BPJS merupakan badan penyelenggara jaminan sosial Indonesia yang bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. BPJS menyediakan jaminan kesehatan nasional yang mencakup pelayanan kesehatan primer hingga rujukan, dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah, pemberi kerja, dan peserta.

1. BPJS
VISI
TerwujudnyaJaminanKesehatan(JKN-KIS)
yang berkualitasdanberkesinambunganbagi
seluruhPendudukIndonesiapadatahun2019
berlandaskangotongroyongyangberkeadilan
melalui BPJSKesehatanyanghandal,unggul
dan terpercaya
Misi
1. Meningkatkankualitaslayananyang
berkeadilankepadapeserta,pemberi
pelayanankesehatandanpemangku
kepentinganlainnyamelalui sistemkerjayang
efektif danefisien.
2. MemperluaskepesertaanJKN-KIS
mencakupseluruhIndonesiapalinglambat1
Januari 2019 melalui peningkatankemitraan
denganseluruhpemangkukepentingandan
mendorongpartisipasimasyarakatserta
meningkatkankepatuhankepesertaan.
3. Menjaga kesinambunganprogramJKN-KIS
denganmengoptimalkankolektibiltasiuran,
systempembayaranfasilitaskesehatandan
pengelolaankeuangansecaratransparandan
akuntabel.
4. Memperkuatkebijakandanimplementasi
program JKN-KISmelaluipeningkatankerja
sama antar lembaga,kemitraan,koordinasi
dan komunikasi denganseluruhpemangku
kepentingan.
5. Memperkuatkapasitasdantata kelola
organisasi dengandidukungdenganSDMyang
profesional,penelitian,perencanaandan
evaluasi,pengelolaanprosesbisnisdan
manajemenresikoyangefektif danefisien
sertainfrastrukturdanteknologi informasi
yang handal.
Landasan Hukum BPJS Kesehatan :
1. Undang-UndangDasar 1945
2. Undang-UndangNomor40 Tahun2004
tentangSistemJaminanSosial
Nasional [download]
3. Undang-UndangNomor24 Tahun2011
tentangBadan PenyelenggaraJaminan
Sosial [download]
DalamPengelolaanBPJSKesehatan,
manajemenberpedomanpadatatakelola
yang baikantara lain:
1. Pedoman UmumGood Governance BPJS
Kesehatan [download]
2. Board Manual BPJSKesehatan [download]
3. Kode Etik BPJSKesehatan[download]
Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap
orang, termasuk orang asing yang bekerja
paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia,
yang telah membayar iuran, meliputi :
1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang
tidak mampu, dengan penetapan peserta
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (Non PBI), terdiri dari :
 Pekerja Penerima Upah dan anggota
keluarganya
a) Pegawai Negeri Sipil;
b) AnggotaTNI;
c) AnggotaPolri;
d) PejabatNegara;
e) Pegawai PemerintahnonPegawai
Negeri;
f) Pegawai Swasta;dan
g) Pekerjayangtidaktermasukhuruf
a sd f yang menerimaUpah.
Termasuk WNA yang bekerjadi
Indonesiapalingsingkat6(enam)
bulan.
 Pekerja Bukan Penerima Upah dan
anggota keluarganya
a) Pekerjadi luarhubungankerja
atau Pekerjamandiri;dan
b) Pekerjayangtidaktermasuk
huruf a yang bukanpenerimaUpah
TermasukWNA yang bekerjadi
Indonesiapalingsingkat6(enam)
bulan.
 Bukan pekerja dan anggota
keluarganya

2. a) Investor;
b) Pemberi Kerja;
c) Penerima Pensiun, terdiri dari :
 Pegawai Negeri Sipil yang berhenti
dengan hak pensiun;
 Anggota TNI dan Anggota Polri yang
berhenti dengan hak pensiun;
 Pejabat Negara yang berhenti dengan
hak pensiun;
 Janda, duda, atau anak yatim piatu dari
penerima pensiun yang mendapat hak
pensiun;
 Penerima pensiun lain; dan
 Janda, duda, atau anak yatim piatu dari
penerima pensiun lain yang mendapat
hak pensiun.
d) Veteran;
e) Perintis Kemerdekaan;
f) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari
Veteran atau Perintis Kemerdekaan;
dan
g) Bukan Pekerja yang tidak termasuk
huruf a sd e yang mampu membayar
iuran.
ANGGOTA KELUARGA YANG
DITANGGUNG
1. Pekerja Penerima Upah :
 Keluarga inti meliputi istri/suami dan
anak yang sah (anak kandung, anak
tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang.
 Anak kandung, anak tiri dari
perkawinan yang sah, dan anak
angkat yang sah, dengan kriteria:
a. Tidak atau belum pernah
menikah atau tidak mempunyai
penghasilan sendiri;
b. Belum berusia 21 (dua puluh
satu) tahun atau belum berusia
25 (dua puluh lima) tahun yang
masih melanjutkan pendidikan
formal.
2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Bukan Pekerja : Peserta dapat
mengikutsertakan anggota keluarga yang
diinginkan (tidak terbatas).
3. Peserta dapat mengikutsertakan anggota
keluarga tambahan, yang meliputi anak
ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan
mertua.
4. Peserta dapat mengikutsertakan anggota
keluarga tambahan, yang meliputi kerabat
lain seperti Saudara kandung/ipar,
asisten rumah tangga, dll.
Manfaat JaminanKesehatanNasional(JKN)
BPJSKesehatanmeliputi :
a. Pelayanankesehatantingkatpertama,
yaitupelayanankesehatannonspesialistik
mencakup:
1. Administrasipelayanan
2. Pelayananpromotif danpreventif
3. Pemeriksaan,pengobatandan
konsultasi medis
4. Tindakanmedisnonspesialistik,
baikoperatif maupunnonoperatif
5. Pelayananobatdanbahanmedis
habispakai
6. Transfusi darahsesuai kebutuhan
medis
7. Pemeriksaanpenunjangdiagnosis
laboratoriumtingkatpertama
8. Rawat inaptingkatpertamasesuai
indikasi
b. Pelayanankesehatanrujukantingkat
lanjutan,yaitupelayanankesehatan
mencakup:
1. Rawat jalan,meliputi:
a) Administrasipelayanan
b) Pemeriksaan,pengobatandan
konsultasi spesialistikolehdokter
spesialisdansubspesialis
c) Tindakanmedisspesialistiksesuai
denganindikasi medis
d) Pelayananobatdan bahanmedis
habispakai
e) Pelayananalatkesehatanimplant
f) Pelayananpenunjangdiagnostic
lanjutansesuai denganindikasi medis
g) Rehabilitasi medis
h) Pelayanandarah
i) Peayanankedokteranforensik
j) Pelayananjenazahdi fasilitas
kesehatan
2. Rawat Inap yangmeliputi:
a) Perawataninapnonintensif
b) Perawataninapdi ruang intensif
c) Pelayanankesehatanlainyang
ditetapkanolehMenteri

3. IURAN
1. Bagi pesertaPenerimaBantunIuran(PBI)
JaminanKesehataniurandibayaroleh
Pemerintah.
2. Iuran bagi PesertaPekerjaPenerimaUpah
yang bekerjapadaLembagaPemerintahan
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil,anggotaTNI,
anggota Polri,pejabatnegara,danpegawai
pemerintahnonpegawai negeri sebesar5%
(limapersen) dari Gaji atauUpah per bulan
denganketentuan:3% (tigapersen) dibayar
olehpemberi kerjadan2%(duapersen)
dibayarolehpeserta.
3. Iuran bagi PesertaPekerjaPenerimaUpah
yang bekerjadi BUMN,BUMD danSwasta
sebesar5%( limapersen) dari Gaji atau Upah
perbulandenganketentuan:4% (empat
persen) dibayarolehPemberiKerjadan1%
(satupersen) dibayarolehPeserta.
4. IuranuntukkeluargatambahanPekerja
PenerimaUpahyangterdiri dari anak ke 4 dan
seterusnya,ayah,ibudanmertua,besaran
iuransebesarsebesar1%(satupersen) dari
dari gaji atau upahper orangper bulan,
dibayarolehpekerjapenerimaupah.
5. Iuran bagi kerabatlaindari pekerja
penerimaupah(sepertisaudara
kandung/ipar,asistenrumahtangga,dll);
pesertapekerjabukanpenerimaupahserta
iuranpesertabukanpekerjaadalahsebesar:
a. SebesarRp.25.500,- (dua puluh
limaribulimaratus rupiah) perorangper
bulandenganmanfaatpelayanandi ruang
perawatanKelasIII.
b. SebesarRp.51.000,- (limapuluh
satu riburupiah) perorang perbulandengan
manfaatpelayanandi ruangperawatanKelas
II.
c. SebesarRp.80.000,- (delapanpuluh
riburupiah) perorang perbulandengan
manfaatpelayanandi ruangperawatanKelas
I.
6. Iuran JaminanKesehatanbagi Veteran,
PerintisKemerdekaan,danjanda,duda,atau
anak yatimpiatudari VeteranatauPerintis
Kemerdekaan,iurannyaditetapkansebesar
5% (limapersen) dari 45% (empatpuluhlima
persen) gaji pokokPegawai NegeriSipil
golonganruangIII/adenganmasa kerja14
(empatbelas) tahunperbulan,dibayaroleh
Pemerintah.
7. Pembayaraniuranpalinglambattanggal
10 (sepuluh) setiapbulan
Tidakada dendaketerlambatanpembayaran
iuranterhitungmulai tanggal 1 Juli 2016
dendadikenakanapabiladalamwaktu45
(empatpuluhlima) hari sejakstatus
kepesertaandiaktifkankembali,pesertayang
bersangkutanmemperoleh pelayanan
kesehatanrawatinap,maka dikenakandenda
sebesar2,5% dari biayapelayanan kesehatan
untuksetiapbulantertunggak,dengan
ketentuan:
1. Jumlahbulantertunggakpalingbanyak12
(duabelas) bulan.
2. Besar dendapalingtinggi Rp.30.000.000,-
(tigapuluhjutarupiah).
PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA JKN BPJS
KESEHATAN
A. PendaftaranBagi PenerimaBantuanIuran
/ PBI
PendataanFakirMiskindanOrang Tidak
mampuyang menjadi pesertaPBIdilakukan
olehlembagayangmenyelenggarakanurusan
Pemerintahandi bidangstatistik(BadanPusat
Statistik) yangdiverifikasidandivalidasi oleh
KementerianSosial.
SelainpesertaPBIyangditetapkanoleh
PemerintahPusat,jugaterdapatpenduduk
yang didaftarkanolehPemerintahDaerah
berdasarkanSK Gubernur/Bupati/Walikotaba

4. gi Pemdayangmengintegrasikanprogram
Jamkesdake programJKN.
B. PendafataranBagi PesertaPekerja
PenerimaUpah/ PPU
1. Perusahaan/Badan usahamendaftarkan
seluruhkaryawanbesertaanggota
keluarganyake KantorBPJSKesehatandengan
melampirkan:
a. FormulirRegistrasi BadanUsaha /
Badan HukumLainnya
b. Data Migrasi karyawandan anggota
keluarganyasesuai formatyang
ditentukanolehBPJSKesehatan.
2. Perusahaan/Badan Usaha
menerima nomorVirtual Account(VA) untuk
dilakukanpembayaranke Bankyangtelah
bekerjasama(BRI/Mandiri/BNI)
3. Bukti Pembayaraniurandiserahkanke
KantorBPJS Kesehatanuntuk dicetakkankartu
JKN atau mencetake-IDsecaramandiri oleh
Perusahaan/Badan Usaha.
C. PendaftaranBagi PesertaPekerjaBukan
PenerimaUpah/ PBPUdan Bukan Pekerja
Ø PendaftaranPBPUdan BukanPekerja
1. Calonpesertamendaftarsecara
perorangandi Kantor BPJSKesehatan
2. Mendaftarkanseluruhanggota
keluargayangada di KartuKeluarga
3. Mengisi formulirDaftarIsian
Peserta(DIP) denganmelampirkan:
- Fotokopi KartuKeluarga(KK)
- Fotokopi KTP/Paspor,masing-masing
1 lembar
- Fotokopi BukuTabungansalahsatu
pesertayangada didalamKartu
Keluarga
- Pasfoto3 x 4, masing-masing
sebanyak1 lembar.
4. Setelahmendaftar, calonpeserta
memperolehNomorVirtual Account
(VA)
5. Melakukanpembayaraniuranke
Bank yangbekerjasama
(BRI/Mandiri/BNI)
6. Bukti pembayaraniurandiserahkan
ke kantor BPJSKesehatanuntuk
dicetakkankartuJKN. Pendaftaran
selaindi KantorBPJS
Kesehatan, dapatmelaluiWebsite
BPJSKesehatan
Ø Pendaftaran BukanPekerjaMelalui
EntitasBerbadanHukum(Pensiunan
BUMN/BUMD)
Prosespendaftaranpensiunanyang dana
pensiunnyadikelolaoleh entitasberbadan
hukumdapat didaftarkansecarakolektif
melalui entitasberbadanhukum yaitudengan
mengisi formulirregistrasi
dan formulirmigrasi datapeserta.