Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Dokumen tersebut membahas beberapa isu strategis dan kebijakan terkait kewidyaiswaraan seperti pemberlakuan UU ASN, pengembangan widyaiswara, dan KTI dalam jurnal ilmiah. Dokumen tersebut juga membahas perubahan-perubahan pada peraturan kewidyaiswaraan seperti tugas pokok widyaiswara, syarat pendidikan menjadi widyaiswara,

1. RAKORNAS DIKLAT APARATUR
JAKARTA, 29-30 OKTOBER 2015Lembaga Administrasi Negara
Kantor Pusat: Jl. Veteran No. 10,
Jakarta Pusat 10110
DINAMIKA KEBIJAKAN
PEMBINAAN WIDYAISWARA
Kedeputian Diklat Aparatur

2. Pokok Pembahasan
❶ Isu-isu strategis & kebijakan
Kewidyaiswaraan
❷ Kebijakan Kewidyaiswaraan yang
berlaku
❸ Pengembangan Program
Kewidyaiswaraan

3. Isu Strategis Terkait Kewidyaiswaraan
•Pemberlakuan Undang-Undang ASN
(terkait hak pengembangan kompetensi bagi
tiap ASN), peran dan kontribusi WI tinggi
•Pengembangan Widyaiswara, Diklat Penjejangan
(Permenpan RB No. 22 Tahun 2015, Pasal 31)
•KTI dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi (bagi
WI Utama, Perkalan No. 26 Tahun 2015)
•Kebijakan Penganggaran PMK No 53/Tahun 2014 ,
PMK No. 65 Tahun 2015 (honorarium kebijakan
Diklat)

4. Pemberlakuan UU ASN
Diklat (Pelatihan) sebagai salah satu cara
pengembangan Kompetensi
Setiap ASN memiliki hak mendapatkan Pengembangan
kompetensi sebesar 80 JP per tahun
Widyaiswara mempunyai peluang besar dalam
kegiatan pengembangan kompetensi ASN
Tantangan bagi Widyaiswara untuk terus meningkatan
kapasitas, update informasi
Instansi/Lembaga Diklat perlu menyediakan
bentuk kegiatan pengembangan WI

5. Kebijakan Pengembangan Widyaiswara
• Pengembangan Widyaiswara (Permenpan RB No. 22 Tahun
2015, Pasal 31), WI yang akan naik jenjang jabatan harus
mengikuti dan lulus Diklat Penjejangan dan Uji
Kompetensi sesuai dengan jenjang yang akan
didudukinya.
• Pemberlakuan persyaratan tersebut per 1 Januari 2014
(SKB LAN – BKN No 1 dan No. 10 Tahun 2010)
• Lembaga Diklat/Instansi perlu memperhatikan kebutuhan
pengalokasian anggaran kegiatan tersebut

6. Karya Tulis Ilmiah (KTI)
•Perkalan No 26 Tahun 2015, BAB VI Ketentuan
Peralihan, Orasi Ilmiah dengan KTI yang dimuat dalam
jurnal Imiah nasional terakreditasi mulai diberlakukan
pada bulan Oktober 2016.
•Pimpinan Instansi/Lembaga Diklat/Pengelola
Kepegawaian perlu mendorong tersedianya forum
pengembangan profesi WI.
•WI terus meningkatkan kapasitas , dan latihan dalam
penyusunan KTI

7. Kebijakan Penganggaran
•PMK No. 53 Tahun 2014, PMK No. 65 Tahun 2015
tentang Standar Biaya Masukan 2015/2016
(point 19 b : Honorarium Pengajar Diklat).
•Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang
berasal dari dalam unit Satker penyelenggara baik WI
maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara,
honoraium diberikan atas kelebihan jumlah minimal
jumlah tatap muka. Ketentuan jumlah tatap muka
mengacu pada ketentuan yang berlaku.
•Pengaturan JP Minimal dalam proses pengesahan

8. KEBIJAKAN PEMBINAAN WIDYAISWARA
Peraturan Kepala LAN No. 26 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara
Peraturan Bersama Kepala LAN Dan Kepala BKN No. 1 dan
No. 8 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksaan Permenpan
dan RB No. 22 Tahun 2014
Permenpan dan RB No. 22 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

9. Kebijakan Dalam Proses Finalisasi ( Tahun 2015)
1
• Pedoman Penyelenggaraan Diklat
Kewidyaiswaraan Subtansi Dikatpim Tk. III
dan Tk. IV
2
• Pedoman Penyelenggaraan Diklat
Kewidyaiswaraan Substansi Diklat
Prajabatan
3
• Pedoman Penyelenggaraan Diklat dan
Seleksi Calon Widyaiswara

10. BEBERAPA PERUBAHAN
PERMENPAN DAN RB NO. 22 TAHUN 2014
NO BAGIAN POKOK-POKOK PERUBAHAN
1. Tugas Pokok
Widyaiswara
Tugas Pokok Jabatan Fungsional Widyaiswara yaitu
melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan
Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah
2. Rincian Kegiatan Lebih simpel menjadi 57 butir kegiatan, sebelumnya 175
butir kegiatan
3. Angka kredit
Pengembangan
Profesi (terkait KTI)
Persyaratan pemenuhan angka kredit berdasar kenaikan
per jenjang pangkat, sebelumnya berdasar kenaikan per
jenjang jabatan
4. Pembebasan
Sementara karena
tidak tercapai AK
Sudah tidak ada lagi, diganti dengan konsep
“maintenance” yaitu pencapaian angka kredit tahunan
yang harus dicapai sesuai SKP masing-masing jenjang
jabatan Widyaiswara

11. Lanjutan……
NO BAGIAN /PASAL POKOK-POKOK PERUBAHAN
5. Syarat pendidikan
menjadi
Widyaiswara
Berijazah paling rendah Magister (S2)
6. Kewenangan Tim
Penilai Pusat
Menilai evaluasi kinerja Widyaiswara (DUPAK) untuk
Widyaiswara yang akan ke jenjang Widyaiswara Ahli Utama
7 Penilaian Angka
Kredit
• Bersifat tunggal (tidak berdasarkan pada jenjang diklat yang
di ajarkan), Widyaiswara mempunyai peluang dan
kesempatan yang sama
• Tidak berlaku paket (Bahan Ajar, Bahan Tayang, GBPP &
SAP, bahan peraga)
• Mengakomodir Kegiatan WI dalam Dikjartih Diklatpim pola
baru (coaching, benchmarking, pendampingan penulisan
PP)

12. KEBIJAKAN POKOK – POKOK PENGATURAN
Pokok-pokok Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN
No. 1 dan No. 8 Tahun 2015
Pengaturan Diklat
Penjenjangan
Widyaiswara yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti
dan lulus diklat penjenjangan Widyaiswara dan uji kompetens
sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya. ( Sejak
Perbers No. 1 dan No. 2 Tahun 2010, efektif per Januari 2014
Pengaturan
pengangkatan
Widyaiswara dari jalur
Jabatan Pimpinan Tinggi:
❶Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, ❷Lulus
kompetensi
❸Memenuhi formasi Widyaiswara untuk
Dikjartih Diklatpim Tk. I/II, Diklat Teknis
Tertentu lainnya serta memperkuat LD nya
❹Pengajuan pengangkatan bagi JPT paling
lambat 9bulan sebelum ybs mencapai BUP
Penilaian dan Penetapan
AK (SKP)
Widyaiswara yang tidak dapat mencapai target AK y
ditetapkan dalam SKP sanksi mengikuti Peraturan Disiplin PN
PP 53 Tahun 2010

13. PERATURAN /
KEBIJAKAN
POKOK POKOK PENGATURAN
Peraturan Kepala LAN
No. 26 Tahun 2015
1. Pengaturan tentang evidence atau bukti-bukti setiap butir
kegiatan dalam pengajuan penilaian angka kredit yang
dilakukan oleh Widyaiswara
2. Mengakomodir kegiatan diklat e-learning
3. Ketentuan mengenai Orasi Ilmiah bagi WI ahli utama (KTI
harus sudah masuk dalam jurnal nasional terakreditasi)
4. Widyaiswara ahli utama pengangkatan dari jabatan
pimpinan tinggi tetap berkewajiban melaksanakan orasi
ilmiah paling lambat satu tahun setelah SK pengangkatan
sebagai Widyaiswara ahli utama
5. Artikel pada surat kabar dan website masuk dalam
kegiatan penunjang
6. Batas Kadaluarsa kegiatan Widyaiswara untuk penilaian
angka kredit adalah 1 tahun
7. Sistem penilaian bersifat absolut, yaitu menilai
kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan persyaratan
yang ditentukan

14. Peran Instansi/Lembaga Diklat
•Memberi dukungan termasuk pengalokasian anggara
dalam pengembangan kompetensi Widyaiswara
(Diklat Teknis/Fungsional/lainnya);
•Memfasilitasi kegiatan Widyaiswara (menyediakan
Forum/Diskusi Ilmiah Widyaiswara, Pengembangan
Media Penulisan KTI spt Jurnal /Majalah Ilmiah);
•Mendorong peningkatan kompetensi /kapasitas
Widyaiswara dalam kegiatan penyelenggaraan dan
pengembangan diklat di Instansi;
•Memberikan iklim yang kondusif agar para pegawai
bisa berkembang (learning organization)

15. Nomor Induk Widyaiswara Nasional
● Setiap WI terdaftar & mempunyai NIWN ( ke depan sebagai
basis pelayanan berbasis IT)
● NIWN dapat diakses melalui siwi.lan.go.id
● Instansi yang belum mengirimkan data WI belum dapat
mengakses siwi.lan.go.id, dan NIWN (yg belum terdaftar
segera proses pengiriman data WI)
● siwi.lan.go.id dikelola oleh masing-masing PIC Instansi
(penanggung jawab data WI)
● Pimpinan Lembaga Diklat dan pengelola kepegawaian dapat
mengakses siwi.lan.go.id ( diajukan untuk proses password &
user name )

16. DUPAK ON LINE
• Dalam proses uji coba sistem ;
• Tahap awal dilakukan secara DIGITALISASI DUPAK (untuk bukti2
tertentu, untuk dokumen Surat Tugas, SPMK, Ijazah disampaikan
asli )  mulai Oktober 2015
• Akses melalui siwi.lan.go.id
• Login (username, password ) menggunakan NIP dan NIWN

17. Lain-lain :
• Penyiapan Jurnal Terakreditasi Nasional (DIPA 2016)
• Pembinaan Organisasi Profesi (forum koordinasi, pembinaan terhadap
IWI)

18. Pengembangan Program Kewidyaiswaraan
SENSUS WI NASIONAL
PEMBANGUNAN INFRA
STRUKTUR ( DATA BASE
WI )
SIWI.LAN.GO.ID (USER
NAME DAN PASSWORD)
NIWN (NOMOR INDUK WI
NASIONAL)
DIGITALISASI DUPAK)
( EVALUASI KINERJA WI
PERIODE KE 4 TAHUN 2015)
– 14 WI
DUPAK ON LINE ( UJI COBA
SISTEM )
PELAYANAN BERBASIS IT
DUKUNGAN TERHADAP
PENGEMBANGAN PROFESI
WI
JURNAL NASIONAL
TERAKREDITASI
FORUM PEMBINAAN
ORGANISASI PROFESI

19. Facebook : Widyaiswara Indonesia
Website : siwi.lan.go.id
Email : widyaiswara@lan.go.id
widyaiswara.lanjakarta@gmail.com