1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PRESS RELEASE
PENJUALAN PULAU GAMBAR DAN PULAU GILI NANGGU
Sehubungan dengan maraknya pemberitaan mengenai penjualan Hak Atas
Tanah atau pulau-pulau di Indonesia kepada Warga Negara Asing atau Badan Hukum
Asing, maka perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan
pelaksana lainnya, maka hanya Warga Negara Asing Penduduk Indonesia dan Badan
Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia yang dapat mempunyai Hak
Atas Tanah di Indonesia, dan hanya terbatas pada Hak Pakai dan Hak Sewa.
Setelah melakukan pengecekan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten
Ketapang, perlu kami sampaikan bahwa isu jual beli Pulau Gambar antara Warga
Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah tidak benar dan tidak terdaftar
di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang.
Begitu pula dengan berita yang menyatakan bahwa telah terjadi jual beli Pulau
Gili Nanggu yang terletak di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
Barat tidak terdapat peralihan Hak Atas Tanah dari Warga Negara Indonesia kepada
Warga Negara Asing maupun Badan Hukum Asing.
Sesuai peraturan yang berlaku, jual beli Hak Atas Tanah wajib dilakukan
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan pada Kantor
Pertanahan. Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI tidak akan
mendaftarkan suatu jual beli atau peralihan Hak Atas Tanah yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 7 September 2012
Kepala Pusat Hukum dan
Hubungan Masyarakat/
Juru Bicara
Badan Pertanahan Nasional RI,

2. -2-
KURNIA TOHA, S.H., LL.M. Ph.D.
NIP. 19610617 198803 1 001