2. CITES singkatan dari Convention on International
Endengered Species of Wild Fauna and Flora
Perjanjian negara-negara dalam mengatur
perdagangan flora fauna yang terancam punah di
dunia. Indonesia ikut dalam perjanjian tersebut
sehingga harus mengikuti ketentuan yang dikeluarkan
oleh CITES.
3. Indonesia meratifikasi CITES dalam bentuk Keppres 43/1978. harus
mengikuti peraturan yang berlaku dalam konvensi tersebut,
Pemerintah setempat diharapakan membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang
berhubungan dengan CITES yang disesuaikan dengan hukum dinegara masing-
masing.
Hal ini perlu dilakukan agar CITES dapat terlaksana dengan baik.
Negara anggota berkewajiban memberikan laporan mengenai perdagangan
(yang diatur dalam CITES) kepada sekretariat CITES
Bagi negara yang tidak berhasil menegakkan aturan CITES akan menghadapi
masalah dengan biota yang diperdagangkan dan jika terjadi terus menerus ,
maka akan dilakukan pelarangan terhadap perdagangan biota tersebut.
4. Apendiks adalah daftar spesies yang
perdagangannya perlu diawasi dan negara-negara anggota
telah setuju untuk membatasi perdagangannya dan
menghentikan eksploitasi terhadap spesies yang terancam
punah.
Apendiks 1 : Daftar jenis-jenis yang terancam punah sehingga perdagangan
komersil dilarang.
Apendisk 2 : Daftar jenis-jenis yang hampir terancam punah atau kemungkinan
punah jika perdagangannya tidak diatur.
Apendisk 3 : Berlaku bagi jenis-jenis yang tidak terancam punah tapi dilindungi
oleh paling tidak 1 negara.
Jenis-jenis tersebut perdagangannya harus ada surat dari negara bersangkutan
(dalam hal ini dikeluarkan oleh Management Autorithy (MA))
5. Apendisk CITES tidak berlaku untuk:
1. Sirkus
2. Perdagangan non komersil
3. Barang-barang pribadi
4. Spesimen yang transit dinegara lain
5. Spesimen yang diperdagangkan sebelum CITES
berlaku
6. Hasil penangkaran atau budidaya
7. Pembesaran dari alam
6. Tumbuhan dan Satwa dilindungi undang-
undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya terdapat dalam
pasal 20(2) adalah tumbuhan atau satwa yang dalam bahaya
kepunahan, dan yang populasinya sedikit.
Artinya tumbuhan dan satwa tersebut tidak boleh dimiliki,
dipelihara, dan diperdagangkan, baik :
• Dalam kondisi hidup atau mati
• Dalam kondisi utuh atau bagian tubuhnya, misalnya telur
atau sarang
• Dalam kondisi sudah menjadi barang lain, misalnya
perhiasan.
7. Tabel Status perdagangan biota CITES
Dilindungi Apendiks 1 Apendiks 2 Status
(UU no. 5/ CITES CITES Perdaganga
90) n
Ya Tidak Tidak Tidak boleh
Ya Tidak Ya Tidak boleh
Tidak Ya Tidak Tidak boleh
Tidak Tidak Ya Boleh dengan
syarat
8. SANKSI/HUKUMAN
Peracunan laut : Nelayan 6 tahun penjara, dan denda
Rp 1,2 Milyar, Nahkoda kapal 10 tahun penjara dan
denda Rp, 1,2 Milyar, Pengepul 10 tahun dan denda Rp.
2 Milyar ( UU Perikanan no 31 tahun 2004 psl 84)
Pengunaan bahan kimia , bahan peledak, biologi…
untuk penangkapan ikan : 6 tahun penjara dan denda
Rp. 1 .200 .000. 000,-
Pengumpulan hewan yang dilindungi Rp 50.000.000,-
dan 5 tahun kurungan.
