skfjljldjslkda

1. SISTEM PERFILMAN INDONESIA
Oleh: Kelompok 8
Yona Aliviasari 362011068
Yovita Priska 362011049
Valeria Singpanki362012060
Bintang Umbu 362012049
Yeheskiel Tarupay 362012039
Wahyu supriadi 362012089

2. KARAKTERISTIK FILM
 Film sebagai karya seni budaya
Film merupakan kelanjutan dari seni panggung,orang melayu
menyebutnya wayang gambar. Film sebagai karya seni budaya dibuat
berdasarkan kaidah sinematografi. Sedangkan orang yang ahli perfilman
atau pembuatan film disebut sineas, dan teknik pembuatan film
dinamakan sinematografi.
 Film Sebagai Pranata Ssosial
film memiliki seperangkat nilai atau gagasan vital,visi,dan misi yang
memancar dalam bentuk pesan. System perfilman Indonesia merupakan
pencerminan dari system politik dan sistim ekonomi Indonesia,yang
berkaitan dengan ideology Indonesia sebagai sebuah Negara bangsa,dan
peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang ada dalam
masyrakat Indonesia.

3. DINAMIKA PERFILMAN NASIONAL
FIilm dan media public atau media massa lainnya (pers dan radio)
diposisikan alat revolusi. Film diletakkan sebagai media pembangunan,
sejalan dengan berkembangnya sejalan studi pembangunan di Indonesia.
1. Nasionalisme dan Peranan Seniman
Pada umumnya film Indonesia dikembangkan oleh para seniman yang
memiliki nasionalisme, dengan eksistensi dan karakteristik film secara
tradisisonal dipandang sebagai pengembangan dari panggung sandiwara
atau teater yang memiliki fungsi mengutamakan hiburan dan komersial.
Sesudah proklamasi muncul gerakan yang berbau politik dari Jawa dan
Sumatra yang dimotori oleh seniman dari kelompok sandiwara. Mereka
mndapat pemahaman dari Jepang bahwa film bukan saja alat untuk
hiburan melainkan media komunikasi public serta alat informasi dan
propaganda sebagaimana dilakukan oleh Jepang yang menduduki
Indonesia.

4. 2. Sistem Perfilman Terpimpin
Pemerintah melakukan pengendalian, pengawasan, dan
pertanggungjawaban kegiatan Panitia film dari Menteri
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, yayasan dana film
(Menteri Perdagangan) dan organisasi perusahaan sejenisnya.
meletakkan priorotas utama Negara yaitu menjaga, membina,
dan memperkuat persatuan Indonesia atau integritas nasional
tercantum sebagai sila ke-tiga Pancasila. Sistem ini berlaku
pada orde lama di masa pemerintahan presden soekarno
3. Sistem Perfilman Pancasila
Negara memiliki peranan dalam mengawasi, membina dan
mengembangkan perfilman nasional supaya film berperan
sebagai media pembangunan, terutama dalam pembangunan
budaya bangsa. Film dikembangkan sebagai media
pembangunan budaya bangsa yang bersifat kultural edukatif
sehingga film tontonan yang memberi tuntunan. Sistem ini
berlaku pada orde baru di masa pemerintahan presiden
soeharto

5. PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT
Dalam Sistem Perfilman Indonesia senantiasa diperlukan adanya
pengawasan dan pembinaan pemerintah. dalam bentuk sensor dan izin
Sensor yang mencakup terhadap isi film, iklan film, serta izin pembuatan
dan pertunjukan film. Selain itu perfilman harus berkaitan erat dengan
masyarakatnya. Masyarakat dan pemerintah merupakan pemangku
kepentingan perfilman.
1. Kebebasan Berkreasi dan Tanggung Jawab
Insan perfilman bebas berkreasi, berkarya dan bertanggung jawab dalam
pembuatan film yang dilakukan dalam rangka memelihara dan
mengembangkan budaya bangsa untuk mewujudkan tujuan
pembangunan nasional. Selain itu kebebasan berkreasi dan berkarya
dilaksanakan dengan memerhatikan kode etik dan nilai – nilai bagaimana
yang berlaku. Kode etik film itu dibuat dan diterapkan oleh masyarakat
perfilman. Berdasarkan hal tersebut dapat terbilang bahwa perfilman
Indonesia ini menghargai prinsip berekspresi yang mencakup tentang
kebebasan film. Namun Indonesia dalam Sistem Perfilman Indonesia ini
harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial, terutama yang berkaitan
dengan agama, kebudayaan, etika, moral dan kkesusilaan yang tidak
banyak mengandung mansa politik.

6. Sebagai media komunikasi massa, film memiliki dampak, efek dan pengaruh yang
besar kepada khalayak. Film membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada
khalayak dengan daya pengaruh yang besar, karena film menjangkau khalayak
dalam semua lapisan baik yang berpendidikan maupunn yang buta huruf. Maka
dari itu film Indonesia perlu adanya fungsi pendidikan selain fungsi hiburan,
informasi dan pendorong karya kreatif agar brmanfaat bagi masyarakat.
Sistem Perfilman Indonesia yang berlaku saat ini berasaskan :
a)Ketuhanan Yang Maha Esa
b)Kemanusiaan
c)Bhineka tunggal ika
d)Keadilan
e)Manfaat
f)Kepastian hukum
g)Kebersamaan
h)Kemitraan
i)Kebijakan

7. Dengan adanya asas tersebut perfilman diharapkan mencapai tujuan dalam
masyarakat, antara lain :
 Terbinanya akhklak mulia
 Terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa
 Terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa
 Meningkatkan harkat dan udaya bangsa
 Berkembang dan lestarinya budaya bangsa
Kemudian film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha
perfilman sendiri dilarang mengandung isi yang :
 Mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta
penyalahgunaan narkoba
 Menonjolkan pornografi
 Memprovokasi terjadinya antar kelompok
 Menistakan, melecehkan atau menodai nilai – nilai agama
 Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum
 Meremehkan harkat dan martabat manusia

8. 2. Lembaga Sensor Film
film yang harus memiliki surat lulus sensor dari LSF adalah
film cerita, film noncerita yang mengandung unsur naratif
dan unsur sinematik.

9. dalam Pengirim
 Rekayasa membentuk sinyal yang cocok
untuk bisa melalui saluran/kanal komunikasi
agar informasi sampai di tujuan dengan error
yang minimal
 Disini bisa terjadi proses source coding,
compression, scrambling, modulation, line
coding, spreading, dan/atau lain-lain yang
dirasa perlu agar komunikasi berhasil dengan
baik dan efisien

10.  Kanal fisik
– Kabel tembaga: Unshielded-Twisted-Pair, Coaxial
– Serat optik: multi-mode atau single-mode
• misalnya: hubungan antar sentral telepon, kabel
komunikasi bawah laut (submarine cable)
 Kanal non-Fisik (udara)
– Melalui Satellite: geo-stationer atau tidak
• misalnya: siaran TV atau percakapan telepon
melalui satelit
– Gelombang mikro: LoS (line-of-sight), atau tropo-
scattering
• contoh LoS adalah: komunikasi HP ke BTS,
pemancar FM ke radio penerima di rumah

11. Ilustrasi
Sisi Sisi
pengirim penerima
Kabel logam
Sisi Sisi
pengirim penerima
Kabel optik
Sisi Sisi
pengirim penerima
Media udara

12. Ilustrasi (2)

13. Distortion in Communication
 Distorsi Komunikasi adalah perubahan makna dari
suatu informasi/pesan yang secara sengaja mau
pun tidak sengaja akan mengubah isi informasi.
– Lost (=hilang)
– Destroyed (=rusak)
– Modified or Altered (=berubah)
 Noise adalah gangguan-gangguan dalam proses
komunikasi yang bercampur dengan (:mengacau)
pesan yang sedang dikirim.

14. Types of Distortion
 Distortion
– Routing – salah sambung
– Delaying: penundaan
– Modifying: mengubah isi informasi
– Summarizing: tidak semua terkirim
 Intentional:
sengaja
 Unintentional: tidak sengaja

15. didalam penerima
 Rekayasa bagaimana cara mendapatkan
kembali informasi dari sinyal yang diterima
meskipun sinyal yang diterima “cacat”
 Disini bisa terjadi proses de-coding,
decompression, demodulation, despreading,
descrambling, dan / atau rekayasa lain
(misalnya error detection & error correction)
yang diperlukan agar informasi yang “utuh”
bisa diperoleh

16. Rangkuman istilah
 Komunikasi  Telekomunikasi
 Sistem komunikasi lama: kentongan, asap, cermin,
bendera, dll.
 Siskom modern: siskom teleponi, radio, data
 Informasi: voice, audio, video, data digital (:teks, data,
dll.)
 bagan siskom: pengirim, kanal, penerima, dan noise
(=gangguan)
 Di pengirim: coding, compression, modulation, etc.
 Kanal: fisik & non-fisik
 Penerima: demodulation, decompression, decoding, etc.