PErgub ttg SMA Terbuka

1. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 74 TAHUN 2020
TENTANG:
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA
( SMA TERBUKA)
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020

2. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal : 1
u Nomor :1 sd 4 Penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam Peraturan Gubernur No 74 Tahun 2020
u Nomo : 5 Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasioanl
oleh Pemerintah Pusat,Pmerintah Daerah Provinsi,Pmerintah Daerah Kabupaten Kota
u Nomor 6: Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau
program pendidikan pada jalur,jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional
u Nomor 7: Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian
dari Sekolah Induk dengan penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode jarak jauh
u Nomor 8: Sekolah Induk adalah sekolah yang memenuhi syarat untuk menjadi pembina dari satu atau lebih bentuk layanan
pendidikan layanan khusus
u Nomor: 9 : Metode Belajar Mandiri adalah proses belajar yang dilakukan peserta didik secara perorangan dan atau
kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai dengan
kebutuhan
u Nomor 10 : Belajar Tuntas bagi setiap peserta didik adalah suatu sistem belajar yang mengutamakan tingkat penguasaan
pada level kompetensi tertentu bagi setiap peserta didik
u Nomor 11: Tutor adalah pendidik yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik
u Nomor 12 : Pendidik Kunjung adalah guru mata pelajaran pada sekolah induk yang diberi tugas untuk mengajar di SMA
Terbuka sesuai dengan pelajaran yang diampu
u Nomor 13 Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat TKB adalah bagian dari satuan pendidikan berupa tempat
atau ruang yang representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran

3. BAB II
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TERBUKA
Pasal 2
(1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan layanan khusus
Sekolah Terbuka pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selanjutnya disebut SMA Terbuka
(2) Penyelenggaraan SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengelolaan SMA Terbuka
b. Pengelolaan Peserta didik
c. Pengelolaan pembelajaran dan penilaian
d. Tata kelola administrasi dan
e. Pengelolaan dana operasional
(3) Pedoman penyelenggaraan SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
(4) Penyelenggaraan SMA Terbuka dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

4. Pasal 3:
(1) Sekolah Terbuka pada SMA menyelenggarakan layanan pendidik kunjung dari Sekolah
Induk SMA reguler
(2) Pendirian Sekolah Terbuka dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat
Pasal 4:
(1) SMA Terbuka yang didirikan oleh masyarakat dapat melaksanakan Sekolah Terbuka melalui
persetujuan Gubernur
(2) Pemberian persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
penilaian paling sedikit mencakup:
a. Study kelayakan
b.Rencana induk pengembangan Sekolah Terbuka
c. Sumber peserta didik
d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
e. Kurikulum
f. Sumber pembiayaan
g. Prasarana dan sarana
h. Legalitas penyelenggara
(3) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
Dinas Pendidikan

5. Pasal : 5
SMA Reguler dapat menyelenggarakan Sekolah Terbuka dengan ketentuan SMA reguler sebagai
Sekolah Induk memiliki struktur pengelola paling sedikit terdiri atas:
a. Kepala Sekolah
b. Pendidik Kunjung
c. Tenaga kependidikan dan
d. Guru Pamong
Pasal : 6
(1) Penyelenggaraan pendidikan SMA Terbuka dapat dilaksanakan dalam mekanisme:
a. Modus Tunggal
b. Modus Ganda
(2) Pelaksanaan pendidikan SMA Terbuka dalam modus tunggal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a. dilakukan melalui program moda jarak jauh
(3) Perlaksanaan pendidikan SMA Terbuka dalam modus ganda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.dilakukan melalui program pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak
jauh

6. BAB III
PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 7
(1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan SMA Terbuka di Daerah
Provinsi
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pembinaan peserta didik,pendidik dan tenaga kependidikan,proses pembelajaran dan
kelembagaan
b. Pengembangan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan SMA Terbuka

7. Pasal 8
(1) Dinas Pendidikan melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan
SMA Terbuka di Daerah Provinsi
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada aayat (1) dilakukan dalam rangka:
a. Pemantauan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan SMA Terbuka
b. Pengukuran pencapaian proses pembelajaran SMA Terbuka
c. Fasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan SMA Terbuka untuk dapat saling
berinteraksi dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi
d. Pemberian masukan sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan sebagaimana
dimaksud pada huruf c
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk
a. Monitoring dan
b. Evaluasi
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi
pelanggaran dalam penyelenggaraan SMA Terbuka

8. BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 9
(1) Pembiayaan penyelenggara SMA Terbuka bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS)
b. Pemerintah Daerah Provinsi melalui Biaya Pendidikan Menengah Universal
(BPMU)
c. Masyarakat dan
d. Sumber lain yang sah
(2) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Pasal 10
(1) Pembiayaan penyelenggaraan SMA Terbuka terdiri atas:
a. Biaya investasi
b. Biaya operasional personalia dan non personalia
c. Biaya Pengembangan
(2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a. meliputi:
a. Biaya penyediaan prasarana dan sarana
b. Biaya modal kerja tetap
(3) Biaya operasional personalia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b. meliputi:
a. Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan
b. Transport pendidik dan tenaga kependidikan
(4) Biaya operasional non personalia sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi:
a. Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses
pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
b. Biaya alat dan bahan habis pakai
(5) Biaya Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: biaya
pengembangan sumber daya manusia
(6) Pembiayaan Penyelenggaraan SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

10. BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan maka Peraturan Gubernur Nomor: 6 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka Pendidikan Layanan
Khusus dan Sekolah Menengah Pendidikan Jarak Jauh, khusus pengaturan penyelenggaraan
dan pengelolaan SMA Terbuka ,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Pasal 12
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah
Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 19 Oktober 2020
GUBERNUR JAWA BARAT
TTD
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
Diundangkan di Bandung
Pada Tabggal : 19 Oktober 2020

11. LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 74 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 OKTOBER 2020
TENTANG : PENYELENGGARAAN SEKOLAH TERBUKA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TERBUKA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
BAB I PENDAHUKUAN
A. Latar belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan:
Untuk memberikan panduan kepada pihak terkait dengan pengelolaan SMA Terbuka di Jawa Barat sehingga berjalan dengan lancar dan
berdampak langsung dalam peningkatan akses layanan pendidikan dan APK SMA di Jawa Barat
D. Sasaran
1.Kantor Cabang Dinas Pendidikan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
3. Sekolah Induk
4. Tempat Kegiatan Belajar (TKB)
5. Perangkat Daerah dan Lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan SMA Terbuka
E, Hasil yang diharapkan
Semua pihak dapat melaksanakan penyelenggaraan SMA Terbuka sesuai dengan panduan sehingga berdampak langsung pada
peningkatan APK di Jawa Barat

12. KARAKTERISTIK SMA TERBUKA
u SMA Terbuka merupakan jalur pendidikan sekolah tingkat menengah dan bagian integral dari institusi SMA
u SMA Terbuka bukan UPT baru melainkan salah satu bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh SMA reguler
u Kegiatan pembelajaran menerapkan sistem pendidikan jarak jauh sehingga sebagian besar kegiatan belajar
dilakukan secara mandiri
u Proses belajar dikelola lebih luas sehingga peserta didik diberi kesempatan untuk menentukan tempat waktu dan cara
belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing masing
u Menggunakan kurikulum dan standar mutu yang berlaku bagi SMA sehingga peserta didik dan lulusan SMA
Terbuka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan SMA reguler
u Bahan ajar utama modul dan ditunjang dengan media lain
u SMA Terbuka mendayagunakan tenaga yang ada di SMA Induk dan tenaga yang ada di lingkungan sekitar

13. PENGELOLAAN SMA TERBUKA
A. SYARAT SEKOLAH INDUK:
1. Memiliki izin operasional
2. Akreditasi sekolah induk minimal B
3. Memilki SDM yang memadai meliputi Pendidik,Tenaga Kependidikan dan Guru Pamong/Tutor
4. Tersedia calon Tempat Kegiatan Belajar (TKB) yang layak
5. Adanya dukungan masyarakat setempat
6. Kuota peserta didik minimal 20 siswa dan maksimal sejumlah rombel di kelas 10 SMA induknya
7. Dinyatakan lolos hasil verifikasi oleh TIM Teknis dan KCD di wilayahnya masing masing
B. SYARAT TEMPAT KEGIATAN BELAJAR ( TKB)
1.Tersedia tempat atau ruang untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran
2.Tersedia calon guru pamong/tutor
3. Tersedia sarana penunjang pembelajaran berupa: bahan ajar,daya listrik dll
C. PENDIDIK KUNJUNG dan TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Pendidik Kunijung adalah Guru dari sekolah induk yang diberi tugas mengajar di TKB
2. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi yang membantu SMA Terbuka baik di
sekolah induk maupun di TKB

14. TUGAS TANGGUNG JAWAB FIHAK TERKAIT
1. Sekretariat Disdik Provinsi Jawa Barat
a. Merencanakan,mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan pembiayaan
b. Merencanakan,mengkoordinasikan urusan singkronisasi perencanaan dan perumusan program
SMA Terbuka
c. Mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program SMA Terbuka
2. Bidang PSMA
a. Merencanakan mengkoordinasikan ,membina,dan mengendalikan SMA induk SMA Terbuka
b. Merencanakan ,mengatur,membina, dan memngelola urusan kurikulum ,bahan ajar dan penilaian
SMA Terbuka
c. Merencanakan ,mengatur,membina, dan memngelola urusan Sarana Prasarana untuk SMA Terbuka
d. Berkoordinasi dengan Direktorat PSMA tentang penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat
e. Merencanakan ,mengatur,membina, urusan Bantuan Opersional Sekolah (BOS) SMA Terbuka
f. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi program SMA Terbuka di Jawa Barat
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program SMA Terbuka di Jawa Barat
h. Merencanakan mengelola dan mengendalikan mutu dengan menetapkan sekolah pembina

15. 3. Tim Teknis SMA Terbuka
a. Membantu Bidang PSMA dalam merumuskan kebijakan pemetaan Sekolah Induk SMA Terbuka
b. Membantu Bidang PSMA dalam merumuskan kebijakan penetapan Sekolah Induk
c. Membantu Bidang PSMA dalam merumuskan kebijakan sosialisasi penyelenggaraan SMA Terbuka
d. Membantu Bidang PSMA dalam mengawasi pengelolaan dana BOS dan dana BPMU
e. Membantu Bidang PSMA dalam merumuskan kebijakan mengendalikan mutu SMA Terbuka
f. Tim Teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
a. Merencanakan,mengelola,mengkoordinasikan dan mengendalikan pemetaan Sekolah Induk
b. Merencanakan,mengelola,mengkoordinasikan target jumlah siswa SMA Terbuka
c. Merencanakan,mengelola,mengkoordinasikan pengusulan penetapan sekolah induk SMA Terbuka
d. Merencanakan,mengelola,mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan SMA Terbuka
e. Merencanakan,mengelola,mengkoordinasikan pengusulan dan penetapan dana BOS dan BPMU
f. Pelayanan administrasi untuk menunjang penyelesaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan
g. Merencanakan,mengelola mengkoordinasikan dan mengendalikan Mutu SMA Terbuka
h. Merencanakan,mengelola mengkoordinasikan penugasan pengawas sekolah
i. Melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SMA Terbuka
j. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menjaring
lulusan SMP/MTs/Paket B yang belum melanjutkan sekolah

16. 5. Sekolah Induk SMA Terbuka
a. Menyusun dan menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
b. Melaksanakan sosialisasi program SMA Terbuka
c. Melaksanakan rekruitmen peserta didik
d. Mengelola DAPODIK/dokumen induk peserta didik
e. Menetapkan pendidik dan tenaga kependidikan
f. Menetapkan dan membina Tempat Kegiatan Belajar (TKB)
g. Menentukan model layanan pembelajaran
h. Mengelola keuangan baik dari BOS,BPMU dan dari masyarakat
i. Mengelola sarana prasarana dan bahan ajar
j. Melaksanakan penilaian dan hasil belajar peserta didik
k. Mengelola dan melaporkan hasil belajar (rapor) peserta didik
l. Menerbitkan ijazah /sertifkat bagi peserta didik yang dinyatakan lulus.
6. Pendidik kunjung
a. Memberikan materi pelajaran
b. Melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran
c. Memberikan laporan hasil pembelajaran

17. 7. Guru Pamong/Tutor
a. Membantu peserta didik mengatasi kesulitan akademik dan kesulitan pribadi dalam
proses belajar
b. Membagikan bahan belajar ke peserta didik
c. Membimbing peserta didik untuk belajar secara teratur sesuai dengan jadwal
d. Melapor kepada Guru mata pelajaran /guru kunjung mengenai kesulitan belajar peserta didik
e. Mengatur serta mengawasi kegiatan belajar peserta didik di TKB
f. Bertindak selaku penghubung antara peserta didik SMA Terbuka dengan masyarakat
dalam penggunaan fasilitas untuk kegiatan belajar
g. Membantu Guru mata pelajaran/guru kunjung dalam merencanakan kegiatan belajar
peserta didik
8. Tenaga Kependidikan
a. Mengelola administrasi persuratan,pengetikan,persuratan,perawatan dokumen dan
administrasi keuangan
b. Operator mengelola DAPODIK dan mengelola data yang berkaitan dengan peserta didik
SMA Terbuka

18. BID PSMAS
STRUKTUR ORGANISASI SMA TERBUKA
KEPSEK INDUK
WAKASEK
REGULER PESERTA DIDIK TERBUKA
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KCD WIL
PENGAWAS SMATER
SEKOLAH INDUK
BID PSMA
TIM TEKNIS
PERENCANAAN
TIKOMDIK
→
KOMITE
GUBERNUR
TKB
WAKASEK/ DENGEN
TUGAS TAMBAHAN
GK GP
GURU MAPEL
SEK INDUK

19. PENGELOLAAN PESERTA DIDIK
1. Persyaratan PPDB Peserta didik SMA Terbuka
a. Usia peserta didik Mnimal 15 Tahun dan maksimal 19 Tahun pada saat mendafar
b. Foto Copy Akte Kelahiran
c. Foto Copy Kartu Keluarga
d. Foto Copy Ijazah SMP/MTs /Paket B dan sederajat
e. Foto Copy KIP/PKH
f. Pas Foto 3x4 (4 buah)
g. Mengisi formulir Pendaftaran
1. Surat pernyataan sanggup mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal
2. Surat pernyataan sanggup melaporkan hasil belajar setiap minggu ke pendidik kunjung
3. Status peserta didik tidak bekerja pada sektor formal yang terikat kontrak
2. Data Pokok Peserta Didik
Pastikan setiap peserta didik SMA Terbuka masuk kedalam DAPODIK di sekolah Induknya
Karena ini merupakan legalitas peserta didik

20. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
STRUKTUR KURIKULUM
Kelompok A
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Sejarah Indonesia
6. Bahasa Inggris
Kelompok B
1. Seni Budaya
2. Pendidikan Jasmani ,Olah Rga dan Kesehatan
3. Prakarya dan Kewirausahaan
Kelompok C (Peminatan)
1. Mata pelajaran peminatan akacdemik
2. Mata pelajaran pilihan
Mata Pelajaran Peminatan
I. Peminatan Matematika dan Pengetahuan Alam
1. Matematika
2. Biologi
3. Fisika
4. Kimia
II. Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial
1. Geografi
2. Sejarah
3. Sosiologi
4. Ekonomi
III Peminatan Bahasa dan Budaya
1. Bahasa dan sastra Indonesia
2. Bahasa dan sastra Inggris
3. Bahasa dan sastra Asing
4. Antrpologi

21. PROSES BELAJAR DI SMA TERBUKA
BELAJAR MANDIRI
Belajar Mandiri adalah : cara belajar dimana
kendali belajarnya ditentukan oleh sendiri.
Yang dimaksud kendali adalah penentuan apa
yang harus dipelajari, kapan, dimana, dan
bagaimana mempelajarinya serta kapan dan
bagaimana melaksanakan tes kemajuan
belajarnya ditentukan oleh siswa dengan
bimbingan terbatas dari orang lain. Apabila
dalam belajar mandiri didapat kesulitan maka
kesulitan tersebut dapat ditanyakan pada guru
kunjung dalam kegiatan tatap muka.
BELAJAR MELALUI TATAP MUKA
Belajar melalui tatap muka adalah proses belajar
yang dilaksanakan oleh Guru Kunjung /Guru
Mapel untuk membantu memecahkan masalah
belajar peserta didik selama mereka belajar
mandiri melalui modul atau bahan ajar lain
sehingga dalam pelaksanaannya tidak sama
dengan proses belajar yang dilaksanakan di
sekolah reguler. Dalam kegiatan belajar melalui
tatap muka guru kunjung juga bisa melaksanakan
penilaian hasil belajar siswa

22. PENILAIAN
PENILAIAN HASIL BELAJAR BERUPA:
PENILAIAN SIKAP / PENGETAHUAN / KETERAMPILAN
BENTUK PENILAIAN
OLEH PENDIDIK / SATUAN PENDIDIKAN / PEMERINTAH
MANFAAT PENILAIAN
UNTUK MENGUKUR / MEMPERBAIKI / MELAPORKAN
KENAIKAN DAN KELULUSAN MENGACU KEPADA KURIKULUM
PESERTA
DIDIK

23. 1 Pengelolaan administrasi persuratan
2. Pengelolaan dokumen peserta didik / Buku Induk
3. Pengelolaan dokumen pendidik dan tenaga kependidikan
4. Pengelolaan dokumen keuangan
5. Pengelolaan dokumen proses dan hasil pembelajaran
6. Pengelolaan dokumen lulusan /alumni SMA Terbuka

24. DANA OPERASIONAL SMA TERBUKA
KETENTUAN PENERIMA DANA
• SK PENYELENGGARA
• PESERTA DIDIK WAJIB GRATIS
PROSES PENETAPAN
• SK PENGELOLA
• DAPODIK PESERTA DIDIK
TAHAP PENYALURAN
• VERIFIKASI CALON PENERIMA
• TAHAP PENYALURAN MELALUI REKENING
1
2
3

25. Data Guru Pamong
( Proposal Sekolah Induk)
Pengusulan Penetapan CPCL
Penerima Honorarium Guru
Pamong
Penerbitan Keputusan
Gubernur Jawa Barat
Tentang
Penerima Honorarium Guru
Pamong
Verifikasi Data Guru Pamong
Penyusunan Mekanisme dan
Sosialisasi Pencairan Honor
Guru Pamong
Penyusunan Surat Keputusan
Penyaluran Honorarium Guru
Pamong
Monitoring dan Evaluasi
Penyaluran Honorarium Guru
Pamong
PROSES
PENCAIRAN
DANA HONOR
G.PAMONG Penyusunan CPCL Penerima
Honorarium Guru Pamong
Proses Kerjasama
dengan BJB
Proses Pencairan
Honorarium oleh Guru
Pamong
Proses Pelaporan
INPUT

26. Pengusulan Kerjasama
Metode Pencairan dengan
Penyalur ( Bank BJB)
Permohonan Penerbitan
Rekening Penerima
Honorarium Guru Pamong Ke
BJB
Permohonan Pemindah
Bukuan Rekening
Penerima Honorarium Guru Pamong TKB
mendatangi Bjb terdekat untuk mencairkan
bantuan dengan membawa :
1. KTP (asli) dan Photocopy
2. Surat Keterangan Penerima Honorarium dari
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (asli)
3. Salinan Keputusan Gubernur Jawa Barat
tentang Penerima Honorarium Guru Pamong
TKB
4. Photocopy Kartu NPWP dan Kartu NPWP asli
(jika sudah memiliki)
Pelaksanaan Penyaluran Bantuan sesuai
dengan Mekanisme Bank BJB
Pembuatan Laporan oleh Penerima Bantuan
Pengambilan Surat
Keterangan Pencairan dari
Dinas Pendidikan Provinsi
Proses Kerjasama dengan Pihak Penyalur ( Bank BJB)

27. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS