SlideShare a Scribd company logo

Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx

•Download as PPTX, PDF•
•
A
AndrewCalderon8

Dokumen tersebut membahas regulasi terkait kepemilikan hunian oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia, dengan menjelaskan: 01. WNA dapat memiliki hunian berupa rumah tapak kategori mewah dan rumah susun komersial dengan batasan harga minimal sesuai peraturan. 02. Terdapat batasan kepemilikan untuk rumah tapak yaitu satu bidang tanah per orang/keluarga dengan luas maksimal 2.000 m2, kec

Law
1 of 28
Regulasi Kepemilikan Hunian Bagi Warga Negara Asing (WNA) Jakarta, 2 Agustus 2023 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN Disampaikan oleh: Iwan Suprijanto, ST. MT Direktur Jenderal Perumahan Dalam acara: Bimbingan Teknis Regulasi Kepemilikan Hunian Bagi Orang Asing
01 Prospek bisnis properti di Indonesia terutama wilayah- yang menjadi pusat wisata dan investasi WNA seperti Jabodetabek, Bali dan Batam
Jakarta telah menjadi rumah bagi berbagai macam kultur dan budaya yang membuat warganya bersifat terbuka dan menyambut baik warga negara asing. Pusat Jakarta mempunyai apartemen kelas dunia dan rumah mewah yang berada didekat pusat bisnis Jakarta. Jakarta menawarkan pusat perbelanjaan yang bergaya Barat. Sekolah internasional juga tersedia dan berlimpah di Jakarta, khususnya yang area – area yang banyak warga asingnya. Bali merupakan salah satu lokasi destinasi wisata favorit bagi orang asing yang ingin tinggal di Indonesia atau hanya untuk berwisata. Anda akan menemukan banyak orang asing di sini, dibanding kota lain di Indonesia. Karena Bali adalah pusat wisata terbesar di Indonesia, tidak susah bagi anda untuk menemukan banyak makanan dan minuman yang berasal dari negara anda. Properti di Bali juga relatif terjangkau, tersedia beragam villa mewah dan kolam renang pribadi dengan harga yang murah. Batam menjadi salah satu daerah ekspatriat utama di Indonesia, merupakan salah satu pusat bisnis logistik utama di Indonesia bagi sekitar 700 perusahaan transnasional di bidang elektronik ke perusahaan jasa konstruksi kapal. Batam berada di wilayah Indonesia yang lebih dekat ke Singapura di banding ke Jakarta. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan Singapura mendirikan perusahaan di Batam. Banyak warga Singapura juga bepergian ke Batam pada akhir pekan untuk membeli bahan makanan sehari - hari karena harganya yang jauh lebih murah dibanding harga di Singapura. 3 kota Favorit Kepemilikan Hunian oleh WNA
Ketentuan Kepemilikan Hunian oleh WNA tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria UU 5/1960 “WNA tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik, di mana apabila WNA mendapat hak milik maka tanah tersebut dikuasai oleh negara.” Status kepemilikan tanah dan bangunan yang dapat diperoleh oleh WNA atau badan hukum asing di Indonesia hanya sebatas Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan rumah tempat tinggal atau hunian. Perpu 2/2022 pengganti UU 11/2020 tentang Cipta Kerja tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah PP 18/2021 PermenATR/BPN 18/2021 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian untuk Orang Asing Kepmen ATR KBPN No 1241/SK-HK.02/IX/2022 Terdapat batasan-batasan terhadap kepemilikan sarusun oleh WNA atau badan hukum asing, yaitu minimal harga, luas bidang tanah, jumlah bidang tanah atau unit sarusun, dan peruntukan untuk rumah tinggal atau hunian. “Orang asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian merupakan Orang Asing yang mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dokumen keimigrasian adalah visa, paspor, atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai keimigrasian. tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengeloaan dan Hak Atas Tanah Kepemilikan rumah dapat berasal dari rumah/unit baru atau rumah/unit lama. Terdiri dari rumah tapak dan/atau sarusun dan dapat diwariskan kepada ahli waris, dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, dan beralih dan/atau dialihkan kepada pihak lain. Diberikan batasan harga minimal, dan untuk diaspora dikenakan 75% dari batasan harga rumah tapak/sarusun. “Hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada : WNI, badan hukum Indonesia, WNA yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, atau perwakilan negara asing dan Lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia. (pasal 144) Sarusun dapat dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai atau HGB di atas tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan. Kepemilikan sarusun oleh WNA maupun badan hukum asing hanya diberikan di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya.
Orang asing dapat membeli hunian/properti berupa rumah tapak kategori mewah dan rumah susun komersial dengan batasan harga minimal sesuai ketentuan dalam Kepmen ATR KBPN No 1241/SK- HK.02/IX/2022. 01 02 Batasan kepemilikan untuk rumah tapak yaitu 1 bidang tanah per orang/keluarga dengan luasan maksimal 2.000 m2. Namun jika memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan sosial maka dapat diberikan lebih dari 1 bidang tanah atau luasannya lebih dari 2.000 m2 dengan izin menteri. 03 Ketentuan Kepemilikan hunian berupa :  Hak Pakai diatas tanah negara dan tanah HPL diberikan dengan jangka waktu maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu maksimal 30 tahun.  Hak Pakai diatas tanah hak milik diberikan dengan jangka waktu maksimal 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak pakai diatas tanah hak milik.  Hak milik atas satuan rumah susun yang dibangun diatas tanah Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Persyaratan Kepemilikan Hunian oleh WNA
Batasan Harga Minimal Hunian bagi WNA 2 Kepmen ATR/BPN No.1241/SK-HK.02/IX/2022 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian untuk Orang Asing No. Lokasi/Provinsi Harga Minimal (Rp) 1. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali. Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) 2. Nusa Tenggara Barat Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) 3. Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) 4. Daerah/Provinsi Lainnya Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) No. Lokasi/Provinsi Harga Minimal (Rp) 1. DKI Jakarta, Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) 2. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) 3. Daerah/Provinsi Lainnya Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Rumah Tapak Rumah Susun
Proses Pembelian Rumah Tapak/Susun untuk Orang Asing (HGB/Hak Pakai diatas Tanah Negara dan Tanah Hak Milik) Minat Transaksi Hunian oleh Orang Asing Penandatanganan PPJB dengan Developer atas pembelian: • Rumah Tapak • Rumah Susun - PPAT/INI - Pengembang - Pemda - DJP Penanda- tanganan AJB - PPAT Penerbitan Sertifkat Kepemilikan:  Hak Pakai untuk Rumah Tapak  HMSRS untuk Rumah Susun - PPAT - ATR/BPN Perbankan untuk pembukaan rekening - OJK - Perbanas - Himbara Sertifikat Kepemilikan properti sebagai bukti Proof of Fund Penyetoran Rp 2M sebagai bukti Proof of Fund - Ditjen Imigrasi Permen ATR/BPN18/2021 Pembayaran BPHTB oleh SPLN/SPDN Surat DJP S-24/PJ/2023 - Ditjen Imigrasi Dokumen keimigrasian sebagai syarat pembukaan rekening disesuaikan dengan PP 18/2021 yaitu visa, paspor atau izin tinggal. Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah ke ATR/BPN Hak Pakai untuk Rumah Tapak HMSRS untuk Rumah Susun - ATR/BPN - PPAT PP 12/2021 - PP 48/2021 - SE Dit. Imigrasi No IMI- 0740.GR.01.01 /2022 SE Dit. Imigrasi No IMI-0740.GR.01.01 /2022 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua. - UU 5/1960 jo PP 24/1997 - PP 24/2016 UU 5/1960 jo PP 24/1997 UU 1/2022 tentang HKPD Pembayaran PBB dan Iuran lainnya - Pemda (PBB) - Pengembang - Pemda (IPL) Sumber : BPKPT Kadin dan REI Optional Optional
Proses Pembelian Rumah Tapak/Susun untuk Orang Asing (HGB/Hak Pakai diatas HPL) Minat Transaksi Hunian oleh Orang Asing Penandatan ganan PPJB dengan Developer: • Rumah Tapak • Rumah Susun - PPAT Penanda - tangana n AJB - PPAT Penerbitan Sertifkat Kepemilikan: Hak Pakai untuk Rumah Tapak HMSRS untuk Rumah Susun - PPAT - ATR/BPN Perbankan untuk pembukaan rekening - OJK - Perbanas - Himbara Pembayaran PBB dan Iuran lainnya - Pemda - Pengembang Sertifikat Kepemilikan properti sebagai bukti Proof of Fund - Ditjen Imigrasi Penyetoran Rp 2M sebagai bukti Proof of Fund - Ditjen Imigrasi Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah ke ATR/BPN • Hak Pakai untuk Rumah Tapak • HMSRS untuk Rumah Susun - PPAT - ATR/BPN Membayar dan Memperoleh Rekomenda si HPL -PPAT PP 18/2021 Dokumen keimigrasian sebagai syarat pembukaan rekening disesuaikan dengan PP 18/2021 yaitu visa, paspor atau izin tinggal. Permen ATR/BPN18/2021 SE Dit. Imigrasi No IMI-0740.GR.01.01 /2022 - UU 5/1960 jo PP 24/1997 - PP 24/2016 UU 5/1960 jo PP 24/1997 UU 1/2022 tentang HKPD Optional Optional Sumber : BPKPT Kadin dan REI Pembayaran BPHTB oleh SPLN/SPDN Surat DJP S- 24/PJ/2023 - Pemda - DJP
02 PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI/ PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI (PPJB)
10 REGULASI (PP No. 12 tentang Penyelenggaraan PKP) HAL YANG DI PERJANJIKAN DLM PEMASARAN Segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan/atau agen pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para pihak (Pasal 42 ayat (3) UU Rusun) WAKTU PEMASARAN Pada saat: a. tahap proses pembangunan pada Rumah tunggal atau Rumah deret; atau b. sebelum proses pembangunan pada Rumah susun (Pasal 22B ayat (1)) INFORMASI PEMASARAN Pemasaran harus memuat informasi Pemasaran yang benar, jelas, dan menjamin kepastian informasi mengenai perencanaan dan kondisi fisik yang ada (Pasal 22B ayat (2)) INFORMASI PEMASARAN 1. nomor surat keterangan rencana kabupaten/kota; 2. nomor sertipikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan; 3. surat dukungan dari bank/bukan bank; 4. nomor dan tanggal pengesahan untuk pelaku pembangunan berbadan hukum atau nomor identitas untuk pelaku pembangunan orang perseorangan serta identitas pemilik tanah yang melakukan kerja sama dengan pelaku pembangunan; 5. nomor dan tanggal penerbitan PBG; 6. rencana tapak Perumahan atau Rumah susun; 7. spesifikasi bangunan dan denah Rumah atau gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan dan denah satuan Rumah susun; 8. harga jual Rumah atau satuan Rumah Susun; 9. informasi yang jelas mengenai prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan; dan 10.informasi yang jelas mengenai bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama untuk pembangunan Rumah susun. Pahami Informasi Terkait Perumahan 01
Pahami Informasi Terkait Perumahan Pengawasan terhadap persyaratan pemasaran dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. dibuktikan dengan surat keterangan rencana kabupaten/kota yang telah disetujui Pemerintah Daerah. dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan atau dokumen hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan. diberikan oleh pelaku pembangunan dengan menjamin dan menjelaskan mengenai bukti penguasaan yang akan diterbitkan dalam nama pemilik Rumah KEPASTIAN HAK ATAS TANAH KEPASTIAN PERUNTUKAN RUANG KEPASTIAN STATUS PENGUASAAN RUMAH PERIZINAN PEMBANGUNAN dibuktikan dengan surat PBG. JAMINAN ATAS PEMBANGUNAN dibuktikan dengan surat PBG. 01
Pahami Informasi Terkait Pembiayaan Pembayaran Pembayaran yang dilakukan oleh calon pembeli kepada pelaku pembangunan pada saat Pemasaran menjadi bagian pembayaran atas harga Rumah. Pelaku pembangunan yang menerima pembayaran pada saat Pemasaran harus menyampaikan informasi mengenai: a. jadwal pelaksanaan pembangunan; b. jadwal penandatanganan PPJB; dan c. jadwal penandatanganan akta jual beli dan serah terima Rumah. Pelaku pembangunan tidak boteh menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) kepada pembeli sebelum memenuhi persyaratan PPJB. REGULASI (PP No 14 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun) 02
Pahami Informasi Terkait Pembiayaan REGULASI (PP No. 12 tentang Penyelenggaraan PKP) Pembatalan Pemasaran 1. Dalam hal pelaku pembangunan lalai memenuhi jadwal (jadwal pelaksanaan pembangunan dan jadwal penandatanganan PPJB) calon pembeli dapat membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun. 2. Dalam hal calon pembeli membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun, seluruh pembayaran yang diterima pelaku pembangunan harus dikembalikan sepenuhnya kepada calon pembeli. 3. Dalam hal pembatalan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun pada saat Pemasaran oleh calon pembeli yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelaku pembangunan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan. 4. Dalam hal kredit pemilikan Rumah (KPR) yang diajukan oleh calon pembeli tidak disetujui oleh bank atau perusahaan pembiayaan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong l0% (sepuluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan 02
Pahami Kontrak PPJB Dengan Pengembang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah yang diperlihatkan kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB Paling sedikit terdiri dari: a. Kondisi rumah b. PSU yang menjadi informasi pemasaran c. Penjelasan terkait materi muatan PPJB d. Status tanah/bangunan dalam hal menjadi agunan HAL YANG DIPERJANJIKAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH PBG PBG disampaikan Salinan sesuai asli kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB KETERBANGUNAN RUMAH Untuk rumah tunggal/ deret: paling sedikit 20% dari seluruh jumlah unit serta ketersediaan PSU Untuk rumah susun: paling sedikit 20% dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang dipasarkan SYARAT PPJB 03
REGULASI (PP No. 12 tentang Penyelenggaraan PKP) SISTEM PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI Pasal 50 Angka 7 UU CK Perubahan atas Pasal 42 UU PKP a. Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b. Perjanjian pendahuluan jual beli dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: 1. status pemilikan tanah; 2. hal yang diperjanjikan; 3. kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung; 4. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan 5. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Pasal 51 Angka 12 UU CK Perubahan atas Pasal 43 UU RUSUN a. Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan notaris b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: 1. status pemilikan tanah; 2. kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung; 3. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; 4. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan 5. hal yang diperjanjikan Pahami Kontrak PPJB Dengan Pengembang 03
Serah Terima Pertama Kali REGULASI (Pasal 84 PP No 13 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun) Penyerahan pertama kali Sarusun oleh Pelaku Pembangunan dilakukan dengan menyerahkan kunci setelah sertifikat laik fungsi diterbitkan. Dilengkapi dengan penyerahan dokumen sebagai berikut: a. berita acara serah terima kunci; b. akta jual beli; dan c. SHM Sarusun atau SKBG Sarusun. Pahami Informasi Terkait Serah Terima 04
17 PEMBATALAN PPJB REGULASI (Pasal 22L PP No. 12 tentang Penyelenggaraan PKP) 1. Pelaku pembangunan tidak boteh menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) kepada pembeli sebelum memenuhi persyaratan PPJB; 2. Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan, pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli 3. Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli paling banyak 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB akibat kelalaian pembeli, keseluruhan pembayaran menjadi hak pelaku pembangunan 4. Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB akibat kelalaian pembeli, pelaku pembangunan berhak memotong 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi Pahami Kontrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dengan Pengembang 04
03 Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan
Undang-Undang Undang-Undang Undang-Undang Peraturan Pemerintah UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP No. 12 tentang Penyelenggaraan PKP PP No. 14 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang PPSRS Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum Regulasi
20 PEMERINTAH PUSAT merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan Kawasan permukiman; PEMERINTAH PROVINSI mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan Kawasan permukiman; PEMERINTAH KAB/KOTA melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota; PERENCANAAN • kesesuaian jumlah dan jenis; • kesesuaian zonasi; • kesesuaian lokasi; dan • kepastian ketersediaan PSU PEMBANGUNAN • bukti penguasaan atas tanah; dan • kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan izin mendirikan bangunan. PENGUASAAN, PEMILIKAN & PEMANFAATAN • pemberian Sertifikat Laik Fungsi; dan bukti penguasaan dan pemilikan atas sarusun. PENGELOLAAN • pengawasan terhadap pembentukan PPPSRS; • pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. • pegawasan terhadap pembentukan PPPSRS oleh • Pemilik; • pengawasan terhadap fasilitasi pembentukan PPPSRS oleh Pelaku Pembangunan; • pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja PPPSRS; • pengawasan terhadap rencana kerja tahunan; dan • memberikan masukan kepada PPPSRS terhadap jalannya pengelolaan Rumah Susun; Pembinaan Pengendalian Pembinaan & Pengawasan
Skema Monitoring Untuk Perumahan Yang Bermasalah PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN • Peningkatan implementasi SIMBG da lam hal menyediakan rumah yang la yak • Integrasi SIKUMBANG dan SIMBG • Perlunya Standarisasi Rencana Tapak (Site Plan) & Pertelaan • Memperluas akses SIKUMBANG hingga rumah non subsidi • Meningkatkan akurasi data rumah no n-suubsidi dalam rangka pengawasan perlindungan konsumen • Pengembangan SIPETRUK sebagai k ontrol kelayakan konstruksi dari ru mah yang dibangun oleh pen gembang • Meningkatkan pembinaan, supervisi, dan pendampingan kepada pemerint ah daerah • Implementasi aturan tentang P PJB • Integrasi PPJB dengan • SIKUMBANG Baik Subsidi Maupun Non-subsidi (Komersial)
1 Memberikan kejelasan adanya Rencana Tapak (Rumah Tapak) / Pertelaan (Rumah Susun) sebelum pembangunan Memberikan kejelasan Pengelolaan (Rumah Susun, Masa Transisi) Memberikan Penjelasan Perizinan Berusaha Pelaku Pembangunan dan/atau Perusahaan Pengelola (Rumah Susun) 2 3 Di undangkannya PP Rusun dan Perubahan PP PKP serta Permen PPPPSRS bertujuan untuk memberikan kejelasan pengaturan terhadap perlindungan konsumen Memberikan kejelasan Pembentukan PPPSRS (Rumah Susun) Memberikan kejelasan Persyaratan Pemasaran dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 4 5 Aspek Perlindungan Konsumen
Terima Kasih
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN Lampiran
Dasar Hukum dan Persyaratan Prosedur Pembelian Hunian WNA 7 No Perihal Dasar Hukum Persyaratan 1 Orang Asing yang dapat membeli Hunian di Indonesia Pasal 69 dan Penjelasan Pasal 69 PP No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian merupakan Orang Asing yang mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "dokumen keimigrasian" adalah visa, paspor, atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian. 2 Penandatanganan PPJB Pasal 22 PP No. 12 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman PPJB sebagaimana dilakukan setelah memenuhi kepastian atas: a. status kepemilikan tanah; b. hal yang diperjanjikan; c. PBG; d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan e. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) 3 Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Pasal 173 Permen ATR/BPN No. 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah Syarat permohonan izin Peralihan Hak Atas Tanah meliputi: a. mengenai Pemohon: 1. identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan; 2. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dalam hal Pemohon badan hukum; b. mengenai tanahnya: 1. sertipikat Hak Atas Tanah; dan 2. dokumen penggunaan dan pemanfaatan tanah; c. surat pernyataan yang memuat: 1. calon penerima hak mempunyai reputasi yang baik; 2. tidak pernah dikenakan pembatalan hak; 3. tidak pernah terlibat dengan kejahatan korporasi; 4. tidak pernah masuk dalam daftar hitam di bidang perbankan; dan 5. tanahnya tidak pernah termasuk dalam usulan penetapan Tanah Telantar 4 Penandatanganan AJB PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Penjual menyiapkan: 1. Fotokopi KTP/Paspor,visa,izin tinggal-usulan penyesuaian 2. Fotokopi surat nikah (jika sudah menikah) 3. Fotokopi Kartu Keluarga 4. Sertifikat tanah 5. PBB tahun terakhir 6. Fotokopi NPWP( untuk WNA SPLN berupa fotocopy Paspor)/usulan penyesuaian
Dasar Hukum dan Persyaratan Prosedur Pembelian Hunian WNA 8 No Perihal Dasar Hukum Persyaratan Pembeli menyiapkan: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduruk (KTP)/Paspor,visa,izin tinggal untuk WNA-usul penyesuaian 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). 3. Fotokopi surat menikah (jika sudah menikah) 4. Fotokopi NPWP/Paspor,visa,izin tinggal untuk WNA –usul penyesuaian 5 Pembayaran BPHTB Pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Surat DJP S-24/PJ/2023 tanggal 27 Januari 2023 1. SSPD BPHTB 2. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib pajak. 4. Fotokopi STTS/struk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bukti pembayaran tarif PBB untuk 5 tahun terakhir. 5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah, seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau girik. 6. Fotokopi Surat Keterangan Waris atau Akta Hibah. 7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). Pelaksanaan administrasi perpajakan untuk kepemilikan hunian bagi WNA yang merupakan SPLN, tidak menggunakan NPWP tetapi mencantumkan nomor identitas berupa nomor paspor sebagai penggantinya. 6 Pembukaan Rekening oleh WNA Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-246/D.01/2015 tahun 2015 Pembukaan rekening dengan saldo paling banyak USD50.000,00 (lima puluh ribu US Dollar) atau nilai yang setara dalam valas (hard currency) lainnya, dan yang bersangkutan tidak dapat memberikan kartu izin tinggal atau surat referensi sebagaimana tersebut di atas, maka: a. Bank melakukan Customer Due Diligence (CDD) dengan meminta paling kurang dokumen identitas calon nasabah berupa paspor. b. Dalam melengkapi dokumen formulir pembukaan rekening, calon nasabah mencantumkan informasi tambahan yang dapat meyakinkan bank tentang profil calon nasabah. Informasi tambahan dimaksud dapat disertai dengan data identitas diri calon nasabah dari negara atau yurisdiksi tempat kedudukan calon nasabah, seperti kartu kepegawaian, surat izin mengemudi, kartu mahasiswa, kartu asuransi kesehatan, kartu tanda penduduk, atau dokumen identitas diri lainnya. c. Setoran awal pembukaan rekening paling sedikit USD2.000,00 (dua ribu US Dollar) atau nilai yang setara dalam valas lainnya Pembukaan rekening dengan saldo di atas USD50.000,00 (lima puluh ribu US Dollar) atau nilai yang setara dalam valas lainnya, maka bank melakukan CDD dalam rangka mengidentifikasi profil calon nasabah dengan meminta paling kurang identitas calon nasabah berupa paspor disertai dengan dokumen tambahan yang dapat meyakinkan bank tentang profil calon nasabah, antara lain: a. fotokopi kartu izin tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian; b. referensi dari seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/Pemerintah Indonesia; c. referensi atau bukti rekening dari penyedia jasa keuangan di negara atau yurisdiksi tempat kedudukan calon nasabah; d. surat keterangan domisili di Indonesia; e. fotokopi identitas suami/istri yang berdomisili di Indonesia; f. fotokopi kontrak/perjanjian tempat tinggal selama berdomisili di Indonesia; atau g. fotokopi kartu kredit/debet
Dasar Hukum dan Persyaratan Prosedur Pembelian Hunian WNA 9 No Perihal Dasar Hukum Persyaratan 7 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Pasal 188 & Lampiran I PP No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah 1. Mengenai Pemohon: a. KTP atau visa/paspor/izin tinggal pemohon b. KTP atau visa/paspor/izin tinggal pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan c. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan (untuk pemohon Badan Hukum) d. Nomor Induk Berusaha/Tanda Daftar Perusahaan (untuk pemohon Badan Hukum) 2. Mengenai Tanahnya: a. Dasar penguasaan atau alas haknya b. Daftar dan peta perolehan tanah c. Dalam hal berasal dari tanah Hak Pengelolaan, berupa Perjanjian Pemanfaatan Tanah 3. Dokumen Perizinan (untuk permohonan Hak Pakai di atas Tanah Negara) a. KKPR; b. perizinan berusaha untuk pelaksanaan reklamasi, apabila tanah yang dimohon merupakan Tanah Reklamasi 4. Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (untuk permohonan Hak Pakai di atas Tanah Negara atau tanah Hak Milik) 5. Sertifikat Laik Fungsi, untuk permohonan Hak Pakai yang di atasnya dibangun Satuan Rumah Susun 6. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon (apabila ada) 7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (untuk permohonan Hak Pakai di atas Tanah Negara Satuan Rumah Susun yang dimiliki oleh Orang Asing yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan diberikan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. 8 Pembayaran PBB Peraturan Daerah masing-masing Kab/Kota. PBB diregulasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing 9 Proof of Fund berupa Sertifikat Kepemilikan Properti sebagai syarat Visa/ITAS Rumah Kedua • Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0820.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua • PP Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Untuk mendapatkan Visa/ITAS Rumah Kedua, orang asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan 2. Foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah. 3. Proof of Fund: a. Surat keterangan Bank/Bukti Rekening pada Bank Milik Negara sebesar setara Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah; atau b. sertifikat kepemilikan properti di Indonesia atas nama Orang Asing
Dasar Hukum dan Persyaratan Prosedur Pembelian Hunian WNA 10 No Perihal Dasar Hukum Persyaratan 10 Memperoleh Rekomendasi HPL PP 18 Tahun 2021 Permen ATR/BPN No.18 Tahun 2021 PBB diregulasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing Tata cara dan persyaratan pembayaran rekomendasi HPL diregulasi oleh masing-masing pemegang HPL. Sebagai contoh, DKI Jakarta sebagai pemegang HPL mensyaratkan: a. Surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta bermaterai Rp 6.000 b. Indentitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi) • WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi) • Badan Usaha : Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili dan NPWP Badan Hukum (Fotokopi) c. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa d. SPPT PBB Tahun berjalan dan Bukti pembayaran PBB (Fotokopi) e. Surat Petunjuk Pelaksanaan (SPP) atau Akta Jual Beli (Fotokopi yang dilegalisasi Notaris) f. Foto lokasi HPL g. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 tentang kesanggupan membayar, keabsahan dokumen, penguasaan fisik, tidak sengketa dan pernyataan tidak akan menuntut pembayaran pemasukan yang telah dikeluarkan h. Ketetapan Rencana Kota (KRK)

Recommended

Penjualan Pulau
Penjualan PulauPenjualan Pulau
Penjualan Pulau
irvanmsadikin
 
Permen ATR KBPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan T...
Permen ATR KBPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan T...Permen ATR KBPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan T...
Permen ATR KBPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan T...
pidmilkejatisulsel
 
Materi_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptxMateri_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptx
Asteria Dian Perdanawati
 
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptxPERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
NizarulArifin
 
ppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptxppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptx
AkbarRachmaddi
 
Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
Land Administration
 
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asingPermen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
ahmad jaeni
 
20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx
20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx
20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx
fadli32787
 

Recommended

Penjualan Pulau
Penjualan PulauPenjualan Pulau
Penjualan Pulau
irvanmsadikin
 
Permen ATR KBPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan T...
Permen ATR KBPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan T...Permen ATR KBPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan T...
Permen ATR KBPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan T...
pidmilkejatisulsel
 
Materi_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptxMateri_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptx
Asteria Dian Perdanawati
 
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptxPERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
NizarulArifin
 
ppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptxppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptx
AkbarRachmaddi
 
Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
Land Administration
 
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asingPermen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
ahmad jaeni
 
20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx
20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx
20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx
fadli32787
 
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaHak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Rizki Gumilar
 
bahan-ajar-hak-guna-usaha-hgu.pptx
bahan-ajar-hak-guna-usaha-hgu.pptxbahan-ajar-hak-guna-usaha-hgu.pptx
bahan-ajar-hak-guna-usaha-hgu.pptx
MaulanaAminThahir1
 
Resume bphtb
Resume bphtbResume bphtb
Resume bphtb
DEVYLISTYA11071996
 
04. Hak Atas Tanah.pptx
04. Hak Atas Tanah.pptx04. Hak Atas Tanah.pptx
04. Hak Atas Tanah.pptx
DhaniDhanilla1
 
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF.pptx
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF.pptxPERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF.pptx
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF.pptx
jaya516747
 
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfPemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
HumasRudenimKupang
 
Pp 112 2000
Pp 112 2000Pp 112 2000
Pp 112 2000
Pajeg Lempung
 
Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010
Pekerja Sosial Masyarakat
 
2. subjek pajak
2. subjek pajak2. subjek pajak
2. subjek pajak
Duni Rusnercih
 
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan BangunanPajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan
Abu Tholib
 
66
6666
66
romeo4u
 
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
CIkumparan
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Yudhi Aldriand
 
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (9...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (9...Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (9...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (9...
224100501
 
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik IndekosBuku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
inideedee
 
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptxPPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
NanangWahyudi26
 
PBB & BPHTB.pptx
PBB & BPHTB.pptxPBB & BPHTB.pptx
PBB & BPHTB.pptx
AhmadRayhanFaizulHaq
 
PBB.pptx
PBB.pptxPBB.pptx
PBB.pptx
FitriaMandaraira
 
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan PerkotaanPajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Abdul Razak
 
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptxFIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
AhmadSNuzil
 

More Related Content

Similar to Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx

Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaHak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Rizki Gumilar
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Yudhi Aldriand
 

Similar to Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx (20)

Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaHak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
 
bahan-ajar-hak-guna-usaha-hgu.pptx
bahan-ajar-hak-guna-usaha-hgu.pptxbahan-ajar-hak-guna-usaha-hgu.pptx
bahan-ajar-hak-guna-usaha-hgu.pptx
 
Resume bphtb
Resume bphtbResume bphtb
Resume bphtb
 
04. Hak Atas Tanah.pptx
04. Hak Atas Tanah.pptx04. Hak Atas Tanah.pptx
04. Hak Atas Tanah.pptx
 
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF.pptx
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF.pptxPERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF.pptx
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF.pptx
 
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfPemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
 
Pp 112 2000
Pp 112 2000Pp 112 2000
Pp 112 2000
 
Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010
 
2. subjek pajak
2. subjek pajak2. subjek pajak
2. subjek pajak
 
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan BangunanPajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan
 
66
6666
66
 
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
 
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (9...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (9...Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (9...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (9...
 
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik IndekosBuku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos
 
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptxPPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
 
PBB & BPHTB.pptx
PBB & BPHTB.pptxPBB & BPHTB.pptx
PBB & BPHTB.pptx
 
PBB.pptx
PBB.pptxPBB.pptx
PBB.pptx
 
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan PerkotaanPajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptxFIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
FIDUSIA HUKUM & HAM.pptx
 

Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx

  • 1. Regulasi Kepemilikan Hunian Bagi Warga Negara Asing (WNA) Jakarta, 2 Agustus 2023 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN Disampaikan oleh: Iwan Suprijanto, ST. MT Direktur Jenderal Perumahan Dalam acara: Bimbingan Teknis Regulasi Kepemilikan Hunian Bagi Orang Asing
  • 2. 01 Prospek bisnis properti di Indonesia terutama wilayah- yang menjadi pusat wisata dan investasi WNA seperti Jabodetabek, Bali dan Batam
  • 3. Jakarta telah menjadi rumah bagi berbagai macam kultur dan budaya yang membuat warganya bersifat terbuka dan menyambut baik warga negara asing. Pusat Jakarta mempunyai apartemen kelas dunia dan rumah mewah yang berada didekat pusat bisnis Jakarta. Jakarta menawarkan pusat perbelanjaan yang bergaya Barat. Sekolah internasional juga tersedia dan berlimpah di Jakarta, khususnya yang area – area yang banyak warga asingnya. Bali merupakan salah satu lokasi destinasi wisata favorit bagi orang asing yang ingin tinggal di Indonesia atau hanya untuk berwisata. Anda akan menemukan banyak orang asing di sini, dibanding kota lain di Indonesia. Karena Bali adalah pusat wisata terbesar di Indonesia, tidak susah bagi anda untuk menemukan banyak makanan dan minuman yang berasal dari negara anda. Properti di Bali juga relatif terjangkau, tersedia beragam villa mewah dan kolam renang pribadi dengan harga yang murah. Batam menjadi salah satu daerah ekspatriat utama di Indonesia, merupakan salah satu pusat bisnis logistik utama di Indonesia bagi sekitar 700 perusahaan transnasional di bidang elektronik ke perusahaan jasa konstruksi kapal. Batam berada di wilayah Indonesia yang lebih dekat ke Singapura di banding ke Jakarta. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan Singapura mendirikan perusahaan di Batam. Banyak warga Singapura juga bepergian ke Batam pada akhir pekan untuk membeli bahan makanan sehari - hari karena harganya yang jauh lebih murah dibanding harga di Singapura. 3 kota Favorit Kepemilikan Hunian oleh WNA
  • 4. Ketentuan Kepemilikan Hunian oleh WNA tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria UU 5/1960 “WNA tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik, di mana apabila WNA mendapat hak milik maka tanah tersebut dikuasai oleh negara.” Status kepemilikan tanah dan bangunan yang dapat diperoleh oleh WNA atau badan hukum asing di Indonesia hanya sebatas Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan rumah tempat tinggal atau hunian. Perpu 2/2022 pengganti UU 11/2020 tentang Cipta Kerja tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah PP 18/2021 PermenATR/BPN 18/2021 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian untuk Orang Asing Kepmen ATR KBPN No 1241/SK-HK.02/IX/2022 Terdapat batasan-batasan terhadap kepemilikan sarusun oleh WNA atau badan hukum asing, yaitu minimal harga, luas bidang tanah, jumlah bidang tanah atau unit sarusun, dan peruntukan untuk rumah tinggal atau hunian. “Orang asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian merupakan Orang Asing yang mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dokumen keimigrasian adalah visa, paspor, atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai keimigrasian. tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengeloaan dan Hak Atas Tanah Kepemilikan rumah dapat berasal dari rumah/unit baru atau rumah/unit lama. Terdiri dari rumah tapak dan/atau sarusun dan dapat diwariskan kepada ahli waris, dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, dan beralih dan/atau dialihkan kepada pihak lain. Diberikan batasan harga minimal, dan untuk diaspora dikenakan 75% dari batasan harga rumah tapak/sarusun. “Hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada : WNI, badan hukum Indonesia, WNA yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, atau perwakilan negara asing dan Lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia. (pasal 144) Sarusun dapat dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai atau HGB di atas tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan. Kepemilikan sarusun oleh WNA maupun badan hukum asing hanya diberikan di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya.
  • 5. Orang asing dapat membeli hunian/properti berupa rumah tapak kategori mewah dan rumah susun komersial dengan batasan harga minimal sesuai ketentuan dalam Kepmen ATR KBPN No 1241/SK- HK.02/IX/2022. 01 02 Batasan kepemilikan untuk rumah tapak yaitu 1 bidang tanah per orang/keluarga dengan luasan maksimal 2.000 m2. Namun jika memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan sosial maka dapat diberikan lebih dari 1 bidang tanah atau luasannya lebih dari 2.000 m2 dengan izin menteri. 03 Ketentuan Kepemilikan hunian berupa :  Hak Pakai diatas tanah negara dan tanah HPL diberikan dengan jangka waktu maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu maksimal 30 tahun.  Hak Pakai diatas tanah hak milik diberikan dengan jangka waktu maksimal 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak pakai diatas tanah hak milik.  Hak milik atas satuan rumah susun yang dibangun diatas tanah Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Persyaratan Kepemilikan Hunian oleh WNA
  • 6. Batasan Harga Minimal Hunian bagi WNA 2 Kepmen ATR/BPN No.1241/SK-HK.02/IX/2022 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian untuk Orang Asing No. Lokasi/Provinsi Harga Minimal (Rp) 1. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali. Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) 2. Nusa Tenggara Barat Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) 3. Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) 4. Daerah/Provinsi Lainnya Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) No. Lokasi/Provinsi Harga Minimal (Rp) 1. DKI Jakarta, Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) 2. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) 3. Daerah/Provinsi Lainnya Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Rumah Tapak Rumah Susun
  • 7. Proses Pembelian Rumah Tapak/Susun untuk Orang Asing (HGB/Hak Pakai diatas Tanah Negara dan Tanah Hak Milik) Minat Transaksi Hunian oleh Orang Asing Penandatanganan PPJB dengan Developer atas pembelian: • Rumah Tapak • Rumah Susun - PPAT/INI - Pengembang - Pemda - DJP Penanda- tanganan AJB - PPAT Penerbitan Sertifkat Kepemilikan:  Hak Pakai untuk Rumah Tapak  HMSRS untuk Rumah Susun - PPAT - ATR/BPN Perbankan untuk pembukaan rekening - OJK - Perbanas - Himbara Sertifikat Kepemilikan properti sebagai bukti Proof of Fund Penyetoran Rp 2M sebagai bukti Proof of Fund - Ditjen Imigrasi Permen ATR/BPN18/2021 Pembayaran BPHTB oleh SPLN/SPDN Surat DJP S-24/PJ/2023 - Ditjen Imigrasi Dokumen keimigrasian sebagai syarat pembukaan rekening disesuaikan dengan PP 18/2021 yaitu visa, paspor atau izin tinggal. Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah ke ATR/BPN Hak Pakai untuk Rumah Tapak HMSRS untuk Rumah Susun - ATR/BPN - PPAT PP 12/2021 - PP 48/2021 - SE Dit. Imigrasi No IMI- 0740.GR.01.01 /2022 SE Dit. Imigrasi No IMI-0740.GR.01.01 /2022 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua. - UU 5/1960 jo PP 24/1997 - PP 24/2016 UU 5/1960 jo PP 24/1997 UU 1/2022 tentang HKPD Pembayaran PBB dan Iuran lainnya - Pemda (PBB) - Pengembang - Pemda (IPL) Sumber : BPKPT Kadin dan REI Optional Optional
  • 8. Proses Pembelian Rumah Tapak/Susun untuk Orang Asing (HGB/Hak Pakai diatas HPL) Minat Transaksi Hunian oleh Orang Asing Penandatan ganan PPJB dengan Developer: • Rumah Tapak • Rumah Susun - PPAT Penanda - tangana n AJB - PPAT Penerbitan Sertifkat Kepemilikan: Hak Pakai untuk Rumah Tapak HMSRS untuk Rumah Susun - PPAT - ATR/BPN Perbankan untuk pembukaan rekening - OJK - Perbanas - Himbara Pembayaran PBB dan Iuran lainnya - Pemda - Pengembang Sertifikat Kepemilikan properti sebagai bukti Proof of Fund - Ditjen Imigrasi Penyetoran Rp 2M sebagai bukti Proof of Fund - Ditjen Imigrasi Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah ke ATR/BPN • Hak Pakai untuk Rumah Tapak • HMSRS untuk Rumah Susun - PPAT - ATR/BPN Membayar dan Memperoleh Rekomenda si HPL -PPAT PP 18/2021 Dokumen keimigrasian sebagai syarat pembukaan rekening disesuaikan dengan PP 18/2021 yaitu visa, paspor atau izin tinggal. Permen ATR/BPN18/2021 SE Dit. Imigrasi No IMI-0740.GR.01.01 /2022 - UU 5/1960 jo PP 24/1997 - PP 24/2016 UU 5/1960 jo PP 24/1997 UU 1/2022 tentang HKPD Optional Optional Sumber : BPKPT Kadin dan REI Pembayaran BPHTB oleh SPLN/SPDN Surat DJP S- 24/PJ/2023 - Pemda - DJP
  • 9. 02 PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI/ PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI (PPJB)
  • 10. 10 REGULASI (PP No. 12 tentang Penyelenggaraan PKP) HAL YANG DI PERJANJIKAN DLM PEMASARAN Segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan/atau agen pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para pihak (Pasal 42 ayat (3) UU Rusun) WAKTU PEMASARAN Pada saat: a. tahap proses pembangunan pada Rumah tunggal atau Rumah deret; atau b. sebelum proses pembangunan pada Rumah susun (Pasal 22B ayat (1)) INFORMASI PEMASARAN Pemasaran harus memuat informasi Pemasaran yang benar, jelas, dan menjamin kepastian informasi mengenai perencanaan dan kondisi fisik yang ada (Pasal 22B ayat (2)) INFORMASI PEMASARAN 1. nomor surat keterangan rencana kabupaten/kota; 2. nomor sertipikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan; 3. surat dukungan dari bank/bukan bank; 4. nomor dan tanggal pengesahan untuk pelaku pembangunan berbadan hukum atau nomor identitas untuk pelaku pembangunan orang perseorangan serta identitas pemilik tanah yang melakukan kerja sama dengan pelaku pembangunan; 5. nomor dan tanggal penerbitan PBG; 6. rencana tapak Perumahan atau Rumah susun; 7. spesifikasi bangunan dan denah Rumah atau gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan dan denah satuan Rumah susun; 8. harga jual Rumah atau satuan Rumah Susun; 9. informasi yang jelas mengenai prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan; dan 10.informasi yang jelas mengenai bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama untuk pembangunan Rumah susun. Pahami Informasi Terkait Perumahan 01
  • 11. Pahami Informasi Terkait Perumahan Pengawasan terhadap persyaratan pemasaran dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. dibuktikan dengan surat keterangan rencana kabupaten/kota yang telah disetujui Pemerintah Daerah. dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan atau dokumen hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan. diberikan oleh pelaku pembangunan dengan menjamin dan menjelaskan mengenai bukti penguasaan yang akan diterbitkan dalam nama pemilik Rumah KEPASTIAN HAK ATAS TANAH KEPASTIAN PERUNTUKAN RUANG KEPASTIAN STATUS PENGUASAAN RUMAH PERIZINAN PEMBANGUNAN dibuktikan dengan surat PBG. JAMINAN ATAS PEMBANGUNAN dibuktikan dengan surat PBG. 01
  • 12. Pahami Informasi Terkait Pembiayaan Pembayaran Pembayaran yang dilakukan oleh calon pembeli kepada pelaku pembangunan pada saat Pemasaran menjadi bagian pembayaran atas harga Rumah. Pelaku pembangunan yang menerima pembayaran pada saat Pemasaran harus menyampaikan informasi mengenai: a. jadwal pelaksanaan pembangunan; b. jadwal penandatanganan PPJB; dan c. jadwal penandatanganan akta jual beli dan serah terima Rumah. Pelaku pembangunan tidak boteh menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) kepada pembeli sebelum memenuhi persyaratan PPJB. REGULASI (PP No 14 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun) 02
  • 13. Pahami Informasi Terkait Pembiayaan REGULASI (PP No. 12 tentang Penyelenggaraan PKP) Pembatalan Pemasaran 1. Dalam hal pelaku pembangunan lalai memenuhi jadwal (jadwal pelaksanaan pembangunan dan jadwal penandatanganan PPJB) calon pembeli dapat membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun. 2. Dalam hal calon pembeli membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun, seluruh pembayaran yang diterima pelaku pembangunan harus dikembalikan sepenuhnya kepada calon pembeli. 3. Dalam hal pembatalan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun pada saat Pemasaran oleh calon pembeli yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelaku pembangunan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan. 4. Dalam hal kredit pemilikan Rumah (KPR) yang diajukan oleh calon pembeli tidak disetujui oleh bank atau perusahaan pembiayaan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong l0% (sepuluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan 02
  • 14. Pahami Kontrak PPJB Dengan Pengembang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah yang diperlihatkan kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB Paling sedikit terdiri dari: a. Kondisi rumah b. PSU yang menjadi informasi pemasaran c. Penjelasan terkait materi muatan PPJB d. Status tanah/bangunan dalam hal menjadi agunan HAL YANG DIPERJANJIKAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH PBG PBG disampaikan Salinan sesuai asli kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB KETERBANGUNAN RUMAH Untuk rumah tunggal/ deret: paling sedikit 20% dari seluruh jumlah unit serta ketersediaan PSU Untuk rumah susun: paling sedikit 20% dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang dipasarkan SYARAT PPJB 03
  • 15. REGULASI (PP No. 12 tentang Penyelenggaraan PKP) SISTEM PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI Pasal 50 Angka 7 UU CK Perubahan atas Pasal 42 UU PKP a. Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b. Perjanjian pendahuluan jual beli dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: 1. status pemilikan tanah; 2. hal yang diperjanjikan; 3. kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung; 4. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan 5. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Pasal 51 Angka 12 UU CK Perubahan atas Pasal 43 UU RUSUN a. Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan notaris b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: 1. status pemilikan tanah; 2. kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung; 3. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; 4. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan 5. hal yang diperjanjikan Pahami Kontrak PPJB Dengan Pengembang 03
  • 16. Serah Terima Pertama Kali REGULASI (Pasal 84 PP No 13 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun) Penyerahan pertama kali Sarusun oleh Pelaku Pembangunan dilakukan dengan menyerahkan kunci setelah sertifikat laik fungsi diterbitkan. Dilengkapi dengan penyerahan dokumen sebagai berikut: a. berita acara serah terima kunci; b. akta jual beli; dan c. SHM Sarusun atau SKBG Sarusun. Pahami Informasi Terkait Serah Terima 04
  • 17. 17 PEMBATALAN PPJB REGULASI (Pasal 22L PP No. 12 tentang Penyelenggaraan PKP) 1. Pelaku pembangunan tidak boteh menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) kepada pembeli sebelum memenuhi persyaratan PPJB; 2. Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan, pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli 3. Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli paling banyak 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB akibat kelalaian pembeli, keseluruhan pembayaran menjadi hak pelaku pembangunan 4. Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB akibat kelalaian pembeli, pelaku pembangunan berhak memotong 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi Pahami Kontrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dengan Pengembang 04
  • 18. 03 Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan
  • 19. Undang-Undang Undang-Undang Undang-Undang Peraturan Pemerintah UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP No. 12 tentang Penyelenggaraan PKP PP No. 14 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang PPSRS Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum Regulasi
  • 20. 20 PEMERINTAH PUSAT merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan Kawasan permukiman; PEMERINTAH PROVINSI mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan Kawasan permukiman; PEMERINTAH KAB/KOTA melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota; PERENCANAAN • kesesuaian jumlah dan jenis; • kesesuaian zonasi; • kesesuaian lokasi; dan • kepastian ketersediaan PSU PEMBANGUNAN • bukti penguasaan atas tanah; dan • kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan izin mendirikan bangunan. PENGUASAAN, PEMILIKAN & PEMANFAATAN • pemberian Sertifikat Laik Fungsi; dan bukti penguasaan dan pemilikan atas sarusun. PENGELOLAAN • pengawasan terhadap pembentukan PPPSRS; • pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. • pegawasan terhadap pembentukan PPPSRS oleh • Pemilik; • pengawasan terhadap fasilitasi pembentukan PPPSRS oleh Pelaku Pembangunan; • pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja PPPSRS; • pengawasan terhadap rencana kerja tahunan; dan • memberikan masukan kepada PPPSRS terhadap jalannya pengelolaan Rumah Susun; Pembinaan Pengendalian Pembinaan & Pengawasan
  • 21. Skema Monitoring Untuk Perumahan Yang Bermasalah PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN • Peningkatan implementasi SIMBG da lam hal menyediakan rumah yang la yak • Integrasi SIKUMBANG dan SIMBG • Perlunya Standarisasi Rencana Tapak (Site Plan) & Pertelaan • Memperluas akses SIKUMBANG hingga rumah non subsidi • Meningkatkan akurasi data rumah no n-suubsidi dalam rangka pengawasan perlindungan konsumen • Pengembangan SIPETRUK sebagai k ontrol kelayakan konstruksi dari ru mah yang dibangun oleh pen gembang • Meningkatkan pembinaan, supervisi, dan pendampingan kepada pemerint ah daerah • Implementasi aturan tentang P PJB • Integrasi PPJB dengan • SIKUMBANG Baik Subsidi Maupun Non-subsidi (Komersial)
  • 22. 1 Memberikan kejelasan adanya Rencana Tapak (Rumah Tapak) / Pertelaan (Rumah Susun) sebelum pembangunan Memberikan kejelasan Pengelolaan (Rumah Susun, Masa Transisi) Memberikan Penjelasan Perizinan Berusaha Pelaku Pembangunan dan/atau Perusahaan Pengelola (Rumah Susun) 2 3 Di undangkannya PP Rusun dan Perubahan PP PKP serta Permen PPPPSRS bertujuan untuk memberikan kejelasan pengaturan terhadap perlindungan konsumen Memberikan kejelasan Pembentukan PPPSRS (Rumah Susun) Memberikan kejelasan Persyaratan Pemasaran dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 4 5 Aspek Perlindungan Konsumen
  • 24. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN Lampiran
  • 25. Dasar Hukum dan Persyaratan Prosedur Pembelian Hunian WNA 7 No Perihal Dasar Hukum Persyaratan 1 Orang Asing yang dapat membeli Hunian di Indonesia Pasal 69 dan Penjelasan Pasal 69 PP No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian merupakan Orang Asing yang mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "dokumen keimigrasian" adalah visa, paspor, atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian. 2 Penandatanganan PPJB Pasal 22 PP No. 12 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman PPJB sebagaimana dilakukan setelah memenuhi kepastian atas: a. status kepemilikan tanah; b. hal yang diperjanjikan; c. PBG; d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan e. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) 3 Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Pasal 173 Permen ATR/BPN No. 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah Syarat permohonan izin Peralihan Hak Atas Tanah meliputi: a. mengenai Pemohon: 1. identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan; 2. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dalam hal Pemohon badan hukum; b. mengenai tanahnya: 1. sertipikat Hak Atas Tanah; dan 2. dokumen penggunaan dan pemanfaatan tanah; c. surat pernyataan yang memuat: 1. calon penerima hak mempunyai reputasi yang baik; 2. tidak pernah dikenakan pembatalan hak; 3. tidak pernah terlibat dengan kejahatan korporasi; 4. tidak pernah masuk dalam daftar hitam di bidang perbankan; dan 5. tanahnya tidak pernah termasuk dalam usulan penetapan Tanah Telantar 4 Penandatanganan AJB PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Penjual menyiapkan: 1. Fotokopi KTP/Paspor,visa,izin tinggal-usulan penyesuaian 2. Fotokopi surat nikah (jika sudah menikah) 3. Fotokopi Kartu Keluarga 4. Sertifikat tanah 5. PBB tahun terakhir 6. Fotokopi NPWP( untuk WNA SPLN berupa fotocopy Paspor)/usulan penyesuaian
  • 26. Dasar Hukum dan Persyaratan Prosedur Pembelian Hunian WNA 8 No Perihal Dasar Hukum Persyaratan Pembeli menyiapkan: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduruk (KTP)/Paspor,visa,izin tinggal untuk WNA-usul penyesuaian 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). 3. Fotokopi surat menikah (jika sudah menikah) 4. Fotokopi NPWP/Paspor,visa,izin tinggal untuk WNA –usul penyesuaian 5 Pembayaran BPHTB Pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Surat DJP S-24/PJ/2023 tanggal 27 Januari 2023 1. SSPD BPHTB 2. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib pajak. 4. Fotokopi STTS/struk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bukti pembayaran tarif PBB untuk 5 tahun terakhir. 5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah, seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau girik. 6. Fotokopi Surat Keterangan Waris atau Akta Hibah. 7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). Pelaksanaan administrasi perpajakan untuk kepemilikan hunian bagi WNA yang merupakan SPLN, tidak menggunakan NPWP tetapi mencantumkan nomor identitas berupa nomor paspor sebagai penggantinya. 6 Pembukaan Rekening oleh WNA Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-246/D.01/2015 tahun 2015 Pembukaan rekening dengan saldo paling banyak USD50.000,00 (lima puluh ribu US Dollar) atau nilai yang setara dalam valas (hard currency) lainnya, dan yang bersangkutan tidak dapat memberikan kartu izin tinggal atau surat referensi sebagaimana tersebut di atas, maka: a. Bank melakukan Customer Due Diligence (CDD) dengan meminta paling kurang dokumen identitas calon nasabah berupa paspor. b. Dalam melengkapi dokumen formulir pembukaan rekening, calon nasabah mencantumkan informasi tambahan yang dapat meyakinkan bank tentang profil calon nasabah. Informasi tambahan dimaksud dapat disertai dengan data identitas diri calon nasabah dari negara atau yurisdiksi tempat kedudukan calon nasabah, seperti kartu kepegawaian, surat izin mengemudi, kartu mahasiswa, kartu asuransi kesehatan, kartu tanda penduduk, atau dokumen identitas diri lainnya. c. Setoran awal pembukaan rekening paling sedikit USD2.000,00 (dua ribu US Dollar) atau nilai yang setara dalam valas lainnya Pembukaan rekening dengan saldo di atas USD50.000,00 (lima puluh ribu US Dollar) atau nilai yang setara dalam valas lainnya, maka bank melakukan CDD dalam rangka mengidentifikasi profil calon nasabah dengan meminta paling kurang identitas calon nasabah berupa paspor disertai dengan dokumen tambahan yang dapat meyakinkan bank tentang profil calon nasabah, antara lain: a. fotokopi kartu izin tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian; b. referensi dari seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/Pemerintah Indonesia; c. referensi atau bukti rekening dari penyedia jasa keuangan di negara atau yurisdiksi tempat kedudukan calon nasabah; d. surat keterangan domisili di Indonesia; e. fotokopi identitas suami/istri yang berdomisili di Indonesia; f. fotokopi kontrak/perjanjian tempat tinggal selama berdomisili di Indonesia; atau g. fotokopi kartu kredit/debet
  • 27. Dasar Hukum dan Persyaratan Prosedur Pembelian Hunian WNA 9 No Perihal Dasar Hukum Persyaratan 7 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Pasal 188 & Lampiran I PP No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah 1. Mengenai Pemohon: a. KTP atau visa/paspor/izin tinggal pemohon b. KTP atau visa/paspor/izin tinggal pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan c. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan (untuk pemohon Badan Hukum) d. Nomor Induk Berusaha/Tanda Daftar Perusahaan (untuk pemohon Badan Hukum) 2. Mengenai Tanahnya: a. Dasar penguasaan atau alas haknya b. Daftar dan peta perolehan tanah c. Dalam hal berasal dari tanah Hak Pengelolaan, berupa Perjanjian Pemanfaatan Tanah 3. Dokumen Perizinan (untuk permohonan Hak Pakai di atas Tanah Negara) a. KKPR; b. perizinan berusaha untuk pelaksanaan reklamasi, apabila tanah yang dimohon merupakan Tanah Reklamasi 4. Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (untuk permohonan Hak Pakai di atas Tanah Negara atau tanah Hak Milik) 5. Sertifikat Laik Fungsi, untuk permohonan Hak Pakai yang di atasnya dibangun Satuan Rumah Susun 6. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon (apabila ada) 7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (untuk permohonan Hak Pakai di atas Tanah Negara Satuan Rumah Susun yang dimiliki oleh Orang Asing yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan diberikan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. 8 Pembayaran PBB Peraturan Daerah masing-masing Kab/Kota. PBB diregulasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing 9 Proof of Fund berupa Sertifikat Kepemilikan Properti sebagai syarat Visa/ITAS Rumah Kedua • Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0820.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua • PP Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Untuk mendapatkan Visa/ITAS Rumah Kedua, orang asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan 2. Foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah. 3. Proof of Fund: a. Surat keterangan Bank/Bukti Rekening pada Bank Milik Negara sebesar setara Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah; atau b. sertifikat kepemilikan properti di Indonesia atas nama Orang Asing
  • 28. Dasar Hukum dan Persyaratan Prosedur Pembelian Hunian WNA 10 No Perihal Dasar Hukum Persyaratan 10 Memperoleh Rekomendasi HPL PP 18 Tahun 2021 Permen ATR/BPN No.18 Tahun 2021 PBB diregulasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing Tata cara dan persyaratan pembayaran rekomendasi HPL diregulasi oleh masing-masing pemegang HPL. Sebagai contoh, DKI Jakarta sebagai pemegang HPL mensyaratkan: a. Surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta bermaterai Rp 6.000 b. Indentitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi) • WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi) • Badan Usaha : Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili dan NPWP Badan Hukum (Fotokopi) c. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa d. SPPT PBB Tahun berjalan dan Bukti pembayaran PBB (Fotokopi) e. Surat Petunjuk Pelaksanaan (SPP) atau Akta Jual Beli (Fotokopi yang dilegalisasi Notaris) f. Foto lokasi HPL g. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 tentang kesanggupan membayar, keabsahan dokumen, penguasaan fisik, tidak sengketa dan pernyataan tidak akan menuntut pembayaran pemasukan yang telah dikeluarkan h. Ketetapan Rencana Kota (KRK)