Hutang Luar Negeri
•Download as PPTX, PDF•
3 likes•1,922 views
1. Dokumen tersebut membahas tentang keterbatasan sumber daya ekonomi produktif Indonesia dan hubungannya dengan utang luar negeri, mulai dari masa kolonial hingga pemerintahan reformasi.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Hutang Luar Negeri
Similar to Hutang Luar Negeri (20)
More from Abu Tholib
More from Abu Tholib (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (18)
Hutang Luar Negeri
- 1. Di buat oleh Abu Tholib (12311099) M.rahadian P.K (12311047) Dvi Dwi Putri (12311060)
- 2. Keterbatasan sumber daya ekonomi produktif Latar belakang sumber daya modal sumber daya manusia sumber daya alam Positif Negatif Mendukung program pembangunan nasional pemerintah, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat meningkat Menimbulkan berbagai masalah dalam jangka panjang, baik ekonomi maupun politik, bahkan pada beberapa negara-negara yang sedang berkembang menjadi beban yang seolah-olah tak terlepaskan, yang justru menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan rakyatnya. Hutang luar negari Pembangunan ekonomi negara Dibutuhkan adanya sumberdaya modal yang dapat digunakan sebagai katalisator pembangunan
- 3. Motivasi Negara Pemberi Bantuan Motivasi Negara Penenerima Bantuan Hutang Luar Negeri Motivasi penyebab utang luar negeri Lanjutan... 1. Motivasi Politik mempertahankan rezim-rezim pemerintahan yang kadang goyah, daripada untuk mendorong kemajuan ekonomi dan social dalam jangka panjang. 2. Motivasi Ekonomi keuntungan akan mengalir pada Negara-negara pemberi bantuan 1. Alasan ekonomis, Sebagai obat pendorong dan stimulant bagi proses pembangunan, serta mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang mandiri. 2. Alasan menyangkut masalah politik. Di beberapa Negara, pinjaman luar negeri dianggap memberikan kekuatan politik yang lebih besar kepada pemimpin yang sedang berkuasa untuk menekan oposisi dan mempertahankan kekuasaannya. 3. Motivasi yang dilandasi oleh moral berlatar belakang pada rasa tanggung jawab kemanusiaan Negara maju terhadap Negara berkembang. Dan bantuan luar negeri dianggap sebagai kewajiban social bagi Negara-negara maju untuk pembangunan Negara-negara berkembang.
- 4. Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia Ketiga Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh ‘faktor luar’ Permasalah ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia Ketiga ke negara maju Situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global Keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak
- 5. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Kolonial Hindia Belanda Pemerintahan Transisi (Habibie) Pemerintah Era Soeharto Pemerintahan Reformasi kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Pemerintah Orde Lama Pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah memulai kebiasaan berutang bagi pemerintahan di Indonesia. Seluruh utang yang belum dilunasinya pun turut diwariskan, sesuai dengan salah satu hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada waktu itu disertai dengan pengalihan tanggung jawab segala utang pemerintah kolonial
- 6. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Kolonial Hindia Belanda Pemerintahan Transisi (Habibie) Pemerintah Era Soeharto Pemerintahan Reformasi kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Pemerintah Orde Lama Transaksi utang luar negeri tetap terjadi pada awal kemerdekaan. Sampai dengan tahun 1950, utang pemerintah yang baru tercatat sebesar USD 3,8 miliar. Akhirnya, ketika terjadi perpindahan kekuasaan kepada Soeharto, tercatat utang luar negeri pemerintah adalah sebesar USD 2,1 miliar. Jumlah ini belum termasuk utang warisan pemerintah kolonial Belanda yang sekalipun resmi diakui, tidak pernah dibayar oleh pemerintahan Soekarno.
- 7. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Kolonial Hindia Belanda Pemerintahan Transisi (Habibie) Pemerintah Era Soeharto Pemerintahan Reformasi kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Pemerintah Orde Lama Kembalinya Indonesia menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, seketika diimbali oleh negara-negara barat berupa: pemberian hibah, restrukturisasi utang lama, komitmen utang baru dan pencairan utang baru yang cepat. Hibah sebesar USD 174 juta dikatakan bertujuan untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Restrukturisasi utang yang disetuji bernilai sekitar USD 534 juta. Akhirnya, sejak tahun 1967 Indonesia mendapat persetujuan utang baru dari banyak kreditur, dan sebagiannya langsung dicairkan pada tahun itu juga sejak tahun 1967 Indonesia telah menerima pinjaman dengan syarat lunak atau dalam bentuk sumbangan (grant) dari negara-negara dan lembaga-lembaga ke- uangan iternasional yang tergabung dalam IGGI.
- 8. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Kolonial Hindia Belanda Pemerintahan Transisi (Habibie) Pemerintah Era Soeharto Pemerintahan Reformasi kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Pemerintah Orde Lama Tanggal 14 dan 15 Mei 1997, kurs bath terhadap US$ mengalami penurunan (depresiasi) sebagai akibat dari keputusan jual dari para investor yang tidak percaya lagi thd prospek ekonomi Thailand dalam jangka pedek Bulan Juli 1997, krisis melanda Indonesia (kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) BI mengintervensi, namun tidak mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus angka Rp 11.000/US$.
- 9. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Kolonial Hindia Belanda Pemerintahan Transisi (Habibie) Pemerintah Era Soeharto Pemerintahan Reformasi kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Pemerintah Orde Lama Hubungan dengan IMF menjadi tidak baik sebagai akibat dari penundaan pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi APBN 2001. Tahun 2001, pertumbuhan ekonomi cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin, dan nilai tukar rupiah melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$.
- 10. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Kolonial Hindia Belanda Pemerintahan Transisi (Habibie) Pemerintah Era Soeharto Pemerintahan Reformasi kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Pemerintah Orde Lama Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain : Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
- 11. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Kolonial Hindia Belanda Pemerintahan Transisi (Habibie) Pemerintah Era Soeharto Pemerintahan Reformasi kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Pemerintah Orde Lama Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda- agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat.
- 12. 1.Dilihat dari sumber dananya 2. Dilihat dari segi persyaratannya Pinjaman Multilateral Pinjaman Bilateral Pinjaman Sindikasi Pinjaman Lunak Pinjaman setengah lunak Bentuk-bentuk Pinjaman Luar Negeri
- 13. Strategi defisit anggaran Tidak menyadari secara penuh biaya yang harus ditanggung di masa depan Kebijakan Faktor sosial dan politik lebih dominan dibanding faktor ekonomi dalam melakukan utang Faktor Penyebab Besarnya Luar Negeri
- 14. Pinjaman bilateral Jepang Rp 235,16 triliun Perancis Rp 21,03 triliun Jerman Rp 19,43 triliun Negara lain Rp 62,5 triliun Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang dikutip vibiznews.com, Selasa (16/04/2013)
- 15. Pinjaman multilateral Bank Dunia (World Bank) Rp 122,14 triliun Asian Development Bank(ADB) Rp 98,24 triliun Islamic Development Bank (IDB) Rp 4,93 triliun Lainnya Rp 2,15 triliun Lanjutan...
- 16. Kebaikan utang luar negeri Keburukan utang luar negeri No Kebaikan Keburukan 1. Pembiayaan pembangunan (pengeluaran pemerintah) melalui utang luar lebih baik daripada melalui penarikan pajak atau pencetakan uang. Pembiayaan pengeluaran pemeritah yang dibiayai utang luar negeri akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jika pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak, maka pendapatan masyarakat yang siap dibelanjakan akan berkuarang dan konsumsi juga menurun selanjutnya akan memeperkecil permintaan agregat/ masyarakat dan mengekang laju pertumbuhan pendapatan. Apabila utang luar negeri harus ditempuh dengan menekan konsumsi dan investasi, maka permintaan agregat/masyarakat akan menurun selanjutnya akan menghambat dan mengurangi tingkat pendapatan nasional. 2. Negara-negara kreditur sering mempergunakan hasil pembayaran bunga dan utang itu untuk membeli (impor) barang-barang dan jasa-jasa dari negara debitur, sehingga ekspor negara debitur meningkat. Pemerintah akan terkena beban langsung dari utang luar negeri. Selama jangka waktu tertentu, beban utang langsung dapat diukur dengan jumlah pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap kreditur.
- 17. No Kebaikan Keburukan 3. Meskipun beban utang langsung itu tetap besarnya, beban riil langsung akan berbeda-beda sesuai dengan proporsi sumbangan angggota masyarakat terhadap pembayaran utang luar negeri tersebut. Jika pembayaran itu dibebankan terutama kepada golongan kaya, beban riil langsung itu akan lebih ringan daripada kalau pembayaran itu dibebankan pada golongan miskin. Adanya beban riil langsung yang di derita pemerintah berupa kerugian dalam bentuk kesejahteraan ekonomi (guna/utility) yang hilang karena adanya pembiayaan cicilan utang dan bunga. 4. Dengan berakhirnya program IMF pemerintah Indonesia telah menyusun program stabilisasi makro ekonomi secara komprehensif yang dituangkan dalam white paper sebagai salah satu bentuk penerapan unsur transparansi atas komitmen dan akuntabilitas dalam melaksanakan program pembangunan Dari aspek utang luar negeri, keluarnya pemerintah Indonesia dari program IMF membawa konsekuensi berupa tertutupnya peluang pemerintah terhadap akses penjadwalan kembali utang luar negeri bilateral yang jatuh tempo melaui forum Paris Club. Lanjutan...
- 18. 18 Lembaga-lembaga keuangan multilateral diyakini telah bekerja sebagai kepanjangan tangan negara-negara Dunia Pertama pemegang saham utama mereka, untuk mengintervensi negara- negara penerima pinjaman. Sisi efektifitas Sisi kelembagaan secara internal, utang luar negeri menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara. Serta pemicu terjadinya kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan. Secara eksternal, utang luar negeri menjadi pemicu meningkatnya ketergantungan negara pada modal asing, dan pada pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan . DamapakHutangLuar Negeri
- 19. Hutang luar negeri sebagai sarana yang sengaja dikembangkan oleh negara- negara pemberi pinjaman untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman. Sisi ideologi Sisi implikasi sosial dan politik Hutang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi pinjaman, terutama Amerika, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia. Lanjutan...
- 20. 4.Kebijakan Pemerintah pemerintah harus mempunyai kemauan dan itikad baik untuk mengakhiri semua hasrat berhutangnya, dan menolak secara tegas pengaruh dan tekanan dari negara lain yang ingin menjerat negara ini dengan utang yang besar 1.Debt Swap solusi yang paling sederhana mengatasi utang luar negeri adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang 3.Potensi Internal Pemerintah Sendiri Dengan menjaga kinerja makro-ekonomi dalam posisi yang stabil dan menstop utang luar baru. 2.Diplomasi Ekonomi Diplomasi ekonomi juga penting dilembagakan dengan sasaran untuk memperoleh keringanan dan penghapusan sebagian hutang sehingga proses pengurasan sumber daya dapat dihambat Solusi Pemecahan Hutang Luar Negeri Indonesia