Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, pengaturan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan, serta penyelenggaraan program kesehatan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang penang
Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan di Indonesia yang mencakup dasar hukum, sistem kesehatan nasional, dan strategi pembangunan kesehatan berwawasan masyarakat untuk mencapai visi sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2010.
Undang-undang ini membahas tentang pengaturan tenaga kesehatan di Indonesia, mencakup kualifikasi, pengelompokan, perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjamin mutu pelayanan kesehatan.
Warta Ditjen P2P merupakan media cetak yang menampilkan informasi seputar program pencegahan dan pengendalian penyakit dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI
Dokumen tersebut membahas kebijakan kesehatan di Indonesia, termasuk arah pembangunan kesehatan jangka panjang, visi dan misi Kemenkes, isu kesehatan global, reformasi sistem pelayanan kesehatan, dan evaluasi pembinaan upaya kesehatan. Dokumen ini juga menyoroti kondisi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan tantangan yang dihadapi ke depan.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, serta hak dan kewajiban masyarakat untuk saling mendukung dalam mewujudkan kesehatan yang optimal. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sumber daya kesehatan, lingkungan sehat, dan akses informasi kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat berhak atas layanan kesehatan yang a
Dokumen tersebut membahas tentang penggunaan obat yang rasional, strategi peningkatannya di fasilitas kesehatan dan masyarakat, serta Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan peran apoteker dalam program prioritas kesehatan seperti penanggulangan TB dan stunting.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan, tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, serta pengaturan sumber daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan di Indonesia yang mencakup dasar hukum, sistem kesehatan nasional, dan strategi pembangunan kesehatan berwawasan masyarakat untuk mencapai visi sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2010.
Undang-undang ini membahas tentang pengaturan tenaga kesehatan di Indonesia, mencakup kualifikasi, pengelompokan, perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjamin mutu pelayanan kesehatan.
Warta Ditjen P2P merupakan media cetak yang menampilkan informasi seputar program pencegahan dan pengendalian penyakit dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI
Dokumen tersebut membahas kebijakan kesehatan di Indonesia, termasuk arah pembangunan kesehatan jangka panjang, visi dan misi Kemenkes, isu kesehatan global, reformasi sistem pelayanan kesehatan, dan evaluasi pembinaan upaya kesehatan. Dokumen ini juga menyoroti kondisi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan tantangan yang dihadapi ke depan.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, serta hak dan kewajiban masyarakat untuk saling mendukung dalam mewujudkan kesehatan yang optimal. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sumber daya kesehatan, lingkungan sehat, dan akses informasi kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat berhak atas layanan kesehatan yang a
Dokumen tersebut membahas tentang penggunaan obat yang rasional, strategi peningkatannya di fasilitas kesehatan dan masyarakat, serta Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan peran apoteker dalam program prioritas kesehatan seperti penanggulangan TB dan stunting.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan, tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, serta pengaturan sumber daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan.
Undang-undang No. 23 Tahun 1992 mengatur tentang penyelenggaraan sistem kesehatan nasional yang meliputi pengertian, hak dan kewajiban masyarakat, tugas dan tanggung jawab pemerintah, upaya kesehatan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan kesehatan. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penjelasannya. Dokumen tersebut mengatur tentang asas, tujuan, sumber daya, tanggung jawab pemerintah, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai undang-undang tersebut.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dari pemerintah, serta tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan dan lingkungan yang mendukung pencapaian kesehatan masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan biodata kepala UPT Puskesmas Fajar Bulan beserta penjelasan mengenai tugas, visi, misi, dan program unggulan puskesmas. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan strata pertama di wilayah kerjanya yang terdiri atas 2 kecamatan dan 40 posyandu dengan SDM berupa 2 dokter umum, 3 kesmas, dan lainnya. Program unggulannya antara lain pelayanan V
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan undang undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan , UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan masyarakat , Peratuaran pemerintah tentang kesehatan menurut UU No.36 tahun 2009
Undang-undang kesehatan membahas 23 bab yang mencakup aspek-aspek hak dan tanggung jawab dalam kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan khusus untuk kelompok rentan, gizi, kesehatan jiwa, penyakit, lingkungan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan nasional secara adil dan merata.
Dokumen tersebut membahas tentang visi, misi, dan dasar-dasar pembangunan kesehatan di Indonesia sampai tahun 2015. Visinya adalah masyarakat yang sehat dan memiliki akses layanan kesehatan yang bermutu. Misinya mencakup meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat, memperbaiki layanan kesehatan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dasar-dasarnya meliputi kemanusiaan, pember
Dokumen tersebut membahas tentang sistem kesehatan nasional Indonesia dan pelayanan kesehatan, mencakup tujuan pembelajaran, pokok bahasan tentang sistem kesehatan nasional dan subsistemnya, pengembangan SDM kesehatan, serta pelayanan kesehatan di Indonesia yang dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Adriene LaPorte has a Bachelor's degree in Public Relations and Political Science from the University of Alabama. She has over 5 years of experience in public relations, marketing, and sales roles. Her experience includes positions as the Director of Public Relations for two home furnishings companies, a public relations internship, and a sales role at Jos. A. Bank. She has strong skills in social media, website management, graphic design, and customer service.
El documento habla sobre el desarrollo de la agenda electrónica en el teletrabajo en la administración pública. Explica que el teletrabajo es una estrategia para promover el empleo digno a través del uso intensivo de las TICs y para beneficiar a las poblaciones vulnerables. Define el teletrabajo como trabajos realizados por personas externas a una organización de forma remota, sin importar su ubicación geográfica. Finalmente, señala que el teletrabajo puede ser de forma completa o mixta.
Amrendar Kumar is seeking a position in an organization where he can develop his skills and contribute to the organization's growth. He has a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya. He also has a technical qualification in Industrial Automation from Technocrat Automation Pvt Limited. His technical skills include programming PLCs, DCSs, SCADA systems, HMIs, VFDs, pneumatics, field instruments, control panels, and PID controllers. He has hands-on experience with brands such as Siemens, Allen Bradley, ABB, Rockwell, GE-Fanuc, and Omron. He is proficient in programming
Präsentation der Klasse 5 F des neusprachlichen Gymnasiums Francesco Petrarca, Triest über Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg in Triest, Schuljahr 2015/2016
eTwinning-Projekt "Operationszonen Adriatisches Küstenland und Voralpenland 1943 - 1945"
This document summarizes a training presentation about the Weichert Lead Network (WLN). It discusses that the WLN has three objectives: to teach something new, remind agents of things they may have forgotten, and validate what agents already know. It highlights that the WLN sources leads from the internet, including Weichert.com and partner websites. The presentation outlines success plans for both agents and managers to maximize leads from the WLN, including responding quickly to leads and tracking conversions. It emphasizes that internet leads are an important component of an effective marketing program.
This document summarizes a presentation on using Apache Calcite for cost-based query optimization in Apache Phoenix. Key points include:
- Phoenix is adding Calcite's query planning capabilities to improve performance and SQL compliance over its existing query optimizer.
- Calcite models queries as relational algebra expressions and uses rules, statistics, and a cost model to choose the most efficient execution plan.
- Examples show how Calcite rules like filter pushdown and exploiting sortedness can generate better plans than Phoenix's existing optimizer.
- Materialized views and interoperability with other Calcite data sources like Apache Drill are areas for future improvement beyond the initial Phoenix integration.
Undang-undang No. 23 Tahun 1992 mengatur tentang penyelenggaraan sistem kesehatan nasional yang meliputi pengertian, hak dan kewajiban masyarakat, tugas dan tanggung jawab pemerintah, upaya kesehatan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan kesehatan. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penjelasannya. Dokumen tersebut mengatur tentang asas, tujuan, sumber daya, tanggung jawab pemerintah, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai undang-undang tersebut.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dari pemerintah, serta tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan dan lingkungan yang mendukung pencapaian kesehatan masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan biodata kepala UPT Puskesmas Fajar Bulan beserta penjelasan mengenai tugas, visi, misi, dan program unggulan puskesmas. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan strata pertama di wilayah kerjanya yang terdiri atas 2 kecamatan dan 40 posyandu dengan SDM berupa 2 dokter umum, 3 kesmas, dan lainnya. Program unggulannya antara lain pelayanan V
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan undang undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan , UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan masyarakat , Peratuaran pemerintah tentang kesehatan menurut UU No.36 tahun 2009
Undang-undang kesehatan membahas 23 bab yang mencakup aspek-aspek hak dan tanggung jawab dalam kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan khusus untuk kelompok rentan, gizi, kesehatan jiwa, penyakit, lingkungan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan nasional secara adil dan merata.
Dokumen tersebut membahas tentang visi, misi, dan dasar-dasar pembangunan kesehatan di Indonesia sampai tahun 2015. Visinya adalah masyarakat yang sehat dan memiliki akses layanan kesehatan yang bermutu. Misinya mencakup meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat, memperbaiki layanan kesehatan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dasar-dasarnya meliputi kemanusiaan, pember
Dokumen tersebut membahas tentang sistem kesehatan nasional Indonesia dan pelayanan kesehatan, mencakup tujuan pembelajaran, pokok bahasan tentang sistem kesehatan nasional dan subsistemnya, pengembangan SDM kesehatan, serta pelayanan kesehatan di Indonesia yang dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Adriene LaPorte has a Bachelor's degree in Public Relations and Political Science from the University of Alabama. She has over 5 years of experience in public relations, marketing, and sales roles. Her experience includes positions as the Director of Public Relations for two home furnishings companies, a public relations internship, and a sales role at Jos. A. Bank. She has strong skills in social media, website management, graphic design, and customer service.
El documento habla sobre el desarrollo de la agenda electrónica en el teletrabajo en la administración pública. Explica que el teletrabajo es una estrategia para promover el empleo digno a través del uso intensivo de las TICs y para beneficiar a las poblaciones vulnerables. Define el teletrabajo como trabajos realizados por personas externas a una organización de forma remota, sin importar su ubicación geográfica. Finalmente, señala que el teletrabajo puede ser de forma completa o mixta.
Amrendar Kumar is seeking a position in an organization where he can develop his skills and contribute to the organization's growth. He has a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya. He also has a technical qualification in Industrial Automation from Technocrat Automation Pvt Limited. His technical skills include programming PLCs, DCSs, SCADA systems, HMIs, VFDs, pneumatics, field instruments, control panels, and PID controllers. He has hands-on experience with brands such as Siemens, Allen Bradley, ABB, Rockwell, GE-Fanuc, and Omron. He is proficient in programming
Präsentation der Klasse 5 F des neusprachlichen Gymnasiums Francesco Petrarca, Triest über Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg in Triest, Schuljahr 2015/2016
eTwinning-Projekt "Operationszonen Adriatisches Küstenland und Voralpenland 1943 - 1945"
This document summarizes a training presentation about the Weichert Lead Network (WLN). It discusses that the WLN has three objectives: to teach something new, remind agents of things they may have forgotten, and validate what agents already know. It highlights that the WLN sources leads from the internet, including Weichert.com and partner websites. The presentation outlines success plans for both agents and managers to maximize leads from the WLN, including responding quickly to leads and tracking conversions. It emphasizes that internet leads are an important component of an effective marketing program.
This document summarizes a presentation on using Apache Calcite for cost-based query optimization in Apache Phoenix. Key points include:
- Phoenix is adding Calcite's query planning capabilities to improve performance and SQL compliance over its existing query optimizer.
- Calcite models queries as relational algebra expressions and uses rules, statistics, and a cost model to choose the most efficient execution plan.
- Examples show how Calcite rules like filter pushdown and exploiting sortedness can generate better plans than Phoenix's existing optimizer.
- Materialized views and interoperability with other Calcite data sources like Apache Drill are areas for future improvement beyond the initial Phoenix integration.
El Campeonato de España Absoluto de Frontenis se celebrará este fin de semana en Canarias. Un trío de frontenistas de Pamplona, Jon Rebota, Jesús Domínguez y Sergio Bustingorri, participarán representando a Navarra. A pesar de su escasa preparación, los navarros esperan colocarse entre los cuatro mejores equipos del campeonato en la categoría Primera Olímpica. El evento contará con cerca de 70 jugadores y se podrá seguir en directo a través de internet.
Uber wants to position UberPOOL as a commuter carpool service, but most commuters prefer rigid schedules and routines. However, UberPOOL could provide unexpected experiences during rides that encourage its use. UberPOOL is best suited for urban adventurers aged 22-34 who are price conscious, social, and open to new experiences. The team proposes a marketing campaign using creative executions like Snapchat stories, digital publications, and carpool karaoke videos to introduce, engage, and entertain these target customers and increase UberPOOL rides in NYC.
The document discusses 5 main factors to consider before recommending whether to accept or decline a tender invitation for a low cost apartment project in Kajang, Selangor. The factors are: 1) the type of project, 2) the project size and value, 3) the type of client, 4) the company's current and projected workload, and 5) regional market conditions. After analyzing these factors, the conclusion is that the company is recommended to accept the tender for the project.
This document provides information on testicular tumors, including:
1. It describes the two major categories of testicular tumors - germ cell tumors (95% of cases) and sex cord-stromal tumors. Germ cell tumors are aggressive cancers capable of rapid dissemination but most can now be cured.
2. It covers the various types of germ cell tumors - seminoma, embryonal carcinoma, yolk sac tumor, choriocarcinoma, and teratoma - discussing their characteristics, risk factors, pathogenesis, morphology, and microscopy.
3. Seminoma is the most common germ cell tumor, occurring most often in the third decade. Embryonal carcinoma is more
This document provides a summary of testicular carcinoma and germ cell tumors. It discusses the classification, spread, clinical features, investigations, and staging of testicular tumors. The majority are germ cell tumors, with seminomas and non-seminomatous germ cell tumors being the most common. Metastatic sites vary between seminomas and non-seminomas. Prognostic factors are important for determining treatment. Screening is recommended for high risk groups to detect tumors early.
Gloria Macapagal-Arroyo served as the 14th President of the Philippines from 2001 to 2010. She was the country's first and currently only female Vice President and became President in 2001 after large protests forced Joseph Estrada from office. As President, Arroyo oversaw a period of economic growth but faced significant corruption allegations and political instability, culminating in an impeachment attempt and arrest after leaving office.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanPenataan Ruang
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan, tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, serta pengaturan sumber daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan.
Makalah ini membahas pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dan perempuan di bidang kesehatan di Kota Padang. Pemerintah telah melakukan berbagai program kesehatan untuk anak dan perempuan, namun masih dihadapi kendala seperti faktor keluarga, akhlak, ekonomi, dan lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain pemantauan wilayah, pembinaan program kesehatan ibu dan anak, serta kerja s
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan dan memastikan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan dan memastikan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.
1. Undang-Undang RI Nomor 36
Tahun 2009 Tentang
Kesehatan
KELOMPOK 6
1. ADELIA PUTRI
2. DARMAYUNITA
3. OKTAVIA MEGA
4. PUTRI AYU
5. RINI
6. SIKA MARDI SAPUTRI DOSEN PEMBIMBING
HJ. NELWATI. SST
2. Undang-Undang RI Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan
BAB 1 KETENTUAN UMUM
PASAL 1
1. kesehatan
2. Sumber daya di bidang kesehatan
3. Prbekalan kesehatan
4. Sediaan farmasi
5. Alat kesehatan
6. Tenaga kesehatan
7. Fasilitas pelayanan
3. 8. obat-obatan
9. Obat tradisional
10.Teknologi keshatan
11. Upaya kesehatan
12. Pelayanan kesehatan promotif
13. Pelayanan kesehatan preventif
14. Pelayanan kesehatann kuratif
15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif
16. Pelayanan kesehatan tradisional
17. Pemerintahan pusat
18. Pemerintahan daerah
19. mentrix
4. BAB II, ASAS DAN TUJUAN
PASAL 2
Pmbangunan kesehatan diselenggarakan
dengan berasaskan perikemanusiaan,
keseimbangan , pnghormatan hak dan
kewajiban,keadaan,gender dll
PASAL 3
Pembangunan kesehatan bertujun untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
5. BAB III, HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 4-13
Setiap orang berhak atas kesehatan
memperoleh akses atas sumber daya
dibidang kes,memperoleh pel.kes,
menentukan sendiri pel. Kes yang diperlukan
mendapatkan lingkungan yang sehat
mendapatkan informsi dan edukasi tentang
kesehatan
memperoleh informasi tentang data kesehatan
dirinya
mempertahankan dan meningkatkan derajat
kes.mas
6. berkewajiban menghormati hak orang lain
berkewajiban berperilaku hidup sehat
berkewajiban menjaga dan meningkatkan
derajat kes bagi orang lain yang menjadi
tanggung jawabnya
berkewajiban turut serta dalam program
jaminan kes sosial
7. BAB IV, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
PASAL 14- 20
Pemerintah bertanggung jawab merencanakan,
mengatur, menyelenggarakan,membina dan
mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan
yang merata dan terjangkau oeh masyarakat
BAB V , SUMBER DAYA DIBIDANG KES
PASAL 21-29
Tenaga kesehatan
tanakes harus memenuhi kebutuhan ketentuan
kode etik,standar profsi,hak pengguna
pel.kes,tandar pel,dan standar prosedur
operasional. Tanakes berhak mendapatkan
imbalan dan perlindungan hukum
8. Fasilitas PEL.KES
PASAL 30-35
Bagaimanapun kondisinya, fasilitas pel.kes baik
Pemerintah maupun swasta, wajib memberikan
pel.kes bagi menyelamatkan nyawa pasien dan
pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
Perbekalan Kesehatan
PASAL 36-41
Pemerinth menjami n ketersedian, pemerataan
dan ketrjangkauan perbekalan kesehatan terutama
obat esensial
9. Teknologi dan Produk Teknologi
PASAL 42-45
Teknologi dan produk teknologi kesehatan
diadakan,diteliti,diedarkan,dikembangkan dan
dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.
BAB VI, UPAYA KESEHATAN
PASAL 46-125
Upaya kesehatan diselenggarakan dalam
bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif,
peventif,kuratif dan rehabilitatif yang
diselenggarakan secara terpadu menyeluruh
dan berkesinambungan
Upaya kesehatan terdiri dari
10. 1. Pemberian pelayanan
2. Perlindungan pasien
3. Pel.kes tradisional
4. Peningkatan kes dan
pencegahan penyakit
5. Penyembuhan penyakit
danpemulihankesehatan
6. Kesehatan reproduksi
7. Keluarga berencana
8. Pengamanan makanan
dan minuman
9. Pengaman zat adiktif
10. Bedah mayat
11. Kesehatan sekolah
12 Kesehatan olahraga
13.Pel.kes pada bencana
14. Pelayanan darah
15. Kesehatan gigi dan
mulut
16. Penanggulangan
gangguang penglihatan
dangangguanpendengar
an
17. Pengamanan dan
penanggulangan sedian
farmasi dan alat
kesehatan
11. BAB VII KESEHATAN
IBU,BAYI,ANAK,REMAJA,LANJUT USIA
DAN PENYANDANG CACAT
PASAL 126-135
(kesehatan ibu,bayi dan anak)
Kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga
kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan
generasi yang sehat dan berkualitas serta
mengurangi angka kematian
Setiap bayi berhak mendapatkan ASI
Kesehatan anak dilakukan sejak anak masih
dalam kandungan,dilahirkan,setelah
dilahirkan dan sampai usia 18 th.
12. Kesehatan remaja
PASAL 136-137
Upaya pemeliharaan kesehatan remaja
harus ditujukan untuk mempersiapkan
menjadi orang dewasa yang sehat dan
produktif baik sosial maupun ekonomi
Pemerintah berkewajiban menjamin agar
remaja dapat memperoleh edukasi,informasi
dan layanan mengenai kes.remaja agar
mampu hidup sehat dan bertanggung jawab
13. Kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat
PASAL 138-140
Upaya kesehatan bagi usia lanjut dan
penyandang cacat dilakukan oleh pemerintah
pusat,pemerintah daerah dan masyarakat
BAB VIII GIZI
PASAL 141-143
Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh
siklus kehidupan sejak dalam kandungan
sampai dengan lanjut usia dengan prioritas
kepada kelompo rawan:
1. bayi dan balita
2. Remaja perempuan
3. Ibu hamil dan menyusui
14. BAB IX KESEHATAN JIWA
PASAL 144-151
Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin
setiap orang dapat menikmati kehidupan yang
sehatbebas dari ketakutan,tekanan dan
gangguan lai yang dapat menggangu kesehatan
jiwa
BAB X PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK
MENLAR
PENYAKIT MENULAR PASAL 152-157
Pemerintah,pemerintah daerah dn masyarakat
bertanggung jawab melakukan upaya
pencegahan,pengendalian dan pemberantasan
penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan
15. Penyakit tidak menular
PASAL 158-161
Pemerintah,pemerintah daerah bersama
masyarakat bertanggung jawab melakukan
komunikasi,informasi dan edukasi yang benar
tentang faktor resiko penyakit tidak menular
yang mencakup seluruh fase kehidupan
BAB XI KESEHATAN LINGKUNGAN
PASAL 162-163
Upaya kes.lingkungan ditujukan untuk
mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat
baik fisik,kimia,bilogi mauun sosial yang
memungkinkan setiap orang mencapa derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya
16. BAB XII KESEHATAN KERJA
PASAL 164-166
Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk
melindungi pekerjaan agar hidup sehat dan
terbebas dari gangguan kesehatan serta
pengaruh buruk ang diakibatkan oleh pekerjaan
BAB XIII PENGELOLAAN KESEHATAN
PASAL 167
Meliputi pengelolan adm kes,informasi
kes,sumber dya kes,upaya kes,pembiayaan
kes,peran serta dan pemberdayaan masyarakat
dll
17. BAB XIV INFORMASI KESEHATAN
PASAL 168-169
Pemerintah memberikan kemudahan kepada
masyarakat untuk memperoleh akses terhadap
informasi kes dalam upaya meningkatkan
derajat kes.mas
BAB XV
PASAL 170-173
Pembiayaan kes bertujuan untuk penyedian
pembiayaan kes yang berkesinambungan
dengan jumlah yang mencukupi,teralokasi
secara adil dan termanfaatkan secara berhasil
guna dan berdaya guna untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan kes agar
meningkatka derajat kesmas
18. BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT
PASAL 174
Masyakat berperan serta, baik secara
perseorangan maupun terorganisasi dalam
segala bentuk dan tahapan pembangunan kes
dalam rangka membantu mempercepat
pencapaian derajat kesmas.
BAB XVII BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN
PASAL 175-176
Nama dan kedudukan
PASAL 177
Peran, tugas dan wewenang
19. BAB XVIII PEMBINAAN DA PENGAWASAN
PASAL 178-181
Pembinaan
pemerintahanpemerintahan daerah
melakkan pembinaan terhadap masyarakat
dibidang kesehatan
PASAL 182-188
Pengawasan
mentri dalam melakukan pengawasan dapat
memberikan izin terhadap setiap
penyelenggaraan upaya kesehatan
20. BAB XIX PENYIDIKAN
PASAL 189
Melakukan pemeriksaan ats kebenaran
laporan serta keterangan tentang tindak
pidana dibidang kesehatan
BAB XX KETENTUAN PIDANA
PASAL 190-201
Jika terjadi kecacatan atau
kematian,pimpinan atau tanakes dengan
pidana penjara 10 th dan denda 1 milliar
rupiah
21. Setiap orang yang tanpa izin mendirikan
praktik pel.kes dan tejadi luka berat atau
kematian dipidana 1 th penjara dan denda
sebanyak 100 juta rupiah
Setiap orang yang dengan sengaja
menghalangi pemberian asi dipidana penjara
paling lama 1 th dan denda 100 juta rupiah
BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXII KETENTUA PENUTUP
Pada saat undang-undang ini berlaku, UU
no 23 tahun 1992 tentang kesehatan dicabut
dan dinyataka tidak berlaku lagi.