Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi pendidikan khususnya mengenai standar penilaian pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 yang mencakup pengertian, prinsip penilaian, dan berbagai jenis penilaian seperti ulangan harian, tengah semester, akhir semester, kenaikan kelas, ujian sekolah/madrasah, dan Ujian Nasional."

1. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 1
EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN FISIKA
MASALAH DAN PEMBAHASANNYA MENGENAI STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMEN NO. 20 TAHUN 2007
DOSEN :
Dr.Ir. Vina Serevina
Mahasiswa S2 :
Lukman Hidayatullah
7836130839
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2014

2. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2
BAB 1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Ada beberapa masalah yang sementara waktu ini dapat teramati dilapangan, walau hanya
beberapa saja yang dipaparkan disini, hal ini perlu ditangani secara serius dalam evaluasi
pembelajaran di sekolah. Menurut Safari (2003) Pertama adalah pengembangan system ujian,
dimana bahwasannya penyelenggaraan ujian disekolah sepertinya hanya menjadi kegiatan
musiman dengan hasil yang diragukan. Kedua adalah bahwa nilai siswa yang diperoleh dari
seorang guru tidak dapat diperbandingkan dengan nilai yang diperoleh guru lain, apalagi
bila membandingkan dengan guru dari berbagai sekolah. Tentu saja sulit untuk menafsirkan
apapun yang diperoleh dalam situasi seperti ini. Ketiga adalah perbedaan kemampuan siswa
yang dilatar belakangi perbedaan daya dukung akan menunjukan hasil belajar yang
berbeda. Keempat adalah orientasi pengajar yang salah menyikapi system penilaian. Kelima
adalah pergeseran nilai moral pengajar dalam nuansa keterpaksaan, sehingga tidak dapat
menentukan sikap pendidikan dalam keputusan penilaian. Keenam adalah rekayasa
penilaian secara menyuluh didunia pendidikan dasar, karena untuk menyelamatkan peserta
didik, agar lulus ujian Nasional. Ketujuh adalah kebocoran jawaban, baik disengaja atau
tidak disengaja dilakukan oleh oknum yang berkecimpung dalam dunia pendidikan,
sehingga berpengaruh pada keresahan dan ketidak sahihan dalam penilaian. Kedelapan
adalah kecerobohan pendidik dengan memberikan jawaban UN pada saat UN berlangsung,
hal ini sangat berpengaruh besar pembentukan mindset pada siswa, sehingga kewibawaan
pendidikan menjadi ruksak karenanya.
Dari permasalahan di atas yang penulis paparkan, bila ditinjau dari tujuan pendidikan
Nasional dan Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, sangatlah
bertolak belakang, dimana tujuan pemerintah memajukan mutu Pendidikan Nasional tidak
sejalan dengan pelaksanaan dilapangan.
Bila dilihat dari poin – poin utama dari Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar
Penilaian, ada 7 poin yang dipaparkan, diantaranya :
1. Pengertian
2. Prinsip Penilaian
3. Teknik dan Instrumen Penilaian
4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian
5. Penilaian oleh Pendidik
6. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

3. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 3
7. Penilaian oleh Pemerintah
Dari ketujuh ruang lingkup di atas yang mengatur pelaksanaan kendali mutu hasil
pendidikan Nasional, tentunya sudah dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Namun telah
dipaprkan sebelumnya di atas ada beberapa penyimpangan dalam pelaksanaannya,bahkan
tanpa disadari, akan menghancurkan pendidikan di Indonesia.
B. PERUMUSAN MASALAH
Dari berbagai permasalahan di atas yang berkaitan dengan implementasi Permandiknas RI
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, mana kiranya poin – poin yang teramati
terjadinya ketidaksesuaian dengan harapan yang termaktub dalam poin tersebut, perlu
dipaparkan fakta dan argumentasinya.
Agar hal ini tidak menjadi kesalahan dalam pengamatan, penting sekali untuk menyertakan
bukti catatan dari beberapa media, dan dengan uraian pengalaman pribadi penulis sebagai
pengajar di Sekolah.
( Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan , 2010 , Pembinaan dan Pengembangan
Profesi Guru, Kementrian Pendidikan Nasional ).
C. BATASAN MASALAH
Batasan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah poin ke 6 dan ke 7 dari
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentan Standar Penilain Pendidikan Nasional, yang
mana poin – poin tersebut adalah sebagai berikut :
a) Point 6: Penilaian oleh Satuan Pendidikan
b) Point 7: Penilaian oleh Pemerintah
D. TUJUAN
Tujuan dari penyusunan Makalah ini terutama untuk memenuhi tugas Mata kuliah Sistem
Penilaian pada Perkuliahan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta yang
dibimbing oleh ibu Dr. Ir. Vina Serevina selaku dosen pengajar Mata Kuliah Sistem Penilaian.
Dan selanjutnya, diharapkan menjadi sumbang saran dari penulis sebagai guru pengajar
SMA di daerah yang sekaligus melihat secara langsung kejadian dilapangan tentang masalah
pelaksanaan system penilaian yang dianggap penulis terjadi penyimpangan, dalam hal ini

4. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 4
perlu dicatat bahwasannya bukan maksud kesalahan dari tujuan Permendiknas RI Nomor 20
Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, tetapi kekeliruan dalam pelaksanaannya.
( Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ).
Kekeliruan itu tentunya, didorong oleh keterpakasaan, yang merupakan kesalahan patal
tetapi dilakukan dengan argumentasi kebenaran, yang dipandang menjadi tindakan itu
benar dan baik, namun telah mengancam keterpurukan pendidikan di Indonesia,
contohnya memberikan jawaban UN pada saat pelaksanaan UN berlangsung dengan tujuan
menolong peserta didik lulus dari UN.
Sehingga berangkat dari keterpaksaan ini, diharapkan menjadi masukan terhadap
pemerintah untuk mengamati kembali undang – undang system penilaian, yang dapat
mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dan juga tidak menghantui peserta
didik dengan momok kelulusan dalam UN, tetapi dengan tidak mengurangi reward daya
juang peserta didik, artinya pengukuran mutu pendidikan di Indonesia harus terus dilakukan
oleh semua unsur pendidik, terutama pemerintah sebagai penanggung jawab penilaian hasil
belajar pendidikan secara Nasional, dengan kata lain UN harus tetap diadakan tetapi system
penilaian yang perlu untuk dikaji ulang.
E. MANFAAT
Manfaat yang diharapkan dari isi Makalah ini yaitu untuk meninjau pelaksanaan
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Nasional,
sejauh mana hasil yang terjadi dilapangan dan apa saja kendala yang terjadi, adakah
kesesuaian ataukah sebaliknya.

5. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 5
Bahkan dengan digalinya unsur – unsur permasalahan dalam implementasi Permendiknas
RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian tersebut di atas, kita dapat menganalisis
dan mengevaluasi sehingga dapat dijadikan tinjauan, pertimbangan dan penentuan
pengambil keputusan untuk revisi atau pembentukan Perundangan baru dimasa
mendatang, agar arah proses dan sistemnya lebih baik.

6. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 6
BAB II KAJIAN DAN TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan dipaparkan hal lain yang berbeda dari Makalah seperti biasanya, tidak
dalam bentuk bedah pustaka, tetapi akan menyajika konten dari Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
Pendidikan yang selanjutnya akan dibahas dibab 3 .
Naskah Permendiknas ini dikutif dari Kabag Hukum 1 Kementrian Pendidikan Nasional yang
dicatat pada format pdf tertanggal 10 Agustus 2007, sebagai berikut :
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar
nasional pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, perlu
menetapkan Standar Penilaian Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94
Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

7. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 7
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.
Pasal 1
(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.
(2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

8. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 8
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2007 TANGGAL 11 JUNI 2007
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
A. Pengertian
1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta
didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan,
melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD)
atau lebih.
5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan
pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh
KD pada periode tersebut.
6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh
indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester
genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada
satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh
indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.
8. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta
didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi
belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

9. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 9
Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif
dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian
Sekolah/Madrasah.
9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian
kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar
Nasional Pendidikan.
10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang
ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk
kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas
ambang kompetensi.
B. Prinsip Penilaian
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1.sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang
diukur.
2.objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak
dipengaruhi subjektivitas penilai.
3.adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena
berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat,
status sosial ekonomi, dan gender.
4.terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak
terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
5.terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan
dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

10. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 10
6.menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua
aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk
memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
7.sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti
langkah-langkah baku.
8.beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang
ditetapkan.
9.akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik,
prosedur, maupun hasilnya.
C. Teknik dan Instrumen Penilaian
1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes,
observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan
karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.
3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau
di luar kegiatan pembelajaran.
4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah
dan/atau proyek.
5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a)
substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah
memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c)
bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan
taraf perkembangan peserta didik.
6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian
sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki
bukti validitas empirik.
7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi
persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta
menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

11. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 11
D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian
1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh
pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus
yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan
oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.
4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran
ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau
aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui
ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan
salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata
pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan
kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh
pendidik.
6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh
satuan pendidikan
melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan
mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisi-
kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan
menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan
memanfaatkan hasil penilaian.
8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran
agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa
kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari
pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

12. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 12
9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab
sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai
luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari
penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan
kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan
sumber lain yang relevan.
10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran
yang relevan.
11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan
yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.
12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan
harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran
remedi.
13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu
nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.
14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang
diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.
15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama
dengan instansi terkait.
16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat
kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi
masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk
pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian
bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

13. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 13
E. Penilaian oleh Pendidik
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk
memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas
kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:
1.menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan
kriteria penilaian pada awal semester.
2.mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada
saat menyusun silabus mata pelajaran.
3.mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik
penilaian yang dipilih.
4.melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
5.mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar
peserta didik.
6.mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang
mendidik.
7.memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
8.melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan
satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi
singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian
kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk
menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori
sangat baik, baik, atau kurang baik.
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

14. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 14
F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian
kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan
sebagai berikut:
1.menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta
didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan
pendidik.
2.mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan
kenaikan kelas.
3.menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem
paket melalui rapat dewan pendidik.
4.menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan
sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
5.menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran
pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan
mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
6.menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik
dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian
sekolah/madrasah.
7.menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari
ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan
penyelenggara UN.
8.melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada
setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan
pendidikan.
9.melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan
kabupaten/kota.
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

15. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 15
10.menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan
pendidik sesuai dengan kriteria:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata
pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika;
dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
c. lulus ujian sekolah/madrasah.
d. lulus UN.
11.menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang
mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
12.menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan
pendidikan penyelenggara UN.
G. Penilaian oleh Pemerintah
1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk
menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam
kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta
pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan
pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN
dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.
4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan
kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

16. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 16
5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan
peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan
rekomendasi BSNP.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

17. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 17
BAB III PEMBAHASAN MASALAH
Pada Bab 3 ( tiga ) ini akan dibahas tentang poin yang menjadi sorotan utama, sebagaimana
telah dibatasi pada pembatasan masalah, yaitu poin F dan G dari LAMPIRAN PERATURAN
MENTRI PENDIDIKAN NASIONAL, dan permasalahan – permasalahan dilapangan yang terjadi
berkenaan dengan poin tersebut di atas.
I. Cuplikan uraian Poin F dan G Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
Sebuah catatan bahwasannya dibawah ini akan dipaparkan beberapa sub uraian dari poin F
dan G yang dalam implementasinya terjadi ketidak sesuaian dengan apa yang diharapkan
Peraturan Perundangan No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Nasional,
diantaranya :
F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan
1.menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik
peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui
rapat dewan pendidik.
9.melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas
pendidikan kabupaten/kota.
G. Penilaian oleh Pemerintah
1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang
bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata
pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta
pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri
berdasarkan rekomendasi BSNP.
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

18. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 18
II. Pembahasan Masalah Terkait di Lapangan
F. 1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta
didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan
pendidik.
Permasalahan dan saran solusi :
Dengan penentuan Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) yang ditetapkan oleh guru
mata pelajaran masing – masing disetiap sekolah, sebagaimana yang diamanatkan oleh
point F.1 Permendiknas No. 20 Tahun 2007, bertujuan untuk menentukan tolak ukur
pencapaian hasil belajar ditiap semester.
Namun dalam pelaksanaannya, ada kekeliruandilapangan yang terjadi, diantaranya :
1. Ketercapaian KKM seakan – akan dipaksakan
2. Ada beberapa oknum guru yang memampatkan siswa yang remedial , dengan sangsi
dan tugas yang tidak sesuai.
F. 9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas
pendidikan kabupaten/kota.
Permasalahan dan saran solusi :
Data nila siswa yang dilaporkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota bersumber dari
akumulasi nilai rapot siswa dari semester 3, 4 dan 5 . Dilapangan ditemukan ketidaksesuaian
dalam tujuan dan pelaksanaannya, diantaranya :Dengan ketentuan kelulusan UN 40 % dari
nilai akumulasi semester 3,4 dan 5 yang diberikan oleh guru, dan 60 % dari nilai UN. Maka
terjadi Mark Up nilai oleh guru.
G. 1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan
untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran
tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

19. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 19
Permasalahan dan saran solusi :
Penilaian hasil belajar oleh pemerintah sangatlah penting sekali dalam arti kata UN tidak
boleh dihapus, perlu sekali dievaluasi dan dicari temukan system yang lebih baik, dan perlu
dilaksanakan dengan sebaik – baiknya,namun penentuan kelulusan dengan hanya mata
pelajaran tertentu, ini perlu dikaji ulang.
G. 2.UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta
pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
Permasalahan dan saran solusi :
Dilapangan yang terjadi bertolak belakang dengan apa yang diharapkan standar penilaian
pendidikan Nasional yang mengatur tentang mutu pendidikan di Indonesia, mutu
pendidikan akan menunjukan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan di negeri
ini.
Namun kenyataannya banyak kecurangan dan kebocoran soal yang dilakukan oleh pendidik
tentunya, karena pendidiklah yang berinteraksi secara langsung dengan siswa.
Disertakan disini, beberapa temuan factual dari sorotan media masa, sebagai berikut :
KEBOCORAN SOAL DAN KASUS SISWA MENCONTEK
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh mengatakan, pihaknya
masih mengumpulkan data dan keterangan terkait adanya pengaduan bocornya kunci
jawaban ujian nasional di sebagian daerah di Jawa Timur."Jadi terkait isu kebocoran yang
ramai, tim kementerian sudah turun untuk melakukan verifikasi. Siang ini saya juga akan
'video conference' dengan yang ada di Jatim untuk memastikan cerita bocornya itu.
Kesimpulan sampai saat ini apa yang beredar di sejumlah HP (handphone-red) itu tidak
benar. Oleh karena itu siang, jam 14.00 atau jam 15.00 kami akan meng-'clearkan' hal itu
kembali," kata Mendikbud di Kompleks Istana Presiden, Selasa (17/4).
( TVOne News, Tanggal 26 Desember 2013,Kebocoran soal dan kasus siswa mencontek,
google ).
Menjawab pertanyaan adanya indikasi kebocoran soal dari jumlah lembar soal atau
jawaban yang kurang, Mendikbud mengatakan kekurangan lembar jawaban atau soal bisa
saja terjadi meski sudah disiapkan sebelumnya."Kalau toh ada lembaran atau soal yang
kurang itu sangat dimungkinkan meskipun sudah dipersiapkan dengan baik asalkan yang
pertama ada jalan keluarnya.Oleh karena itu, misalnya di SMA 39, atau SMA manapun,
kalau ada kekurangan maka jalan keluarnya ada. Yang penting kalau dia kekurangan 10

20. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 20
menit bisa diberikan waktu khusus, yang penting yang penting sianak tidak dirugikan,
paparnya !
Mengenai adanya sekolah yang menggunakan CCTV untuk pengawasan selama ujian
nasional, Mendikbud menilai hal itu wajar dalam rangka memanfaatkan perkembangan
teknologi."CCTV dimana-mana ada, intinya ingin manfaatkan teknologi. Itu biasa
saja,kenapa menjadi stress, katanya !
Ia menambahkan, "Jadi CCTV untuk pengamanan, proses belajar itu biasa saja. Jadi
pemanfaatan teknologi untuk pengamanan itu sesuatu yg biasa saja." Sebelumnya seperti
diberitakan ANTARA di Jawa Timur, Data Humas Kemendikbud mencatat pengaduan dari
masyarakat atas isu kebocoran soal UN pada hari pertama (16/4) mencapai 27 kasus, isu
kecurangan mencapai 54 kasus, dan beredarnya kunci jawaban 20 kasus. Selain itu, ada juga
laporan soal tertukar sebanyak dua kasus. Total pengaduan 254 kasus.
Laporan itu antara lain beredarnya kunci jawaban lewat modus SMS di Jombang dan Jember
(Jawa Timur), Temanggung dan Demak (Jawa Tengah) serta Kendari (Sulawesi Tenggara). Di
Jombang, kunci jawaban Bahasa Indonesia itu langsung dicek Dewan Pendidikan Kabupaten
Jombang dengan menghadirkan sejumlah guru Bahasa Indonesia,ternyata 75 % jawabannya
benar.
Selain itu, ada pula pelajar yang ketahuan mencontek dan guru memberitahukan jawaban
soal kepada anak didiknya.Kasus itu terjadi di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi
Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.(Ant).
( TVOne News, Tanggal 26 Desember 2013, Kebocoran soal dan kasus siswa mencontek,
google )

21. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 21
G. 6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan
rekomendasi BSNP.
Permasalahan dan saran solusi :
Banyak sekali pemberitaan oleh media masa maupun elektronik, yang menginformasikan
kejadian, yang terjadi pada peserta UN yang tidak lulus setelah menerima pengumuman
hasil UN.
Ada yang stress, ada juga yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang konyol, karena
sebuah alasan berat menanggung malu karena tidak lulus UN.
Dengan hal demikian, perlu kiranya untuk menguji ulang Perundangan ini, dengan tidak
mengurangi mutu pendidikan di Indonesia.
( Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ).

22. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 22
BAB IV KESIMPULAN
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Nasional
merupakan perundangan yang menjadi sandaran hukum, dan peraturantentang
pengendalian mutu hasil pendidikan, sesuai standar nasional pendidikan yang
dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Standar
Penilaian Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
Isi Standar Penilaian Pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Mentri Pendidikan
Nasional, merupakan prosedur rangkaian proses penilaian hasil belajar peserta didik dari
tahap ulangan harian sampai Ujian Nasional.
Tujuan dan fungsi Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar penilaian, sangatlah
penting sekali, walau ada beberapa poin yang perlu argumentasi dan perlu dilakukan kaji
ulang, agar terjadi keselarasan antara tujuan dan pelaksanaannya, dan dapat mengikat
semua komponen, sebagaimana fungsi perundangan yang semestinya.
( Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan )
Ada hal – hal yang terjadi ketidaksesuaian dilapangan, yang merupakan penyelewengan dari
pelaku dan pelaksana Permendiknas RI No. 20 tahun 2007 tersebut di atas, penyelewengan
tesebut merupakan konsekuensi efek dari peraturan perundangan tersebut.
Salah satu permasalahan yang terjadi, yaitu penentuan prosentasi nilai 40 % dari nilai
sekolah dan 60 % dari hasil UN, yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga tidak
menujukan kebenaran prinsif penilaian yang dilakukan.
Begitu juga dengan ketentuan hasil UN yang menjadi patokan kelulusan, hal ini yang
menjadi dorongan penyelewengan tehadap prinsif penilaian, demikian perlu kiranya
pengkajian lebih mendalam, dengan meninjau fakta di lapangan.

23. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 23
BAB V SARAN – SARAN
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwasannya penilaian hasil belajar secara Nasional sangat
perlu dilakukan oleh pemerintah, hal ini untuk mengetahui mutu dan keberhasilan pendidikan
di Indonesia, dengan demikian tidak ada alasan untuk menghapus atau menghilangkan UN.
Namun dalam pelaksanaannya perlu dipelajari sebuah system yang proporsional, yang dapat
mengikat dan menggiring mutu pendidikan Indonesia kearah yang lebih baik.
Sebuah perundangan tidak akan terlepas pengkajian ulang dan evaluasi, bila tidak dilakukan
pengkajian ulang dan evaluasi, baik penyempurnaan atau perubahan, maka akan terjadi
kemunduran atau kehancuran dari sebuah tujuan.
Dengan demikian, sebatas saran dari penulis, penulis memaparkan saran – saran yang berkaitan
dengan uraian standar penilaian pada point F dan G dari isi Permendiknas RI No. 20 Tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, diantaranya :
( Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan )
1. KKM masih perlu tetap diberlakukan
2. System Pelaporan nilai 40 % dari penilaian sekolah perlu ditiadakan, karena selalu
terjadi Murk Up nilai, dan hal ini tidak sesuai dengan prinsif penilaian yang diamanati
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007.
3. Patokan UN sebagai penentu kelulusan, perlu dicarikan solusinya, misalkan dengan
merubah system tahapan kelas dan penjurusan, yang jelasnya sebagai berikut :
1) Siswa SD seperti biasa, masa belajar 6 tahun dengan patokan nilai Ujian Nasional
Murni ( UNM ).
2) Siswa SMP seperti biasa, masa belajar 3 tahun dengan materi pelajaran umum, dan
patokan nilai Ujian Nasional Murni ( UNM ).

24. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 24
3) Siswa SMA dijuruskan di kelas X, dan masa belajar hanya 2 tahun, dimasa inilah
diberlakukan penentuan kelulusan seperti UN yang benar-benar dikontrol ketat ,
dan jika tidak lulus di tahun ke-2 ini, siswa diberikan kesempatan dengan mengikuti
kelas kembali selama satu tahun dengan program kurikulum yang telah ditentukan,
jadi tetap sama masanya 3 tahun ( jika untuk siswa yang tidak lulus di tahun ke-2).
Dan perlu kiranya diberikan reward untuk siswa yang dapat lulus UN di tahun ke-2.
Demikian kiranya hanya sebuah saran, dan mohon kiranya untuk dimaklum atas keterbatasan
dan kekeliruan saran dari penulis.

25. TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 25
DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan( 2010 ), Pembinaan dan Pengembangan
Profesi Guru, Kementrian Pendidikan Nasional.
Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
Safari ( 2003 ), Evaluasi Pembelajaran, Program Guru Bantu Direktorat Tenaga Kependidikan
TVOne News, Tanggal 26 Desember 2013, Kebocoran soal dan kasus siswa mencontek, google