1. Kota Hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan
efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi
terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan,
berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.
Dalam rangka mewujudkan kota/kawasan perkotaan yang berkelanjutan, Undang-Undang
No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, antara lain telah mengamanatkan secara tegas
bahwa 30% dari wilayah kota/kawasan perkotaan harus berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH),
dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Preskripsi RTH 30% tersebut
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dan termuat
didalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota/Kabupaten.
Dalam kaitan itu, penataan ruang sebagai matra spasial pembangunan kota merupakan alat
untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan (Eko Budihardjo,
Djoko Sujarto. 1998). Selaras dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26
Tahun 2007 pasal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk pengembangan kawasan perkotaan yang
mengharmonisasikan lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Upaya untuk
membangkitkan kepedulian masyarakat dan mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan
kota, antara lain dapat dilakukan dalam bentuk perwujudan Kota Hi jau.
Kota hijau merupakan kota yang ramah lingkungan, yang memanfaatkan sumber daya air dan
energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem informasi terpadu,
menjamin kesehatan lingkungan, serta mensinergikan lingkungan alami dan buatan. Kota Hijau
merupakan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara, berdasarkan
perencanaan dan perancangan kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan.
Selanjutnya untuk perwujudan salah satu atribut kota Hijau, Undang-Undang No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan bahwa 30% dari wilayah kota
harus berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH

2. privat. Pengalokasian 30% RTH ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW
Kota dan RTRW Kabupaten.
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang telah dirintis oleh Kementerian Pekerjaan
Umum c.q. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, merupakan salah satu langkah nyata
Pemerintah Pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah
kota/kabupaten dalam memenuhi ketetapan Undang-Undang Penataan Ruang, terutama
terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim di
Indonesia. P2KH merupakan inovasi program perwujudan RTH perkotaan yang berbasis
komunitas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa besar capaian sasaran dan manfaat yang
diperoleh dari pelaksaaan kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dalam
menambah besaran luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan, sebagaimana
diamanatkan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang