By: Novianti Rossalina dkk XII IPA 5 MAN Babat Lamongan

1. “Bagaimana Seandainya Konsep Khilafah Diterapkan Di
Indonesia?”
Guru Pembimbing:
M.Luthfillah, M.Ag
Di susun oleh:
1.
2.
3.
4.
5.
Ahmad Ali Manan
Hafzah Surya Hidayah
Nofiyanti Walidatul I.
Novianti Rossalina
Riris Arniati
Kelas :
XII IPA 5
KEMENTERIAN AGAMA RI
MADRASAH ALIYAH NEGERI BABAT
TP: 2012 / 2013
XII IPA 5 | “Bagaimana Seandainya Konsep Khilafah Diterapkan di Indonesia?”
1

2. KATA PENGANTAR
Dengan menyebut asma ALLAH yang maha Pemurah lagi Maha Penyayang
Alhamdulillah berkat rahmat ALLAH SWT “Makalah Fiqih” telah kami selesaikan.
Tiada harapan sedikitpun dari kami kecuali makalah ini dapat bermanfaat memberikan
sumbangan positif kepada segenap pembaca dan menambah pengetahuan mengenai kenakalan
remaja untuk pegangan dalam menjalani kehidupan.
Sejalan dengan itu semua, maka dengan seggala kemampuan yang ada kami
usahaakan berbagai cara dalam menyusun makalah ini agar mudah difaham dan diterima oleh
seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian para pembaca mungkin menjumpai hal hal
yangdirasa kurang berkenan dihati , Hal ini kami menyadarinya semua, tiddak ada gading
yang tak retak , sehingga jika para pembaca menjumpai kesalahan kesalahan didalam
makalahini, sudilah kiranya memberi teguran positif, insyaallah dengan teguran dan
pembetulan dari pembaca yang arif lagi bijaksana makalah yang selanjutnya akan lebih baik,
dan demikian inilah yang kami8 harapkan.
Akhirnya semoga ALLAH meridhoi usaha kaami dan mencacatnya sebagai amal
shaleh kami. Dan kepada pembaca yang telahsudi memberikan teguran dan pembetulan,
Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih, semoga ALLAH memberipaahala yang
setimpal, Amiieen...
Babat, 07 Agustus 2012
Penyusun
XII IPA 5 | “Bagaimana Seandainya Konsep Khilafah Diterapkan di Indonesia?”
2

3. DAFTAR ISI
Halaman Cover..........................................................................................................................1
Kata Pengantar............................................................................................................................2
Daftar Isi.....................................................................................................................................3
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..........................................................................................................4
1.2 Rumusan Masalah.....................................................................................................4
1.3 Tujuan Penulisan.......................................................................................................4
1.4 Manfaat Penulisan....................................................................................................5
1.5 Metode Penulisan.....................................................................................................5
BAB II. PEMBAHASAN
2.1 Perbedaan antara Khilafah dan Demokrasi..............................................................6
2.2 Persamaan antara Khilafah dan Demokrasi..............................................................6
2.3 Penerapan Khilafah di Indonesia..............................................................................7
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan...............................................................................................................9
DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................................10
XII IPA 5 | “Bagaimana Seandainya Konsep Khilafah Diterapkan di Indonesia?”
3

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah Negara yang beragama majemuk (lebih dari 1 agama). Meskipun
begitu, agama islam tetap menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk
Indonesia. Akan tetapi hal ini justru menimbulkan dampak tersendiri mengenai tatanan
kenegaraan yang sejak dahulu hingga sekarang masih diperdebatkan oleh beberapa pihak
dari islam sendiri. Menurut beberapa pihak Islam yang beraliran keras, menginginkan
agar sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem Khilafah (sistem pemerintahan
islam).
Hal ini tentu saja sangat sulit untuk diterapkan, mengingat keberagaman agama
yang terdapat di Indonesia, tentu kemungkinan besar akan menimbulkan kecemburuan
sosial yang nantinya malah akan menghancurkan islam itu sendiri, bukan malah
membangkitkan kejayaannya. Tentu saja islam akan dianggap sebagai agama yang tidak
memiliki toleransi, padahal ALLAH memerintahkan kita untuk menghormati sesama
manusia meskipun berbeda agama, kecuali orang kafir yang memerangi islam dan
membahayakan islam. Untuk itu makalah ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan
sedikit kesimpulan mengenai “Bagaimana seandainya jika konsep khilafah diterapkan di
Indonesia?”.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun Rumusan Masalah yang dapat diambil dari topik “Bagaimana seandainya
jika konsep khilafah diterapkan di Indonesia?” adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana persamaan konsep Khilafah dan Demokrasi (di Indonesia)?
2. Bagaimana perbedaan konsep Khilafah dan Demokrasi (di Indonesia)?
3. Bagaimana seandainya konsep khilafah diterapkan di Indonesia?
1.3 Tujuan Penulisan
Dalam Penulisan makalah ini kami penulis memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui persamaan konsep Khilafah dan Demokrasi (di
Indonesia)
2. Untuk mengetahui perbedaan konsep Khilafah dan Demokrasi (di
Indonesia)
3. Untuk mengetahui bagaimana seandainya konsep khilafah diterapkan di
Indonesia
XII IPA 5 | “Bagaimana Seandainya Konsep Khilafah Diterapkan di Indonesia?”
4

5. 1.4 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penulisan makalah ini adalah sebagai
berikut:
1. Dapat mengetahui persamaan konsep Khilafah dan Demokrasi (di
Indonesia)
2. Dapat mengetahui perbedaan konsep Khilafah dan Demokrasi (di Indonesia)
3. Dapat mengetahui bagaimana seandainya konsep khilafah diterapkan di
Indonesia
1.5 Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Metode pengumpulan data menggunakan metode study pustaka dan literatur.
2. Prosedur penelitian:
 Mencari di buku dan di Internet tentang “Bagaimana seandainya jika
konsep khilafah diterapkan di Indonesia?”
XII IPA 5 | “Bagaimana Seandainya Konsep Khilafah Diterapkan di Indonesia?”
5

6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Perbedaan antara Khilafah dan Demokrasi
Berdasarkan pencarian kami, ada sumber yang menyebutkan perbedaan antara
Khilafah dan Demokrasi sebagai berikut:
1. Demokrasi : Ajaran Plato
Khilafah : Ajaran Nabi
2. Demokrasi : Kedaulatan di tangan rakyat
Khilafah : Kedaulatan di tangan syara‟
3. Landasan Demokrasi : Sekularisme
Landasan Khilafah : Aqidah Islam
4. Demokrasi : Kebenaran adalah suara terbanyak
Khilafah : Kebenaran sesuai nash syara‟
5. Demokrasi : Bebas bertingkah laku
Khilafah : Hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syara‟
6. Referensi hukum/UU Demokrasi : Studi banding luar negeri
Referensi UU Khilafah : Qur‟an & Sunnah.
(http://globalkhilafah.blogspot.com/2012/04/sistem-khilafah-vs-sistem-demokrasi.html)
Secara khusus tujuan khilafah adalah sebagai berikut :
a.
Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah Nabi Muhammad saw. wafat (bukan
pengganti sebagai Nabi).
b.
Berupaya untuk memelihara keamanan dan ketahanan agama dan negara.
c.
Mengupayakan kesejahteraan lahir batin dalam rangka memperoleh kebahagiaan di
dunia dan di akhirat.
d.
Mewujudkan dasar-dasar khilafah (pemerintahan) yang adil dalam seluruh aspek
kehidupan umat Islam. (DEPAG, hal 105-107)
Sedangkan Tujuan Demokrasi Sebagai Berikut :
a. Melanjutkan kepemimpinan negara sebagaimana sistem pemerintahan di Athena,
Yunani Kuno.
b. Berupaya untuk memelihara keamanan dan ketahanan negara.
c. Mengupayakan kesejahteraan umum / rakyat.
d. Mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan UUD dan Dasar Negara.
XII IPA 5 | “Bagaimana Seandainya Konsep Khilafah Diterapkan di Indonesia?”
6

7. 2.2 Persamaan antara Khilafah dan Demokrasi
Dari sudut pandangan agama, pemerintahan Indonesia adalah sah. Pandangan ini
didasarkan pada dua dalil. Yaitu: pertama, presiden Indonesia dipilih langsung oleh
rakyat. Menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah (cet. 2001 hal. 204), sistem
pemilihan langsung oleh rakyat sama dengan pengangkatan Sayyidina Ali karamullah
wajhah untuk menduduki jabatan Khalifah.
Kedua, presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua
lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat disepadankan dengan ahlu a-halli wa al-„aqdi
dalam konsep al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthoniyah.
Keabsahan pemerintahan Indonesia bukan hanya dapat dilihat dari sudut sistem
pemilihan dan mekanisme pelantikan presiden saja, namun juga bisa dilihat dari
terpenuhinya maqashidu al-syari‟ah (tujuan syar‟i) dari imamah (pemerintahan)
Indonesia, dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum. Dalam
konteks ini, pemerintahan Indonesia telah memenuhi tujuan syar‟i di atas dengan adanya
institusi pemerintahan, kepolisiaan, pengadilan dan lain sebagainya. Alhasil, menurut
Ahlussunnah wal Jama‟ah, pemerintahan Indonesia adalah pemerintah yang sah. Siapa
pun tidak bisa mengingkarinya.
(http://bongkarhti.blogdetik.com/khilafah/tidak-perlu-ada-khilafah-di-indonesia)
Jika dilihat secara seksama, khilafah dan demokrasi ini adalah satu kesatuan. Ini
jika kita melihat dari kita sebagai seorang muslim yang harus percaya bahwa khilafah itu
nantinya akan muncul dan berjaya kembali. Itu adalah suatu kepastian. Khilafah adalah
tujuan bersama, dan demokrasi adalah alat kita untuk menuju kesana. Jika ada orang
idealis yang mengatakan bahwa saat ini demokrasi bobrok dan tidak mau terlibat
dalamnya, maka jangan harap khilafah muncul. Kita melihat saat ini, demokrasi adalah
satu-satunya sistem yang terbaik diantara yang terburuk. Kita melihat, dengan kebebasan
yang diberikan oleh demokrasi membuat kita semakin leluasa menyebarkan dakwah ini.
Dan inilah yang dinamakan menikmati demokrasi. Menunggangi demokrasi untuk
kejayaan khilafah.
(http://sosbud.kompasiana.com/2012/01/20/khilafah-dan-demokrasi-adakah-keberbedaan)
2.3 Penerapan Khilafah di Indonesia
Menganggap khilafah penyelamat NKRI juga sudah salah. Kekhawatiran yang
terjadi bagi Umat Islam yang ada di Indonesia adalah NKRI merupakan pemersatu
bangsa sekaligus agama. Tidak mungkin kemudian digantikan Khilafah atau syari‟at
islam yang didalamnya akan ada aturan pengikat antara agama yang satu dengan yang
lainnya. Di dalam islam masih ada istilah kafir dzimmi dan harbi. Namun, Indonesia
tidak mempunyai itu. Sikap pemerintah mengunakan model sekularisme adalah hal yang
cocok buat indonesia. Ini bukan arab yang semuanya ber-agama islam.
(http://adie85.blogspot.com/2009/10/rumahopini.html)
XII IPA 5 | “Bagaimana Seandainya Konsep Khilafah Diterapkan di Indonesia?”
7

8. Terlebih, mendirikan khilafah mendunia atau di Indonesia terbantahkan oleh
dalil-dalil berikut ini:
 Pertama, khilafah mendunia tidak memiliki akar dalil syar’i yang qath’i.
Adapun yang wajib dalam pandangan agama, adalah adanya pemerintahan yang
menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan dunia. Terlepas dari apa dan bagaimana
sistem pemerintahannya. Karena itu, kita melihat para ulama di berbagai negara di
belahan dunia memperbolehkan, bahkan tak jarang yang ikut terlibat langsung
dalam proses membidani pemerintahan di negaranya masing-masing. Beberapa
contoh kasus dari sistem pemerintah di jaman klasik, antara lain: Daulah Mamalik
di Mesir, Daulah Mungol di India, Daulah Hafshiyyah di Tunis, dan lain
sebagainya.
 Kedua, persoalan imamah dalam pandangan Ahlussunnah wal Jama’ah
bukanlah bagian dari masalah aqidah, melainkan termasuk persoalan siyayah
syar’iyyah atau fiqih mu’amalah.
Karena itu, kita boleh berbeda pendapat dalam soal sistem pemerintahan, sesuai
dengan
kondisi
zaman
dan
masyarakatnya
masing-masing
dalam
mempertimbangkan mashlahah dan mafsadah dari sistem yang dianutnya tersebut.
 Ketiga, membentuk pemerintahan agama di suatu daerah, akan
membunuh agama itu sendiri di daerah lain.
Menegakkan Islam di suatu daerah di Indonesia, sama halnya dengan membunuh
Islam di daerah-daerah lain seperti di Irian Jaya, di Flores, di Bali dan lain
sebagainya. Daerah basis non Islam akan menuntut hal yang sama dalam proses
penegakkan agamanya masing-masing. Bentuk negara nasional adalah wujud
kearifan para pemimpin agama di Indonesia, tidak ingin terjebak pada
institusionalisasi agama, sebagai tuntutan dari otonomi daerah.
 Keempat, masyarakat masih belum siap benar untuk melaksanakan
syari’at Islam secara penuh, terutama untuk menerapkan hukum pidana
Islam.
Seperti bagi pezinah dirajam, pencuri dipotong tangan, sanksi bagi yang tidak
melaksanakan sholat dan zakat, dan seterusnya. Penerapan syari‟ah Islam secara
penuh tanpa mempertimbangkan kesiapan umat Islam akan menyebabkan banyak
umat Islam yang tidak mengakui sebagai seorang muslim karena takut terhadap
sanksi hukum tersebut. Jumlah 90 persen umat Islam akan mengalami penurunan
secara drastis. Sehingga penerapan itu justru merugikan umat Islam sendiri.
 Kelima, sulitnya mencari tolok ukur apakah yang dilakukan oleh seorang
khalifah itu merupakan suatu langkah politik atau sekedar pelampiasan
ambisi kekuasaan, atau itu memang benar-benar melaksanakan perintah
Allah ketika terjadi kekerasan dari khalifah yang berkuasa terhadap para
ulama sebagaimana dialami oleh imam madzhab yang empat: Imam Maliki,
XII IPA 5 | “Bagaimana Seandainya Konsep Khilafah Diterapkan di Indonesia?”
8

9. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para
pengikut mereka.
Sejarah mencatat tidak sedikit dari para ulama yang mendapat perlakuan zalim,
diborgol, dipenjara, dan dianiaya, sementara khalifah dalam menjalankan hukuman
tersebut melakukannya atas nama agama. Jika demikian yang terjadi maka sudah
pasti ulama nahdliyyin akan memenuhi penjara-penjara di seluruh wilayah
Indonesia.
 Keenam, jika memang disepakati ide formalisasi syari’ah, maka teori
syari’ah manakah yang akan diterapkan.
Apakah model Wahabi di Saudi Arabia yang memberangus ajaran-ajaran yang
tidak sesuai dengan pemahaman pemerintah, sebagaimana diamalkan oleh kaum
nahdliyyin seperti tawassul, tahlil, talqin, dan lain sebagainya atau sistem Syi‟ah
yang telah membunuh ratusan ulama dan umat Islam, menghancurkan masjidmasjid Ahlus Sunnah sebagaimana yang terjadi di teluk Persi, di bagian wilayah
Timur Tengah, atau belahan lain di dunia ini, dan pemerintah yang berkuasa
melakukan semua itu, lagi-lagi, atas nama agama. Jika itu yang terjadi, niscaya
warga Nahdliyyin akan akan menjadi korban dari pemerintah yang berbeda aqidah
tersebut.
Dalil-dalil di atas kian meyakinkan bahwa cita-cita untuk mendirikan khilafah
islamiyah akan membawa konsekuensi tersendiri bukan hanya menyangkut tampilan
wajah Indonesia tetapi juga kondisi masyarakat yang akan diwarnai oleh konflik dan
disistensi dari elemen bangsa yang lain.
(http://bongkarhti.blogdetik.com/khilafah/tidak-perlu-ada-khilafah-di-indonesia)
Dan selayaknya bagi umat Islam Indonesia sudah harus mengetahui bahwa apa
yang ada dalam al-Qur‟an lebih banyak hal toleransi bukan memaksakan kehendak. Pada
surat al-Kafirun Misalnya, merupakan ayat yang mengandung toleransi yang cukup
tinggi. Tidak perlu bagi kaum muslimin untuk memaksakan suatu agama terhadap orang
lain. Biarlah, agamaku (islam) dan agama mereka (selain Islam). Ini menjadi bukti
kongkret bahwa islam juga mengajarkan kebebasan dalam memeluk agama.
(http://adie85.blogspot.com/2009/10/rumahopini.html)
XII IPA 5 | “Bagaimana Seandainya Konsep Khilafah Diterapkan di Indonesia?”
9

10. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Meskipun sistem Khilafah telah berhasil membawa islam pada masa
kejayaannya, akan tetapi penerapan khilafah di Indonesia adalah hal yang sulit untuk
diwujudkan, mengingat bermacam-macam agama yang dianut oleh warga Indonesia
sampai saat ini.
Khilafah dan Demokrasi hanya ada sedikit perbedaan yang mendasar yakni
Khilafah menggunakan dasar syari‟at islam dalam menjalankan program pemerintahan
sedangkan sistem demokrasi menggunakan dasar konstituante. Sebenarnya Khilafah dan
Demokrasi hampir sama, walaupun ada sedikit perbedaan, kesamaan itu terletak pada:
 Pertama, presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Ibnu Katsir
dalam Al-Bidayah wan Nihayah (cet. 2001 hal. 204), sistem pemilihan langsung
oleh rakyat sama dengan pengangkatan Sayyidina Ali karamullah wajhah untuk
menduduki jabatan Khalifah.
 Kedua, presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua
lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat disepadankan dengan ahlu a-halli wa
al-„aqdi dalam konsep al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthoniyah.
XII IPA 5 | “Bagaimana Seandainya Konsep Khilafah Diterapkan di Indonesia?”
10

11. DAFTAR PUSTAKA
Ditjen Bjnbaga Islam Depag RI.1995/1996.Kurikulum Madrasah Aliyah/GBPP
Mata Pelajaran Fiqih Jakarta
http://adie85.blogspot.com/2009/10/rumahopini.html
http://bongkarhti.blogdetik.com/khilafah/tidak-perlu-ada-khilafah-di-indonesia/
http://globalkhilafah.blogspot.com/2012/04/sistem-khilafah-vs-sistemdemokrasi.html
http://idiaprenduan.com/antara-sistem-demokrasi-dan-sistem-khilafahpemerintahan-islam/
http://sosbud.kompasiana.com/2012/01/20/khilafah-dan-demokrasi-adakahkeberbedaan/
XII IPA 5 | “Bagaimana Seandainya Konsep Khilafah Diterapkan di Indonesia?”
11