Studi ini menganalisis strategi pemerintah Kabupaten Bungo dalam memberdayakan koperasi sebagai pelaku ekonomi. Strategi yang digunakan adalah strategi fungsional yang menerapkan strategi ekonomi, manajemen, dan isu strategis, serta strategi integrasi untuk mengontrol koperasi dan pasar. Tingkat pemberdayaan koperasi di Bungo tinggi terbukti dari peningkatan jumlah anggota, asset, modal, dan volume usaha setiap tahun. Bentuk pemberday

1. ARTIKEL ILMIAH
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
KOPERASI SEBAGAI PELAKU EKONOMI
DI KABUPATEN BUNGO
(Studi Kasus Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Bungo)
OLEH:
Nor Chasanah
A1A108022
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
JANUARI 2013
1

2. STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
KOPERASI SEBAGAI PELAKU EKONOMI
DI KABUPATEN BUNGO
(Studi Kasus Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Bungo)
Oleh: Nor Chasanah
RINGKASAN
Koperasi adalah satu badan usaha dalam perekonomian Indonesia, yang
merupakan wadah kerjasama yang dibentuk dari, oleh dan untuk anggota. Dalam
era reformasi sekarang ini eksistensi koperasi ternyata semakin pudar. Pada satu
sisi koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, dan merupakan salah satu pilar
ekonomi, selayaknya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pada sisi
lain, salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan
mengentaskan kemiskinan dilakukan melalui program-program pemberdayaan
ekonomi rakyat. Dengan demikian, melalui pemberdayaan koperasi diharapkan
akan mendukung upaya pemerintah tersebut. Pemerintah dalam hal ini dituntut
untuk dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dapat mendukung
pemberdayaan koperasi.
Hasil penelitian ini yaitu Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Bungo dalam memberdayakan koperasi sebagai pelaku ekonomi
menggunakan tingkatan strategi fungsional karena menerapkan (1) Strategi
functional ekonomi (2) Strategi functional manajemen (3) Strategi isu stratejik.
Sedangkan jenis strategi yang digunakan adalah strategi integrasi, dimana
pemerintah dapat melakukan pengawasan dan mengontrol dan memungkinkan
melakukan intervensi kepada pelaku usaha (koperasi) dan pasar. Tingkat
keberdayaan koperasi di Kabupaten Bungo sebagai pelaku ekonomi sudah sangat
baik ini ditandai dengan peningkatan jumlah anggota, peningkatan asset,
peningkatan modal koperasi dan peningkatan volume usaha yang setiap tahunnya
meningkat. Tingkat pemberdayaan koperasi di kabupaten Bungo diantaranya
yaitu pemberian pinjaman dana bergulir, pembinaan dan pelatihan serta pola
kemitraan.
Kata kunci : strategi pemberdayaan, tingkat keberdayaan, tingkat pemberdayaan
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian,
menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Sonny Sumarsono, (2008:11) koperasi
didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan
hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang
semurahmurahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama,
bukan keuntungan.
2

3. Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi serta memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur
berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Menurut Tjakrawerdaja (2009) peran dan fungsi koperasi adalah untuk
menghimpun kekuatan ekonomi yang diproduksi oleh rakyat banyak guna
menjawab tantangan ekonomi global. Koperasi secara kolektif berusaha
meningkatkan proses produksi untuk menjadi lebih produktif dan efesien
sekaligus mensejahterakan anggotanya. Di sini koperasi diharapkan mengambil
peran dalam pemberdayaan di sektor ekonomi rakyat agar unit ekonomi dan usaha
kecil yang dimilikinya tidak terhenti atau terpuruk.
Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi harus diberdayakan dengan baik
dan benar. Dan dalam pengelolaan pemberdayaan koperasi tersebut tentunya
memiliki suatu strategi tertentu guna mewujudkan apa yang telah menjadi tujuan
koperasi itu sendiri. Menurut Kumorotomo (2008) pemberdayaan koperasi
merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini koperasi
hendaknya diarahkan untuk berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi,
pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya-saing.
Dalam era reformasi sekarang ini eksistensi koperasi ternyata semakin
pudar. Pada satu sisi koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, dan merupakan
salah satu pilar ekonomi, selayaknya perlu mendapat perhatian serius dari
pemerintah. Pada sisi lain, salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi
pengangguran dan mengentaskan kemiskinan dilakukan melalui program-program
pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan demikian, melalui pemberdayaan
koperasi diharapkan akan mendukung upaya pemerintah tersebut. Pemerintah
dalam hal ini dituntut untuk dapat menghasilkan program dan kebijakan yang
dapat mendukung pemberdayaan koperasi.
Berkaitan dengan berbagai permasalahan ekonomi seperti pengangguran
dan kemiskinan yang hingga kini masih menunjukkan angka tertinggi dalam
masalah ekonomi di Kabupaten Bungo, Pemerintah Kabupaten Bungo melalui
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan berupaya untuk
memberdayakan usaha perkoperasian melalui berbagai program bantuan dan
pembinaan yang merupakan strategi bagi pemerintah dalam upaya
memberdayakan koperasi agar mandiri dan tumbuh berkembangan sehingga dapat
pula memberdayakan ekonomi anggota/masyarakat sekitarnya.
KAJIAN PUSTAKA
1. Strategi
Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan
kemenangan atau mecapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan
ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik,
ekonomi,sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Menurut Stephanie K. Marrus, Strategi didefinisikan sebagai suatu
proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan
3

4. jangka panjang organisasi, diserta penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana
agar tujuan tersebut dapat dicapai. Hamel & Prahalad (1995) mengatakan strategi
merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan
oleh para pelanggan di masa depan.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi, yaitu:
(a) Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki dan menentukan misi untuk
mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. (b) Melakukan
analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan
kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam menjalankan
misinya. (c) Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors)
dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. (d)
Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi
dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang
dihadapi. (e) Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka
pendek dan jangka panjang. (Hariadi, 2005)
Dengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins
(1985) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi.Keseluruhannya disebut
Master Strategy, yaitu: enterprise strategy, corporate strategy, business strategy
dan functional strategy. Jenis-jenis strategi antaralain (1) Strategi Integrasi, yaitu
integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya
disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan
perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan / atau pesaing. (2)
Strategi Intensif, yaitu: penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut
sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika
posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan. (3)
Strategi Diversifikasi, yaitu terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu
diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa
baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah
produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut
diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut
diversifikasi konglomerat. (4) Strategi Defensif yaitu, disamping strategi
integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi
rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika
suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset
untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun.
Menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi
memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan
fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum. Keunggulan biaya
menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah
untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi
dengan tujuan membuat produk dan menyediakan jasa yang dianggap unik di
seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang relatif tidak terlalu peduli
terhadap perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa
yang memenuhi
keperluan
sejumlah
kelompok
kecil
konsumen.
(David, p.231, 2004)
4

5. 2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Koperasi
Pemberdayaan usaha mikro ditujukan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat yang berusaha dalam skala usaha mikro. Pemerintah telah
memberikan berbagai fasilitas bantuan antara lain: (a) Kredit usaha dari dana
Surat Utang Pemerintah (SUP- 005) (b) Perkuatan permodalan dengan pola
kemitraan. (c) Linkage Program antara Bank Umum dengan koperasi (d)
Pembiayaan produktif konvensional dan syariah (e) Bantuan dana bergulir
sektoral (f) bantuan sarana pasar.
Pemberdayaan kelembagaan koperasi dapat dilakukan dengan mengembangkan
dan menguatkan koperasi-koperasi yang sudah ada atau menumbuhkan yang
belum ada tetapi potensial untuk memunculkan (contohnya, pengembangan
kelompok tani menjadi koperasi tani). Pengembangan dan penguatan
koperasi/KUD memerlukan ragam program aksi yang mencakup aspek penerapan
prinsip-prinsip perkoperasian, pengembangan organisasi dan manajemen
perkoperasian, pengembangan usaha dan permodalan dan pembinaan
perkoperasian.
3. Koperasi Sebagai Pelaku Ekonomi
Fungsi koperasi menurut Baswir (dalam Atmadji, 2007) salah satu fungsi
koperasi dalam bidang ekonomi antara lain dalam berusaha koperasi lebih
berperikemanusiaan artinya tidak semata-mata mencari keuntungan, pembagian
(SHU) lebih adil sesuai dengan jasa anggota terhadap koperasi, koperasi bukan
perkumpulan modal, jadi koperasi harus menghindari praktek monopoli, dengan
motif pelayanan pada anggota maka koperasi menawarkan barang dan jasa
dengan harga yang relatif lebih murah tanpa mengabaikan kualitas, koperasi
berfungsi meningkatkan penghasilan para anggotanya dengan membagikan
keuntungan koperasi kepada para anggotanya sesuai kontribusi yang diberikan
anggota kepada kepada koperasi, menyederhakan sistem tataniaga dengan
mengurangi mata rantai perdagangan yang tidak perlu, menumbuhkan sikap
jujur dan
terbuka dalam pengelolaan perusahaan, menjaga terciptanya
keseimbangan antara penawaran dan permintaan, dan mendidik masyarakat
untuk mengalokasikan pendapatan secara efektif dan efisien.
Adapun peranan koperasi yaitu : (a) Meningkatkan taraf hidup sederhana
masyarakat Indonesia. (b) Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia.
(c) Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara
menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.
Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat
dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan
manfaat koperasi di bidang sosial.
METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Deskriptif
kualitatif, dimana dalam memperoleh informasi dan data-data diperoleh dari
laporan program kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
dan hasil wawancara. Wawancara bertujuan untuk menanyakan masalah yang
diteliti. peneliti ini dilakukan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan
Perdagangan Kabupaten Bungo. Waktu yang dipakai dalam penelitian ini adalah
bulan Oktober-Desember 2012.
5

6. Dalam penelitian ini dipergunakan metode pengumpulan data, antara lain:
Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik Analisis Data yang dipakai
adalah: (a) Analisis Domain, (b) Analisis Taksonomi (c) Analisis Kompensional
(d) Analisis Tema Budaya. Berdasarkan beberapa analisis data di atas, maka
dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian ini menggunakan analisis tema
budaya karena pada analisis tema budaya ini merupakan hasil dari analisis
domain, taksonomi, dan kompensional tersebut.
Tahapan penelitian meliputi (1) Tahap orientasi (2) Tahap Eksplorasi (3) Tahap
pengujian keabsahan data. Dalam memeriksa keabsahan data yang terkumpul,
penulis menggunakan teknik triangulasi. Moleong (2007:330) mengemukakan
triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan
sesuatu yang lain diluar data itu. Ada empat macam triangulasi, yaitu dengan
menggunakan sumber,metode, penyidik, dan teori. Sedangkan menurut sugiyono
(2007:330) triangulasi adalah sebagai tehnik pengumpilan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
sudah ada.
HASIL DAN PEMBHASAN
a. Profil Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bungo
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.38/2007 tentang
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,
telah ditegaskan bahwa koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan salah satu
dari 26 urusan wajib yang harus diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah
daerah. Demikian juga, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.41/2007
tentang struktur organisasi dan tata-kerja pemerintah daerah telah mengatur bahwa
urusan koperasi hendaknya dikelola oleh sebuah satuan direktif yang berbentuk
dinas.
Pelaksanaan dari dua PP diatas kemudian oleh Pemerintah Kabupaten
Bungo dengan membentuk Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) berupa Dinas
Koperasi yang digabungkan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang
selanjutnya SKPD tersebut menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bungo.
Tujuan dengan dibentuknya Dinas Koperasi dan Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bungo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi masyarakat Kabupaten Bungo. Ini adalah bentuk komitmen Kabupaten
Bungo terhadap fasilitas dan pemberdayaan koperasi yang diwujudkan dengan
perangkat kelembagaan yang khusus dimaksudkan bagi koperasi.
b. Strategi Pemberdayaan Koperasi Sebagai Pelaku Ekonomi
Strategi pemerintah daerah kabupaten bungo melalui Dinas Koperasi,
UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan Koperasi
tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian
dan Perdagangan tahun 2007-2012. Renstra merupakan penjabaran teknis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah
kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
6

7. (SKPD) pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati selaku Kepala
Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bungo selama 5 tahun.
Di samping itu Renstra Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bungo merupakan perangkat dokumen dasar dalam
pengukuran kinerja atas pelayanan publik di Bidang Koperasi, Bidang UMKM,
Bidang Industri dan Bidang Perdagangan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun
dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai
umpan balik guna melihat sejauhmana capaian dapat direalisasi sebagai wujud
dari tanggungjawab pelaksanaan tugas dinas. Dengan demikian sekaligus sebagai
alat kontrol bagi pimpinan dalam membuat keputusan strategis bagi kepentingan
masyarakat Kabupaten Bungo pada khususnya, dan pembangunan daerah pada
umumnya
Dengan demikian strategi akan dapat memberikan kesan pandang dalam
melaksanakan tujuan dan sasaran, dengan demikian dapat dipormulasikan sebagai
berikut :
(a) Kebijakan
Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan
secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain
kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu,
mengatur sesuatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian
tujuan dan sasaran, mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat dan
pelaksana di organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh
dukungan atau tidak untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Dinas Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo periode 2007 s/d 2012 ,
menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai berikut:
1. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan
adopsi penerapan teknologi
2. Mengembangkan UKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan
agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan
usaha, sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk
memperoleh efisiensi kolektif
3. Mengembangkan UKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi,
perkuatan keterkaitan industry, percepatan pengalihan tekonologi, dan
peningkatan kualitas SDM
4. Meningkatkan system dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru
berbasis ilmu pengatahuan dan teknologi
5. Mendorong perkuatan struktur industry pada sub-sektor yang memiliki potensi
keuntungan kompetitif
(b) Program
Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk
mengimplementasikan strategi organisasi, penentu jumlah dan jenis sumber daya
yang diperlukan. Penjabaran Program operasional harus memiliki tingkat
kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan.
Program yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bungo
untuk Periode 2007 s/d 2012 dalam
memberdayakan koperasi : (1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri (2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
7

8. (c) Kegiatan
Penetapan tujuan dan sasaran yang merupakan bagian dari rencana strategik,
adalah upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pencapaian kinerja dapat
diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai. Oleh
karena itu diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi Dinas
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo dalam
upaya meningkatkan nilai kinerjanya yaitu berupa rencana kegiatan. Rencana
kegiatan tersebut antara lain: (1) Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi
Industri (2) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Prgram Pembangunan
Koperasi (3) Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi
berprestasi (4) Kegiatan Pelatihan Pembukuan Simpan Pinjam (5) Kegiatan
Pelatihan Auditor bagi pengawas Koperasi/KUD
c. Tingkat Keberdayaan Koperasi di Kabupaten Bungo
Berikut ini disajikan data perkembangan koperasi di Kabupaten Bungo Tahun
2007 sampai dengan Tahun 2011.
Table 1.
Data perkembangan Koperasi di Kabupaten Bungo
tahun 2007 - 2012
NO
Tahun
URAIAN
2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2008
2009
2010
2011
Jumlah Koperasi ( Unit )
Jumlah Koperasi Aktif (
Unit )
Jumlah Koperasi Tidak
Aktif ( Unit )
248
256
265
273
295
170
170
181
189
201
87
84
84
84
94
Jumlah Anggota ( Org )
Jumlah Asset ( Rp.000,)
Jumlah Modal Sendiri (
Rp.000,- )
Jumlah Modal Pinjaman
( Rp.000,- )
Volume Usaha / Omset (
Rp.000,- )
Sisa Hasil Usaha (
Rp.000,- )
24,755
25,514
26,514
26,982
27,369
19,422,640
21,759,960
22,442,600
24,664,000
47,886,987,000
18,415,760
20,592,680
21,211,480
22,762,000
20,768,182,000
18,180,044
19,324,950
20,556,205
21,984,000
14,529,949,000
98,550,460
106,335,620
108,292,440
116,846,000
122,497,314,000
3,224,376
3,884,208
4,198,000
4,266,000
4,468,718,000
Berdasarkan data diatas dapat dijabarkan bahwa perkembangan koperasi di
kabupaten bungo setiap tahunnya meningkat yaitu, 248 pada tahun 2007, tahun
2008 berjumlah 256, tahun 2009 berjumlah 265, tahun 2010 273 buah, dan tahun
2011 berjumlah 295 buah. Jumlah masyarakat yang menjadi anggota koperasi di
Kabupaten Bungo pada tahun 2007 adalah sebanyak 24.755 orang. Jumlah
tersebut meningkat pada tahun 2008 sebanyak 25.514 orang untuk tahun 2009
jumlah anggota bertambah lagi menjadi 26.514 orang dan tahun 2010 adalah
8

9. sebanyak 26.982 orang. Hingga akhir tahun 2011 jumlah anggota koperasi
sebanyak 27.369 orang.
Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah asset koperasi di Kabupaten
Bungo setiap tahunnya mengalami peningkatan, secara berturut setiap tahunnya
Rp. 19.622.940.000,-pada tahun 2007, Rp. 21.759.960.000,- pada tahun 2008,
22.442.600.000,- pada tahun 2009, 24.664.000.000,- tahun 2010, dan menjadi
47.886.987.000,- pada tahun 2011. Modal koperasi mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Secara berturut-turut modal koperasi yang berasal dari modal sendiri
yaitu; Rp. 25,852,000,000,- pada tahun 2011, Rp. 22,762,000,000,- pada tahun
2010, Rp. 22,762,000000,- pada tahun 2009, Rp. 20,592,680000,- pada tahun
2008, Rp. 18,415,760000,- pada tahun 2007. Data diatas juga menunjukkan,
perkembangan jumlah Volume Usaha/Omset koperasi di Kabupaten Bungo yaitu:
Rp. 129,764,000.000,- pada tahun 2011, Rp. 116,846,000,000,- pada tahun 2010,
Rp. 108,292,440,000,- pada tahun 2009, Rp. 106,335,620,000,- pada tahun 2008,
Rp. 98,550,460,000,- pada tahun 2007. SHU koperasi dapat dijabarkan yaitu: Rp.
4,929,000,000- pada tahun 2011,Rp. 4,266,000,000,- pada tahun 2010, Rp.
4,198,000, 000,- pada tahun 2009, Rp. 3,884,208,000,- pada tahun 2007, Rp.
3,224,376, 000,- pada tahun 2007.
d. Tingkat Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Bungo
1. Penguatan Sistem Permodalan
Penguatan sistem permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah pada
koperasi di Kabupaten Bungo meliputi:
 Program Bantuan Dana Modal Usaha dan Dana Bergulir yang berasal dari
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Bantuan dana modal usaha dan dana bergulir pada koperasi di Kabupaten
Bungo yaitu:
Tabel 2
Perkembangan jumlah Bantuan dana modal usaha dan dana bergulir
Koperasi di Kabupaten Bungo Tahun 2007-2011 (dalam ribuan rupiah)
N
Tahun
Jumlah SHU (Rp)
No
1
2011
60,000,000,1
2
2010
150,000,000,2

Program Bantuan Dana Bergulir dari Disperindagkop Kabupaten Bungo
Program bantuan dana bergulir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bungo setiap tahunnya sama besarnya yaitu sebesar
Rp. 300.000.000,-. Dana bergulir disini maksudnya adalah dana pinjaman yang
diperbantukan kepada koperasi untuk usaha-usaha koperasi dan koperasi harus
mengembalikan kembali ke Pemerintah dalam jangka waktu tertentu dengan
tingkat bunga 0 %. Selanjutnya dana yang dikembalikan ke Pemerintah
digulirkan/dipinjamkan kembali ke koperasi yang lain
9

10. 2. Pembinaan dan Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah merupaka
suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja koperasi, baik itu
menejerial usaha, administrasi usaha, dan strategi pengembangan usaha. Secara
berturut-turut pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh koperasi antara
lain: (1) Pelatihan Menejeria Pengurus Koperasi (2) Pelatihan Auditorial, (3)
Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (3) Pelatihan dan penguatan
kelembagaan koperasi (4) Pemberian Bantuan Alat-alat produksi (5) Pembinaan
door to door
Disamping pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
kabupaten, para koperasi juga diikut sertakan pada pelatihan yang diadakan oleh
pemerintah di tingkat provinsi yaitu: (1) Pelatihan Menejemen Koperasi, (2)
Pelatihan Bimbingan dan Teknis Koperasi (3) Pemberian Bantuan alat-alat
produksi
PEMBAHASAN
Berdasarkan temuan dilapangan baik data maupun hasil wawancara strategi
yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan koperasi sebagai
pelaku ekonomi di Kabupaten Bungo sudah berhasil ini ditandai dengan
peningkatan jumlah anggota, peningkatan asset, peningkatan modal koperasi dan
peningkatan volume usaha yang setiap tahunnya meningkat. Keberhasilan ini
adalah karena stretegi yang digunakan berhasil dan tepat guna. Strategi yang
paling berhasil dalam meperdayakan koperasi.
Disamping adanya strategi yang tepat guna, pemberdayaan koperasi juga
didukung oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bungo sebagai
pengawas pemerintah dan pengesahan anggaran. Menurut Drs. Sadikun bentuk
dukungan dari DPRD Kabupaten bungo adalah pengesahan anggaran yang sudah
diajukan oleh dinas melalui bupati kepada Dewan.
Dalam melaksanakan pemberdayaan koperasi, Dinas Koperai, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan dibantu oleh pihak ketiga, seperti Dewan Koperasi
wilayah, Lembaga swadaya Masyarakat, perbankan serta pihak-pihak lain.
Keberhasilan koperasi dalam memberdayakan koperasi tidak diiringi dengan
keadaan koperasi yang benar-benar berperan sebagai pelaku ditengah-tengah
perekonomian masyarakat. Ini ditandai dengan temuan data bahwa terdapat
koperasi yang tidak aktif. Disamping merehabilitasi koperasi agar aktif kembali,
pemerintah juga melakukan langkah-langkah pencegahan agar koperasi yang aktif
menjadi tidak aktif. Ini bertujuan agar peran dan fungsi koperasi dapat sebagai
pelaku ekonomi yang bisa membantu perekonomian masyarakat melalui kinerja
koperasi itu sendiri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam
memberdayakan, Diskoperindag Kabupaten Bungo tentu terdapat faktor
pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukung merupakan faktor yang
mempengaruhi keberhasilan dalam memberdayakan koperasi sedangkan faktor
penghambat adalah faktor penunda keberhasilan dalam memberdayakan koperasi.
Faktor pendukung dalam memberdayakan koperasi juga tertuang dalam
Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bungo tahun 2007-2012. Faktor pendukung tersebut antara lain:
1. Adanya komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan beserta Staf.
10

11. 2. Adanya Struktur dan uraian tugas yang jelas, serta Rencana Kerja yang
terarah merupakan suatu kekuatan penting dalam mewujudkan Visi dan Misi
yang ditetapkan.
3. Tersedianya data informasi mengenai Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan merupakan dasar untuk menentukan langkah dan penyusunan
program pembangunan selanjutnya.
4. Adanya dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas baik rutin maupun
proyek, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan
program yang telah dibuat.
5. Didalam pengajuan program pembangunan sektor Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan sangat diperlukan dukungan dari pihak
Legislatif.
6. Tersedianya Dana untuk melaksanakan berbagai program-program Dinas
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
Secara umum faktor pendukung dalam pemberdayaan koperasi adalah
dukungan finansial/pendanaan dalam menjalankan program kerja yang sudah
ditetapkan.
Sedangkan faktor penghambat dalam memberdayakan koperasi juga
tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bungo tahun 2007-2012. Faktor pendukung tersebut antara lain:
1. Kualitas Sumber Daya Manusia relatif terbatas, hal ini dapat dilihat dari
kurang berkembangnya Kewirausahaan, serta
kemampuan dalam
memanfaatkan peluang usaha.
2. Masih terbatasnya pembinaan kelapangan untuk membina Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan
3. Belum memadainya tenaga kerja yang terampil baik tenaga pengola Usaha
maupun Tenaga Operasional / Tehnis
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas.
5. Kurangnya Informasi potensi komoditi unggulan.
6. Akurasi data base yang masih rendah.
7. Masih terbatasnya penyebaran informasi teknologi, informasi pasar
khususnya yang berkenaan dengan penggunaan teknologi proses, mutu
produk, disain dan harga.
Kondisi objektive mengatakan bahwa faktor penghambat dalam
memberdayakan koperasi yaitu:
1. Faktor keadaan koperasi yang sangat jauh lebih kurang 80 KM
2. Medan jalan menuju koperasi yang tidak bagus
3. Mata pencarian anggota yang tidak tetap
4. Dana pembinaan yang terbatas
5. Anggota dari dinas yang sedikit untuk turun kelapangan sedangkan jumlah
koperasi ratusan
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari pembahasan yang sudah dikemukakan diatas pada BAB IV maka diperoleh
kesimpulan bahwa:
a. Profile Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bungo
dalam memberdayakan Koperasi di Kabupaten Bungo
11

12. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bungo
merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten bungo yang
dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten bungo. Ini
adalah bentuk komitmen Kabupaten Bungo terhadap fasilitas dan pemberdayaan
koperasi yang diwujudkan dengan perangkat kelembagaan yang khusus
dimaksudkan bagi koperasi
b. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dalam
memberdayakan koperasi sebagai pelaku ekonomi
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bungo dalam
melaksanakan pemberdayaan koperasi menggunakan tingkatan strategi fungsional
karena menerapkan (1) Strategi functional ekonomi (2) Strategi
functional manajemen (3) Strategi isu stratejik. Sedangkan jenis strategi yang
digunakan adalah strategi integrasi, dimana pemerintah dapat melakukan
pengawasan dan mengontrol dan memungkinkan melakukan intervensi kepada
pelaku usaha (koperasi) dan pasar
c. Tingkat keberdayaan koperasi di Kabupaten Bungo sebagai pelaku ekonomi
Tingkat keberdayaan koperasi koperasi sebagai pelaku ekonomi di Kabupaten
Bungo sudah sangat baik ini ditandai dengan peningkatan jumlah anggota,
peningkatan asset, peningkatan modal koperasi dan peningkatan volume usaha
yang setiap tahunnya meningkat.
d. Tingkat pemberdayaan koperasi dî Kabupaten Bungo
Tingkat pemberdayaan koperasi di kabupaten Bungo diantaranya yaitu pemberian
pinjaman dana bergulir, pembinaan dan pelatihan serta pola kemitraan.
Meskipun dalam penelitian ini diperoleh hasil melalui data-data dan
wawancara, namun ada beberapa hal yang sebaiknya menjadi perhatian Dinas
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bungo, yaitu
meskipun terdapat peningkatan jumlah koperasi namun perlu ada pengawasan dan
pembinaan yang lebih intensif terhadap koperasi yang sudah ada sehingga dapat
beroperasi secara optimal, agar koperasi terus bekerja aktif perlu dilakukan sebuah
stimulus positif misalnya melalui kegiatan lomba koperasi tingkat kabupaten, atau
bisa juga pameran koperasi sehingga koperasi bekerja lebih aktif dan berjalan
sebagaimana mestinya.
DAFTAR RUJUKAN
J. David, Hunger dan Wheelen, Thomas .L. 2001. Manajemen Strategis. Online :
http://jurnal sdm.blogspot.com/search/label/Manajemen%20Stratejik diakses pada
tanggal 13 Oktober 2011
Suwandi, Ima. Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial , Penerbit
Bharata
Kartasapoetra, G, dkk. 2007. Koperasi Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta
Moleong, Lexy. 2007. Metode penelitian kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung
12

13. Ninik Widiyanti, Y.W. Sunindhia. 2003. Koperasi dan Perekonomian Indonesia.
Rineka Cipta, Jakarta
Sitio, Arifin & Halomoan Tamba. 2001. Koperasi Teori dan Praktik. Erlangga,
Jakarta
Sugiyono, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung
Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta, Bandung
Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Rineka Cipta, Jakarta
Norchasanaharief@yahoo.com
13