1. Oleh :
GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
Disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan, Bengkulu, 26 Juli 2023
KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN
2. WILAYAH
Luas Wilayah : 32.365,6 km²
Laut : 12.335,2 km²
Darat : 20.030,4 km²
(Bakosurtanal 2010)
KEPENDUDUKAN
Jumlah Penduduk : 1.908.941
jiwa
(Biro Pemerintahan Prov.
Bengkulu Tahun 2014)
ADMINISTRASI :
Kabupaten : 9
Kota : 1
Kecamatan : 126
Kelurahan/Desa : 1.524
(Biro Pemerintahan Prov.
Bengkulu Tahun 2013)
BATAS ADMINISTRASI :
Timur : Sumatera Selatan, Jambi
Selatan : Lampung
Barat : Samudera Indonesia
Utara : Sumatera Barat
POTENSI ANDALAN :
1. Perikanan & Kelautan
2. Pariwisata & Budaya
3. Perkebunan
4. Pertambangan & Energi
5. Pertanian tanaman pangan
LAND USE :
Kawasan Hutan : 46,1 %
Peruntukkan Lainnya : 53,84%
INFRASTRUKTUR JALAN :
Panjang Jalan : 8.032,58 Km
Nasional : 792,61 Km
Provinsi : 1.562,67 Km
Kabupaten : 5.677,30 Km
TERDAPAT 7 PULAU :
P. Enggano, P. Satu, P. Dua,
P. Merbau, P. Bangkai, P. Tikus,
dan P. Mega
(Perpres No. 78 Tahun 2005)
PANJANG GARIS PANTAI
± 525 Km
PROVINSI BENGKULU
KONDISI UMUM PROVINSI BENGKULU
4. No. Fungsi Hutan Luas (Ha)
1. Kawasan suaka alam/kawasan pelestarian
alam
462.965
a. Cagar alam 4.300
b. Taman nasional 412.325
c. Taman wisata alam 27.630
d. Taman hutan raya 1.748
e. Taman buru 16.962
2. Hutan lindung 250.750
3. Hutan Produksi 210.916
a. Hutan produksi terbatas 173.280
b. Hutan produksi tetap 25.873
c. Hutan produksi konversi 11.763
TOTAL 924.631
Catatan : Luas Kawasan Hutan : 46,1% dari luas Daratan
Prov. Bengkulu
KAWASAN HUTAN PROVINSI BENGKULU
(SK Menhut No. 784/Menhut-II/2012)
5. ARAHAN PRESIDEN JOKOWI DALAM
RAKORNAS PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN PADA HARI SELASA
TANGGAL 6 AGUSTUS 2019 DI ISTANA NEGARA
1. Kepala Negara meminta jajarannya untuk memprioritaskan pencegahan. Hal itu dilakukan
dengan meningkatkan kegiatan patroli terpadu untuk melihat potensi munculnya titik panas di
sejumlah wilayah dalam area pemantauan.
2. Menekankan kepada jajarannya, khususnya Badan Restorasi Gambut, untuk melakukan
penataan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan. Tujuan dari penataan ekosistem
gambut tersebut selain untuk menata lingkungan juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya
kebakaran hutan dan lahan;
3. Kepala Negara meminta jajarannya untuk segera tanggap apabila menemukan titik api kecil
sebelum nantinya meluas dan membesar. Kepada jajaran terkait, ia mengingatkan agar tidak
meremehkan adanya titik panas yang muncul di sejumlah wilayah.
4. terkait penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, Presiden meminta agar hal
tersebut dilakukan dengan tanpa kompromi.
6. *Arahan tersebut merupakan penekanan dan
implementasi Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun
2015 tentang Peningkatan Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah mampu
menekan rasio titik panas dari tahun ke tahun
khususnya di tahun 2019 ini.
7. * Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: S.209 / MENLHK/ PPI / PPI.4 / 6 / 2017
Kepada Gubernur di seluruh Indonesia,
perihal Laporan Kesiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan
*Agar jajaran daerah lebih mengintensifkan kegiatan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan dengan mengutamakan kegiatan pencegahan
*Melakukan antisipasi kejadian sedini mungkin
*Mengkoordinir semua potensi daerah
*Menggerakkan posko pengendalian kebakaran hutan dan patrol intensif di
daerah rawan
*Menyiapkan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan
*Menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kebakaran Hutan dan Lahan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur
8. * KEBIJAKAN GUBERNUR BENGKULU TERKAIT
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR. 31 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI BENGKULU
9. * KEBIJAKAN GUBERNUR BENGKULU TERKAIT
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI BENGKULU
KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR. D.110 DLHK TAHUN 2017 TENTANG
TIM PENGENDALI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI BENGKULU
10. * KEBIJAKAN GUBERNUR BENGKULU TERKAIT
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI BENGKULU
SURAT EDARAN KE BUPATI/WALIKOTA SE- PROVINSI BENGKULU NOMOR.
522/094/DLHK/2019 TANGGAL 12 FEBRUARI 2019 DAN NOMOR.
522/659/DLHK/2019 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019 TENTANG ANTISIPASI
KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2019
11. * PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI BENGKULU
KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR: D.110 DLHK TAHUN
2017 TENTANG TIM PENGENDALI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI BENGKULU
12. TITIK PANAS (HOTSPOT) DI PROVINSI BENGKULU
Periode Januari 2019 s/d 22
September 2019 Tercatat sebanyak
52 Titik Panas (Hotspot) yang
tersebar di seluruh Kabupaten
Sumber : Website LAPAN dengan tingkat kepercayaan 80 %
Areal yang terbakar seluas 143,75
hektar yang terluas di Kabupaten
Bengkulu Utara (Pulau Enggano)
seluas 104 Hektar
