Paragraf di atas membahas tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang harus dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel melalui panitia pengadaan untuk mencegah korupsi. Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50 juta."

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latarbelakang
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan
masyarakat yang damai, demokratis, berdaya saing, maju dan
sejahtera dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Peran pemerintah masih cukup dominan sebagai mesin
penggerak pembangunan (engine of development). Menurut J.M.
Keynes (dalam Said Zainal Abidin:2008:137), kebebasan pasar tanpa
ada campurtangan pemerintah tidak akan mampu melakukan alokasi
sumber daya dan output secara optimal (full employment of output),
karena itu Keynes memandang perlu adanya peran pemerintah, antara
lain dalam bentuk kebijakan anggaran untuk mengatasi pengangguran
yang sekaligus juga meningkatkan daya beli dan mendorong kegiatan
bisnis.
Menurut Said Zainal Abidin (2008:26), strategi pembangunan
diarahkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya, yang berarti, pembangunan berlangsung diseluruh wilayah
yang dilaksanakan dengan partisipasi aktif secara meluas dari
masyarakat. Yang dimaksud dengan partisipasi aktif adalah
keikutsertaan banyak pihak atas dasar sukarela dalam proses
kegiatan pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat hanya mungkin
dapat dilakukan bila rakyat mempunyai kemampuan, baik secara politik
maupun secara ekonomi dan tekhnologi. Mereka mampu ikutserta

2. dan mampu mengambil manfaat dari keikutsertaan itu secara
wajar.
Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik (publik service) dan memajukan
perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama
pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1)
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan
menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam
proses pembangunan (Mardiasmo:2002:59).
Dalam meningkatkan pelayanan publick dan memajukan
perekonomian daerah pada saat sekarang ini tidak akan terlepas dari
pengaruh perekonomian global.Pengaruh tersebut dapat berupa
peluang,sekaligus dapat pula berupa ancaman. Dari berbagai dampak
atau pengaruh negatif dari globalisasi yang mungkin ditimbulkan
terhadap perekonomian lokal dan nasional, peran pembinaan dari
pemerintah, baik pusat maupun daerah sangat diperlukan, agar pelaku
ekonomi daerah dan nasional mempunyai kekuatan untuk mengatasi
dampak negatif dari globalisasi terutama dalam mengantisipasi
masuknya kontraktor atau penyedia barang/jasa dari luar negeri.
Kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan APBD disamping
bertujuan untuk kelancaran tugas pemerintahan, juga bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, yang dilaksanakan

3. dalam bentuk kegiatan pembangunan. Secara ekonomi, akan
memberikan peluang usaha dan lapangan kerja kepada masyarakat.
Pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan dapat
bertindak secara langsung, atau boleh jadi secara tidak langsung,
melalui kemitraan dengan pihak swasta dengan menggunakan lembaga
dan prosedur tertentu.
APBD mempunyai fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa
anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya,
serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian
(Permendagri nomor 13 tahun 2006, pasal 16 ayat 4).
Alokasi anggaran daerah yang dilaksanakan melalui
program/kegiatan pembangunan merupakan salah satu peluang bagi
masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif,terutama dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah.
Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa
pada pasal 4 Keppres nomor 80 Tahun 2003 adalah;
pada huruf:
(a) Meningkatkan penggunaan pruduksi dalam negeri,rancang
bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah
memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri
dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing
barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan
internasional

4. (b) Meningkatkan peranserta usaha kecil termasuk koperasi kecil
dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.
Dari kebijakan umum tentang pengadaan barang/jasa
pemerintah terutama pada huruf (a) dan huruf (b) tersebut ,pemerintah
berupaya untuk membangun kemampuan ekonomi nasional ,dengan
tetap dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar efisiensi, efektif, terbuka
dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, dalam
menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional dalam
pembangunan.
Kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai dengan APBD
dapat dikelompokan kedalam belanja daerah yang terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan pelaksana program dan
kegiatan.
b. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut
jenis belanja yang terdiri dari:
a. Belanja pegawai, belanja untuk pengeluaran honorarium/upah
dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan
daerah.
b. Belanja barang dan jasa, belanja digunakan untuk
pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau
pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintah daerah.

5. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa
dimaksud mencakup belanja barang pakai habis,
bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan
kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa
alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan
dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,
pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas pindah
tugas dan pemulangan pegawai.
c. Belanja modal, belanja digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan
jaringan, dan aset tetap lainnya.
Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya
sebesar harga beli/bangunan aset.
Kelompok belanja langsung; belanja barang dan jasa dan
belanja modal, pada prinsipnya menurut Keppres nomor 80 tahun 2003
pasal 17 ayat 1 harus dilakukan melalui pelelangan umum (tender
terbuka).
Menurut Hendry Faizal Noor (2007:336) tender terbuka
mempunyai manfaat yang strategis, baik secara mikro, yaitu bagi
pemilik proyek (project’s owner), dan peserta tender (bidders), maupun
secara makro (manfaat bagi perekonomian nasional).
Secara mikro manfaat dari adanya atau dilaksanakannya tender atau
lelang terbuka ini adalah:
1. Bagi pemilik proyek
Memperkecil resiko atau peluang kegagalan proyek.Melalui
tender terbuka pemilik dapat memilih kontraktor yang paling

6. baik dari segi kualitas, dengan biaya atau harga penawaran
yang paling rendah.Dengan demikian efektifitas dan efisiensi
akan lebih baik.
2. Bagi peserta tender
Memperkecil resiko atau peluang kegagalan proyek, peserta
tender atau kontraktor akan terhindar dari menerima pekerjaan
yang bukan keahliannya. Sehingga melalui tender terbuka
peserta tender akan terhindar dari kerugian karena kurang
kompeten dibidang pekerjaan yang akan diikuti.
Secara makro manfaat dari adanya atau dilaksanakannya
tender atau lelang terbuka adalah:
1. Meningkatkan efisiensi ekonomi secara nasional.
Karena proyek yang ditenderkan dikerjakan dengan biaya yang
terendah, dengan kualitas yang terbaik, maka apabila ini
diberlakukan secara nasional, tentu ekonomi nasional akan
lebih efisien.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi nasional
Para pelaku ekonomi (peserta tender) akan berusaha
menawarkan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, disamping
itu, peserta tender juga akan berusaha menawarkan harga
serendah mungkin. Hal tersebut akan dapat mendorong
inovasi, kreatifitas dan efisiensi yang akan dapat meningkatkan
daya saing ekonomi nasional.

7. 3. Mendorong iklim usaha yang lebih baik
Dengan adanya lelang atau tender terbuka, maka iklim
transparansi dan akuntabilitas akan menjadi persyaratan utama
yang akan dapat mendorong atau meningkatkan kualitas iklim
berusaha kearah yang lebih baik.
Program dan kegiatan pemerintah yang dibiayai dengan APBD
terutama terhadap pengadaan barang/jasa harus dapat dilaksanakan
dengan efektif,dan efisien, dengan prinsip persaingan sehat,
transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak,
sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik,
keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan
pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai diatas
Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) wajib dibentuk panitia
pengadaan, dan untuk nilai sampai Rp.50.000.000. (ima puluh juta
rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat
pengadaan. Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri,
baik dari instansi sendiri, maupun instansi teknis lainnya. (pasal 10
PerPres nomor 70 tahun 2005).
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia
barang/jasa dapat dilakukan melalui metodae pelelangan umum,
pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung.
Pengadaan barang/jasa pemerintah selalu dipandang sarat
dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( KKN ), sehingga berimplikasi

8. terhadap sulitnya untuk menunjuk dan mengangkat panitia pengadaan,
yang pada akhirnya akan mempengaruhi efektifitas kegiatan dan
penyerapan APBD.
Menurut Rohim ( 2008:17 ),persoalan korupsi yang sekarang
telah menjadi gurita dalam sistim pemerintahan di Indonesia
merupakan gambaran dari bobroknya tata pemerintahan dinegeri ini.
Jaksa Agung juga telah membentuk tim khusus yang akan
menangani pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai petanda positif
dari keinginan Jaksa Agung untuk mencari terdakwa yang merugikan
keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Menurut Barda Nawawi Arif (dalam Nurdjana : 2005:70),
korupsi disebabkan karena korupsi berkaitan erat dengan kompleksitas
masalah lain seperti masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap
hidup dan budaya sosial,masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan
struktur/sistim ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan
kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah
peluang yang ada didalam mekanisme pembangunan atau kelemahan
birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistim pengawasan) dibidang
keuangan dan pelayanan umum.
Keinginan yang kuat untuk membersihkan pengadaan
barang/jasa pemerintah dari KKN melalui perangkap hukum,
merupakan hal yang biasa dan wajar dinegara hukum. Hal yang tidak
wajar, adalah bagaimana menegakan hukum dinegara terkorup.

9. Kondisi inilah yang membuat “gamang”, bahkan menjadi beban
phisikologis bagi PNS apabila ditunjuk/diangkat untuk menjadi anggota
panitia pengadaan.
Ruang lingkup Kebijakan Panitia Pengadaan
Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8
tahun 2006 tentang perubahan keempat atas keputusan Presiden
nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah, pada pasal 10 mengatakan:
Ayat 1. Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua
pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000. (lima puluh
juta rupiah).
Ayat 2. Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp.50.000.000.
(lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh panitia atau
pejabat pengadaan.
Ayat 3. Anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan/anggota
unit layanan pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik
dari instansi sendiri, maupun instansi teknis lainnya.
Persyaratan Panitia/Pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan
adalah sebagai berikut:
a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam
mlaksanakan tugas;
b. Memahami keseluruhan tugas yang akan diadakan;

10. c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas
panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang
bersangkuta;
d. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur
pengadaan berdasarkan peraturan Presiden ini;
e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang
mengangkat dan menetapkan sebgai panitia/pejabat
pengadaan/anggota unit pelayanan pengadaan;
f. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah,
(pasal 4 ayat 10 PerPres nomor 8 tahun 2006).
Tugas, wewenang, dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan/unit
layanan pengadaan meliputi sebagai berikut:
a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta
lokasi pengadaan;
b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri;
c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa disurat kabar nasional
dan/atau propinsi dan/atau pengumuman resmi dan
diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau
prakualifikasi;
f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
g. Mengusulkan calon pemenang;

11. h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang
mengangkatnya;
i. Manandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dimulai ( pasal 10 ayat 4 PerPres
nomor 8 tahun 2006 )
Grindel (dalam Sujianto : 2008:31) mengatakan, implementasi
kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan
mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kedalam
prosedor-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu,
yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa akan
memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Mengurai prasangka KKN dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah, tentunya juga sama kompleksnya dengan KKN secara
umum, banyak variabel atau faktor yang saling berkaitan,sebagai mana
yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif.
Dilihat dari Tugas, wewenang, dan tanggungjawab
panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, akan selalu
berhadapan dengan masalah konflik, keputusan, dan siapa akan
memperoleh apa dari pelaksanaan pengadaan.
Prasangka KKN dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah,menjadi beban phisikologis bagi PNS apabila

12. ditunjuk/diangkat sebagai Panitia pengadaan. Sebab panitia pengadaan
secara struktur birokrasi berada dalam sistim yang dianggap korup.
Menurut George Edwar III ( dalam Sujianto:2008:38 ) ada
empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan, yaitu;
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
Pada penilitian ini penulis tertarik untuk melihat implementasi
proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan
oleh panitia pengadaan,yang selama ini selalu dipandang sarat dengan
KKN. Fenomena yang telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya
mendorong minat peneliti untuk lebih mendalami kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah, terutama dalam melihat peranan panitia
pengadaan dalam mengimplementasikan kebijakan.
Akhirnya, penelitian ini akan berangkat dari asumsi bahwa,
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah akan dapat efektif dan
efisien, apabila adanya optimalisasi pemberdayaan Panitia pengadaan.

13. B. Perumusan Masalah
Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah memegang
peranan yang sangat penting dalam mewujudkan efektifitas dan
efisiensi kegiatan pembangunan.
Yang dimaksut dengan efektifitas dan efisiensi dalam
pengadaan barang/jasa menurut prinsip dasar Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003, pasal 3 mengatakan;
a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-
singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan,
b. Efektif, berart pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan,
Peranan Panitia pengadaan yang sangat strategis dalam
mewujudkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan masih
diselubungi oleh pandangan yang penuh dengan KKN yang
berarti,implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Panitia
pengadaan belum optimal sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Isu yang berkembang, bahwa pengadaan barang/jasa
pemerintah sarat dengan prasangka KKN,ditambahlagi dengan adanya
“ancaman” Jaksa Agung ,akan membawa implikasi semakin

14. mempersulit posisi PNS apabila ditunjuk/diangkat menjadi Panitia
Pengadaan.
Pada penelitian ini, penulis ingin melihat factor-faktor yang
mempengaruhi panitia pengadaan dalam mengimplementasikan
kebijakan diantaranya; factor komunikasi,sumber daya,dan disposisi
yang merupakan factor penentu dari keberhasilan panitia pengadaan
dalam mengimplementasikan kebijakan.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana proses pengadaan barang/jasa yang telah
dilaksanakan oleh panitia pengadaan
2. Apa faktor penghambat panitia pengadaan dalam
melaksanakan proses pengadaan?
C. Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari latar belakang dan perumusan masalah
yang ada, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah;
1. untuk mengidentifikasi implementasi proses pelaksanaan
Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh panitia
pengadaan.
2. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor penghambat proses
pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh panitia
pengadaan.

15. D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian diharapkan akan dapat memberikan pemikiran
sebagai berikut:
1. Manfaat Praktis
Sebagai masukan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
2. Manfaat Akademis
Sebagai bahan telaahan, kajian dan analisa dalam
pengembangan teoritik dan konsep-konsep ilmiah yang
memiliki relevansi terhadap pengadaan barang/jasa
pemerintah, terutam proses pengadaan yang dilaksanakan
oleh Panitia pengadaan. .

16. BAB II
KERANGKA TEORI
A. Konsep implementasi kebijakan
Grindel (dalam Sujianto : 2008:31) mengatakan, implementasi
kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan
mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kedalam
prosedor-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu,
yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa akan
memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Menurut konsepsi Lester (dalam Sujianto : 2008:33)
implementasi didefinisikan sejauhmana arah dan tujuan kebijakan yang
telah ditetapkan benar-benar tercapai.
Meter dan Horn (dalam Sujianto : 2008:35) menetapkan ada
enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan
antara lain;
1. Standar dan tujuan Kebijakan (Policy Standars Objectives)
Perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil
kerja
2. Sumber Daya Kebijakan (Policy Resources)
Sumber daya yang dimaksut meliputi dana dan insentif yang
diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.
3. Aktifitas pengamatan dan komunikasi inter organisasi

17. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan
prosedur institusional dimana otoritas yang lebih tinggi dapat
memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara
konsisten.
4. Karakteristik pelaksana
Karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria
staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-
keputusan sub unit dalam proses implementasi.
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
Hal yang berhubungan dengan ekosospol, yaitu;
a. Apakah sumber daya ekonomi yang tersedia dalam
organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang
keberhasilan pelaksana.
b. Sejauh mana kondisi sosial ekonomi yang akan
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
c. Seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.
d. Apakah kelompok elit menyetujui atau menentang
pelaksanaan kebijakan.
e. Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana
ada dukungan untuk kebijakan tersebut.
6. Disposisi atau sikap pelaksana
Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam
mengimplementasikan kebijakan yaitu;

18. 1. Kognisi ( pemahaman dan pengetahuan ) pelaksana
terhadap kebijaka.
2. Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima
atau menolak.
3. Intensitas dari respon pelaksana.
Menurut George Edwar III ( dalam Sujianto:2008:38 ) ada
empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan, yaitu;
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
Soren Winter (dalam Riant Nugroho : 2007:85) mengidentifikasi
empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu;
1. Proses formasi kebijakan;
2. Prilaku organisasi pelaku implementasi;
3. Prilaku birokrasi pelaksana ditingkat bawah;
4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam
masyarakat.
Struktur organisasi/birokrasi pelaksana pengadaan barang/jasa
pemerintah adalah struktur organisasi pelaksana intraorganisasional
yang berada didalam organisasi SKPD, yang terdiri dari ; Pengguna

19. Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dan Panitia
Pengadaan.
Pengertian organisasi (Lubis dan Husaini, 1987) adalah
sebagai kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang saling
berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota
organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai
suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas
yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.
Menurut Kasim (1984) organisasi merupakan pola kerjasama
antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang saling
berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.Menurut Hendry (1988)
organisasi adalah suatu koneksitas manusia yang kompleks dibentuk
untuk tujuan tertentu, dimana hubungan antar anggotanya bersifat
resmi.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan
banyak kepentingan, baik PA, PPK, Panitia Pengadaan dan Rekanan
(penyedia barang/jasa), yang masing-masingnya memperjuangkan
kepentingannya.
Dalam memperjuangkan masing-masing kepentingan agar
dapat sesuai dengan kebijakan pengadaan barang/jasa, masing-
masing kepentingan harus mempunyai keinginan yang sama untuk
melaksanakan kebijakan tersebut.

20. Menurut Bekhard dan Harris (dalam Rhenald Kasali : 2007:100)
perubahan akan terjadi kalau ada sejumlah syarat, yaitu;
1. Manfaat-biaya. Manfaat yang diperoleh lebih besar dari pada
biaya perubahan;
2. Ketidakpuasan. Adanya ketidak puasan yang menonjol
terhadap keadaan sekarang;
3. Persepsi hari esok. Manusia dalam suatu organisasi melihat
hari esok yang dipersepsikan lebih baik;
4. Cara yang praktis. Ada cara praktis yang dapat ditempuh untuk
keluar dari situasi sekarang.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai
manfaat yang strategis, baik secara mikro, yaitu bagi pemilik proyek
(Project’s Owner), dan peserta tender (bidder), maupun secara makro
(manfaat perekonomian Nasional) (Hendry Faisal Noor : 2007:136).
Dalam proses pengadaan,bukan tidakmungkin akan terjadi
tindak kejahatan penyelewengan antara pelaku bisnis dengan
pelaksana pengadaan .
Menurut Igm. Nurdjana (2005), tindak kejahatan
penyelewengan dikalangan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku
bisnis dan birokrat termasuk jenis korupsi endemic (endemic
corruption).

21. Prosese pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
sangat rentan dengan prasangka (prejudice) KKN, untuk itu sangat
diperlukan pemberdayaan panitia pengadaan.
Menurut Rendi R. Wrihatnolo, Riant Nugroho D (2007),
pemberdayaan adalah sebuah proses yang mempunyai tiga tahapan,
yaitu;
1. Penyadaran
Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa
mereka perlu diberdayakan, dan dalam proses pemberdayaan
dimulai dari dalam diri mereka sendiri.
2. Pengkapasitasan
Memberikan daya atau kuasa (capacity building) untuk
membuat mereka cakap (skilfull)
Proses capacity building terdiri atas tiga jenis yaitu;
1. Manusia
Memampukan manusia baik sebagai individu, maupun
kelompok dengan training (pelatihan).
2. Organisasi
Restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya
atau kapasitas tersebut.

22. 3. Sistim nilai
Aturan main, pada tingkat yang lebih maju, sistim nilai
terdiri pula atas budaya organisasi, etika, dan good
governence.
3. Pendayaan (empowerment)
Kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau
peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan
yang telah dimiliki.
Menurut Ujang Nurohma (Figur:2007), banyak organisasi
mengalami kegagalan bukan karena tidak memiliki visi, misi, tujuan dan
strategi yang baik, melainkan tidak mampu mengimplementasikannya,
sehingga dapat saja gambaran citra (brand image) dan kinerja dari
personil yang terlibat didalam pengadaan barang/jasa umpamanya
kurang berhasil menjalankan tugas dan fungsinya sebagai motor
penggerak percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan,
disebabkan ketidakmampuannya mengimplementasikan kebijakan..
Pemberdayaan akan mampu mendemokratisasikan khususnya
proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pembangunan pada
umumnya yang dalam istilah internasionalnya dikenal sebagai prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

23. B. Konsep Operasional
Berdasarkan deskripsi dari aspek teoritis, implementasi
kebijakan pengadaan barang/jasa melalui panitian pengadaan dapat
diuraikan indikator variabel yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi yaitu:
1. Komunikasi
Komunikasi yang dimaksut disini adalah hubungan antara
pemilik pekerjaan,dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dengan pelaksana pengadaan, dalam hal ini
Panitia pengadaan, yang antara lain bertugas merumuskan
dokumen pengadaan yang akan ditetapkan oleh PPK.
Komunikasi juga dimaksudkan antara Panitia Pengadaan
dengan Penyedia pekerjaan dalam mengkomunikasikan
pedoman pengadaan yang tertuang didalam dokumen
pengadaan yang akan dijadikan pedoman bersama oleh Panitia
Pengadaan dalam mengevaluasi dan pengajuan penawaran
oleh penyedia pekerjaan (rekanan) didalam pengadaan.
Hubungan timbalbalik antara Panitia pengadaan dengan
penyedia pekerjaan juga dapat dilihat pada saat penjelasan
pekerjaan, dan pada saat pembukaan sampul penawaran.
2. Sumber daya
Sumber daya panitia pengadaan berjumlah gasal, sekurang-
kurangnya anggotanya berjumlah 3 orang yang memahami:

24. a. Tatacara pengadaan
b. Substansi pekerjaan,
c. Dan lain yang di perlukan, baik unsur dari dalam maupun
dari luar instansi yang bersangkutan.
Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
memerlukan sumberdaya yang memadai, tanpa dukungan yang
memadai terhadap Sumber Daya Panitia Pengadaan,
implementasi akan mengalami hambatan, bahkan mungkin
mengalami kegagalan dalam arti, pemilihan terhadap
barang/jasa tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan.
3. Disposisi
Disposisi merupakan suatu sikap dari pelaksana (Panitia
Pengadaan) untuk mau, menerima atau menolak,atau motivasi
pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.
Ada 4 unsur yang mempengaruhi disposisi,atau sikap
pelaksana untuk mau melaksanakan kebijakan, yaitu:
1. Pengetahuan dan pemahaman para pelaksana terhadap
kebijakan
2. Arah dari respon para pelaksana untuk menerima atau
menolak kebijakan yang akan diimplementasikan.
3. Insentif
4. Intensitas dari respon para pelaksana terhadap kebijakan.

25. Dengan adanya sikap para pelaksana untuk menerima atau
menolak hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam
mengimplementasikan kebijakan ,maka mereka akan
mempunyai inisiatif dan kreatifitas untuk mengefektifkan
implementasi kebijakan tersebut.
Dari uraian tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka berfikir
penelitian sebagai berikut:
komunikasi
Keberhasilan
Sumber daya
implementasi/kinerja
panitia
pengadaanPanitia
pengadaan
disposisi
Komunikasi, sumber daya dan disposisi dari panitia pengadaan
akan mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
yang ditinjau dari sisi panitia pengadaan, apakan panitia pengadaan
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah
memenuhi kriteria baik/tidak baik yang didasarkan kepada variabel ;
komunikasi. Sumber Daya dan disposisi. didalam
mengimplementasikan kebijakan.

26. C. Teknik Pengukuran
Pengukuran variabel/indikator implementasi kebijakan
dijabarkan dalam pertanyaan/pernyataan dalam bentuk skala
pengukuran yaitu;
1. Baik, apabila pada masing-masing pertanyaan/pernyataan
memenuhi semua kriteria penilaian diberi skor 3
2. Cukup baik, apabila pada masing-masing
pertanyaan/pernyataan hanya memenuhi 2 kriteria penilaian
diberi skor 2
3. Tidak baik, apabila pada masing-masing
pertanyaan/pernyataan hanya memenuhi 1 kriteria penilaian
diberi skor 1.
Untuk lebih jelasnya dituangkan pada tabel berikut ini:
Tabel I Pengukuran Variabel Penelitian
Konsep Variabel Indikator Kategori Skor
PPK
1 PPK menetapkan paket
pekerjaan yang akan
dilaksanakan oleh panitia
pengadaan.
Implementasi 2 PPK menetapkan do-
kebijakan kumen pengadaan, HPS, Baik
pengadaan dan jadwal pelelangan Cukup
barang/jasa Komunikasi yang telah disusun oleh baik
pemerintah Panitia Tidak
melalui panitia 3. PPK menetapkan pe- baik
pengadaan menang pengadaan, atas 3
usulan panitia pengadaan 2
Panitia
1. Panitia menyusun jadwal, 1
dokumen, mengumumkan
pengadaan secara terbuka.

27. 2. Panitia melaksanakan
penjelasan pekerjaan, dan
pembukaan sampul
penawaran secara
terbuka..
3. Panitia bersama anggota
melakukan evaluasi,dan
mengusulkan pemenang
kepada PPK.
4. Panitia mengumumkan
pemenang pengadaan
Sumber 1. Persyaratan panitia
Daya 2. Tugas,wewenang,tanggug
jawab panitia
Disposisi 1. Pengetahuan dan pema-
haman Panitia
2. Respon panitia
3. Insentif

28. BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Menurut Sugiono (1992), penelitian diskriptif adalah penelitian yang
dilakukan terhadap variabel tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan dengan variabel yang lain.Menurut Nasir (1988),
metode diskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran
mengenai situasi dan kejadian.
Dengan demikian, metode penelitian diskriptif akan digunakan
untuk mengetahui implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa
pada bagian umum Sekretariat daerah Kabupaten Kampar.
B. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini yang menjadi objek pengamatan
adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan rekanan
pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar yang
dipengaruhi oleh:
1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi

29. C. Populasi dan sampel
Pemilihan sampel/informan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Panitia Pengadaan
Yang melaksanakan proses pengadaan
2. Rekanan
Sebagai penyedia pekerjaan.
Untuk memudahkan pengambilan informan sebagai sampel
dari penyedia pekerjaan, dan proses pengadaan yang telah
dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan, maka diambillah data kontrak
tahun anggaran 2008 sebanyak 30 dokumen kontrak, dan dokumen
pelaksana anggaran tahun anggaran 2008 yang ada pada bagian
umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
D. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan
menggunakan dokumen kontrak yang ada. Pengumpulan data dengan
wawancara, agar peneliti dapat menggali tentang yang diketahui dan
dialami oleh objek yang diteliti dengan menggunakan daftar
pertanyaan.

30. E. Teknik Analisa Data.
Teknik analisa data yang digunakan adalah kombinasi dari dua
teknis analisa data,yaitu analisis domain dan analisis taksononi.Analisa
domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum
dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam pokok
permasalahan yang diteliti.
Pada teknis analisis taksononi ,menjelaskan fenomena yang menjadi
sasaran penelitian .

31. DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal, 2008, Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan
Ekonomi Politik, Suara Bebas, Jakarta.
Faisal Noor Hehdry, 2007, Ekonomi Manajerial, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta
Igm. Nurdjana, 2005, Korupsi Dalam Praktek Bisnis, PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
Rendi R, Rian Nugroho, 2007, Manajemen Pemberdayaan, PT Alex
Media Komputindo, Jakarta.
Rohim, 2008, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi
Media, Depok.
Kasim, Ashar, 1993, Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi, UI,
Jakarta.
Lubis, Hari, dan Husaini, 1987, Organisasi ( Suatu Pendekatan Makro ),
Pusat Antar Universitas ilmu-ilmu Sosial, UI, Jakarta.
Kasali, Renald, 2007, Chane, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Nugroho, Riant, 2007, Analisis Kebijakan, PT Alex Media Komputindo,
Jakarta.
Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi,
Yogyakarta.
Sugiono, 2004, Metode Penelitian Administrasi, Alfabet, Bandung
Sujianto, 2008, Implementasi Kebijakan Publik, Alaf Riau, Pekanbaru.
Kepres nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah.

32. Proposal Penelitian
Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pada Panitia pengadaan Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kampar
Tugas akhir
Fakhruddin
Penyusun:
SUWARDI
NIM : 200701068
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PASCA SARJANA UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARAU