Dokumen tersebut membahas tentang indikator kabupaten/kota layak anak yang meliputi aspek kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Indikator tersebut mencakup angka kematian bayi, gizi balita, ASI eksklusif, jumlah posyandu, imunisasi, dan fasilitas kesehatan reproduksi. Pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan menyediakan fasilitas kesehatan komprehensif bagi anak sej

1. PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
No.12 TAHUN 2011.Ttg
Indikator Kab/Kota Layak Anak.
Disampaikan oleh Hartoyo.
Tim Pembina UKS/Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

2. KLASTER III HAK ANAK “KESEHATAN
DASAR DAN KESEJAHTERAAN”
 A.Anak Penyandang disabilitas.
anak mendapatkan akses layanan publik yg menjamin kesehatan.
B. Kesehatan dan layanan kesehatan.
anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan
terintegrasi.
c.Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan .
memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi
kesehatan misalnya : Jamkesmas,Jamkesda, ( KIS).

3. KLASTER III
 Meliputi :
 1. Angka kematian bayi ( AKB).
 2. Prevalensi kekurangan gizi pada balita.
 3.Persentase ASI ekslusif.
 4. Jumlah pojok ASI.
 5.Persentase imunisasi lengkap.
 6. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi
 dan mental.

4. UNDANG-UNDANG NO.35 TH 2014 TTG
PERUBAHAN ATAS UU NO.23 TH 2003 TTG
PERLINDUNGAN ANAK.
 Pasal 44.
 Ayat 1. Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan
upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh
derajad kesehatan yg optimal sejak dalam kandungan.
 Ayat 2. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara
komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta
masyarakat.
 Ayat 3. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi upaya promotif,preventif,kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan
kesehatan dasar maupun rujukan.