Program ini bertujuan meningkatkan kualitas ujian nasional produktif SMK melalui penggandaan dan pengiriman naskah soal. Program ini menargetkan peserta ujian nasional di seluruh SMK dan akan mendistribusikan soal sesuai jumlah peserta. Program ini diharapkan dapat menghasilkan soal ujian yang berkualitas sesuai peraturan perundangan.

2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i

3. DESKRIPSI PROGRAM
PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UN PRODUKTIF
TAHUN 2014
1.
KODE JUKNIS
:
33 – DK – 2014
2.
NAMA PROGRAM
:
PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UN
PRODUKTIF
3.
TUJUAN
:
Meningkatkan kualitas Uji Komtensi Keahlian
(UKK) SMK melalui penggandaan, pengiriman,
dan penskoran UN Produktif.
4.
SASARAN
:
Seluruh peserta didik yang mengikuti Ujian
Nasional Teori Kejuruan dari SMK yang
terdaftar di masing-masing Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
5.
NILAI BANTUAN
:
Dana sesuai dengan DIPA
masing-masing provinsi.
6.
PEMANFAATAN
DANA
:
1. Penggandaan bahan ujian Teori Kejuruan
yang meliputi Soal Paket A, Paket B, Soal
Susulan, Lembar Jawaban Teori Kejuruan
(LJTK), Daftar Hadir, Berita Acara, dan
pengadaan ATK serta bahan pendukung
lainnya.
2. Pendistribusian bahan ujian Teori Kejuruan.
3. Pemindaian Lembar Jawaban Teori Kejuruan
dan penskoran nilai Kompetensi Keahlian.
4. Pengolahan nilai uji kompetensi keahlian.
7.
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
Dekonsentrasi
1. Penggandaan dan pengiriman naskah ujian
nasional produktif ini untuk mendukung
ujian Kompetensi Keahlian SMK;
2. Penggandaan dan pengiriman naskah ujian
nasional produktif dilaksanakan secara
transparan, efisien, efektif dan akuntabel.
ii

4. 8.
JADUAL KEGIATAN
:
No
KEGIATAN
1.
2.
3.
Penerimaan usulan
Evaluasi usulan
Pelaksanaan
Kegiatan
Laporan
pelaksanaan
4.
WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
Januari
Januari – Maret
Maret – April
Juni
catatan : jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan
kondisi.
10.
LAYANAN
INFORMASI
:
1. Dinas Pendidikan Provinsi setempat
2. Subdit Pembelajaran
Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Pendidikan Menengah
Komp. Kemdikbud Gd. E Lt. 13
Jl. Jenderal Sudirman
Senayan Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477,5725474
Website : www.ditpsmk.net
E-mail : pembelajaransmk@yahoo.com
iii

5. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM .......................................................................... ii
DAFTAR ISI .......................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................... 1
B. Tujuan ............................................................................................... 2
C. Dasar Hukum ..................................................................................... 2
D. Sasaran ............................................................................................. 3
E. Hasil Yang Diharapkan ........................................................................ 3
F. Nilai Dana .......................................................................................... 3
G. Karakteristik Program ....................................................................... 3
H. Jadwal Kegiatan ................................................................................. 4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ......................... 5
A. Organisasi .......................................................................................... 5
B. Tugas dan Tanggungjawab ................................................................. 5
1. Direktorat Pembinaan SMK ............................................................. 5
2. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................... 5
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota ................................................. 6
4. Sekolah ......................................................................................... 7
BAB III MEKANISME PENGAJUAN USULAN DAFTAR NAMA SISWA/
RENCANA KEGIATAN/ RAB .................................................................. 8
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA ..................................................................................................10
A. Ketentuan Penggunaan Dana ............................................................ 10
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ............................................ 10
BAB V PELAPORAN..............................................................................11
BAB VI PENUTUP ................................................................................12
iv

6. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan diselenggarakan
dengan pendekatan berbasis kompetensi, materi pembelajaran
dirancang agar relevan dengan kebutuhan kompetensi yang
dipersyaratkan dunia kerja. Dalam implementasinya peserta didik
memperoleh pengalaman belajar untuk dapat mengembangkan potensi
masing-masing dan menguasai secara tuntas (mastery) tahap demi
tahap kompetensi-kompetensi yang sedang dipelajarinya. Salah satu
strategi pembelajaran di SMK yaitu pembelajaran yang dirancang untuk
dapat dilaksanakan dalam bentuk bekerja langsung dalam proses
produksi sebagai wahana pembelajaran (production-based training) agar
peserta didik mendapat pengalaman bekerja sekaligus mengasah
komptensinya.
Mengingat kurikulum SMK yang dikembangkan dan dilaksanakan
menggunakan pendekatan berbasis kompetensi, maka sistem penilaian
hasil belajar menggunakan model penilaian berbasis kompetensi
(competency-based assessment). Pelaksanaan penilaian kemajuan dan
hasil belajar berbasis kompetensi diarahkan untuk mengukur dan
menilai performansi peserta uji (aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap), baik secara langsung pada saat melakukan aktivitas belajar
maupun secara tidak langsung. Penilaian dapat dilakukan melalui bukti
hasil belajar (evidence of learning) sesuai dengan kriteria kinerja
(performance criteria) yang diorganisasikan dalam bentuk Uji
Kompetensi Keahlian/Ujian Produktif SMK. Sejalan dengan penerapan
model penilaian tersebut, perlu dikembangkan kendali mutu dan
penjaminan mutu (quality control dan quality assurance) yang
melibatkan pihak-pihak terkait (stakeholders).
Sejak tahun tahun pelajaran 2008/2009, ujian Produktif telah menjadi
bagian dari mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Ujian Nasional
SMK. Ujian Produktif yang merupakan ciri khas program pendidikan SMK
telah menjadi penentu kelulusan yang dirancang dalam bentuk tertulis
(Teori Kejuruan) dan Praktik Kejuruan. Teori Kejuruan mengukur
pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap landasan
keilmuan di samping untuk menguji analisis, daya nalar dan
penyelesaian masalah, sedangkan Praktik Kejuruan mengukur
kemampuan peserta uji dalam mengerjakan sebuah tugas atau
membuat suatu produk sesuai tuntutan standar kompetensi. Soal-soal
uji kompetensi keahlian diharapkan dapat menghasilkan komponen atau
1

7. alat-alat praktik yang dapat digunakan untuk media pembelajaran. Pola
pelaksanaan ujian Praktik Kejuruan mengikuti pola Lomba Keterampilan
Siswa (LKS) dengan alokasi waktu antara 18 sampai 24 jam dan bersifat
penugasan perseorangan (individual task) sesuai dengan program
keahlian. Pada tahun 2014 Direktorat Pembinaan SMK menyediakan
anggaran untuk penggandaan dan pengiriman ujian nasional produktif
138 Kompetensi Keahlian. Kegiatan dimaksud diharapkan menghasilkan
pengujian yang valid, reliabel dan berkualitas sebagai alat ukur
pencapaian kompetensi peserta didik.
B. Tujuan
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Ujian Nasional Produktif melalui
penggandaan dan pengiriman naskah bahan ujian sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
C. Dasar Hukum
Penggandaan dan Pengiriman Naskah Ujian Nasional Produktif dilandasi
ketentuan perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 pengganti Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan
perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
2

8. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
(Permendikbud RI) Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan
Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
12. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor
0022/P/BSNP/XI/2013 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian
Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah
Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program
Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan
Tahun Pelajaran 2013/2014.
D. Sasaran
Sasaran Penggandaan dan Pengiriman Naskah Ujian Nasional Produktif
adalah peserta Ujian Nasional (UN) seluruh SMK yang terdaftar di
masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan alokasi
diperhitungkan sesuai jumlah peserta ujian.
E. Hasil yang diharapkan
Menghasilkan penggandaan Naskah UN Produktif yang berkualitas dan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
F. Nilai Dana
Nilai dana program Penggandaan dan Pengiriman Naskah Ujian Nasional
Produktif SMK tahun Anggaran 2014 sesuai DIPA dekonsentrasi masingmasing provinsi.
G. Karakteristik Program Bantuan Dana
1. Program ini harus dilaksanakan dengan mekanisme swakelola sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pepres No. 54
tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya);
2. Program Penggandaan dan Pendistribusian ini harus dikelola secara
transparan, menganut azas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik
(good governance).
3

9. H. Jadual Kegiatan
No
KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
(2014)
1.
Penerimaan usulan
Januari
2.
Evaluasi usulan
Januari – Maret
3.
Pelaksanaan Kegiatan
Maret – April
4.
Laporan pelaksanaan
Juni
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
4

10. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
Penggandaan dan Pengiriman Naskah UN Produktif SMK dapat diuraikan
sebagai berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan Penggandaan dan Pengiriman Naskah
UN Produktif SMK akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
B. Tugas dan Tanggung Jawab
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan Petunjuk Teknis Penggandaan dan Pengiriman
Naskah Ujian Nasional Produktif;
b. Melaksanakan sosialisasi program kepada Dinas Pendidikan
Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
c. Menyerahkan soal teori kejuruan dan bahan pendukung lainnya;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap
pelaksanaan program;
e. Menerima laporan pelaksanaan Penggandaan dan Pengiriman
Naskah Ujian Nasional Produktif dari Dinas Pendidikan Provinsi.
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (sampling).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
dan SMK;
b. Menyusun rencana alokasi dana Penggandaan dan Pengiriman
Naskah Ujian Nasional Produktif bersama Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
c. Menerima dan meneliti usulan daftar nama siswa, rencana
kegiatan, RAB dan data Ujian Nasional (UN) dari SMK yang
disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
d. Melakukan klarifikasi data ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
(bila diperlukan);
5

11. e. Mengkompilasi data ujian nasional dari SMK penerima dan
berkoordinasi dengan tim Ujian Kompetensi Keahlian SMK
Dit.Pembinaan SMK;
f. Melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
bila penggandaan dan pengiriman ujian nasional produktif.
g. Menggandakan soal Teori Kejuruan dan bahan pendukung
lainnya sesuai jenis Kompetensi Keahlian dan jumlah peserta
ujian atau mensupervisi Dinas Kabupaten/Kota bila penggandaan
Soal Teori Kejuruan didelegasikan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
h. Mengirimkan naskah Teori Kejuruan dan bahan pendukungnya
lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
i. Melakukan pengawasan penggunaan dana Penggandaan dan
Pengiriman Naskah UN Produktif;
j. Melakukan telaah dan evaluasi laporan fisik, dan administrasi
keuangan pelaksanaan program Penggandaan dan Pengiriman
Naskah Ujian Nasional Produktif;
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Menerima dan melakukan validasi usulan daftar nama siswa,
rencana kegiatan, dan data Ujian Nasional dari SMK;
b. Menyetujui usulan daftar nama siswa, rencana kegiatan, dan
data Ujian Nasional dari SMK;
c. Mengusulkan usulan daftar nama siswa, rencana kegiatan, dan
data Ujian Nasional secara kumulatif ke Dinas Pendidikan
Provinsi;
d. Menerima bahan ujian Teori Kejuruan dan bahan pendukung
lainya dari Dinas Pendidikan Provinsi;
e. Menggandakan bahan ujian Teori Kejuruan dan bahan
pendukung lainya sesuai dengan jenis Kompetensi Keahlian dan
jumlah peserta ujian bila penggandaan dan pengiriman
didelegasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
f. Mendistribusikan ujian bahan ujian Teori Kejuruan dan bahan
pendukung lainya ke Rayon/Sub Rayon/Sekolah Penyelenggara
Ujian;
g. Menjaga keamanan dan kerahasiaan soal Teori Kejuruan;
h. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan (bila
ada).
6

12. 4. SMK
a. Menyusun usulan daftar nama siswa peserta ujian nasional, dan
rencana kegiatan;
b. Menyampaikan usulan daftar nama siswa, data ujian nasional,
dan rencana kegiatan, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
untuk mendapatkan persetujuan;
c. Menerima bahan ujian teori kejuruan dan bahan pendukung
lainnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan soal Teori Kejuruan.
7

13. BAB III
MEKANISME PENGAJUAN
USULAN DAFTAR NAMA SISWA/RENCANA KEGIATAN/RAB
Mekanisme pengajuan usulan daftar nama siswa/rencana kegiatan/RAB
sebagai berikut :
1. Sekolah mengirimkan usulan daftar nama siswa dan rencana
kegiatan Program tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
untuk mendapat persetujuan;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan validasi dan koreksi
data (bila diperlukan), selanjutnya diusulkan ke Dinas Pendidikan
Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Provinsi menerima dan meneliti usulan calon
penerima daftar peserta ujian dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Dinas Pendidikan Provinsi dapat melakukan klarifikasi, baik ke Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota maupun ke sekolah;
4. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan penandatanganan surat
perjanjian dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (bila
didelegasikan);
5. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan penyaluran dana Penggandaan
dan Pengiriman Naskah UN Produktif ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota (bila didelegasikan).
8

14. Alur Pengajuan Usulan Daftar Nama Siswa/Rencana Kegiatan/RAB
Sekolah
(usulan daftar nama siswa,
rencana kegiatan/ program
data UN Kompetensi Keahlian
Usulan data UN
Dinas Kab/Kota
(menyetujui
usulan
daftar nama siswa)
Dinas
Pendidikan
Prov
Usulan
data UN
Tidak
Tim
Penilai
Penyaluran Dana ke Dinas
Pendidikan Kab./Kota (bila
didelegasikan)
Klarifikasi
Ya
Penetapan
Peserta UN
Penyaluran Bantuan ke
Dinas Pendidikan
Provinsi
Penggandaan dan Pengiriman
Bahan Ujian
9

15. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana
Dana Penggandaan dan Pengiriman Naskah UN Produktif tahun 2014
diperuntukkan :
1. Pengadaan bahan ujian Teori Kejuruan yang meliputi Soal Paket A,
Paket B, Soal Susulan, Daftar Hadir, dan Berita Acara dengan biaya
Rp 150,- sampai dengan Rp 300,- per lembar
2. Pengadaan Lembar Jawaban Teori Kejuruan (LJTK) untuk Teori
Kejuruan dengan biaya Rp 200,- sampai dengan Rp. 500,-;
3. Pengadaan ATK dan bahan pendukung lainnya maksimal Rp.
10.000.000,-;
4. Pemindaian LJTK, penskoran dan pengolahan nilai Kompetensi
Keahlian dengan biaya Rp 500,- per siswa;
5. Pendistribusian bahan ujian Teori Kejuruan.
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain:
1. Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggung-jawabkan dan
didukung dengan bukti fisik dan administrasi keuangan;
2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan untuk
kepentingan pemeriksaan oleh aparat pengawas terkait
dikemudian hari;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti
pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya
transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan
nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai
dengan peraturan yang berlaku;
4. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas
Negara atas pembayaran uang lelah, pembelian/ pengadaan
barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
5. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan
program secara administrasi, keuangan dan teknis kepada Dinas
Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
10

16. BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan program Penggandaan dan Pengiriman Naskah UN
Produktif yang disusun harus dapat memberikan data dan informasi lengkap,
jelas dan akurat tentang keseluruhan proses yang telah dilakukan.
Laporan terdiri atas:
1. Laporan Awal
Laporan Awal harus menjelaskan tentang :
a) Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
b) Susunan Tim Pelaksana;
c) RAB seluruh kegiatan;
d) Rencana Penyerapan dana.
e) Daftar nama siswa peserta UKK.
2.
Laporan Akhir
Laporan akhir pelaksanaan harus menjelaskan tentang :
a) Realisasi seluruh kegiatan;
b) Realisasi pengeluaran dana;
c) Kontribusi masyarakat (bila ada);
d) Masalah yang dihadapi dan upaya menanggulanginya.
Resume laporan pelaksanaan kegiatan Penggandaan dan Pengiriman
Naskah UN Produktif Provinsi disusun dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu)
asli pertinggal untuk Dinas
Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) copy
disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK, dengan alamat :
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Pembelajaran
Kompleks Kemdikbud Gedung E lantai 13
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat 10270
11

17. BAB VI
PENUTUP
Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis ini diharapkan SMK dapat mewujudkan
rencana Ujian Nasional Produktif SMK melalui upaya program yang
diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMK tahun 2014.
Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan
program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu
memahami isi Petunjuk Teknis program ini, dengan demikian kesalahan
prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.
Program Penggandaan dan Pengiriman Naskah UN Produktif ini akan
berjalan lancar, apabila berorientasi pada pencapaian program dengan
mengikutsertakan seluruh warga sekolah dan stakeholder.
12