SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Bimbingan Tugas
Akhir
Outline
01 Webinar,
Gambaran Umum SWF
03 Missing points
Pertanyaan Wawancara 1
(tentatif)
02 Webinar, Media Populer
SWF Indonesia: INA/LPI
Gambaran
Umum SWF
01.
Tipe SWF
Dibentuk untuk melindungi
anggaran dan ekonomi dari
harga komoditas yang tidak
stabil
Stabilization Funds
Dibentuk untuk mendanai
proyek sosial ekonomi
prioritas seperti infrastruktur
Development Funds
Dibentuk untuk mengatur
simpanan uang intergenerasi
Saving Funds
Dibentuk untuk mengelola
dana investasi dengan
membuat entitas baru
Reserve Investment
Corp.
Dibentuk untuk mengatur dana
pensiun
Pension Funds
Berdasarkan Tujuan Investasi
Berdasarkan Sumber
Non-commodity based: Modal berasal dari
transfer aset dari cadangan devisa
Commodity based: Modal berasal dari
ekspor komoditas
Sumber: GFSR 2008, swfinstitute.org
Double Bottom Line
SIF practice
● Perlu diperhatikan keseimbangan antara komersial dan pengembangan
ekonomi agar SIF lebih sustainable dan menarik lebih banyak modal
● Perlu diperhatikan mengenai transparansi karena investor berhak tau
banyak hal mengenai investasi mereka
● Saat ini ada 34 SIF di dunia dari tahun 1999-2019
● Perbedaan SIFs: sumber dana, kepemilikan, manajemen, tujuan
kebijakan, sektor investasi, ekspektasi return
● Yang sudah dibandingkan di webinar: NIIF (India), ISIF (Ireland), NSIA-
NIF (Nigeria), Fonsis (Senegal)
● Kemiripan terdekat INA adalah dengan NIIF yaitu dengan ide INA
sebagai entitas utama dan terdapat FUND di bawah entitas utama
sehingga lebih fleksibel
NIIF INA
SWF Indonesia:
Lembaga Penjamin
Investasi
02.
Sumber Dana
Tujuan dan Manfaat
● Modal dari negara total 75T dengan modal awal 15T sudah
diberikan, dan 2021 akan ditambah 60T (sedang disiapkan) (Menko
perekonomian, CNBC)
● UEA akan memberikan investasi sebesar $10M (144T) kepada
SWF Indonesia (CNBC)
● DFC menunjukkan ketertarikan
● Meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola
secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan
secara berkelanjutan (PP No 74 Tahun 2020)
● Membiayai pembangunan infrastruktur nasional dengan sumber
pendanaan modal
● Menarik modal dari investor luar negeri
● Dapat mengurangi tingkat leverage yang tinggi di BUMN dengan
menyumbangkan modal
Proyek Infrastruktur
Tujuan
Skema investasi
● Yang dilakukan adalah dengan menggunakan skema divestasi dari
proyek infrastruktur yang ada (media populer)
● Lebih difokuskan kepada Joint venture dan direct investment (LPI,
webinar)
● Terdapat 3 gelombang, gelombang 1 adalah infrastruktur yang
memiliki kompleksitas rendah ke sedang, timing yang baik dari
perspektif valuasi, dan urgensi investasi yang tinggi: Land and air
transport (Nawal Nelly dalam webinar)
● Terdapat 24 ruas ruas jalan tol, 4 pelabuhan, dan 2 bandara ( yang
ditawarkan sebagai proyek yang akan didanai SWF (Tiko dalam
bisnis.com)
Proyek Infrastruktur
Jenis Infrastruktur Nama Infrastruktur Keterangan
Bandara Bandara Internasional Soekarno-Hatta Dibuat seperti Changi yaitu
meningkatkan daya tarik komersial
daerah sekitar bandara
Bandara Internasional Sultan Hasanuddin
(Makassar)
Pelabuhan Pelabuhan Belawan Medan
Pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok
Pelabuhan Teluk Lamong
Pelabuhan Baru Makassar
Jenis Infrastruktur Nama Infrastruktur Keterangan
Jalan Tol PT SMR-Kanci-Penjagan Pengelola: PT Waskita Karya
PT Pejagan Pemalang Tol Road
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Trans Jawa Paspra Jalan Tol
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
PT Citra Wasppphutawa Depok Antasari
PT Trans Jabar Tol Bogor Ciawi Sukabumi
PT Waskita Sriwijaya Tol-Kapak Betung
PT Jasamarga Solo Ngawi Pengelola: PT Jasa Marga
PT Jasamarga Ngawi Kertosono
Jenis Infrastruktur Nama Infrastruktur Keterangan
Jalan Tol PT Jasamarga Batang Semarang Pengelola: PT Jasa Marga
PT Jasamarga Gempol Pasuruan
PT Jasamarga Kualanamu
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
PT Jasamarga Bali Tol
PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Jasamarga Manadi Bitung
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Marga Trans Nusantara
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
Jenis Infrastruktur Nama Infrastruktur Keterangan
Jalan Tol Hutama Karya Medan Binjai Pengelola: PT Hutama Karya
Hutama Karya Palembang Indralaya
Hutama Karya Bakauheni Tebanggi Besar
Hitama Karya Tebanggi Besar P.Panggang- K.
Agung
Survei 1
Enter a subtitle here if you need it
03.
No Narasumber Pertanyaan
1
Deputi Bidang
Pendanaan
Pembangunan
(Bappenas)
Apa saja skema pembiayaan yang diterapkan di Indonesia?
2 Apa latar belakang pembentukan SWF Indonesia?
3 Apa tujuan pembentukan SWF Indonesia untuk jangka pendek dan jangka
panjang?
4 Berasal dari mana sumber dana SWF Indonesia?
5 Proyek infrastruktur apa yang akan dibiayai oleh SWF Indonesia?
6 Bagaimana skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan
SWF Indonesia?
7 Siapa mitra yang dituju dalam skema tersebut?
8 Bagaimana hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam skema
pembiayaan tersebut?
9 Sudah sejauh mana pertimbangan risiko dalam menerapkan skema
tersebut?
No Narasumber Pertanyaan
1
Direktorat
Pengelolaan
Dukungan
Pemerintah
dan
Pembiayaan
Infrastruktur
(Kementerian
Keuangan)
Apa saja skema pembiayaan yang diterapkan di Indonesia?
2 Apa latar belakang pembentukan SWF Indonesia?
3 Apa tujuan pembentukan SWF Indonesia untuk jangka pendek dan jangka
panjang?
4 Berasal dari mana sumber dana SWF Indonesia?
5 Proyek infrastruktur apa yang akan dibiayai oleh SWF Indonesia?
6 Bagaimana skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan
SWF Indonesia?
7 Siapa mitra yang dituju dalam skema tersebut?
8 Bagaimana hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam skema
pembiayaan tersebut?
9 Sudah sejauh mana pertimbangan risiko dalam menerapkan skema
tersebut?
No Narasumber Pertanyaan
1
Lembaga
Pengelola
Investasi
Indonesia
Apa tujuan pembentukan SWF Indonesia untuk jangka pendek dan jangka
panjang?
2 Berasal dari mana sumber dana SWF Indonesia?
3 Proyek infrastruktur apa yang akan dibiayai oleh SWF Indonesia?
4 Bagaimana skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan
SWF Indonesia?
5 Siapa mitra yang dituju dalam skema tersebut?
6 Bagaimana hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam skema
pembiayaan tersebut?
7 Sudah sejauh mana pertimbangan risiko dalam menerapkan skema
tersebut?

More Related Content

Similar to Bimbingan SWF.pptx

ANALISIS PENERAPAN CAPM DALAM MENILAI INVESTASI PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC IN...
ANALISIS PENERAPAN CAPM DALAM MENILAI INVESTASI PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC IN...ANALISIS PENERAPAN CAPM DALAM MENILAI INVESTASI PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC IN...
ANALISIS PENERAPAN CAPM DALAM MENILAI INVESTASI PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC IN...Uofa_Unsada
 
Penyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi Hanik
Penyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi HanikPenyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi Hanik
Penyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi HanikUmi Hanik
 
Fintech Indonesia Fintech Indonesia Fint
Fintech Indonesia Fintech Indonesia FintFintech Indonesia Fintech Indonesia Fint
Fintech Indonesia Fintech Indonesia Fintyenny940246
 
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018H2O Management
 
PM stakeholder management plan
PM stakeholder management planPM stakeholder management plan
PM stakeholder management planBagus Wahyu
 
Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1
Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1
Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1Futurum2
 
cf6ce_PINA-Materi_PUPR.pptx
cf6ce_PINA-Materi_PUPR.pptxcf6ce_PINA-Materi_PUPR.pptx
cf6ce_PINA-Materi_PUPR.pptxssuserec05f1
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi PembangunanDadang Solihin
 
TOR RENSTRA STAIN metro 2015 2020
TOR RENSTRA STAIN metro 2015   2020TOR RENSTRA STAIN metro 2015   2020
TOR RENSTRA STAIN metro 2015 2020aghaku
 
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahModul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahIr. Zakaria, M.M
 
Pedoman sinas 2013
Pedoman sinas 2013Pedoman sinas 2013
Pedoman sinas 2013sumiharto
 
MSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdf
MSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdfMSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdf
MSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdfWennyNilaSari1
 
Menkeu Resmikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Menkeu Resmikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)Menkeu Resmikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Menkeu Resmikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)Badan Kebijakan Fiskal
 

Similar to Bimbingan SWF.pptx (20)

ANALISIS PENERAPAN CAPM DALAM MENILAI INVESTASI PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC IN...
ANALISIS PENERAPAN CAPM DALAM MENILAI INVESTASI PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC IN...ANALISIS PENERAPAN CAPM DALAM MENILAI INVESTASI PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC IN...
ANALISIS PENERAPAN CAPM DALAM MENILAI INVESTASI PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC IN...
 
Penyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi Hanik
Penyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi HanikPenyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi Hanik
Penyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi Hanik
 
Fintech Indonesia Fintech Indonesia Fint
Fintech Indonesia Fintech Indonesia FintFintech Indonesia Fintech Indonesia Fint
Fintech Indonesia Fintech Indonesia Fint
 
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
 
PM stakeholder management plan
PM stakeholder management planPM stakeholder management plan
PM stakeholder management plan
 
Paparan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Paparan Inspektur Jenderal Kementerian PerhubunganPaparan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Paparan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
 
Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1
Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1
Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1
 
cf6ce_PINA-Materi_PUPR.pptx
cf6ce_PINA-Materi_PUPR.pptxcf6ce_PINA-Materi_PUPR.pptx
cf6ce_PINA-Materi_PUPR.pptx
 
Persentasi trading
Persentasi tradingPersentasi trading
Persentasi trading
 
Makalah investasi
Makalah investasiMakalah investasi
Makalah investasi
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
TOR RENSTRA STAIN metro 2015 2020
TOR RENSTRA STAIN metro 2015   2020TOR RENSTRA STAIN metro 2015   2020
TOR RENSTRA STAIN metro 2015 2020
 
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahModul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
 
Pedoman sinas 2013
Pedoman sinas 2013Pedoman sinas 2013
Pedoman sinas 2013
 
MSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdf
MSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdfMSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdf
MSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdf
 
Persentasi trading
Persentasi tradingPersentasi trading
Persentasi trading
 
Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...
Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...
Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...
 
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
 
Menkeu Resmikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Menkeu Resmikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)Menkeu Resmikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Menkeu Resmikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
 
Buku pedoman insinas 2013
Buku pedoman insinas 2013Buku pedoman insinas 2013
Buku pedoman insinas 2013
 

Recently uploaded

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (13)

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

Bimbingan SWF.pptx

  • 2. Outline 01 Webinar, Gambaran Umum SWF 03 Missing points Pertanyaan Wawancara 1 (tentatif) 02 Webinar, Media Populer SWF Indonesia: INA/LPI
  • 4. Tipe SWF Dibentuk untuk melindungi anggaran dan ekonomi dari harga komoditas yang tidak stabil Stabilization Funds Dibentuk untuk mendanai proyek sosial ekonomi prioritas seperti infrastruktur Development Funds Dibentuk untuk mengatur simpanan uang intergenerasi Saving Funds Dibentuk untuk mengelola dana investasi dengan membuat entitas baru Reserve Investment Corp. Dibentuk untuk mengatur dana pensiun Pension Funds Berdasarkan Tujuan Investasi Berdasarkan Sumber Non-commodity based: Modal berasal dari transfer aset dari cadangan devisa Commodity based: Modal berasal dari ekspor komoditas Sumber: GFSR 2008, swfinstitute.org
  • 5. Double Bottom Line SIF practice ● Perlu diperhatikan keseimbangan antara komersial dan pengembangan ekonomi agar SIF lebih sustainable dan menarik lebih banyak modal ● Perlu diperhatikan mengenai transparansi karena investor berhak tau banyak hal mengenai investasi mereka ● Saat ini ada 34 SIF di dunia dari tahun 1999-2019 ● Perbedaan SIFs: sumber dana, kepemilikan, manajemen, tujuan kebijakan, sektor investasi, ekspektasi return ● Yang sudah dibandingkan di webinar: NIIF (India), ISIF (Ireland), NSIA- NIF (Nigeria), Fonsis (Senegal) ● Kemiripan terdekat INA adalah dengan NIIF yaitu dengan ide INA sebagai entitas utama dan terdapat FUND di bawah entitas utama sehingga lebih fleksibel
  • 8. Sumber Dana Tujuan dan Manfaat ● Modal dari negara total 75T dengan modal awal 15T sudah diberikan, dan 2021 akan ditambah 60T (sedang disiapkan) (Menko perekonomian, CNBC) ● UEA akan memberikan investasi sebesar $10M (144T) kepada SWF Indonesia (CNBC) ● DFC menunjukkan ketertarikan ● Meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan (PP No 74 Tahun 2020) ● Membiayai pembangunan infrastruktur nasional dengan sumber pendanaan modal ● Menarik modal dari investor luar negeri ● Dapat mengurangi tingkat leverage yang tinggi di BUMN dengan menyumbangkan modal
  • 9. Proyek Infrastruktur Tujuan Skema investasi ● Yang dilakukan adalah dengan menggunakan skema divestasi dari proyek infrastruktur yang ada (media populer) ● Lebih difokuskan kepada Joint venture dan direct investment (LPI, webinar) ● Terdapat 3 gelombang, gelombang 1 adalah infrastruktur yang memiliki kompleksitas rendah ke sedang, timing yang baik dari perspektif valuasi, dan urgensi investasi yang tinggi: Land and air transport (Nawal Nelly dalam webinar) ● Terdapat 24 ruas ruas jalan tol, 4 pelabuhan, dan 2 bandara ( yang ditawarkan sebagai proyek yang akan didanai SWF (Tiko dalam bisnis.com)
  • 10. Proyek Infrastruktur Jenis Infrastruktur Nama Infrastruktur Keterangan Bandara Bandara Internasional Soekarno-Hatta Dibuat seperti Changi yaitu meningkatkan daya tarik komersial daerah sekitar bandara Bandara Internasional Sultan Hasanuddin (Makassar) Pelabuhan Pelabuhan Belawan Medan Pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok Pelabuhan Teluk Lamong Pelabuhan Baru Makassar
  • 11. Jenis Infrastruktur Nama Infrastruktur Keterangan Jalan Tol PT SMR-Kanci-Penjagan Pengelola: PT Waskita Karya PT Pejagan Pemalang Tol Road PT Pemalang Batang Tol Road PT Trans Jawa Paspra Jalan Tol PT Kresna Kusuma Dyandra Marga PT Citra Wasppphutawa Depok Antasari PT Trans Jabar Tol Bogor Ciawi Sukabumi PT Waskita Sriwijaya Tol-Kapak Betung PT Jasamarga Solo Ngawi Pengelola: PT Jasa Marga PT Jasamarga Ngawi Kertosono
  • 12. Jenis Infrastruktur Nama Infrastruktur Keterangan Jalan Tol PT Jasamarga Batang Semarang Pengelola: PT Jasa Marga PT Jasamarga Gempol Pasuruan PT Jasamarga Kualanamu PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek PT Jasamarga Bali Tol PT Jasamarga Pandaan Malang PT Jasamarga Manadi Bitung PT Jasamarga Balikpapan Samarinda PT Marga Trans Nusantara PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
  • 13. Jenis Infrastruktur Nama Infrastruktur Keterangan Jalan Tol Hutama Karya Medan Binjai Pengelola: PT Hutama Karya Hutama Karya Palembang Indralaya Hutama Karya Bakauheni Tebanggi Besar Hitama Karya Tebanggi Besar P.Panggang- K. Agung
  • 14.
  • 15. Survei 1 Enter a subtitle here if you need it 03.
  • 16. No Narasumber Pertanyaan 1 Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan (Bappenas) Apa saja skema pembiayaan yang diterapkan di Indonesia? 2 Apa latar belakang pembentukan SWF Indonesia? 3 Apa tujuan pembentukan SWF Indonesia untuk jangka pendek dan jangka panjang? 4 Berasal dari mana sumber dana SWF Indonesia? 5 Proyek infrastruktur apa yang akan dibiayai oleh SWF Indonesia? 6 Bagaimana skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan SWF Indonesia? 7 Siapa mitra yang dituju dalam skema tersebut? 8 Bagaimana hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam skema pembiayaan tersebut? 9 Sudah sejauh mana pertimbangan risiko dalam menerapkan skema tersebut?
  • 17. No Narasumber Pertanyaan 1 Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (Kementerian Keuangan) Apa saja skema pembiayaan yang diterapkan di Indonesia? 2 Apa latar belakang pembentukan SWF Indonesia? 3 Apa tujuan pembentukan SWF Indonesia untuk jangka pendek dan jangka panjang? 4 Berasal dari mana sumber dana SWF Indonesia? 5 Proyek infrastruktur apa yang akan dibiayai oleh SWF Indonesia? 6 Bagaimana skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan SWF Indonesia? 7 Siapa mitra yang dituju dalam skema tersebut? 8 Bagaimana hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam skema pembiayaan tersebut? 9 Sudah sejauh mana pertimbangan risiko dalam menerapkan skema tersebut?
  • 18. No Narasumber Pertanyaan 1 Lembaga Pengelola Investasi Indonesia Apa tujuan pembentukan SWF Indonesia untuk jangka pendek dan jangka panjang? 2 Berasal dari mana sumber dana SWF Indonesia? 3 Proyek infrastruktur apa yang akan dibiayai oleh SWF Indonesia? 4 Bagaimana skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan SWF Indonesia? 5 Siapa mitra yang dituju dalam skema tersebut? 6 Bagaimana hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam skema pembiayaan tersebut? 7 Sudah sejauh mana pertimbangan risiko dalam menerapkan skema tersebut?