2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i
3. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK PERHOTELAN
TAHUN 2014
1.
KODE JUKNIS
:
13-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
3.
TUJUAN
:
BANTUAN
PEMBANGUNAN
RUANG
PRAKTIK PERHOTELAN
a. Mendukung program peningkatan mutu
SMK;
b. Menambah Ruang Praktik Perhotelan di
SMK untuk mendukung pencapaian
kompetensi peserta didik dan pendidik.
4.
SASARAN
:
100 Paket
5.
TOTAL NILAI
BANTUAN
:
Rp. 21.861.100.000,00 (dua puluh satu miliar
delapan ratus enam puluh satu juta seratus
ribu rupiah).
6.
PEMANFAATAN
DANA
:
a. Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;
b. Pengadaan Perabot;
c. Perencanaan,
Pengawasan,
dan
Pengelolaan Administrasi.
7
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
8
PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan;
c. Kewenangan
penetapan
penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
:
a. Diusulkan
oleh
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/ Kota dan/ atau Dinas
Pendidikan Provinsi;
b. Membuka/mengembangkan
Kompetensi
Keahlian Akomodasi Perhotelan;
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik
Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik
Yayasan) minimal 8.000 m2 dibuktikan
dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta
Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar
wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan
Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat
atas
tanah
dan
masih
tersedia
ii
4. d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
lahan/tempat untuk pembangunan Ruang
Praktik Perhotelan;
Memiliki data analisis kebutuhan Ruang
Praktik
Perhotelan
(butuh-adakurang/lebih) yang dilengkapi dengan
gambar rencana pembangunan Ruang
Praktik Perhotelan;
Diprioritaskan bagi SMK yang telah
memiliki/ menampung peserta didik
minimal 192 siswa;
Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian
Pembina,
Pengurus
dan
Yayasan.
Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap
sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan
dengan Akta Pendirian Yayasan;
Memiliki ijin operasional/ijin pendirian
sekolah dari pihak yang berwenang;
Memiliki site plan;
Memiliki surat keputusan pengangkatan
Kepala SMK;
Adanya Surat pernyataan kesanggupan
dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
untuk:
1) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil
Bantuan Pembangunan
Ruang Praktik Perhotelan bagi SMK
Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset hasil
Bantuan Ruang Praktik Perhotelan
dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi
SMK Swasta.
iii
5. 9
JADUAL KEGIATAN
:
NO
KEGIATAN
1.
6.
7.
Penerimaan
Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima
Bantuan
Bimbingan Teknis
dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
8.
Waktu Pelaksaan
9.
Supervisi
Pelaksanaan
Laporan Akhir
2.
3.
4.
5.
10.
WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14
hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender
sejak dana
diterima di
rekening Sekolah
s.d. November
Paling lambat 30
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi
dan kondisi.
10.
LAYANAN
INFORMASI
:
Subdit Sarana dan Prasarana
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lantai 12
Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
iv
6. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii
DAFTAR ISI ........................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Tujuan ......................................................................................... 2
C. Dasar Hukum dan Kebijakan .......................................................... 2
D. Sasaran ........................................................................................ 3
E. Hasil yang Diharapkan ................................................................... 3
F. Nilai Bantuan ................................................................................ 3
G. Karakteristik Program Bantuan ...................................................... 3
H. Jadual Kegiatan ............................................................................ 4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 5
A. Organisasi .................................................................................... 5
B. Tugas dan Tanggungjawab............................................................ 5
1. Direktorat Pembinaan SMK ....................................................... 5
2. Dinas Pendidikan Provinsi ......................................................... 5
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ............................................. 6
4. Sekolah Menengah Kejuruan ..................................................... 6
5. Komite Sekolah ....................................................................... 7
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA................................ 8
A. Persyaratan Penerima .................................................................. 8
B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan ..... 8
C. Bimbingan Teknis.......................................................................... 9
D. Mekanisme Penyaluran Dana ...................................................... 10
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA ............................................................................................... 11
A. Ketentuan Penggunaan Dana .......................................................... 11
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .......................................... 11
BAB V PELAPORAN........................................................................... 12
BAB VI PENUTUP ............................................................................. 15
LAMPIRAN ....................................................................................... 16
v
7. BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal
(PMU) yang bertujuan untuk mencapai angka partisipasi kasar (APK)
pendidikan menengah sebesar 97 % pada tahun 2020, dan untuk
mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk
menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk
mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Sehubungan
dengan hal tersebut maka pada tahun 2014 melalui Direktorat
Pembinaan SMK telah dialokasikan bantuan pembangunan ruang praktik
perhotelan sebanyak 100 paket.
Penyediaan sarana dan prasarana dengan menambah ruang praktik
perhotelan di SMK dimaksudkan untuk meningkatkan daya tampung
sekolah sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih optimal.
Bonus demografi tahun 2010 - 2035 merupakan periode emas Indonesia
untuk mempersiapkan generasi baru untuk itu momentum ini harus
dimanfaatkan untuk melakukan investasi sumberdaya manusia agar
dihasilkan generasi baru yang lebih terampil dan memiliki daya saing
yang tinggi.
Penyediaan sarana dan prasarana dengan menambah Ruang Praktik
Perhotelan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian kompetensi
peserta didik dan pendidik.
Dalam hal pelaksanaannya, dipandang perlu disusun suatu Petunjuk
Teknis agar program tersebut memperoleh dukungan, perhatian dan
kerjasama yang baik dari Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota/Propinsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing pihak.
Untuk itu diharapkan rencana program bantuan tersebut akan dapat
direalisasikan, sehingga dapat bermanfaat bagi tercapainya layanan
yang optimal bagi SMK yang dapat dirasakan oleh masyarakat
khususnya peserta didik.
1
8. B.
Tujuan
1. Mendukung program peningkatan mutu SMK;
2. Menambah Ruang Praktik Perhotelan di SMK untuk mendukung
pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik.
C.
Dasar Hukum Dan Kebijakan
Dasar hukum pemberian Bantuan Pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan SMK, dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
12. Keputusan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor:
204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat
Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
2
9. 14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember
2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola
Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2014.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.
D.
Sasaran
Sasaran Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan melalui APBN
2014 adalah sebanyak 100 Paket.
E.
Hasil Yang Diharapkan
Tercapainya ketersediaan Ruang Praktik Perhotelan sebanyak 100 paket
pada SMK.
F.
Total Nilai Bantuan
Total Nilai bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan SMK Tahun
anggaran 2014 adalah Rp. 21.861.100.000,00 (dua puluh satu miliar
delapan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).
G.
Karakteristik Program Bantuan
1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden RI
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya;
2. Bantuan ini harus dikelola dengan menganut azas dan prinsip-prinsip
tata kelola yang baik (good governance);
3. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan
melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
4. Luas bangunan Ruang Praktik Perhotelan mengacu kepada Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar
Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah
Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta
dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun
keuangan.
3
10. H.
NO
1.
2.
3.
4.
Jadual Kegiatan
WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
KEGIATAN
5.
6.
7.
Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK Penerima
Bantuan
Bimbingan Teknis dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
8.
Waktu Pelaksaan
9.
10.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
Supervisi Pelaksanaan
Laporan Akhir
Mei
Mei
Juni
Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14 hari kalender
sejak dana diterima di rekening
Sekolah
120 hari kalender sejak dana
diterima di rekening Sekolah
s.d. November
Paling lambat 30 hari kalender
setelah pekerjaan selesai
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
4
11. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan bantuan
Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan dapat diuraikan sebagai berikut:
A. ORGANISASI
Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. SMK;
5. Komite Sekolah.
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Setiap unsur yang terlibat dalam Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan
sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan
Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;
b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan;
d. Menetapkan penerima dana bantuan;
e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan (apabila dipandang perlu);
h. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling);
i. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (sampling);
j. Menerima laporan hasil pelaksanaan bantuan Ruang Praktik
Perhotelan.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan ke institusi SMK yang terkait;
b. Menerima tembusan surat/rekap usulan dan /atau mengusulkan
bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota;
5
12. c. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
d. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
e. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
program bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan sesuai
dengan ketentuan;
f. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan
Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan dari sekolah;
g. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan
pelaksanaan program.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Menghimpun usulan kebutuhan Ruang Praktik Perhotelan dari
sekolah;
b. Mengusulkan calon penerima bantuan pembangunan Ruang
Praktik Perhotelan ke Direktorat Pembinaan SMK;
c. Menerima tembusan SK penetapan Calon Penerima Bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
d. Mengevaluasi dan menyetujui proposal bantuan pembangunan
Ruang Praktik Perhotelan untuk SMK yang telah ditetapkan
sebagai calon penerima bantuan Ruang Praktik Perhotelan
e. Menjadi saksi dalam penandatanganan Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan antara SMK penerima bantuan dengan
Direktorat Pembinaan SMK;
f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan program bantuan pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan sesuai dengan ketentuan;
g. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan;
h. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan
Ruang Praktik Perhotelan dari sekolah;
i. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Ruang
Praktik Perhotelan SMK bagi SMK Negeri dan mengetahui serah
terima aset hasil Bantuan Ruang Praktik Perhotelan dari Kepala
Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.
4. SMK
a. Menginformasikan/menyampaikan analisa kebutuhan (butuh-adakurang/ lebih) Ruang Praktik Perhotelan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi;
b. SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan berkewajiban:
6
13. 1) Menyusun proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
penerima bantuan yang telah dievaluasi dan disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bagi SMK yang telah
ditetapkan sebagai calon penerima bantuan untuk
disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK pada saat
pelaksanaan Bimbingan Teknis;
2) Membentuk Tim Pembangunan, Tim Perencana & Pengawas
Ruang Praktik Perhotelan.
c. SMK yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan
pembangunan Ruang Praktik Perhotelan berkewajiban:
1) Menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan dengan
Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan
Prasarana;
2) Menandatangani Pakta Integritas;
3) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
4) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap
persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Ruang Praktik Perhotelan (administrasi, fisik, dan keuangan)
sesuai dengan peraturan perundangan;
5) Melaksanakan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan sesuai
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
6) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan
Ruang Praktik Perhotelan kepada Direktorat Pembinaan SMK
yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan tembusan
kepada Dinas Pendidikan Propinsi;
7) Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan (bagi
SMK Negeri) dan yayasan (bagi SMK Swasta) sesuai peraturan
perundangan.
5. Komite Sekolah
Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk
keterlaksanaan program/kegiatan.
7
14. BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN
TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima
1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau Dinas
Pendidikan Propinsi dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang
mendapat afirmasi melalui program percepatan pembangunan.
2. Membuka/mengembangkan Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan;
3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK
Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal
8.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual
Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar
wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak
ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk
pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;
4. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang Praktik Perhotelan (butuhada-kurang/lebih) yang dilengkapi dengan gambar rencana
pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;
5. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta
didik minimal 192 siswa;
6. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Pembina,
Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai
Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan;
7. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang
berwenang;
8. Memiliki site plan;
9. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;
10. Adanya Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota untuk:
a) Melakukan pencatatan serah terima aset hasil
Bantuan
Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan bagi SMK Negeri.
b) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Ruang Praktik
Perhotelan dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.
B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan
adalah sebagai berikut :
1. Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi
membuat
dan
menyampaikan usulan bantuan pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan berdasarkan analisis kebutuhan dari sekolah ke alamat
dibawah ini:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
8
15. u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit
Sarana dan Prasarana menerima usulan bantuan pembangunan
Ruang Praktik Perhotelan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi;
3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi usulan dan verifikasi
data dan/atau verifikasi lokasi;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima
bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;
5. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan
Teknis SMK calon penerima bantuan pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan ke Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneruskan Undangan Bimbingan
Teknis SMK calon penerima bantuan pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan tersebut kepada SMK penerima yang berada di wilayah
binaannya.
7. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
pembangunan Ruang Praktik Perhotelan wajib menyampaikan
persyaratan sebagai penerima bantuan dalam bentuk proposal yang
dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan yang
telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan
pembangunan Ruang Praktik Perhotelan dengan surat keputusan
setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;
9. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani
Surat Perjanjian pemberian bantuan.
C. Bimbingan Teknis
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
Kegiatan bimbingan teknis meliputi:
1. Penjelasan materi pokok, yaitu :
a) Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK;
b) Strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan/ Standar Sarana dan Prasarana;
c) Pedoman Perancangan Tata Letak Bangunan/ Ruang (site plan);
d) Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
keuangan.
9
16. 2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/ persyaratan sebagai calon
penerima bantuan;
3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
4. Penandatanganan Pakta Integritas;
5. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
D. Mekanisme Penyaluran Dana
1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan
melampirkan:
1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang
diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat
Pembinaan SMK;
2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat
PSMK dengan lembaga penyalur;
3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014.
b) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM
Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
d) Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening
Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam
Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan
Lembaga Penyalur;
e) Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah
penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga
penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah
Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
10
17. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana
6. Dana bantuan digunakan untuk Pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan, dengan Luas bangunan mengacu kepada Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar
Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah
Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
7. Bantuan dana ini hanya diperuntukkan:
a. Pembangunan konstruksi Ruang Praktik Perhotelan;
b. Pengadaan perabot;
c. Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Biaya Pengelolaan
Administrasi.
8. Besaran nilai bantuan mengacu kepada Harga Satuan Bangunan
(HSB) per-m2 yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan
Umum/harga satuan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;
9. Apabila terjadi perubahan pekerjaan/perpindahan lokasi sebelum
proses pekerjaan dilaksanakan Kepala Sekolah harus mengajukan
usulan perubahan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan
persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
10. Penerima bantuan wajib menyelesaikan pelaksanaan pembangunan
Ruang Praktik Perhotelan sampai dapat difungsikan untuk kegiatan
belajar mengajar.
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
1. Setiap
penggunaan
dana
bantuan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi
dan keuangan;
2. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program
bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan SMK secara fisik,
administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK
dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dengan
mengacu
pada
Pedoman
penyusunan
Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban keuangan;
3. Dana bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan SMK yang
diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya
120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak dana diterima
di rekening sekolah;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan,
maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
11
18. BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan, harus dapat
memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses
Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan dari awal pelaksanaan sampai
pekerjaan dinyatakan selesai.
Laporan terdiri dari:
Jenis Laporan :
1. Apabila pelaksanaan pekerjaan melalui swakelola, laporan dibuat sebagai
berikut :
A. Laporan awal
Laporan awal meliputi:
1) Surat pernyataan bahwa dana telah diterima di rekening SMK,
dengan dilampiri rekening koran;
2) Jadual
pelaksanaan
pekerjaan
yang
menggambarkan
pelaksanaan pembangunan ruang praktik perhotelan mulai dari
pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan dari
Tim Pembangunan kepada Kepala Sekolah
B. Laporan Akhir (100%) dengan melampirkan dokumen sebagai
berikut:
1. Narasi hasil pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan;
2. Realisasi penggunaan dana pusat maupun pendamping (jika
ada) dilampiri bukti pengeluaran, meliputi:
a. Kas Umum;
b. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
c. Rekap Penggunaan Dana:
1) Biaya Konstruksi (upah dan bahan);
2) Biaya Pengadaan perabot;
3) Biaya Perencanaan, pengawasan dan administrasi
pengelolaan.
d. Rekap Penerimaan dan Penyetoran Pajak.
3. Dokumen teknis pembangunan antara lain:
a. Jadual pelaksanaan pekerjaan;
b. Gambar rencana bangunan terdiri dari :
1) Tata letak bangunan (Site Plan);
2) Denah, Tampak, Potongan Bangunan;
3) Gambar Detail Pondasi;
12
19. 4.
5.
6.
7.
4) Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof;
5) Gambar Detail Kuda-Kuda;
6) Gambar Detail Pintu dan Jendela;
7) Gambar Rencana Plafon;
8) Gambar Rencana Lantai;
9) Gambar Instalasi Penerangan dan tenaga
10) Gambar Instalasi air bersih dan air kotor;
Laporan mingguan kemajuan pekerjaan 0% s.d 100%;
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% ditandatangani Ketua
Tim Pembangunan, Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Kepala
SMK dan Kepala Dinas Pendidikan;
Foto-foto kemajuan fisik bangunan untuk prestasi pekerjaan 0%
- 100% (cetak foto berwarna);
Berita acara serah terima aset sesuai peraturan perundangan.
2. Apabila pelaksanaan pekerjaan melalui Penyedia Jasa
A. Laporan awal
Laporan awal meliputi:
1. Surat pernyataan bahwa dana masuk ke rekening, dengan
dilampiri rekening koran;
2. Jadual
pelaksanaan
pekerjaan
yang
menggambarkan
pelaksanaan pembangunan ruang praktik perhotelan mulai dari
pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan dari
Penyedia kepada Kepala Sekolah
B. Laporan akhir 100% memuat:
1. Narasi Hasil Pelaksanaan Persiapan Pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan
2. Jadwal pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi;
3. Kontrak pengadaan Jasa Konstruksi;
4. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan atau Kurva S;
5. Site plan;
6. Gambar
Denah
serta
perubahan-perubahannya
yang
ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Konsultan Perencana
dan Konsultan Pengawas;
7. Laporan kemajuan pekerjaan per mingguan 0 % s.d 100 % yang
ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Konsultan Perencana dan
Konsultan Pengawas dan kontraktor;
8. Foto-foto berwarna dokumentasi hasil pekerjaan fisik bangunan;
9. Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 100% yang
ditandatangani oleh Kontraktor, Konsultan Perencana dan
Konsultan Pengawas diketahui oleh Kepala Sekolah dan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
13
20. 10. Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari Kontraktor Kepada
Kepala Sekolah;
11. Berita Acara Serah Terima Aset dari Kepala Sekolah kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk SMK Negeri, dari
kepala Sekolah ke Yayasan dengan diketahui Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota untuk SMK Swasta;
12. Seluruh dokumen pengadaan disimpan secara baik oleh Kepala
Sekolah untuk keperluan pemeriksaan.
Laporan disusun oleh Sekolah dibantu oleh Konsultan Perencana dan
Konsultan Pengawas disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disampaikan
kepada Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi,
dengan rincian:
1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Propinsi; dan
4. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan
dengan alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477
Website : www.ditpsmk.net
14
21. BAB VI
PENUTUP
Setiap lokasi yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria
yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap
penting agar dilampirkan pada proposal.
Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK penerima
Bantuan Ruang Praktik Perhotelan dapat mewujudkan rencana
pengembangan sekolahnya. Diharapkan semua pihak yang ikut berperan
program ini baik langsung maupun tidak langsung dengan terlebih dahulu
memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan, sebelum memutuskan
untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian
kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.
Program Bantuan Ruang Praktik Perhotelan ini akan berjalan lancar, apabila
semua yang terlibat dalam proses Bantuan ini konsisten terhadap peraturan
perundangan termasuk penerapan Juknis ini.
Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah serta pihak-pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan.
Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi
dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan.
Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pembangunan
Ruang Praktik Perhotelan yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.
15
24. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL
1. Bagian Depan, meliputi :
•
Halaman Sampul
•
Halaman Identitas Sekolah;
•
Halaman Persetujuan;
•
Halaman Kata Pengantar;
•
Halaman Daftar Isi;
2. Bagian Isi, meliputi :
Bab I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan dan Sasaran
Bab II PAKET KEAHLIAN DAN DATA SISWA
A. Paket Keahlian yang dibuka
B. Paket Keahlian yang akan dikembangkan
C. Data siswa dan Data Penerimaan siswa
Bab III PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA
A. Kebutuhan Ruang Praktik Perhotelan
B. Rencana pemenuhan Ruang Praktik Perhotelan
C. Ketersediaan dan status kepemilikan lahan
Bab IV PENDANAAN
Rencana pembiayaan pengadaan Ruang Praktik Perhotelan
secara keseluruhan serta sumber pembiayaannya
BAB V PENUTUP
18
25. LAMPIRAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SK Pengangkatan Kepala Sekolah;
Fotokopi Ijin Operasional/Ijin Pendirian Sekolah;
Akta Pendirian Yayasan (khusus SMK swasta);
SK Tim Perencana dan Pengawas;
SK Tim Pembangunan;
Rencana Anggaran Biaya (RAB);
Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah;
Data Siswa per tingkat/Rombongan Belajar;
Data Proyeksi Siswa 3 tahun ke depan;
Fotokopi bukti kepemilikan lahan yang berupa Sertifikat
Tanah/Akta Hibah/Akta Jual Beli atas nama Pemerintah Daerah/
Yayasan/SMK/Pondok Pesantren yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh
Kantor Urusan Agama (KUA)/Pelepasan hak ulayat/adat atas
tanah;
11. Data analisis kebutuhan Ruang Praktik Perhotelan (butuh-adakurang/lebih) yang dilengkapi dengan gambar rencana
pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;
12. Siteplan/sketsa sekolah;
13. Gambar rencana bangunan Ruang Praktik Perhotelan;
a. Tata letak bangunan (Site Plan);
b. Denah, Tampak, Potongan Bangunan;
c. Gambar Detail Pondasi;
d. Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof;
e. Gambar Detail Kuda-Kuda;
f. Gambar Detail Pintu dan Jendela;
g. Gambar Rencana Plafon;
h. Gambar Rencana Lantai;
i. Gambar Instalasi Penerangan dan tenaga
j. Gambar Instalasi air bersih dan air kotor;
14. Foto (berwarna) calon lokasi Ruang Praktik Perhotelan dicetak
foto.
19
26. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . .
SMK ...................................
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
Nom or : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK PERHOTELAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) . . . . . . . .
Menimbang
: bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan
program bantuan pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan, perlu dibentuk Tim Pembangunan Ruang
Praktik Perhotelan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta
perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84
Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah
dalam
rangka
percepatan
pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;
20
27. 7. Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor
45/PRT/M/2007
tentang
Pedoman
Teknis
Pembangunan Bangunan Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40
tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERTAMA
: Membentuk
Tim
Pembangunan
Ruang
Perhotelan, seperti nama-nama terlampir.
KEDUA
: Tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Ruang
Praktik Perhotelan seperti tertuang dalam Petunjuk
Teknis Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan tahun
2014 antara lain sebagai berikut :
1. Membuat program kerja pelaksanaan, yang berisi :
a. Jadual dan urutan pekerjaan
b. Menyiapkan/ mengadakan peralatan penunjang
dan bahan dengan memperhatikan standar
kualitas yang berlaku.
2. Membantu sekolah dalam hal :
a. Membentuk Tim Pelaksana pembangunan Ruang
Praktik Perhotelan antara lain kepala tukang,
tukang, dan pekerja.
b. Pembelian/Pengadaan bahan bangunan dan alat
penunjang, dilengkapi dengan bukti-bukti
kuitansi pembayaran,
c. Menyusun
laporan
hasil
pelaksanaan
pembangunan
Ruang
Praktik
Perhotelan
dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban
penggunaan dana bantuan (antara lain: kuitansi,
faktur/nota, bukti setor pajak) dan teknis
(antara lain: gambar site plan, gambar kerja,
Rencana Anggaran Biaya (RAB)) dilengkapi fotofoto hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan
sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan
Laporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan
Keuangan yang dikeluarkan oleh Direktorat
21
Praktik
28. Pembinaan SMK. Laporan tersebut disampaikan
kepada Direktorat Pembinaan SMK yang
disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan
Propinsi.
KETIGA
KEEMPAT
:
Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum
kedua dibebankan pada SMK .......................
(penerima bantuan).
: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika
dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala SMK................
................
NIP.
Tembusan :
1. Direktur Pembinaan SMK;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . .
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi . . . . . . . .
4. Yang bersangkutan.
22
29. Lampiran
Nomor
Tanggal
: Surat Keputusan Kepala SMK.......
: ..........
:..........
Tim Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan SMK . . . . . . .
NO
1.
2.
3.
4.
5.
NAMA
………………
………………
………………
………………
………………
UNSUR
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Masyarakat
Masyarakat
Ditetapkan di
Tanggal
JABATAN DALAM
TIM
Ketua Tim
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
:...........
:...........
Kepala SMK..........................
.....................
NIP. . . . . . . . . . . .
23
30. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . .
SMK ...................................
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA SMK .............................
Nom or : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PEMBENTUKAN TIM PERENCANA DAN PENGAWAS
PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK PERHOTELAN
KEPALA SMK . . . . . . . . :
Menimbang
: 1.
Bahwa dengan akan dibangunnya Ruang Praktik
Perhotelan untuk Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK). . . . . . . Tahun Ajaran 2014;
2. Bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan
pembangunan Ruang Praktik Perhotelan perlu
dibentuk
Tim
Perencana
dan
Pengawas
Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta
perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84
24
31. Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah
dalam
rangka
percepatan
pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor
45/PRT/M/2007
tentang
Pedoman
Teknis
Pembangunan Bangunan Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40
tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERTAMA
:
KEDUA
:
Membentuk
Tim
Perencana
dan
Pengawas
pembangunan Ruang Praktik Perhotelan SMK, seperti
nama-nama terlampir;
Tim Perencana dan Pengawas pembangunan Ruang
Praktik Perhotelan mempunyai tugas:
1. Tahap Perencanaan
a. Melakukan pendataan kondisi lahan dan
bangunan yang ada;
b. Membuat gambar rencana bangunan harus
sesuai dengan konstruksi tahan gempa yang
terdiri dari :
1) Tata letak bangunan (Site Plan);
2) Denah, Tampak, Potongan Bangunan;
3) Gambar Detail Pondasi;
4) Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof;
5) Gambar Detail Kuda-Kuda;
6) Gambar Detail Pintu dan Jendela;
7) Gambar Rencana Plafon;
8) Gambar Rencana Lantai;
9) Gambar Instalasi Penerangan dan tenaga;
10) Gambar Instalasi air bersih dan air kotor.
c. Melakukan survei harga satuan bahan dan
upah;
25
32. d. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan
(kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan upah
kerja);
e. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan;
f. Membuat Jadual pelaksanaan pekerjaan.
2. Tahap Pengawasan
a. Membantu Tim Pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan mengawasi pelaksanaan selama
pekerjaan berlangsung (setiap hari);
b. Mengawasi, memeriksa dan memberikan
persetujuan terhadap kualitas dan kuantitas
bahan yang diterima dilokasi;
c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi
kemajuan pekerjaan pembangunan;
d. Membantu Tim Pembangunan Ruang Praktik
Perhotelan membuat laporan kemajuan
pekerjaan yang terdiri:
1) Jadual pelaksanaan;
2) Laporan kemajuan pekerjaan ;
3) Berita Acara kemajuan pekerjaan 100 %
dilampiri dengan laporan kemajuan
pekerjaan (100 %);
4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari
Tim Pembangunan kepada Kepala Sekolah
dan dilengkapi dengan foto dokumentasi
yang menunjukkan kondisi 0 % sampai
dengan 100 %.
KETIGA
:
Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum
kedua akan dibebankan pada dana bantuan.
26
33. KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika
dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala SMK . . . . . . . . . . .
..............
Tembusan:
NIP. . . . . . . . . . ..
1. Direktur Pembinaan SMK;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . .
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi . . . . . . . .
4. Yang bersangkutan
27
34. Lampiran
Nomor
Tanggal
: Surat Keputusan Kepala SMK ......
: ..........
: ..........
Tim Perencana dan Pengawas
Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan SMK . . . . . . .
NO
NAMA
UNSUR
1.
2.
3.
4.
5.
.................
.................
.................
.................
.................
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
SPESIALISASI
T. Arsitek/T. Bangunan
T. Sipil/T. Bangunan
T. Mekanikal/Elektrikal
Drafter/Juru Gambar
Pengawas Bangunan
(T. Arsitek/T. Sipil/
T. Bangunan)
Ditetapkan di
Tanggal
JABATAN
Ketua Tim
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
:...........
:...........
Kepala SMK . . . . . . . . . .
.....................
NIP. . . . . . . . . . . .
28
35. KOP SURAT
SEKOLAH
PAKTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:………………………………
NIP
:………………………………
Jabatan
:………………………………
Alamat
:………………………………
Kab./Kota ………………
Propinsi…………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menyatakan sebagai berikut :
Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak
melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung
berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam
melaksanakan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan sesuai Surat
Pemberian Bantuan;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya;
Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.
Jakarta,.....................
Pembuat Pernyataan,
Materai 6000
…………………………………
NIP. …………………………
29
36. KOP SURAT
SEKOLAH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Alamat
:………………………………
:………………………………
:………………………………
:………………………………
Kab./Kota ………………
Propinsi…………………..
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Sehubungan dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan…………………………………
Nomor: ………………. Tanggal……………. sebesar Rp…………………… (………………………),
saya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan bantuan yang kami laporkan
baik dari segi fisik, administrasi, maupun keuangan dan segala akibat yang timbul di
kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.
Demikian surat Pernyataan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,…………………………………..
Kepala SMK…………………………….
Materai 6000
…………………………………………….
NIP………………………………………..
30
