Pedoman ini membahas tentang bantuan sosial di bidang kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Tujuannya adalah memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Terdapat berbagai program seperti peningkatan gizi ibu hamil dan balita, penanganan penyakit, serta tanggap darurat untuk bencana alam. Pedoman ini mengatur mekanisme penetapan penerima, pengajuan dana, serta penggunaannya.

1. PEDOMAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BIDANG KESEHATAN
(lampiran I )
PERGUB NTT TENTANG PEDOMAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BIDANG KESEHATAN

2. BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
2. TUJUAN PEDOMAN BANSOSKES
3. INDIKATOR KEBERHASILAN
4. RUANG LINGKUP
5. PENGERTIAN

3. 1.LATAR BELAKNAG
 UUD 1945, pasal 28 H, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak
dasar setiap individu dan semua warga negara berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin.
 Berdasarkasn UUD 1945 tersebut maka pemerintah
menyelenggarakan program asuransi kesehatan sosial bagi
masyarakat miskin yaitu Program Jamkesmas.
 Hampir sebagian penduduk masyarakat miskin di Provinsi NTT
(41,4% ) belum tercakup dana Jamkesmas dan sebagian besar
penduduk yang sudah tercakup dana Jamkesmas. (Profil Dinkes NTT
tahun 2013)

4. …….. Lanjutan LATAR BELAKANG
 Berdasarkan Perda Prov. NTT Nomor I Tahun 2014 Tentang
RPJMD Prov.NTT Tahun 2013-2018, Pemerintah Provinsi NTT
mengalokasikan dana Program Bantuan Sosial Bidang
Kesehatan sebesar Rp. 9.810.000.000,- dan terus meningkat
setiap tahun hingga 2018.
 Pemanfaatan dana bantuan sosial dimaksud belum didukung
dengan pedoman pengelolaan bantuan sosial dalam bidang
kesehatan.

5.  Sehubungan dengan itu maka Pemprov. NTT memandang
perlu menyusun Pedoman Bantuan Sosial Dalam Bidang
Kesehatan.
 Diharapkan pedoman bantuan sosial dalam bidang kesehatan
ini dapat menjadi acuan bagi pelaksana program bantuan
tersebut agar tepat sasaran dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
…….. Lanjutan LATAR BELAKANG

6. TUJUAN PEDOMAN BANSOSKES
1. Sebagai acuan dalam penentuan sasaran dan kegiatan
bantuan sosial dalam bidang kesehatan bagi
masyarakat/kelompok masyarakat di Provinsi NTT.
2. Sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial dalam
bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Sebagai acuan dalam hal pemanatauan, evaluasi dan
pelaporan penggunaan bantuan sosial dalam bidang
kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. INDIKATOR KEBERHASILAN
OUTPUT OUTCOME IMPACT
1. Terbentuknya
kelompok masyarakat
yang belum
mendapatkan jaminan
pelayanan kesehatan
bagi masyarakat di
Provinsi NTT.
2. Tersalurnya dana
bantuan sosial dalam
bidang kesehatan
secara transparan dan
akuntabel dalam
mengatasi masalah
kesehatan masyarakat
di Provinsi NTT
1. Meningkatnya status
Gizi pada ibu hamil
di Provinsi NTT
2. Meningkatnya status
Gizi pada Balita di
Provinsi NTT
3. Menurunnya Angka
Kesakitan di Provinsi
NTT
4. Meningkatnya status
kesehatan
masyarakat usia
lanjut
1. Menurunnya angka
kematian ibu di
provinsi NTT
2. Menurunnya angka
kematian bayi/balita
di NTT
3. Meningkatnya usia
harapan hidup di
Provinsi NTT

8. RUANG LINGKUP

9. PENGERTIAN
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:
1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;
3. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten /Kota yang berada dalam
wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10. ………….. (lanjutan)Pengertian………….. (lanjutan)Pengertian
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota yang berada dalam
wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari Pemerintah Provinsi kepada
masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya
resiko sosil;

11. 8. Bantuan sosial dalam bidang kesehatan adalah pemberian bantuan
berupa uang oleh Pemerintah Provinsi kepada masyarakat/kelompok
masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk
apapun untuk dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan
kesehatan;
9. Bantuan sosial dalam bidang kesehatan yang terencana adalah
bantuan berupa uang oleh Pemerintah Provinsi kepada
masyarakat/kelompok masyarakat yang belum memiliki jaminan
kesehatan dalam bentuk apapun untuk meningkatkan status gizi
ibu hamil, status gizi Balita, penanggulangan penyakit dan
peningkatan kesehatan kelompok masyarakat usia lanjut;
………….. (lanjutan)Pengertian………….. (lanjutan)Pengertian

12. 10. Bantuan sosial dalam bidang kesehatan yang tidak terencana
adalah bantuan berupa uang/barang oleh Pemerintah Provinsi
kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang belum memiliki
jaminan kesehatan dalam bentuk apapun untuk dapat
memenuhi kebutuhan menanggulangi masalah kesehatan akibat
bencana alam dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit tertentu
yang dilakukan secara langsung melalui Dinas Kesehatan
Provinsi;
………….. (lanjutan)Pengertian………….. (lanjutan)Pengertian

13. 11. Kelompok masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi,
fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa untuk berperan serta dalam pembangunan kesehatan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;
………….. (lanjutan)Pengertian………….. (lanjutan)Pengertian

14. 12. Mekanisme penyaluran bantuan sosial dalam bidang
kesehatan yang terencana adalah proses/prosedur
penetapan calon penerima, pengajuan dan penyaluran dana
serta pencairan dan pemanfaatan dana bantuan sosial
dalam bidang kesehatan;
13. Penetapan penerima dana bantuan sosial dalam bidang
kesehatan yang terencana adalah tata cara penetapan
kriteria, seleksi calon penerima dan penetapan calon
penerima dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan
yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur;
………….. (lanjutan)Pengertian………….. (lanjutan)Pengertian

15. 14. Prosedur pengajuan dana bantuan sosial dalam bidang
kesehatan yang terencana adalah Proses pengajuan dana
bantuan sosial oleh masyarakat/kelompok masyarakat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Dinas Kesehatan
Provinsi;
15. Prosedur penyaluran dana bantuan sosial dalam bidang
kesehatan yang terencana adalah Proses penyaluran dana
bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas
Kesehatan Provinsi kepada masyarakat/kelompok
masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bank
Pemerintah;
………….. (lanjutan)Pengertian………….. (lanjutan)Pengertian

16. 16. Prosedur pencairan dana bantuan sosial dalam bidang
kesehatan yang terencana adalah Prosedur pencairan dana
bantuan sosial dalam bidang kesehatan kepada
masyarakat/kelompok masyarakat di Provinsi Nusa
Tenggara Timur pada Bank Pemerintah yang telah
ditetapkan;
17. Pemanfaatan dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan
yang terencana adalah prosedur pemanfaatan dana
bantuan sosial dalam bidang kesehatan oleh
masyarakat/kelompok masyarakat di Provinsi Nusa
Tenggara Timur mulai dari pengeluaran dana, pencatatan
sampai dengan pelaporan.
………….. (lanjutan)Pengertian………….. (lanjutan)Pengertian

17. BAB II
TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BIDANG KESEHATAN
1. Menanggulangi berbagai macam masalah akibat terjadinya
bencana alam yang berpotensi mengancam kesehatan
dan/menimbulkan masalah kesehatan individu, keluarga,
kelompok dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Meningkatkan status gizi Ibu hamil yang belum mendapatkan
jaminan kesehatan nasional dalam bentuk Jamkesmas,
Askes, dan lain sebagainya.
3. Meningkatkan Status Gizi Balita pada Balita Gizi Buruk yang
belum mendapatkan jaminan kesehatan nasional dalam
bentuk Jamkesmas, Askes, dan lain sebagainya.

18. 4. Menanggulangi penyakit/gangguan kesehatan yang
diderita oleh masyarakat Provinsi Nusa Tengga
Timur yang tidak dapat dibiayai oleh berbagai
macam Jaminan Kesehatan Masyarakat
5. Meningkatkan kesehatan masyarakat usia lanjut
baik yang ada di panti maupun di luar panti.
6. Menanggulangi masalah kejadian luar biasa (KLB)
……………. Lanjutan TUJUAN PENGGUNAAN BANSOSKES

19. BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN BANSOSKES
NO PROGRAM KEGIATAN
1. Penanggulangan
Masalah Akibat
Bencana Yang
Berdampak Pada
Kesehatan
Masyarakat/Kelompo
k Masyarakat
1. Pemberian bantuan berupa
obat-obatan
2. Pemberian bantuan berupa
makanan dan minuman
3. Logistik lainnya terkait
penanganan bencana
2. Peningkatan Status
Gizi Pada Ibu Hamil
1. Pendataan sasaran
2. Pelatihan kader
3. Pembelian bahan-bahan pangan
4. Pemberian makanan tambahan
5. Pembentukan kelompok
penerima bantuan

20. ……. Lanjutan PROGRAM DAN KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN
3. Peningkatan Status
Gizi Balita
1. Pendataan sasaran
2. Pelatihan kader
3. Pembelian bahan-bahan pangan
4. Pemberian makanan tambahan
5. Pembentukan kelompok
penerima bantuan
4. Penanggulangan
Penyakit
1. Pendataan sasaran
2. Pembentukan kelompok
penerima bantuan
3. Rawat jalan di Puskesmas
4. Rawat inap di Puskesmas
5. Rujukan ke Rumah Sakit

21. ……. Lanjutan PROGRAM DAN KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN
5. Peningkatan
Kesehatan Kelompok
Masyarakat Usia
Lanjut
1. Pendataan sasaran
2. Pembentukan kelompok
penerima bantuan
3. Pelatihan kader posyandu
4. Rawat jalan di Puskesmas
5. Rawat inap di Puskesmas
6. Rujukan ke Rumah Sakit
6. Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa
(KLB)
1. Investigasi kasus
2. Rawat jalan di Puskesmas
3. Rawat inap di Puskesmas
4. Rujukan ke Rumah Sakit

22. BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BIDANG KESEHATAN YANG TERENCANA
1. Penetapan kriteria penerima Bansoskes
1. Belum memiliki kartu Jamkesmas, askes atau jaminan
kesehatan lainnya.
2. Keluarga yang memempunyai ibu hamil dengan
gangguan KEK
3. Keluarga yang mempunyai Balita dengan gizi
kurang/gizi buruk
4. Anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan
kesehatan rujukan ke Rumah Sakit.

23. …… lanjutan KRITERIA PENERIMA
5. Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengalami
bencana alam sehingga menimbulkan ancaman
gangguan kesehatan.
6. Masyarakat/Kelompok masyarakat usia lanjut baik
dalam panti maupun di luar panti
7. Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengalami
kejadian luar biasa (KLB) terkait dengan berbagai
masalah kesehatan.

24. 2. Sosialisasi dan usulan penerima Bansoskes
DINKES PROV.
Sosialisasi
PUSKESMAS
Usul
DINKES KAB/KOTA
usul
DINKES KAB/KOTA
Sosialisasi
MASYARAKAT
Usul
DINKES PROVINSI
Seleksi penerima
PUSKESMAS KADES/LURAH
Sosialisasi Sosialisasi

25. 3. Penetapan penerima Bansoskes
Tim Teknis Dinkes Provinsi :
Verifikasi usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Menyampikan laporan hasil verifikasi usulan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Ka.Dinkes Prov.
Mengusulkan calon penerima Bansoskes kepada Gubernur NTT
Gubernur
Menetapkan penerima bansoskes melalui Surat Keputusan
Gubernur NTT Tentang Pemberian Bansoskes

26. 4. Pengajuan Dana Bansoskes
MASYARAKAT  Tertera dalam lampiran Sk Gubernur Tentang
Pemberian BANSOSKES mengusulkan kegiatan
yang akan didanai oleh dana BANSOSKES
 Membuka rekening tabungan dana bantuan
sosial pada Bank Pemerintah terdekat dan
dilampirkan dalam usulan kegiatan.
PUSKESMAS Mengusulkan RUK yang dibiayai oleh dana
BANSOSKES
DINKES
KAB/KOTA
Merekap dan mengusulkan RUK masyarakat dari
setiap puskesmas yang dibiayai oleh dana
BANSOSKES.
DINKES PROV. Merekap dan mengusulkan RUK masyarakat dari
setiap Kab/kota yang dibiayai oleh dana
BANSOSKES.

27. 5. Penyaluran Dana Bansoskes
DINKES PROV.  merekap RUK secara umum DARI Kab/Kota
 Membuat skala prioritas kegiatan yang
diusulkan oleh selompok masyarakat yang perlu
mendapat dana BANSOSKES
 Membuat surat perjanjian kerjasama antara PPK
dengan kelompok masyarakat penerima
BANSOSKES
 Mengajukan anggaran BANSOSKES Kepada
Pemerintah Provinsi
PEMPROV. Mengeluarkan Dana BANSOSKES Melalui Rekening
Dinas Kesehatan Provinsi NTT
DINKES PROV. Mentransfer BANSOSKES Melalui Rekening
kelompok masyarakat pada Bank Pemerintah
terdekat

28.  Masyarakat/kelompok masyarakat terpilih berhak
memperoleh dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan
melalui transfer ke rekening kelompok masyarakat pada Bank
Pemerintah setempat.
 Kelompok masyarakat terpilih dapat menggunakan dana
bantuan sosial dalam bidang kesehatan sesuai dengan usulan
kegiatan yang telah disetujui oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
 Kelompok masyarakat terpilih dapat menarik uang yang ada
dalam rekening kelompok tersebut secara bertahap sesuai
dengan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
kelompok tersebut.
6. Pencairan Dana Bansoskes

29. Jumlah uang setiap kali penarikan dari rekening bank
disesuaikan dengan kebutuhan belanja.
Proses pengadaan disesuaikan dengan hasil survey pasar,
survey harga, dan kualitas barang yang akan dibeli.
Proses pengadaan barang dilakukan secara transparan
dan disaksikan oleh kepala desa/lurah setempat
…………. (lanjutan) Pencairan Dana Bansoskes

30. Seluruh transaksi kelompok dicatat dalam
pembukuan sederhana
Bukti/kwitansi pembelian disimpan dengan baik oleh
kelompok sebagai bukti pertanggungjawaban
Ketua kelompok masyarakat wajib membuat laporan
secara tertulis kepada PPK Dinas Kesehatan Provinsi
tentang pelaksanaan kegiatan dan melampirkan
semua bukti pertanggungjawaban kegiatan
7. Pemanfaatan Dana Bansoskes

31. BAB V
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BIDANG KESEHATAN YANG TIDAK TERENCANA
Bantuan sosial dalam bidang kesehatan untuk kegiatan yang
tidak terencana di Provinsi NTT, meliputi kegiatan yang
berkaitan dengan :
1.Bencana alam
2.Penanggulangan KLB, dengan kriteria :
 Adanya laporan bencana alam pada masyarakat/kelompok
masyarakat pada wilayah tertentu di NTT
Adanya laporan KLB Penyakit tertentu pada
masyarakat/kelompok masyarakat pada wilayah tertentu di NTT.

32. Prosedur penyaluran BANSOSKES Tidak Terencana
BANSOSKES yang tidak terncana kepada masyarakat/kelompok
masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan secara
langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi dengan prosedur sebagai
berikut :
1.Puskesmas menyampaikan laporan kejadian bencana alam atau
KLB kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan
kejadian bencana alam atau KLB kepada Dinas Kesehatan Provinsi

33. 3. Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan
kejadian bencana alam atau KLB kepada Gubernur
NTT
4. Dinas Kesehatan Provinsi mengajukan anggaran
kepada Pemerintah Provinsi NTT
5. Pemerintah Provinsi menyalurkan bantuan sosial
dalam bidang kesehatan yang tidak terencana
dilakukan secara langsung oleh Dinas Kesehatan
Provinsi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan
kesehatan masyarakat/kelompok masyarakat yang
mengalami bencana alam atau KLB penyakit tertentu.
…………………… LANJUTAN Prosedur penyaluran BANSOSKES Tidak Terencana

34. BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BIDANG KESEHATAN
A. Pembinaan :
1. Tanggung jawab teknis pembinaan kegiatan ini berada
di Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Gubernur,
dengan Tugas sbb :Menyusun pedoman pelaksanaan
bantuan sosial dalam bidang kesehatan
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota agar kegiatan ini dapat terlaksana pada
sasaran yang tepat
3. Memantau pelaksanaan kegiatan baik secara lagsung
maupun tidak langsung (laporan kelompok masyarakat)

35. ………..lanjutan Pembinaan
4. Memberikan petunjuk kepada kelompok agar dapat
melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan
5. Mengelola secara langsung bantuan sosial yang
tidak terencana
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan, pemantaun
dan pengendalian kepada Gubernur

36.  Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Provinsi
 Hal-hal yang perlu dikendalikan adalah ;
1. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kabupaten/kota
2. Proses seleksi calon penerima bantuan sosial dalam bidang
kesehatan
3. Proses penyaluran dana bantuan sosial dalam bidang
kesehatan
4. Kebenaran dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan sosial
oleh kelompok masyarakat penerima
B. Pengendalian :

37. BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BIDANG KESEHATAN
A. Pemantauan dan Evaluasi
 Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh
Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.
 Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan sebelum
kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung dan setelah
kegiatan dilaksanakan.

38. 1. Laporan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi
melalui Puskesmas setempat segera setelah kegiatan
dilaksanakan (maksimal 10 hari setelah pelaksanaan
kegiatan harus sudah diterima oleh Puskesmas)
2. Puskesmas menyampaikan laporan dimaksud kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 10
hari setelah menerima laporan dari kelompok masyarakat.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan
dimaksud kepada Dinas Kesehatan Provinsi dalam waktu
paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima laporan
dari Puskesmas.
B. Pelaporan

39. 4. Tim Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi
laporan di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi
5. Dinas Kesehatan menyampaikan laporan kepada
Gubernur NTT dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh)
hari setelah menerima laporan dari Dinkes
Kabupaten/Kota.
………….. Lanjutan Pelaporan

40. BAB VIII
PENUTUP
 Pemberian dana bantuan sosial dalam bidang kesehatan
merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam
memperjuangkan hak dasar rakyat dalam memenuhi
kebutuhan akan pelayanan kesehatan.
 Bantuan sosial ini merupakan salah satu aplikasi nyata
keberpihakan Pemerintah provinsi kepada rakyat NTT dalam
“Spirit Anggur Merah” (anggaran untuk rakyat menuju
sejahtera).
 Pedoman Pengeloaan Bantuan Sosial Dalam Bidang
Kesehatan ini merupakan acuan bagi para pihak terkait dalam
melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan dana bantuan
sosial dalam bidang kesehatan.