinggi 3) ditandai dengan keterlambatan transfer ke dengan nilai Rp 479,96 miliar [TA 2007] dan Rp 144, Jumlah siswa miskin di Indonesia hampir sekolah. Paling parah ada pada triwulan 1, yang 23 miliar [TA 2008 semester I]. Padahal salah satu mencapai 50 juta. Jumlah tersebut terdiri dari diidentifikasi karena keterlambatan penyusunan media perencanaan yang dipakai sekolah dalam 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) pengelolaan keuangannya adalah Rencana Anggaran siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat sebagai syarat pencairan anggaran. Hal ini terjadi Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Salah satu SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar karena Juklak/Juknis BOS baru sampai ke Daerah akibatnya, masih terjadi pungutan di sekolah karena 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa kurang dari 10 hari dari jadwal penetapan siswa dan orang tua tidak mengetahui RAPBS dan setingkat SMP yang terancam putus sekolah. APBD (31 Desember). Sampai triwulan ke-3 menjadi obyek yang tanpa “reserve” bagi pungutan keterlambatan ada di 6 daerah di Provinsi Papua yang dilakukan sekolah. Biaya sekolah yang relatif mahal ditengarai dan 1 daerah di Provinsi Kepulauan Riau. menjadi penyebab utama tidak berdayanya para Di samping itu kasus keterlambatan terjadi pada Temuan-temuan : siswa miskin melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah swasta. Alokasi sekolah swasta ada 1. Dana BOS sebesar digunakan tidak sesuai selanjutnya. Kesulitan ini semakin berat dengan pada Belanja Hibah sehingga menggunakan peruntukannya (indikasi korupsi). Kegiatan adanya keharusan membayar uang pangkal, mekanisme pencairan dana hibah, dimana tersebut antara lain Biaya transportasi kegiatan membeli buku tulis, seragam sekolah, dan buku seluruh sekolah swasta menyusun proposal dan rekreasi kepala sekolah dan guru, uang lelah REKOMENDASI pelajaran. Hal-hal tersebut merupakan beberapa SPJ dan ditandatangani dalam Bupati/Walikota kepala sekolah, biaya pertemuan hari ulang indikator pemicu biaya sekolah menjadi mahal. melalui SK. Satu saja sekolah yang terlambat tahun yayasan (biasa terjadi di sekolah swasta ANGGARAN akan menghambat pencairan. yang dikelola yayasan).Dengan mengunakan uji 1. Menambah alokasi beasiswa bagi siswa miskin, 2. Kasus keterlambatan membuat Pemerintah sampling (uji petik) 4127 dari sekitar 200 ribu kekuranggannya dialokasikan oleh BOSDASERVICE DELIVERY Pusat mengubah kebijakan transfer BOS sekolah, maka dana BOS yang tidak digunakan Pada APBN-P 2011 beasiswa untuk siswa miskin1. Mekanisme transfer BOS pada tahun 2011 menjadi lewat Provinsi sesuai peruntukan dalam operasional sekolah sebesar 2,9 T yang akan diberikan melalui menggunakan mekanisme desentralisasi, Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas mencapai Rp 1.4 triliun. bantuan khusus murid (BKM) itu diperuntukkan ditandai dengan kasus keterlambatan mengadakan survey kepada Dinas Pendidikan di 2. Pembelian buku pelajaran tidak sesuai Juknis bagi 338.000 anak. Setiap anak akan memperoleh Sebelumnya, BOS ditransfer dari APBN (Kas Kabupaten/Kota yang menanyakan tentang apa BOS Buku. Dari sampling 4127 SD/SMP di 62 Rp 780.000 per tahun atau Rp 65.000 per bulan. Negara) ke rekening masing-masing sekolah. mekanisme transfer BOS 2012 yang menghasilkan kabupaten/kota, terdapa 134 sekolah di 14 Anggaran ini masih kurang karena jumlah siswa Sehingga Dinas Pendidikan dan DPRD di lebih dari 80% mengatakan kembali ke mekanisme kabupaten/kota senilai Rp 562.4 juta yang miskin di pendidikan dasar sebesar 43 juta, daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki fungsi 2010. Opsi kebijakan yang dikeluarkan oleh menggunakan dana BOS buku untuk membeli dengan angka putus sekolah 4,7 juta. dan wewenang pengawasan dan complain Mendiknas dan Menko Kesra adalah dari APBN buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan 2. Mengeluarkan skema honor guru dari BOS , handling, sekolah memiliki kewenangan besar ke sekolah atau lewat APBN-Provinsi –sekolah juknis BOS buku. Secara statistik, angka honor guru dibayar Pemerintah Daerah dan tidak ada kewajiban transparansi yang dengan mekanisme grant atau dana hibah. penyalahaan BOS buku ini setara dengan Rp 25 3. Menambahkan benefit basket BOS seperti

×