Materi Sosialisasi 2022 - BBWS Brantas.pdf

PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR DI WILAYAH SUNGAI
BRANTAS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS

DASAR HUKUM
PERMEN PUPR
NO. 16 TAHUN 2020
JO 26 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DI KEMENTERIAN
PUPR
SE DIRJEN SDA
NO. 12A/SE/D/2016
TENTANG
PROSEDUR
PENYUSUNAN
REKOMTEK
PERMEN PUPR
NO. 08/PRT/M/2015
TENTANG
PENETAPAN GARIS
SEMPADAN
JARINGAN IRIGASI
PP RI NO. 121
TAHUN 2015
TENTANG
PENGUSAHAAN
SUMBER DAYA
AIR
PERMEN PUPR
NO. 21 TAHUN
2020
TENTANG
PENGALIHAN
ALUR SUNGAI
PERMEN PUPR
NO. 9/PRT/M/2015
TENTANG
PENGGUNAAN
SUMBER DAYA AIR
UU NO. 17
TAHUN 2019
TENTANG
SUMBER DAYA
AIR
PP NO. 35
TAHUN 1991
TENTANG
SUNGAI
PERMEN PUPR
NO. 01/PRT/M/2016
TENTANG
TATA CARA IZIN
PENGUSAHAAN
SDA DAN IZIN
PENGGUNAAN
SDA
PERMEN PUPR
NO. 14/PRT/M/2015
TENTANG PENETAPAN
STATUS DAERAH
IRIGASI
PERMEN PUPR
NO. 28/PRT/M/2015
TENTANG
PENETAPAN
GARIS SEMPADAN
SUNGAI & GARIS
SEMPADAN DANAU
UU RI NO. 30
TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
PERMEN PUPR
NO. 04/PRT/M/2015
TENTANG KRITERIA
DAN PENETAPAN
WILAYAH SUNGAI
PP NO. 77
TAHUN 2001
TENTANG
IRIGASI

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No
16 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Di Kementerian PUPR, Pada :
Pasal 4 dijelaskan bahwa :
Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan sumber daya air di
wilayah sungai yang meliputi penyusunan
program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan
pemeliharaan dalam rangka konservasi dan
pendayagunaan sumber daya air dan
pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai,
bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan
air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air
baku, serta pengelolaan drainase utama
perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No
16 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Di Kementerian PUPR, Pada :
Pasal 16 dijelaskan bahwa :
Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan
pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang
dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi
dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat
bencana, pengelolaan sistem peringatan dini, pelaksanaan penyusunan
rencana alokasi air tahunan, pelaksanaan penyusunan kajian penetapan
garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ dan
garis sempadan jaringan irigasi, fasilitasi kegiatan tim koordinasi
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pelaksanaan
penyusunan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan
sumber daya air serta penyidikan tindak pidana bidang sumber daya
air.

Secara
Administrasi WS
Brantas Meliputi :
 11 Kabupaten
 6 Kota
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat No 04/ PRT/M/2015, WILAYAH SUNGAI
BRANTAS Merupakan Wilayah sungai strategis nasional dan
menjadi kewenangan pemerintah pusat

➢ Memiliki luas 1.424.982 Ha
➢ Merupakan sungai terbesar kedua di Pulau Jawa yang
Memiliki panjang ± 320 km.
➢ Curah hujan rata – rata mencapai 2.000 mm/tahun atau
sekitar 85% jatuh pada musim hujan.
➢ Potensi air permukaan per tahun rata-rata 13,323 milyar
m3 dan termanfaatkan sebesar 5 - 6 milyar m3/tahun.
➢ Memiliki 22 Daerah Irigasi (DI)
➢ Terdiri dari 220 Daerah Aliran Sungai (DAS), meliputi
DAS Brantas yang merupakan DAS terbesar, 4 DAS
kecil yang berada di bagian utara dan bermuara di Laut
Jawa dan 215 DAS kecil yang berada di selatan dan
bermuara di Laut Hindia.

Permasalahan utama
KUALITAS AIR
SEMPADAN / BANTARAN UNTUK BANGUNAN
PERMANEN / HUNIAN
SEMPADAN / BANTARAN UNTUK TPA DAN
KEGIATAN PETERNAKAN
PENGRUSAKAN DAN PEMOTONGAN TANGGUL
PENAMBANGAN PASIR LIAR/GALIAN C

Aturan Pemanfaatan Air
SUNGAI, DANAU, MATA AIR
PERMEN PUPR 28/PRT/M/2015 Tahun 2015
TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN
GARIS SEMPADAN DANAU
IRIGASI
TENTANG GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI
PERIZINAN
TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGUSAHAAN SUMBER
DAYA AIR DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

PERMEN PUPR NO. 28/PRT/M/2015
TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI &
GARIS SEMPADAN DANAU

TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI & GARIS SEMPADAN
DANAU
SEKILAS TENTANG RUANG SUNGAI
 Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung
sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di
kiri dan/atau kanan palung sungai.
 Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan
kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas
perlindungan sungai.
 Daerah Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang
kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi sungai, baik yang telah dibebaskan
maupun yang tidak dibebaskan.

DANAU
 Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang
dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk
melindungi daerah sekitar sungai terhadap
limpasan air sungai.
 Tepi sungai adalah batas luar palung sungai yang
mempunyai variasi bentuk sesuai kondisi sungai.
 Kawasan Perkotaan adalah wilayah kawasan yang
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, layanan sosial dan
kegiatan ekonomi.

DANAU
SUNGAI TIDAK BERTANGGUL
• Di Dalam Kawasan Perkotaan
• Di Luar Kawasan Perkotaan
SUNGAI BERTANGGUL
• Di Dalam Kawasan Perkotaan
• Di Luar Kawasan Perkotaan

1. Pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa : Garis
sempadan SUNGAI TIDAK BERTANGGUL Di Dalam
Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan :
a. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri
dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai,
dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama
dengan 3 (tiga) meter.
b. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi
kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur
sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3
(tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.

c. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari
tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur
sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20
(dua puluh) meter.

1. Pada pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa : Sungai
TIDAK BERTANGGUL DI LUAR Kawasan
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayat (2) huruf b, terdiri atas :
a. SUNGAI BESAR dengan luas daerah aliran
sungai lebih dari 500 (lima ratus) Km2.
b. SUNGAI KECIL dengan luas daerah aliran
sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima
ratus) Km2.

Sempadan SUNGAI BESAR TIDAK
BERTANGGUL DI LUAR kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter
dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur
sungai.
100 meter 100 meter

50 meter 50 meter
Sempadan SUNGAI KECIL TIDAK
BERTANGGUL DI LUAR kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan
paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai.

SUNGAI BERTANGGUL

Pada pasal 7 dijelaskan bahwa : Garis
sempadan SUNGAI BERTANGGUL DI
DALAM kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c,
ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter
dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur
sungai.
▪ SEMPADAN SUNGAI BERTANGGUL DIDALAM KAWASAN PERKOTAAN > 3 METER

Pada pasal 8 dijelaskan bahwa : Garis
sempadan SUNGAI BERTANGGUL DI LUAR kawasan
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
(2) huruf d, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima)
meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
▪ SEMPADAN SUNGAI BERTANGGUL DILUAR KAWASAN PERKOTAAN > 5 METER

MATA AIR
Pada Pasal 11 dijelaskan bahwa : Garis
Sempadan Mata Air ditentukan mengelilingi
mata air paling sedikit berjarak 200 meter
dari pusat mata air

DANAU
Pada Pasal 18 dijelaskan bahwa : Batas
garis sempadan danau ditentukan paling
sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari
tepi badan danau.

No. Kriteria Lokasi Kedalaman (h)
Lebar
Sempadan
Keterangan
Dalam Perkotaan - 3 Meter
Luar Perkotaan - 5 Meter
h ≤ 3 Meter 10 Meter
3 Meter < h ≤ 20 Meter 15 Meter
h 3 Meter > 20 Meter 30 Meter
Luas DAS > 500 Km2
100 Meter
Luas DAS ≤ 500 Km
2
50 Meter
3
Sungai Yang
Terpengaruh
Pasang Air Laut
Diukur dari Tepi
muka air pasang
rata - rata
4 Mata Air - - 200 Meter Pusat Air
5 Danau - - 50 Meter
Tepi muka air
tertinggi yang
pernah terjadi
Sungai Tidak
Bertanggul
Sungai Bertanggul
1
2
Sama Dengan Penentuan Garis Sempadan Sungai
Dalam Perkotaan
Luar Perkotaan
Dari tepi kaki
tanggul sepanjang
alur sungai
Dari tepi kiri dan
kanan palung sungai
sepanjang alur
sungai
PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI, MATA AIR DAN
DANAU

Pada pasal 22 dijelaskan bahwa :
1. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara
terbatas untuk :
a. Bangunan prasarana sumber daya air;
b. Fasilitas jembatan dan dermaga;
c. Jalur pipa gas dan air minum;
d. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
e. Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai,
antara lain kegiatan menanam tanaman sayur - mayur;
dan
f. Bangunan ketenagalistrikan.
2. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk
kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul
dilakukan dengan larangan :
a. Menanam tanaman selain rumput;
b. Mendirikan bangunan; dan
c. Mengurangi dimensi tanggul.

TENTANG GARIS SEMPADAN JARINGAN
IRIGASI

TENTANG GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI
SEKILAS TENTANG JARINGAN IRIGASI
 Bangunan Irigasi adalah bangunan yang berada dalam
jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi,
bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan
pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
 Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas
pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan
jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
 Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan
jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas
jaringan irigasi.

Pada Pasal 3 Ayat dijelaskan bahwa :
A. Garis sempadan jaringan irigasi ditujukan untuk
menjaga agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu
oleh aktifitas yang berkembang disekitar jaringan irigasi
B. Garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberlakukan baik untuk
jaringan irigasi yang akan dibangun maupun yang telah
terbangun; dan
C.Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
merupakan jaringan irigasi yang dibangun oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perseorangan,
Badan Usaha dan/atau Badan Sosial.

 Penentuan jarak GARIS SEMPADAN SALURAN
IRIGASI TIDAK BERTANGGUL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit
drainase di kanan dan kiri saluran irigasi sebagaimana
digambarkan pada Gambar 1 Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
 Jarak garis sempadan saluran irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan
kedalaman saluran irigasi
 Dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu)
meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit
1 (satu) meter
IRIGASI TIDAK BERTANGGUL

IRIGASI TIDAK BERTANGGUL

 Penentuan jarak GARIS SEMPADAN SALURAN
IRIGASI BERTANGGUL sebagaimana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diukur dari sisi
luar kaki tanggul sebagaimana digambarkan pada
Gambar 2 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul
saluran irigasi.
 Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak
garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit 1
(satu) meter
IRIGASI BERTANGGUL

IRIGASI BERTANGGUL

PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN JARINGAN IRIGASI
No. Kriteria
Penentuan Garis
Sempadan
Tanggul
Jarak
Sempadan
Keterangan
3
Saluran Irigasi
Yang Terletak
Pada
Lereng/Tebing
Paling sedikit
sama dengan
ketinggian
tanggul saluran
irigasi
Diukur dari titik
potong antara garis
galian dengan
permukaan tanah
asli untuk sisi lereng
diatas saluran san
sisi luar kakai
tanggul untuk sisi
lereng di bawah
saluran
Tidak Bertanggul
Bertanggul
Paling sedikit sama dengan kedalaman galian
saluran irigasi
Saluran
Pembuang
Irigasi
4 Sesuai dengan jarak garis sempadan irigasi diatas
Saluran Irigasi
Tidak
Bertanggul
Saluran Irigasi
Bertanggul
1
2
Paling sedikit sama
dengan kedalaman
saluran irigasi
Diukur dari sisi luar
kaki tanggul
Diukur dari tepi luar
parit drainase di
kanan dan kiri
saluran irigasi
Kedalaman ≤ 1 meter
Paling sedikit
1 meter
Paling sedikit sama
dengan ketinggian
tanggul saluran irigasi
Ketinggian ≤ 1 meter
Paling sedikit
1 meter

1.Garis sempadan jaringan irigasi pada daerah irigasi lebih
kecil dari 1.000 ha dalam satu kabupaten/kota ditetapkan
oleh bupati/walikota
2.Garis sempadan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas
kabupaten/kota, daerah irigasi dengan luasan 1.000 ha
sampai dengan 3.000 ha ditetapkan oleh gubernur
dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota
3.Garis sempadan jaringan irigasi pada daerah irigasi
lintas negara, lintas provinsi, strategis nasional, dan
daerah irigasi dengan luasan lebih dari 3.000 ha
ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum
dikoordinasikan dengan gubernur terkait dengan
memperhatikan rekomendasi bupati/walikota
4.Penetapan garis sempadan dapat ditinjau kembali setiap
5 (lima) tahun sekali

1. Ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk
keperluan pengelolaan jaringan irigasi.
2. Dalam keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi
jaringan irigasi, ruang sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan
untuk keperluan lain.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan
kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro
dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.
4. Dalam hal terdapat pembangunan konstruksi untuk keadaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa bangunan melintang
atau sejajar saluran irigasi paling sedikit harus berjarak 1 (satu) sampai
dengan 2 (dua) kali kedalaman air normal diukur dari dasar saluran
bagi bangunan dibawah saluran atau berjarak 2 (dua) sampai dengan
5 (lima) kali tinggi jagaan bagi bangunan diatas saluran.
5. Untuk mendukung pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemrakarsa
pemanfaat ruang sempadan jaringan irigasi harus membuat
perencanaan bangunan yang meliputi posisi, jenis konstruksi, dan
gambar detail bangunan.

1. Setiap kegiatan yang bersifat
memanfaatkan ruang sempadan jaringan
irigasi harus memperoleh izin dari Menteri,
gubernur atau bupati/walikota sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
2. Izin pemanfaatan ruang sempadan jaringan
irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan setelah mendapat
rekomendasi teknis dari dinas, Balai Besar
Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawabnya.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 01/PRT/M/2016 TENTANG
TATA CARA PERIZINAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN
PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 01/PRT/M/2016 TENTANG
TATA CARA PERIZINAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN
IZIN PENGGUSAHAAN DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR DIBERIKAN
OLEH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
CQ. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR SETELAH MENDAPAT
REKOMENDASI TEKNIS DARI BBWS/BWS
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen SDA Nomor 12A/SE/D/2016
tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Teknis Perizinan
Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA di Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
Izin Penggunaan Sumber Daya Air
Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Informasi Garis Sempadan

PERMEN PUPR NOMOR 01/PRT/M/2016
TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA
AIR DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
Penggunaan Sumber Daya Air adalah Pemanfaatan
Sumber Daya Air dan prasarananya sebagai media
dan/atau materi untuk kebutuhan bukan usaha
Pengusahaan Sumber Daya Air adalah Pemanfaatan
Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha
Berdasarkan UU tahun 2020
Pasal 44 (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha
dan kebutuhan bukan usaha dilakukan setelah memenuhi
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber
Daya Air

Sumber Daya Air
sebagai Media
•Transportasi dan arung
jeram; Pembangkit Listrik
Tenaga Air (PLTA);
•Olahraga;
• Pariwisata
•Perikanan Budidaya pada
Sumber air
Air dan Daya Air
sebagai Materi
• Pengusahaan air baku
sebagai bahan baku
produksi
• Usaha Industri
• Usaha Makanan
• Usaha Perhotelan
• Usaha Perkebunan
• Usaha Air Minum oleh
BUMN & BUMD
• Usaha Air Minum
Dalam Kemasan
Sumber Air
sebagai Media
• Konstruksi Jembatan,
tanggul, dermaga,
jaringan perpipaan,
jaringan kabel
listrik/telepon, dan
prasarana SDA
• Tempat budidaya
pertanian semusim
atau budidaya ikan
pada bantaran sungai
• Tempat budi daya
tanaman tahunan pada
sabuk hijau danau,
embung, dan waduk
Air, Sumber Air dan
Daya Air sebagai
Media dan Materi
• Eksplorasi, eksploitasi,
dan pemurnian bahan
tambang dari sumber
air
• Kegiatan perikanan
yang menggunakan
karamba/jarring apung
• Kegiatan pembuangan
air limbah ke sungai
• Kegiatan pengambilan
komoditas tambang di
sungai
• Pemanfaatan ruang
sumber air untuk
kegiatan konstruksi
bendungan dan
bendung
Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa :
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

Diberikan untuk jenis kegiatan berupa :
• pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi
kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
• pemenuhan air irigasi untuk petani atau kelompok petani
bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah
ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi
alami sumber air;
• pemenuhan air irigasi untuk petani atau perkumpulan
petani pemakai air bagi pertanian rakyat di luar sistem
irigasi yang sudah ada;
• kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik
(dijelaskan pada pasal 8 ayat 4).

Proses Pengajuan Rekomendasi Teknis Ke BBWS / BWS

Persyataran Pengajuan Rekomendasi Teknis Izin
Pengusahaan dan Izin Penggunaan SDA :
a. Surat Permohonan (Disertai Fotocopy KTP, NPWP
Perusahaan, Akte Perusahaan);
b. Gambar Lokasi/Peta Situasi (lengkap dengan titik koordinat,
lokasi flow meter/meter air, dokumentasi, jalur
konstruksi/penggunaan dan pengambilan air, dan luasan
lahan, Potongan bangunan intake/ pengambilan lengkap
dengan sarana pembuangan air maupun prasarana lainnya);
c. Spesifikasi Teknis Bangunan Konstruksi Dan/Atau Alat
Pendukung Lainnya serta teknologi yang digunakan;
d. Manual Operasi dan Pemeliharaan;
e. Proposal Teknik/Penjelasan Penggunaan Air;
f. Izin Lingkungan (UKL-UPL, AMDAL, SPPL)
g. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM);
Kelengkapan Persyaratan Administrasi Permohonan
Rekomendasi Teknis

(1) Izin Pengusahaan SDA, harus dimiliki oleh:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Usaha Milik Desa;
d. Badan Usaha Swasta;
e. Koperasi;
f. Perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya
air untuk kegiatan usaha.
(2) Izin Penggunaan SDA, harus dimiliki oleh:
a. Instansi Pemerintah;
b. Badan Hukum;
c. Badan Sosial;
d. Perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air
untuk kegiatan bukan usaha.

Kewajiban dan larangan pemegang izin (pada pasal 49 dan
pasal 50) :
a. Wajib untuk mematuhi kententuan dalam izin;
b. Membayar Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)
dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan dan perundang – undangan, dikecualikan bagi pemegang
izin penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan
pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air
dalam jumlah besar atau yang cara menggunakannya dilakukan
dengan mengubah kondisi alami sumber air
c. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
d. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air;
e. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;
f. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh
kegiatan yang ditimbulkan;
g. Memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;

Kewajiban dan larangan pemegang izin (pada pasal 49 dan
pasal 50) :
h. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan
konstruksi;
i. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan
oleh kegiatan konstruksi;
j. Menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan
pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang
terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
k. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak
sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya;
l. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap
prasarana dan/atau sarana yang dibangun;
m. Dalam hal pelaksanaan izin pengusahaan sumber daya air
atau izin penggunaan sumber daya air menimbulkan
kerugian pada masyarakat, pemegang izin pengusahaan
sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air
wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.

UNIT REKOMENDASI TEKNIS
BBWS BRANTAS
Nomor Layanan : 082139249190

Dalam rangka pengawasan dan
penertiban terhadap pelanggar sumber
daya air, Maka untuk melaksanakan
kegiatan pengawasan dan penertiban,
maka Kepala BBWS Brantas
membentuk Tim Pengawasan dan
Penertiban Terhadap Pelanggaran
Sumber Daya Air (P3SDA BRANTAS).
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

DITERBITKAN SK KEPALA BBWS BRANTAS
TERKAIT TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
TERHADAP PELANGGARAN SDA (P3SDA
SK Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran
Sumber Daya Air No. 138/KPTS/Am/2022

1. Menerima surat laporan, pengaduan dari masyarakat, instansi,
media online dan peninjauan lapangan serta melakukan
sosialisasi aturan dan peraturan Sumber Daya Air.
2. Membuat laporan tertulis terhadap hasil peninjauan lapangan
yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala BBWS Brantas
serta tim p3sda.
3. Membuat Surat Teguran dan surat peringatan I s/d III apabila
diperlukan.
4. Melakukan Tindakan Penertiban apabila pada poin 3 diabaikan
dan selanjutnya berkoordinasi dengan instansi terkait.
5. Melakukan Pengawasan dan Monev terhadap pasca penertiban.
6. Melakukan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap ijin
yang sudah diterbitkan oleh Menteri PUPR terhadap para
pemanfaat dan/atau pengguna Sumber Daya Air
KEGIATAN TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
TERHADAP PELANGGARAN SDA (P3SDA

1. Penerimaan laporan dari pengaduan masyarakat atau instansi serta penemuan oleh
Tim P3SDA
2. Identifikasi masalah;
3. Peninjauan lapangan (menemui pelapor dan/atau pemberi informasi, memberikan
arahan dan sosialisasi aturan dan peraturan Sumber Daya Air);
4. Memberikan Surat Teguran (waktu relatif);
5. Memberikan Surat Peringatan I dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender;
6. Memberikan Surat Peringatan II dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
7. Memberikan Surat Peringatan III dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender;
8. Memberikan Surat Pembongkaran Mandiri dengan jangka waktu 3 (tiga) hari
kalender;
9. Melakukan Rapat Koordinasi dengan instasi terkait untuk menentukan pelaksanaan
penertiban, jumlah personil, sarana pendukung dan anggaran;
10.Penertiban Surat Permohonan Bantuan Penertiban (Gubernur, Bupati, Satpol PP,
TNI/POlri, dan Instansi terkait);
11.Pelaksanaan Penertiban;
LANGKAH PELAKSANAAN PENERTIBAN YANG DILAKSANAKAN
OLEH TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP
PELANGGARAN SDA (P3SDA

Rapat Koordinasi
Surat Teguran
Surat Peringatan I
Surat Peringatan II
Surat Peringatan III Apel Persiapan
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pernertiban
LANGKAH PELAKSANAAN PENERTIBAN

CONTOH PELAKSANAAN PENERTIBAN
Penertiban Bangunan Hunian di Ruang Sungai Sadar, Mojokerto

Penertiban Bangunan Hunian dan/atau Tempat Usaha di Sempadan
Sungai Kali Mas, Surabaya

Pelanggaran Bangunan Untuk Dermaga, Hunian dan/atau Tempat
Usaha di Sempadan Sungai Porong, Sidoarjo

Pelanggaran Sempadan Untuk Bangunan Hunian (Perumahan) di
Sempadan Sungai Metro, Malang

Pelanggaran Bangunan Pembangunan Gorong – gorong di Ruang
Saluran Pembuang Dungus (DI DELTA BRANTAS), Sidoarjo

Pelanggaran Penambangan Galian C di Sungai Galuh, Mojokerto

Pelanggaran Bangunan Untuk Usaha (Cafe) di Sungai Coban Jahe,
Malang

Penertiban Bangunan Untuk Hunian dan/atau Usaha di Sempadan
Saluran Sekunder Kedungkandang, Malang

Pemasangan Papan Larangan/Peringatan di Sempadan Saluran
Sekunder Kedungkandang, Malang

Penertiban Bangunan Untuk Hunian dan/atau Usaha di Sempadan
Saluran Sekunder Sidomukti, Sidoarjo

Materi Sosialisasi 2022 - BBWS Brantas.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Materi Sosialisasi 2022 - BBWS Brantas.pdf

Similar to Materi Sosialisasi 2022 - BBWS Brantas.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Materi Sosialisasi 2022 - BBWS Brantas.pdf