SlideShare a Scribd company logo
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994
TENTANG
VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan
globalisasi dan pelaksanaan berbagai komitmen
internasional di bidang keimigrasian baik regional maupun
multilateral, serta untuk memfasilitasi kegiatan
meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, alih
teknologi, investasi, dan untuk meningkatkan kepercayaan
internasional terhadap kondisi Indonesia, perlu melakukan
penyesuaian terhadap peraturan mengenai Izin Tinggal dan
keberadaan orang asing di wilayah Negara Republik
Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin
Keimigrasian;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .
- 2 -
2
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3474);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa,
Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994
TENTANG VISA, IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
(Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 1994 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4495 ), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan . . .
- 3 -
3
1. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 48
(2) Pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan permintaan orang asing yang
bersangkutan dan sponsornya dengan syarat telah
berada di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 49
(2) Pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan atas dasar permintaan orang asing yang
bersangkutan, dengan syarat telah berada di wilayah
Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun berturut-turut sejak tanggal diberikannya Izin
Tinggal Terbatas.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 4 -
4
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 95
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994
TENTANG
VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
I. UMUM
Persyaratan jangka waktu untuk alih status Izin Kunjungan menjadi Izin
Tinggal Terbatas dan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal
Tetap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan globalisasi dan
pelaksanaan berbagai komitmen internasional di bidang keimigrasian baik
regional maupun multilateral, serta dalam rangka memfasilitasi kegiatan
meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, alih teknologi,
peningkatan minat investor asing, dan peningkatan kepercayaan
internasional terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah membawa kecenderungan
negara-negara di dunia memberikan kemudahan di bidang keimigrasian
sehingga persyaratan jangka waktu pemberian alih status Izin Kunjungan
menjadi Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada orang asing tanpa
dibatasi waktu keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia,
sedangkan alih status Izin Tinggal Terbatas untuk menjadi Izin Tinggal
Tetap dipersyaratkan telah berada di wilayah Negara Republik Indonesia
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
Sehubungan . . .
- 2 -
2
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk me1akukan
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang
Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 48
Cukup Jelas.
Angka 2
Pasa149
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan telah berada di wilayah
Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun berturut-turut sejak diberikannya
Izin Tinggal Terbatas adalah terhadap orang
asing dengan memperhatikan aspek
kemanfaatan orang asing tersebut bagi
pembangunan nasional dan aspek kemanusiaan.
Pasal II
Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4541

More Related Content

What's hot

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012
Oswar Mungkasa
 
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asingPermen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
ahmad jaeni
 
Pmk 162 2012ptkp
Pmk 162 2012ptkpPmk 162 2012ptkp
Pmk 162 2012ptkp
Pradhana Radya
 
PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020
CIkumparan
 
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Ricco Survival Yubaidi
 
Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
GLC
 
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
HumasRudenimKupang
 
Uu 09 2000
Uu 09 2000Uu 09 2000
Uu 09 2000
People Power
 
Hibah bmn-d
Hibah bmn-dHibah bmn-d
Hibah bmn-d
Kaka Ited
 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Ricco Survival Yubaidi
 
Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010
Pekerja Sosial Masyarakat
 
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
4. surat perjanjian sewa menyewa tanahAbdillah Syafei
 
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...
Rudi Wijaya
 
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Ricco Survival Yubaidi
 
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Ricco Survival Yubaidi
 

What's hot (17)

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012
 
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asingPermen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
 
Pmk 162 2012ptkp
Pmk 162 2012ptkpPmk 162 2012ptkp
Pmk 162 2012ptkp
 
Uu 05 1953
Uu 05 1953Uu 05 1953
Uu 05 1953
 
PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020
 
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
 
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
 
Uu 09 2000
Uu 09 2000Uu 09 2000
Uu 09 2000
 
Hibah bmn-d
Hibah bmn-dHibah bmn-d
Hibah bmn-d
 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010
 
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
 
Uudrt 15 1952
Uudrt 15 1952Uudrt 15 1952
Uudrt 15 1952
 
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...
 
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 

Viewers also liked

Document Management Bootcamp presented at Advanced Learning Institute, July 2...
Document Management Bootcamp presented at Advanced Learning Institute, July 2...Document Management Bootcamp presented at Advanced Learning Institute, July 2...
Document Management Bootcamp presented at Advanced Learning Institute, July 2...
Regan Sonnabend
 
Parte 2 de informatica
Parte 2 de informaticaParte 2 de informatica
Parte 2 de informatica
tecknlugomonro
 
Presentasi Studi Sains, Teknik dan Manajemen di Arab Saudi - USU - ver 1.0
Presentasi Studi Sains, Teknik dan Manajemen di Arab Saudi - USU - ver 1.0Presentasi Studi Sains, Teknik dan Manajemen di Arab Saudi - USU - ver 1.0
Presentasi Studi Sains, Teknik dan Manajemen di Arab Saudi - USU - ver 1.0
Rama Rizana
 
Repurposing Content to Keep your Hospital Intranet Vibrant
Repurposing Content to Keep your Hospital Intranet VibrantRepurposing Content to Keep your Hospital Intranet Vibrant
Repurposing Content to Keep your Hospital Intranet Vibrant
Regan Sonnabend
 
Transforming Internal Communications with a State of-the-Art Intranet
Transforming Internal Communications with a State of-the-Art IntranetTransforming Internal Communications with a State of-the-Art Intranet
Transforming Internal Communications with a State of-the-Art Intranet
Regan Sonnabend
 
Presentazione univer team europa-taliano
Presentazione univer team europa-talianoPresentazione univer team europa-taliano
Presentazione univer team europa-taliano
Univerteam Europa
 
Bonus speciale Univerteam Europa
Bonus speciale Univerteam EuropaBonus speciale Univerteam Europa
Bonus speciale Univerteam Europa
Univerteam Europa
 
Presentation univer team europa 3.0-2 english
Presentation univer team europa 3.0-2 englishPresentation univer team europa 3.0-2 english
Presentation univer team europa 3.0-2 english
Univerteam Europa
 

Viewers also liked (9)

Document Management Bootcamp presented at Advanced Learning Institute, July 2...
Document Management Bootcamp presented at Advanced Learning Institute, July 2...Document Management Bootcamp presented at Advanced Learning Institute, July 2...
Document Management Bootcamp presented at Advanced Learning Institute, July 2...
 
Parte 2 de informatica
Parte 2 de informaticaParte 2 de informatica
Parte 2 de informatica
 
Lr world 08.2013
Lr world 08.2013Lr world 08.2013
Lr world 08.2013
 
Presentasi Studi Sains, Teknik dan Manajemen di Arab Saudi - USU - ver 1.0
Presentasi Studi Sains, Teknik dan Manajemen di Arab Saudi - USU - ver 1.0Presentasi Studi Sains, Teknik dan Manajemen di Arab Saudi - USU - ver 1.0
Presentasi Studi Sains, Teknik dan Manajemen di Arab Saudi - USU - ver 1.0
 
Repurposing Content to Keep your Hospital Intranet Vibrant
Repurposing Content to Keep your Hospital Intranet VibrantRepurposing Content to Keep your Hospital Intranet Vibrant
Repurposing Content to Keep your Hospital Intranet Vibrant
 
Transforming Internal Communications with a State of-the-Art Intranet
Transforming Internal Communications with a State of-the-Art IntranetTransforming Internal Communications with a State of-the-Art Intranet
Transforming Internal Communications with a State of-the-Art Intranet
 
Presentazione univer team europa-taliano
Presentazione univer team europa-talianoPresentazione univer team europa-taliano
Presentazione univer team europa-taliano
 
Bonus speciale Univerteam Europa
Bonus speciale Univerteam EuropaBonus speciale Univerteam Europa
Bonus speciale Univerteam Europa
 
Presentation univer team europa 3.0-2 english
Presentation univer team europa 3.0-2 englishPresentation univer team europa 3.0-2 english
Presentation univer team europa 3.0-2 english
 

Similar to 66

Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfPemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
HumasRudenimKupang
 
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Bajang Perdana
 
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.comUU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
Rendi Adetia Sapoetra
 
Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam...
Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam...Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam...
Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam...
Awallokita Mayangsari
 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
Yudhi Aldriand
 
Peraturan Dirjen
Peraturan DirjenPeraturan Dirjen
Peraturan Dirjen
HumasRudenimKupang
 
Uu 6 tahun_2009
Uu 6 tahun_2009Uu 6 tahun_2009
Uu 6 tahun_2009
kpwbi
 
Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx
Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptxPaparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx
Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx
AndrewCalderon8
 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021.pdfKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.pdf
powder jhambazt
 
031. kep kbkn 11 2002
031. kep kbkn 11 2002031. kep kbkn 11 2002
031. kep kbkn 11 2002
Nick Nick
 
Edaran Larangan Masuk WNA
Edaran Larangan Masuk WNAEdaran Larangan Masuk WNA
Edaran Larangan Masuk WNA
CIkumparan
 
Pp no 41_2014
Pp no 41_2014Pp no 41_2014
Pp no 41_2014
novawijanarko
 
Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021
Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021
Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021
CIkumparan
 
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran AsingPP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
Enjang Muhaemin
 
Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020
PrabariniKartika
 
Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020
temanna #LABEDDU
 
Penempatan tki
Penempatan tkiPenempatan tki
Penempatan tki
12717605
 
UU 36-2008-1
UU 36-2008-1UU 36-2008-1
UU 36-2008-1
Edwin Irwanto
 

Similar to 66 (20)

Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfPemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
 
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
 
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.comUU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
 
Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam...
Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam...Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam...
Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam...
 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
 
Peraturan Dirjen
Peraturan DirjenPeraturan Dirjen
Peraturan Dirjen
 
Uu 6 tahun_2009
Uu 6 tahun_2009Uu 6 tahun_2009
Uu 6 tahun_2009
 
Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx
Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptxPaparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx
Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx
 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021.pdfKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.pdf
 
031. kep kbkn 11 2002
031. kep kbkn 11 2002031. kep kbkn 11 2002
031. kep kbkn 11 2002
 
Edaran Larangan Masuk WNA
Edaran Larangan Masuk WNAEdaran Larangan Masuk WNA
Edaran Larangan Masuk WNA
 
Pp no 41_2014
Pp no 41_2014Pp no 41_2014
Pp no 41_2014
 
Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021
Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021
Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021
 
Uu 36 2000
Uu 36 2000Uu 36 2000
Uu 36 2000
 
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran AsingPP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
 
Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020
 
Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020
 
Uu 37 2000
Uu 37 2000Uu 37 2000
Uu 37 2000
 
Penempatan tki
Penempatan tkiPenempatan tki
Penempatan tki
 
UU 36-2008-1
UU 36-2008-1UU 36-2008-1
UU 36-2008-1
 

66

  • 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi dan pelaksanaan berbagai komitmen internasional di bidang keimigrasian baik regional maupun multilateral, serta untuk memfasilitasi kegiatan meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, alih teknologi, investasi, dan untuk meningkatkan kepercayaan internasional terhadap kondisi Indonesia, perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan mengenai Izin Tinggal dan keberadaan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang . . .
  • 2. - 2 - 2 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495 ), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan . . .
  • 3. - 3 - 3 1. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 (2) Pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan orang asing yang bersangkutan dan sponsornya dengan syarat telah berada di wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 (2) Pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas dasar permintaan orang asing yang bersangkutan, dengan syarat telah berada di wilayah Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . .
  • 4. - 4 - 4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 95
  • 5. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN I. UMUM Persyaratan jangka waktu untuk alih status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan globalisasi dan pelaksanaan berbagai komitmen internasional di bidang keimigrasian baik regional maupun multilateral, serta dalam rangka memfasilitasi kegiatan meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, alih teknologi, peningkatan minat investor asing, dan peningkatan kepercayaan internasional terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah membawa kecenderungan negara-negara di dunia memberikan kemudahan di bidang keimigrasian sehingga persyaratan jangka waktu pemberian alih status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada orang asing tanpa dibatasi waktu keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia, sedangkan alih status Izin Tinggal Terbatas untuk menjadi Izin Tinggal Tetap dipersyaratkan telah berada di wilayah Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut. Sehubungan . . .
  • 6. - 2 - 2 Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk me1akukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 48 Cukup Jelas. Angka 2 Pasa149 Ayat (2) Yang dimaksud dengan telah berada di wilayah Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut sejak diberikannya Izin Tinggal Terbatas adalah terhadap orang asing dengan memperhatikan aspek kemanfaatan orang asing tersebut bagi pembangunan nasional dan aspek kemanusiaan. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4541