Disampaikan dalam FGD PKP2A I LAN Bandung Jatinangor, 5 April 2012

1. PKP2A I LAN Bandung
Kiara Payung, 5 April 2012

2.  Komentar per Issu / Poin
 Kembali ke Laptop: Apa itu
Desentralisasi?
 Focusing …
 Milestone Desentralisasi Asimetris.

3.  Dalam TOR disebut berkali-kali soal tujuan negara dalam men-
sejahterakan rakyatnya. Kesan awal, kajian ini ingin mengkaitkan
sejauh mana dampak desentralisasi terhadap perwujudan
kesejahteraan dan mencari pola desentralisasi (asimetris) yg paling
optimal untuk mencapai kesejahteraan.
KOMENTAR:
 Selama ini, pergerakan bandul desentralisasi lebih dikaitkan dengan efisiensi
atau demokrasi (lihat slide).
 Desentralisasi yg berorientasi efisiensi, mungkin dapat dianalogkan dengan
desentralisasi simetris. Sedangkan desentralisasi yg berorientasi demokrasi,
lebih cocok dianalogkan dengan desentralisasi asimetris, meski tidak menutup
kemungkinan desentralisasi asimetris lebih efektif menciptakan efisiensi
(kasus Jepang).
 Baik desentralisasi yg berorientasi efisiensi maupun yg berorientasi
demokrasi, pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk menciptakan
kesejahteraan. Namun belum ada kesimpulan bahwa desentralisasi yg pro
efisiensi otomatis juga pro kesejahteraan. sehingga harus dihilangkan kesan
bahwa desentralisasi asimetris lebih dekat dengan kesejahteraan.

5. KOMENTAR (Lanjutan):
 Akan sangat sulit merumuskan model desentralisasi asimetris
dengan pintu masuk kesejahteraan (alasan ekonomi). Sebab,
terlebih dahulu harus ada studi perbandingan model
desentralisasi mana yg pernah berlaku di Indonesia yg paling
mampu mensejahterakan warga negara. Jika sudah ketemu, baru
dianalisis apa faktor yg menentukan keberhasilan desentralisasi
dalam meraih kesejahteraan, untuk selanjutnya ditentukan dalam
hal apa perlakuan asimetris diberikan.
 Kesulitan mengkaitkan desentralisasi asimetris dengan
kesejahteraan juga didukung oleh fakta empirik bahwa Otsus
papua dan Aceh tidak banyak memberi dampak positif pada
kesejahteran masyarakat (TOR hal. 3).
 Mungkin, pintu masuk ‘keragaman, tuntutan kebutuhan, latar
belakang historis, dan amanat konstitusi’ (alasan politik) lebih
tepat untuk dipilih.

6.  Pada hal. 1 alinea 2 disebutkan bahwa UU No. 1/1945
merupakan kebijakan desentralisasi yg pertama kali
ditetapkan di Indonesia.
KOMENTAR:
 Jika dihitung sejak Indonesia merdeka, benar. Namun jika
melihat aspek historisitas, maka kebijakan yg pertama adalah
Decentralizatie Wet 1903, yg disusul dengan Wet op de
Bestuurshervorming (Stb. 1922/216).
 Pada Tabel 1.1. disebutkan bahwa asas otonomi pada masa
UU No. 32/2004 adalah otonomi luas, nyata & bertgjawab.
KOMENTAR:
 Menurut bagian Menimbang butir (b), Pasal 1, Pasal 2 (3), dan
Pasal 10 (2), asas yang digunakan adalah otonomi seluas-
luasnya.

7. What do we mean by
Desentralisasi?
5 Tipologi Desentralisasi Smith.
4 Tipologi Desentralisasi Rondinelli
& WB.
3 Tipologi Desentralisasi Brilantes Jr.
2 Tipologi Desentralisasi Ribot.

8. 5 Typology of Decentralization
(Smith, 2001)

9. 4 Typology of Decentralization
(Rondinelli and WB, 1999)
 Political decentralization;
 Administrative decentralization:
 Deconcentration
 Delegation
 Devolution
 Fiscal decentralization;
 Market decentralization.

10. 3 Typology of Decentralization
(Brilantes Jr., 2004)

11. 2 Typology of Decentralization
(Ribot, 2004)

12.  Dari beragam tipologi diatas, desentralisasi yg mana yg akan
dikembangkan dengan pola asimetris?
 Dalam TOR nampaknya ada link yang hilang antara paparan awal Latar
Belakang dengan keputusan untuk memfokuskan pada desentralisasi
asimetris berbasis sosial ekonomi. Jika ini yg diambil, mungkin dalam
Latar Belakang lebih tepat untuk mengangkat soal kesenjangan (sosial)
ekonomi antar daerah, gambaran potensi perekonomian daerah,
kapasitas fiskal masing2 daerah, visi dan target pembangunan bidang
ekonomi masing2 daerah, dll.
 Dimensi « sosial » lebih baik dilekatkan pada dimensi « budaya » dari
pada « ekonomi »  lihat Milestone Desentralisasi Asimetris.
 Perumusan Masalah dan Tujuan sebaiknya tidak melebar, dan cukup
dipilih butir no. 1. Adapun masalah dan tujuan no. 2 dan 3 dapat dikaji
pada seri tahun mendatang (multi years). Sebab, pada tahap pertama
baru menyusun model, tentu implementasinya tidak bisa seketika,
apalagi mengkaji soal implikasi dari penerapan model tsb.

13. Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Alasan Alasan Alasan Alasan
Historis Politis Sosial Ekonomi
Konstitusi Budaya

14. – Tri Widodo W. Utomo –
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI