BMT

1. IMPLEMENTASI
SOM dan sop

2. Lahir di Pemalang pada tanggal 31
Desember 1978 dari pasangan suami istri
Sulatip dan Rr. Trisnowati.
Mulai tinggal di Pekalongan pada
tahun 1987 dan sekarang tercatat sebagai
Warga Perumahan KORPI Jalan
Kenconowungu 4 nomor C 10 Kelurahan
Kandang Panjang Kota Pekalongan.
Memulai studi dasar di SD Kandang
Panjang 02 Pekalongan dan kemudian
meneruskan ke jenjang menengah di
SMP N 03 Pekalongan selanjutnya
mematangkan studi ekonomi di SMEA N
Pekalongan. Sempat bekerja sebagai
Staf Accounting CV Duta Ananda Textile
namun kemudian memilih karir sebagai
Aparatur Sipil Negara mulai tahun 1998.
Meneruskan studi sarjana di Universitas
Pekalongan jurusan Akuntansi lulus tahun
2006.
Dikaruniai 1 orang istri (Yulia
Maulida) dan 3 (tiga) orang anak ( Isnayni
Sabila, Adinda Rizqi Insani dan
Muhammad Kenzie Daniswara)
 Fasilitator Koperasi dan
UMKM (2011-sekarang)
 Pengurus KPRI SAIKI
(2009-sekarang)
 Dosen Tidak Tetap
Univestias Pekalongan
(2007-2009)
 Aparatus Sipil Negara
(1998-sekarang)
 Staf Accounting CV Duta
Ananda Tektil (1995-1998)
em@il
Yang_Penting_HEPI@yahoo.co.id
nugrohohepikuncoronhk@gmail.com
086876166611
NUGROHO HEPI
KUNCORO

3. SAFETY
INFORMATION
PROTOKOL COVID-19

5. Jadikan
pelatihan
ruang
diskusi
yang baik

6. Matikan / Unmute Ponsel
Copy materi dilakukan setelah materi selesai
disampaikan
Melambaikan tangan apabila akan ada yang
disampaikan
KESEPAKATAN DALAM SESI TRAINING

7. Setiap orang di koperasi mendapat informasi dan penjelasan mengenai
SOP yang telah diperbaiki ataupun SOP yang baru.
Rekapan dokumen SOP didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan
dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan koperasi, terutama
yang terlibat langsung dalam SOP tersebut.
Setiap karyawan di koperasi mengerti peran dan memiliki pengetahuan
dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menerapkan SOP dengan benar
dan efektif termasuk pemahaman mengenai konsekuensi jika terjadi
ketidaksesuaian dalam penerapan SOP tersebut.
Terdapat karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya
proses, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin
terjadi dan memberikan dukungan dalam proses implementasi SOP
tersebut.
Implementasi

8. KSP/USP KOPERASI dan
KSPPS/USPPS KOPERASI
BELUM BERPERAN SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN KARENA
MASIH DIHADAPKAN
BEBERAPA KENDALA YAITU :
• BELUM ADANYA KESAMAAN
SISTEM DAN PROSEDUR
DALAM OPERASIONAL
MANAJEMEN KELEMBAGAAN,
MANAJEMEN USAHA DAN
MANAJEMEN KEUANGAN.
• BELUM ADANYA STANDAR
SISTEM DAN PROSEDUR
DALAM OPERASIONAL
MANAJEMEN KELEMBAGAAN,
MANAJEMEN USAHA DAN
MANAJEMEN KEUANGAN.

9. TUJUAN
SEBAGAI PANDUAN BAGI PENGELOLA KSP/USP
KOPERASI dan KSPPS/USPPS KOPERASI DALAM
MENJALANKAN KEGIATAN OPERASIONAL
USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI SECARA
PROFESIONAL, EFEKTIF ,DAN EFISIEN
SASARAN
1. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KSP/USP
dan KSPPS/USPPS KOPERASI YG SEHAT
DAN MANTAP MELALUI SISTEM
PENGELOLAAN YANG PROFESIONAL.
2. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KSP/USP
KOPERASI dan KSPPS/USPPS KOPERASI
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN.
3. TERCIPTANYA PELAYANAN PRIMA KEPADA
ANGGOTA, CALON ANGGOTA, KOPERASI
LAIN DAN ATAU ANGGOTANYA.

10. LANDASAN OPERASIONAL KSP/USP dan KSPPS/USPPS
KOPERASI
1. Undang – Undang RI No. 25 Tahun 1992, tentang
Perkoperasian Pasal 44
2. PPRI No. 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
3. Kepmenkop dan UKM RI No.96/Per/M.KUKM/IX/2004
tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen
Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
Koperasi
4. Permenkop dan UKM RI No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi
5. Permenkop dan UKM RI No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
6. Permenkop dan UKM RI No. 09 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

11. DEFINISI DAN KONSEPSI
1. SOM MERUPAKAN PANDUAN UNTUK
MENGOPERASIONALKAN BERBAGAI KEBIJAKAN
DAN PERATURAN YG TERKAIT DG.
PENGELOLAAN KSP/USP KOPERASI dan
KSPPS/USPPS KOPERASI, SEDANGKAN
STANDAR PROSEDUR PENGELOLAAN
OPERASIONAL AKAN DITUANGKAN DALAM “
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR “.
2. SOM ADALAH STRUKTUR TUGAS, PROSEDUR
KERJA, SISTEM MANAJEMEN & STANDAR
KERJA YANG DAPAT DIJADIKAN ACUAN BAGI
PIHAK MANAJEMEN KSP/USP KOPERASI dan
KSPPS/USPPS KOPERASI DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN BERMUTU BAGI PARA ANGGOTA
DAN PENGGUNA JASA LANNYA.
3. SOM ADALAH PEDOMAN PENGELOLAAN YANG
BERISIKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
PENGELOLAAN KSP/USP KOPERASI dan
KSPPS/USPPS KOPERASI DI BIDANG
ORGANISASI KELEMBAGAAN, USAHA DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN.

12. ISTILAH DALAM SOP
1. Standar berarti ketentuan atau keadaan
yang menjadi acuan, harus diikuti, dan
tidak boleh menyimpang. Ketentuan
atau keadaan ini bersifat mengikat ke
semua pihak.
2. Operasional adalah istilah yang merujuk
pada kegiatan atau kerja, biasanya
merupakan hal yang terjadi di suatu
perusahaan. Operasional atau kegiatan/
kerja bersifat rutin dan non rutin. Setiap
operasional/ kegiatan juga biasanya
memiliki prosedur yang bersifat baku
(tertulis) maupun tidak baku (tidak
tertulis)
3. Prosedur adalah istilah lain untuk
tahapan atau langkah-langkah,
biasanya terkait dengan suatu proses
kerja.

13. PENGERTIAN SOP
• SOP adalah serangkaian
instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai
beberapa proses
penyelenggaraan kegiatan
usaha simpan pinjam dan
pembiayaan koperasi yang
berisi cara melakukan
pekerjaan, waktu
pelaksanaan, tempat
pelaksanaan, dan
pengurus atau pengelola
koperasi yang berperan
dalam kegiatan tersebut.

14. LANGKAH PEMBUATAN SOP
1.Peren
canaan
tujuan
awal
pembua
tan SOP
Peranca
ngan
awal
Evaluasi
internal
Evaluasi
ekstern
al
Penguji
an
Perbaik
an
Implem
entasi

15. RUANG LINGKUP
UNTUK MELIHAT SEJAUH MANA
KEBIJAKAN, ATURAN, SISTEM DAN
PROSEDUR UNTUK MASING-MASING SOM
TERSEBUT DIPENUHI DAN DIJALANKAN
DENGAN BAIK ATAU TIDAK OLEH
KSP/USP KOPERASI dan KSPPS/USPPS
KOPERASI
SOM
KEUANGAN
6 SUBSTANSI
SOM USAHA
13
SUBSTANSI.
SOM
KELEMBAGAAN
8 SUBSTANSI

16. STANDAR
ORGANISASI DAN
MANAJEMEN
KSP/USP
KOPERASI dan
KSPPS/USPPS
KOPERASI
STANDAR
PENGELOLAAN
ORGANISASI
STANDAR
PENGELOLA
KSP/USP
KOPERASI dan
KSPPS/USPPS
KOPERASI
PROSEDUR
STANDAR
PENUTUPAN USP
KOPERASI
PROSEDUR
PEMBUBARAN
STANDAR
PENGGUNAAN SHU
STANDAR
PENGELOLAAN
HARTA KEKAYAAN
KOPERASI YANG
MEMILIKI UNIT
USAHA SIMPAN
PINJAM
KETENTUAN
PERALIHAN
SOM KELEMBAGAAN

17. 1. STANDAR ORGANISASI DAN MANAJEMEN KSP/USP
KOPERASI dan KSPPS/USPPS KOPERASI.
a. VISI, MISI & TUJUAN KSP/USP-KOPERASI
DAN KSPPS/USPPS KOPERASI.
b. STANDAR KEANGGOTAAN.
c. STANDAR STATUS KEANGGOTAAN.
d. STANDAR PENDAFTARAN ANGGOTA.
e. STANDAR PERLAKUAN KPD. ANGT. BARU.
f. STANDAR PEMANFAATAN PELAYANAN PADA
KSP/USP-KOPERASI.
g. PROSEDUR STANDAR PERMOHONAN
KELUAR DARI KEANGGOTAAN.

18. 2. STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI
a. STANDAR KELENGKAPAN ORGANISASI
1) Memiliki struktur organisasi
2) Memiliki kantor
3) Identitas organisasi yang jelas
4) Kepengurusan
5) Memiliki rencana kerja tertulis
6) Sistem dan prosedur kerja tertulis
7) Kelengkapan dan prosedur administrasi tertulis
8) Memiliki aturan tentang monitoring dan evaluasi
9) Memiliki sistem dan prosedur pengendalian intern
b. STRUKTUR ORGANISASI
c. STANDAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN

19. a. PENGELOLA KSP KOPERASI
Pengelolaan KSP Koperasi dapat dilakukan oleh Pengurus
atau Pengelola/Manajer/Direksi
b. PENGELOLA USP KOPERASI.
Pengelolaan USP Koperasi dilakukan oleh
Pengelola/Manajer yang diangkat oleh Pengurus USP
Koperasi
3. STANDAR PENGELOLA KSP/USP DAN KSPPS/USPPS
KOPERASI KOPERASI

20. a. HARUS DILAKUKAN ATAS SEPENGETAHUAN &
PERSETUJUANANGGOTA
b. HARUS MENIMBULKAN MANFAAT BAGI KOPERASI DAN
ANGGOTANYA
c. HARUS MELALUI PERTIMBANGAN YG MATANG DARI
ASPEK TEKNIS, EKONOMI & SOSIAL
SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN
PERUNDANGAN YANG BERLAKU (PP No 17/1994) TENTANG
AKTA PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI
4. PROSEDUR STANDAR PENUTUPAN USP KOPERASI
5. PROSEDUR PEMBUBARAN

21. 6. STANDAR PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN SHU
a. Untuk DANA CADANGAN
b. DIBAGIKAN KPD ANGGOTA SECARA ADIL.
c. DIBAGIKAN KPD ANGGOTA UNTUK BALAS JASA
YANG TERBATAS TERHADAPMODAL.
d. DIBAGIKAN SBG BAGIAN KEUNTUNGAN KEPADA
PEMEGANG SURAT PERJANJIAN MODAL
PENYERTAAN KPD KSP/USP (SPMPKOP).
e. MEMBIAYAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK
ANGGOTA.

22. Dalam hal rapat anggota setuju kegiatan usaha perlu
dikembangkan, maka harta kekayaan KSP/USP KOPERASI
dan KSPPS/USPPS KOPERASI tersebut dapat dijadikan
jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan atau
digadaikan sepanjang tidak mengganggu tingkat kesehatan
KSP/USP KOPERASI dan KSPPS/USPPS KOPERASI.
• MENYESUAIKAN PALING LAMA DUA TAHUN SEJAK
BERLAKUNYA SOM INI.
• DALAM MASA TRANSISI, KSP/USP WAJIB MENYUSUN
STANDAR OPERASIONALMANAJEMEN.
7. STANDAR PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN
KSP/USP KOPERASI KSPPS/USPPS KOPERASI
8. KETENTUAN PERALIHAN

23. PROSEDUR STANDAR PELAYANAN KSP/USP KOPERASI dan
KSPPS/USPPS KOPERASI
STANDAR JENIS PINJAMAN
STANDAR PERSYARATAN CALON PEMINJAM
STANDAR PELAYAN PINJAMAN KEPADA UNIT
LAIN
STANDAR PLAFON PINJAMAN
STANDAR BIAYA PINJAMAN
STANDAR AGUNAN
STANDAR PENGEMBALIAN DAN JK WAKTU
PINJAMAN
STANDAR PENGAJUAN PERMOHONAN
PINJAMAN
STANDAR ANALISIS PINJAMAN
STANDAR PEMBINAAN NASABAH KSP/USP KOPERASI dan
KSPPS/USPPS KOPERASI
STANDAR PENANGANAN PINJAMAN
BERMASALAH
KEBIJAKAN PROMOSI
SOM USAHA

24. 1. PROSEDUR STANDAR PELAYANAN KSP/USP KOPERASI dan
KSPPS/USPPS KOPERASI
A. BATASAN PELAYANAN (PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA).
B. STANDAR PENGHIMPUNAN DANA KSP/USP KOPERASI dan KSPPS/USPPS
KOPERASI.
Dari anggota, calon anggota KSP/USP KOPERASI dan KSPPS/USPPS
KOPERASI lain dan anggotanya berupa tabungan dan simpanan berjangka.
C. STANDAR MANAJEMEN PENYALURAN DANA PADA KSP/USP-KOPERASI.
Diutamakan dalam bentuk pinjaman kepada anggota.
2. STANDAR JENIS PINJAMAN.
A. BERDASARKAN JANGKA WAKTU (PENDEK, MENENGAH DAN PANJANG)
B. BERDASARKAN SEKTOR USAHA (PERDAGANGAN, INDUSTRI, PERTANIAN,
PETERNAKAN DAN JASA)
C. BERDASARKAN TUJUAN (PRODUKTIF DAN KONSUMTIF)
D. BERDASARKAN PENGGUNAAN (MODAL KERJA DAN INVESTASI)

25. 3. STANDAR PERSYARATAN CALON PEMINJAM
a. ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA TINGGAL DI
WILAYAH JANGKAUAN PELAYANAN KSP/USP
KOPERASI dan KSPPS/USPPS KOPERASI.
b. MEMPUNYAI USAHA/ PENGHASILAN TETAP.
c. MEMPUNYAI SIMPANAN AKTIF (TABUNGAN/SIMP
BERJANGKA)
d. TIDAK MEMILIKI TUNGGAKAN.
e. TIDAK PERNAH TERSANGKUT MASALAH PIDANA.
f. TELAH MENGIKUTI PROGRAM PEMBINAAN PRA
PENYALURAN PINJAMAN.
g. MEMILIKI KARAKTER DAN MORAL YANG BAIK.
h. MEMPERTIMBANGKAN JUMLAH AGUNAN UNTUK
PINJAMAN YANG JUMLAH BESAR DAN BERESIKO.

26. 4. STANDAR PELAYANAN PINJAMAN KEPADA UNIT LAIN
HARUS MEMPERHATIKAN :
a. PRINSIP KEHATI-HATIAN.
b. MENETAPKAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.
c. MEMPERTIMBANGKAN KONDISI LIKUIDITAS DAN
KELAYAKAN EKONOMINYA.
5. STANDAR PLAFON PINJAMAN
Penetapan Plafon Pinjaman harus memperhatikan prinsip
kelayakan, keadilan dan penyebaran resiko
a. PENETAPAN PLAFON PINJAMAN PRODUKTIF.
b. PENETAPAN PLAFON PINJAMAN KONSUMTIF.
c. PENETAPAN PLAFON PINJAMAN PRODUKTIF DENGAN
AGUNAN.

27. 6. STANDAR BIAYA PINJAMAN.
a. METODE PENETAPAN BIAYA PINJAMAN.
b. STRATEGI PENETAPAN TINGKAT BUNGA PINJAMAN
KSP/USP KOPERASI dan KSPPS/USPPS KOPERASI.
c. METODE PENETAPAN NILAI BUNGA PINJAMAN KSP/USP
KOPERASI dan KSPPS/USPPS KOPERASI
d. PERHITUNGAN BUNGA PINJAMAN (BASE LANDING
RATE)
e. METODE PERHITUNGAN ANGSURAN BUNGA PINJAMAN.
7. STANDAR AGUNAN
a. AGUNAN BUKAN MERUPAKAN HAL YANG SANGAT
UTAMA.
b. AGUNAN ADALAH KEKAYAAN BERHARGA MLIK PRIBADI
ANGGOTA/ CALON ANGGOTA.
c. UNT MENGURANGI RESIKO, AGUNAN DAPAT DIPERLUAS
KEPADA LEMBAGA PENJAMIN DAN ASURANSI KREDIT.

28. 8. STANDAR PENGEMBALIAN & JANGKA WAKTU
PINJAMAN.
PEMOTONGAN GAJI, MEMBAYAR SENDIRI ATAU KSP/USP
KOPERASI dan KSPPS/USPPS KOPERASI MELAKUKAN
PENAGIHAN KEPADA PEMINJAM.
9. STANDAR PENGAJUAN PINJAMAN.
a. PENGAJUAN PERMOHONAN PINJAMAN.
b. ANALISIS KELAYAKAN PINJAMAN.
c. KEPUTUSAN PINJAMAN.
d. PENCAIRAN PINJAMAN.
e. MONITORING DAN PEMBINAAN.

29. 10. STANDAR ANALISIS PINJAMAN
a. ANALISIS TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR (ANALISIS
KUALITATIF)
b. ANALISIS TERHADAP KEMAMPUAN MEMBAYAR
(ANALISIS KUANTITATIF)
11. STANDAR PEMBINAAN PEMINJAM
a. HARUS MEMBERITAHUKAN POSISI PINJAMAN.
b. MENGIRIMKAN SURAT TEGURAN/PENAGIHAN APABILA
PEMINJAM TERLAMBAT.
c. KONSULTASI MANAJEMEN DAN PENDAMPINGAN.

30. 12. STANDAR PENANGANAN PINJAMAN
BERMASALAH.
a. PENGELOMPOKAN KOLEKTIBILITAS PINJAMAN
BERMASALAH
1. PINJAMAN KURANG LANCAR.
2. PINJAMAN DIRAGUKAN.
3. PINJAMAN MACET.
b. PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH :
1. UNT. PINJAMAN KURANG LANCAR: PENINGKATAN INTENSITAS
PENAGIHAN (MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU)
2. UNT. PINJAMAN DIRAGUKAN: RESCHEDULING,
RECONDITIONING DAN RESTRUCTURING.
3. UNTUK PINJAMAN MACET: PENJUALAN ASET, PENGAJUAN
KLAIM KEPADA LEMBAGA PENJAMIN / ASURANSI KREDIT DAN
MELALUI PENGADILAN.

31. 13 . KEBIJAKAN PROMOSI
a. TUJUAN PROMOSI
b. MEDIA PROMOSI
c. KEUNGGULAN KSP/USP-KOPERASI.

32. STANDAR OPERASIONAL KESEIMBANGAN ARUS
DANA
STANDAR OPERASIONAL PENGGUNAAN
KELEBIHAN DANA
STANDAR OPERASIONAL PENGHIMPUNAN
DANA DARI LUAR
STANDAR OPERASIONAL PEMBAGIAN SHU
STANDAR OPERASIONAL PELAPORAN
KEUANGAN
STANDAR OPERASIONAL PENGUKURAN
KINERJA KSP/USP
KOPERASI
SOM KEUANGAN

33. a. PERENCANAAN KAS.
b. DIMENSI WAKTU PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN KAS.
c. PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN.
d. PENGENDALIAN POSISI KAS.
e. ARUS DANA MASUK.
f. ARUS DANA KELUAR.
g. LIKUIDITAS KSP/USP-KOPERASI.
h. PENGATURAN LIKUIDITAS MINIMUM.
i. MANAJEMEN AKTIVA PASIVA.
1. STANDAR OPERASIONAL KESEIMBANGAN
ARUS DANA.

34. 2. STANDAR OPERASIONAL PENGGUNAAN
KELEBIHAN DANA :
a. TEMPATKAN DALAM BENTUK GIRO, TABUNGAN,
DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO PD
BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAIN.
b. PEMBELIAN SAHAM/OBLIGASI MELALUI PASAR MODAL

35. 3. STANDAR OPERASIONAL PENGHIMPUNAN DANA
DARI LUAR:
a. ANGGOTA.
b. KOPERASI LAIN.
c. BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN.
d. PENERBITAN OBLIGASI DAN SURAT UTANG LAIN.
e. SUMBER LAIN YANG SYAH.
Harus mempertimbangkan :
• Biaya dana
• Jumlah pinjaman
• Jangka waktu pinjaman
• Angsuran

36. 4. STANDAR OPERASIONAL PEMBAGIAN SHU.
SHU TAHUN BERJALAN HRS. DIBAGAI SESUAI AD/ART.
5. STANDAR OPERASIONAL PELAPORAN KEUANGAN.
a. Periodisasi Laporan
b. Lingkup Laporan Keuangan.
c. Pengguna Laporan Keuangan.
d. Fungsi Laporan Keuangan.
e. Neraca.
f. Perhitungan Hasil Usaha.
g. Laporan Arus Kas.
h. Laporan Perubahan Ekuitas.
i. Catatan Atas Laporan Keuangan.

37. 6. STANDAR OPERASIONAL PENGUKURAN KINERJA
Ukuran kinerja keberhasilan KSP/USP KOPERASI dan
KSPPS/USPPS KOPERASI dengan memperhatikan
a. Aspek: Permodalan, Likiditas, Solvabilitas & Rentabilitas.
b. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15
Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan
Kesehatan Koperasi.
TATA KELOLA
KOPERASI
• Prinsip Koperasi
• Kelembagaan
• Manajemen
• Prinsip Syariah
PROFIL RISIKO
• Risiko Inhern
• Kualitas
Penerapan
Manajemen
Risiko
KINERJA
KEUANGAN
• Evaluasi Kinerja
Keuangan
• Manajemen
Keuangan
• Kesinambungan
Keuangan
PERMODALAN
• Kecukupan
Permodalan
• Kecukupan
Pengelolaan
Permodalan
ASPEK I ASPEK II ASPEK III ASPEK IV