20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptxfadli32787
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tanah nasional Indonesia, mulai dari sejarah hukum tanah sebelum UUPA sampai dengan jenis-jenis hak atas tanah menurut UUPA beserta ketentuan-ketentuannya. Dibahas pula tentang terjadinya hak atas tanah, pemberian hak atas tanah, serta hapusnya hak atas tanah.
Dokumen tersebut membahas regulasi terkait kepemilikan hunian oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia, dengan menjelaskan:
01. WNA dapat memiliki hunian berupa rumah tapak kategori mewah dan rumah susun komersial dengan batasan harga minimal sesuai peraturan.
02. Terdapat batasan kepemilikan untuk rumah tapak yaitu satu bidang tanah per orang/keluarga dengan luas maksimal 2.000 m2, kec
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No. 18/2021
Outline
Hak Pengelolaan
Tanah Reklamasi
Hak Atas Tanah
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Pembatalan Hak atas Tanah
Satuan Rumah Susun
Properti untuk Orang Asing
Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pendaftaran Tanah secara Elektronik
Kawasan dan Tanah Telantar
HPL
Ketentuan mengenai HPL diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”)
Sejarah Pengaturan HPL
Sebelum ditetapkannya PP No. 18/2021, ketentuan mengenai HPL disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP No. 40/1996”) dan berbagai aturan lain
HPL didefinisikan PP No. 40/1996 sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Ketentuan mengenai subjek HPL serta tata cara permohonan dan pemberiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No. 9/1999”)
PP No. 18/2021 juga memberikan definisi HPL sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL
HPL dapat berasal dari (i) tanah negara dan (i) tanah ulayat.
HPL di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah
20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptxfadli32787
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tanah nasional Indonesia, mulai dari sejarah hukum tanah sebelum UUPA sampai dengan jenis-jenis hak atas tanah menurut UUPA beserta ketentuan-ketentuannya. Dibahas pula tentang terjadinya hak atas tanah, pemberian hak atas tanah, serta hapusnya hak atas tanah.
Dokumen tersebut membahas regulasi terkait kepemilikan hunian oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia, dengan menjelaskan:
01. WNA dapat memiliki hunian berupa rumah tapak kategori mewah dan rumah susun komersial dengan batasan harga minimal sesuai peraturan.
02. Terdapat batasan kepemilikan untuk rumah tapak yaitu satu bidang tanah per orang/keluarga dengan luas maksimal 2.000 m2, kec
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No. 18/2021
Outline
Hak Pengelolaan
Tanah Reklamasi
Hak Atas Tanah
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Pembatalan Hak atas Tanah
Satuan Rumah Susun
Properti untuk Orang Asing
Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pendaftaran Tanah secara Elektronik
Kawasan dan Tanah Telantar
HPL
Ketentuan mengenai HPL diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”)
Sejarah Pengaturan HPL
Sebelum ditetapkannya PP No. 18/2021, ketentuan mengenai HPL disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP No. 40/1996”) dan berbagai aturan lain
HPL didefinisikan PP No. 40/1996 sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Ketentuan mengenai subjek HPL serta tata cara permohonan dan pemberiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No. 9/1999”)
PP No. 18/2021 juga memberikan definisi HPL sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL
HPL dapat berasal dari (i) tanah negara dan (i) tanah ulayat.
HPL di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait pertanahan dan peraturan yang mengaturnya, seperti metode PTSL, tugas BPN dan Kemen ATR, serta jangka waktu berbagai hak atas tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian agraria dan hukum agraria. Secara ringkas, agraria merujuk kepada urusan tanah pertanian dan sumber daya alam lainnya, sedangkan hukum agraria adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sumber daya tersebut dan kewenangan pemerintah di bidang agraria. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah perkembangan hukum tanah di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas sejarah hukum agraria di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta sesudah lahirnya UU No. 5 tahun 1960. Secara garis besar dibahas mengenai hukum adat, hukum barat kolonial Belanda, dan peraturan-peraturan agraria yang dikeluarkan pemerintah kolonial.
Bab 5 membahas kelembagaan dan prosedur penanganan keluhan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Terdapat Panitia Pengadaan Tanah yang bertugas mengurus pengadaan tanah, serta tim penilai harga tanah. Warga dapat menyampaikan keluhan, dan akan ditangani melalui investigasi, musyawarah, serta penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen ini membahas penanganan sengketa pertanahan, blokir dan sita. Ia menjelaskan latar belakang UUPA dan peraturan terkait pendaftaran tanah, penyebab maraknya kasus pertanahan, tata cara pencatatan blokir dan sita, serta isu-isu terkait pencatatan blokir dan putusan MA. Dokumen ini memberikan gambaran umum kasus pertanahan di Indonesia dan upaya hukum dalam penyelesaian sengketanya.
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait pertanahan dan peraturan yang mengaturnya, seperti metode PTSL, tugas BPN dan Kemen ATR, serta jangka waktu berbagai hak atas tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian agraria dan hukum agraria. Secara ringkas, agraria merujuk kepada urusan tanah pertanian dan sumber daya alam lainnya, sedangkan hukum agraria adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sumber daya tersebut dan kewenangan pemerintah di bidang agraria. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah perkembangan hukum tanah di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas sejarah hukum agraria di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta sesudah lahirnya UU No. 5 tahun 1960. Secara garis besar dibahas mengenai hukum adat, hukum barat kolonial Belanda, dan peraturan-peraturan agraria yang dikeluarkan pemerintah kolonial.
Bab 5 membahas kelembagaan dan prosedur penanganan keluhan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Terdapat Panitia Pengadaan Tanah yang bertugas mengurus pengadaan tanah, serta tim penilai harga tanah. Warga dapat menyampaikan keluhan, dan akan ditangani melalui investigasi, musyawarah, serta penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen ini membahas penanganan sengketa pertanahan, blokir dan sita. Ia menjelaskan latar belakang UUPA dan peraturan terkait pendaftaran tanah, penyebab maraknya kasus pertanahan, tata cara pencatatan blokir dan sita, serta isu-isu terkait pencatatan blokir dan putusan MA. Dokumen ini memberikan gambaran umum kasus pertanahan di Indonesia dan upaya hukum dalam penyelesaian sengketanya.
Penguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptx
bahan-ajar-hak-guna-usaha-hgu.pptx
1. HAK GUNA USAHA (HGU)
Secara pokok diatur dalam Pasal 28-
34 UU No 5/1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria
email : Suripno@uny.ac.id
2. Pengertian HGU berdasarkan Pasal 28
UU No 5/1960:
• Hak Guna Usaha (HGU) ialah hak untuk
mengusahakan tanah yang langsung dikuasai
email : Suripno@uny.ac.id
perusahaan pertanian, perikanan
negara dalam jangka waktu tertentu, guna
atau
peternakan.
• Ciri-ciri HGU :
1. Hak atas tanah yang kuat, dapat beralih dan
dialihkan.
2. Jangla waktunya terbatas, dijadikan jaminan
hutang dan dapat dilepaskan oleh yang
empunya hak atas tanah.
3. Untuk keperluan usaha pertanian.
3. • Jangka waktunya: 30 thn setelah berakhir
dapat diperpanjang 25 thn
• Luas HGU: minimal 5 ha, jika luasnya 25 ha
email : Suripno@uny.ac.id
atau lebih harus memakai investasi
yang layak dan teknik perusahaan
modal
sesuai
dengan perkembangan zaman.
• Luas HGU tidak terkena ketentuan batas luas
maximal
• Subyek HGU:
1. WNI
2. Badan Hukum Indonesia
4. Terjadinya HGU ( Pasal 31 UU No. 5/1960):
1. Penetapan pemerintah
2. Konversi
Terjadi HGU karena Penetapan Pemerintah
• Pejabat yang wenang memberikan HGU
menurut PMDN No. 6 tahun 1972:
1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur
email : Suripno@uny.ac.id
5. Penetapan
Terjadinya HGU Karena
Pemerintah:
1. Menteri Dalam Negeri Jika luas tanahnya
melebihi 25 ha dan/atau untuk tanaman
email : Suripno@uny.ac.id
• Permohonan diajukan kepada:
keras ( Pasal 12 PMDN No 6/1972 )
2. Gubernur apabila luasnya tidak melebihi 25
ha dan bukan utk tanaman keras.
Permohonan diajukan melalui BPN, surat
permohonan berupa daftar isian yang standart.
6. Permohonan dilengkapi dengan:
1. Bonafiditas dan likuiditas pemohon
2. Rencana pengusahaan tanah tersebut, baik
jangka pendek maupun jangka panjang
3. Tenaga ahli yang tersedia
email : Suripno@uny.ac.id
perlu, sehubungan dengan
4. Rekomendasi dari instansi yang dianggap
kegiatan
pemohon.
7. Jika persyaratan-persyaratan sudah lengkap, maka panitya B (
Tingkat Provinsi ) mengadakan pemeriksaan tehadap tanah
pemohon
• Hasil pemeriksaan disusun dalam suatu risalah
• Panitya B menurut SK MDN no 142/1973 terdiri:
• Ketua : Kepala Direktorat Agraria ( sekarang BPN)
• Anggota :
1. Seorang penjabat dari PemDa Provinsi
2. Kepala Dinas Perkebunan/Pertanian/Peternakan.
3. Bupati/Pejabat yang ditunjuknya.
• Sekretaris : yang bukan Pejabat dari BPN
email : Suripno@uny.ac.id
8. Jika tidak ada keberatan instansi yang berwenang
mengeluarkan Surta Keputusan Pemberian HGU.
• Khusus mengenai HGU yang kewenangannya ada
pada Menteri Dalam Negeri, harus didengar lebih
dahulu pertimbangan dari Team Pertimbangan
HGU untuk Perkebunan Besar.
• Persyaratan yang masih harus dipenuhi:
1. Membayar: uang masukan ke Kas Negara, uang
wajib tahunan, uang ganti rugi, uang
kesejahteraan daerah.
2. Mendaftarkan HGU di Kantor Pertanahan.
lahirnya HGU sejak tanggal didaftarkan/dicatat
dalam buku tanah.
email : Suripno@uny.ac.id
9. HGU yang telah didaftarkan/dicatat dalam buku
tanah kemudian pemohon diberi sertifikat HGU.
• Sertifikat HGU terdiri: Salinan buku tanah dan
surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam
bentuk tertentu.
• Sertifikat berfungsi sebagai Surat Tanda Bukti
pemegang/pemilik HGU.
email : Suripno@uny.ac.id
10. Peralihan HGU: HGU dapat dipindahtangankan
kepada pihak lain
• Peralihan dapat dgn perbuatan hukum,
misalnya jual beli, tukar menuka, hibah.
• Peralihan harus ada izin dari instansi yang
berwenang.
• Peralihan harus dilakukan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT khusus untuk HGU tanah
Perkebunan.
• Peralihan HGU harus didaftarkan ke Kantor
Pendaftaran Tanah.
email : Suripno@uny.ac.id
11. Pembebanan : HGU dapat dijadikan jaminan
hutang ( misalnya Hipotik)
• Hapusnya HGU menurut Pasal 34 UU No. 5/1960:
1. Jangka waktu berakhir
2. Karena suatu syarat tidak dipenuhi
3. Dilepas oleh pemegangnya/pemiliknya
4. Dicabut utk kepentingan umum
5. Tanahnya diterlantarkan
6. Tanahnya musnah
7. Karena Pasal 30 ayat (2) UU No. 5/1960.
email : Suripno@uny.ac.id